Tag: Dukcapil

  • Layanan Adminduk Tetap Beroperasi Selama Ramadan, Dukcapil Dorong Aktivasi IKD untuk Bansos

    Layanan Adminduk Tetap Beroperasi Selama Ramadan, Dukcapil Dorong Aktivasi IKD untuk Bansos

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) selama bulan Ramadan. Meskipun terdapat penyesuaian jam kerja ASN, standar pelayanan publik ditegaskan tidak boleh menurun.

    Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan bahwa pemenuhan hak dasar warga negara atas dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran harus tetap berjalan responsif. Ia meminta petugas tetap membuka layanan baik secara tatap muka (offline) maupun melalui platform daring.

    "Penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan harus diikuti dengan penyesuaian jam pelayanan yang lebih awal, namun kualitas layanan tidak boleh menurun," ujar Teguh dalam keterangan resminya, Sabtu (21/2/2026).

    Secara teknis, jam operasional di berbagai daerah akan dimulai lebih pagi. Pada hari Senin hingga Kamis, layanan umumnya dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 atau 15.00 WIB. Khusus hari Jumat, pelayanan berakhir lebih awal antara pukul 11.00 hingga 13.00 WIB guna mengakomodasi durasi istirahat dan salat Jumat yang lebih panjang. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Sukoharjo, bahkan tetap mempertahankan layanan terbatas di akhir pekan melalui program khusus.

    Selain layanan di kantor, Ditjen Dukcapil mendorong inovasi "Ramadan On The Spot". Program jemput bola ini ditujukan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki keterbatasan akses fisik. Teguh berharap momentum Ramadan justru menjadi pemicu bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menjangkau masyarakat.

    Fokus utama lainnya pada Ramadan tahun ini adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama di 40 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Integrasi IKD dianggap krusial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.

    "Aktivasi IKD menjadi kunci dalam memperkuat validitas data penerima manfaat dan mendukung transformasi layanan perlindungan sosial yang lebih akurat," tegas Teguh. Ia juga mengimbau masyarakat mengoptimalkan aplikasi mandiri daerah, seperti Alpukat Betawi di Jakarta, serta memanfaatkan fitur Live Chat pada situs resmi Dukcapil Kemendagri untuk konsultasi real-time.

  • Jadwal Pelayanan Dukcapil DKI Jakarta Selama Ramadan 2026

    Jadwal Pelayanan Dukcapil DKI Jakarta Selama Ramadan 2026

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta resmi melakukan penyesuaian jadwal operasional di seluruh loket pelayanan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur waktu kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Perubahan jadwal ini berlaku menyeluruh bagi loket pelayanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas (Sudin), hingga kantor Dinas Dukcapil. Selain perubahan jam operasional, layanan khusus "JUM'AT PETANG" ditiadakan untuk sementara waktu selama bulan suci berlangsung.

    Berdasarkan informasi resmi dari akun Instagram @dukcapiljakarta, berikut adalah rincian jam pelayanan dan waktu istirahat selama Ramadan 2026:

    • Senin-Kamis: Pukul 08.00-15.30 WIB (Waktu istirahat: 11.30-12.30 WIB)
    • Jumat: Pukul 08.00-15.30 WIB (Waktu istirahat: 11.30-12.30 WIB)

    Meskipun terdapat perubahan waktu kerja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Premi Lasari, memastikan bahwa standar pelayanan publik tidak akan menurun. Ia menegaskan penyesuaian ini dirancang agar produktivitas pegawai tetap terjaga sembari mendukung kelancaran ibadah bagi para ASN.

    "Penyesuaian jam kerja selama Ramadan mengatur waktu kerja ASN agar tetap efektif, disiplin, dan kinerja tetap terjaga, serta pelayanan publik tidak boleh menurun," ujar Premi Lasari.

    Bagi unit kerja atau perangkat daerah yang mengelola layanan krusial selama 24 jam atau fungsi operasional khusus, ketentuan jam kerja akan tetap mengikuti regulasi sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 812 Tahun 2025.

  • Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menetapkan rencana strategis periode 2026-2027 sebagai lompatan besar menuju layanan digital yang berkelanjutan. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa program kerja tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.

    Target ambisius telah ditetapkan untuk tahun 2026, di antaranya mencapai Indeks Kualitas Layanan Adminduk di angka 77. Selain itu, Teguh memproyeksikan sebanyak 275 kabupaten/kota mampu meraih kategori 'Sangat Baik' dalam pelayanan publik. Fokus utama lainnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditargetkan menyentuh angka 20 persen dari total wajib KTP.

