Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini mengoperasikan ETLE Drone di Jakarta. Sistem tilang elektronik yang memanfaatkan drone ini akan fokus mengawasi pelanggaran ganjil genap.
Kasubdit Dakgar Ditgakkum Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto menjelaskan pengawasan akan diprioritaskan pada ruas jalan strategis dengan kepadatan lalu lintas tinggi yang termasuk dalam koridor ganjil genap.
"Ada beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono," kata Dwi dikutip situs resmi Korlantas Polri.
Kemampuan ETLE Drone
Drone yang digunakan sebagai perangkat ETLE ini dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Kamera ini mampu merekam pergerakan kendaraan dan mengidentifikasi pelat nomor secara jelas.
"Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan," ujar Dwi.
Pelanggaran yang terekam akan terintegrasi ke dalam sistem ETLE nasional. Petugas akan melakukan identifikasi kendaraan, verifikasi, dan menerbitkan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik kepada pemilik kendaraan.
"Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas," kata Dwi.
Dasar Hukum Ganjil Genap
ETLE Drone akan mengawasi pelanggaran ganjil genap. Aturan ini mengacu pada Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal tersebut mewajibkan pengemudi mematuhi rambu dan marka jalan. Selain itu, Pasal 287 ayat (1) UU yang sama mengatur sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu bagi pelanggar rambu lalu lintas.
Penerapan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta juga berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018.
Tabel: Sanksi Pelanggaran Ganjil Genap
Berikut rincian sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap:
| Pelanggaran | Sanksi |
|---|---|
| Melanggar rambu lalu lintas (termasuk ganjil genap) | Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu |
Komitmen Korlantas Polri
Sistem tilang elektronik yang memanfaatkan ruang udara ini digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara real time dan objektif.
Menurut Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, penerapan ETLE Drone menjadi bagian dari komitmen menghadirkan sistem pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.

Leave a Reply