    Aspek infrastruktur menjadi prioritas utama untuk menyokong transformasi ini. Kemendagri berencana membangun Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Untuk mendukung kebutuhan fisik, disiapkan 22 juta blangko KTP-el dan 2 juta lisensi ABIS. Teguh juga memastikan keamanan data tetap terjaga melalui implementasi standar ISO 27001 baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Penguatan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga akan difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini mencakup penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah dengan dukungan pembiayaan melalui skema Pinjaman Luar Negeri guna menjamin integrasi data lintas sektor.

    "Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi warisan kerja yang membanggakan bagi bangsa," ujar Teguh dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran secara daring pada Kamis (19/2/2026).

    Menutup arahannya, Teguh mengingatkan jajarannya agar penyusunan Tahun Anggaran (TA) 2027 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Setiap usulan kegiatan wajib disertai dengan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang transparan untuk memastikan setiap program kerja memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Ditjen Dukcapil Kemendagri Berhasil Realisasikan Anggaran 99,42 Persen di Tahun Anggaran 2025

    Ditjen Dukcapil Kemendagri Berhasil Realisasikan Anggaran 99,42 Persen di Tahun Anggaran 2025

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menutup Tahun Anggaran 2025 dengan capaian kinerja keuangan yang signifikan. Tercatat, serapan anggaran lembaga ini menyentuh angka 99,42 persen, atau setara dengan Rp1,18 triliun dari total pagu senilai Rp1,195 triliun.

    Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa tren positif realisasi anggaran di atas 98 persen ini telah berhasil dipertahankan secara konsisten sejak tahun 2022. Dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran yang digelar pada Senin (16/2/2026), Teguh menekankan pentingnya efektivitas penggunaan dana negara.

    “Alhamdulillah, tingkat realisasi anggaran kita selalu di atas 98 persen. Kami memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Teguh Setyabudi melalui siaran pers resminya.

    Selain penyerapan anggaran yang optimal, Dukcapil juga mencatatkan performa gemilang pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari target awal sebesar Rp464,8 miliar, realisasi yang dihimpun mencapai Rp1,09 triliun atau melampaui target sebesar 236,2 persen. Pendapatan ini mayoritas bersumber dari akses pemanfaatan data serta dokumen kependudukan oleh berbagai lembaga.

    Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 7.421 lembaga pemerintah maupun swasta telah bekerja sama sebagai pengguna data. Aktivitas ini menghasilkan total 18,9 miliar hits akses NIK di sepanjang tahun tersebut. Di sisi lain, adopsi teknologi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus tumbuh dengan total 17,5 juta jiwa yang telah melakukan aktivasi.

    Capaian Layanan Adminduk Nasional

    Kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat daerah juga menunjukkan peningkatan. Indeks Kualitas Layanan mencatatkan nilai 75,27, berada di atas target nasional sebesar 73. Sebanyak 167 daerah kini sudah menyandang kategori “Sangat Baik” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Jenis Dokumen Realisasi Capaian Target/Keterangan
    Akta Kelahiran (0-4 Tahun) 96,02% Cakupan Kepemilikan
    Penerbitan Akta Kelahiran 7,1 Juta Dokumen Target 550.000
    Penerbitan Akta Kematian 2,67 Juta Dokumen Target 400.000
    Perekaman KTP-el 97,47% Dari Wajib KTP

    Dukcapil juga memperkuat layanan inklusif dengan menerbitkan 722.000 dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aksi cepat tanggap bencana dilakukan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menerbitkan kembali 59.000 dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana alam.

    Dari sisi regulasi, tahun 2025 menjadi momentum penguatan payung hukum dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2025 tentang tarif PNBP nol rupiah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2025 mengenai standarisasi perangkat pembaca KTP-el.

  • Masa Berlaku NIK: Seumur Hidup dan Tidak Berubah

    Masa Berlaku NIK: Seumur Hidup dan Tidak Berubah

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kode identitas unik bagi setiap penduduk Indonesia. Terdiri dari 16 digit, NIK tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Lantas, berapa lama masa berlaku NIK? Apakah NIK bisa mengalami perubahan? Berikut penjelasan dari Dukcapil Jakarta.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal, dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK menjadi identitas tunggal dalam berbagai pelayanan publik.

    Pemerintah menggunakan NIK sebagai dasar penyelenggaraan seluruh pelayanan publik.

    Mengutip unggahan akun Instagram Dukcapil Jakarta (@dukcapiljakarta), NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat diubah, bahkan jika seseorang pindah provinsi atau mengalami perubahan status. Setiap individu hanya memiliki satu NIK yang berlaku selama hidupnya.

    NIK akan terus melekat pada setiap orang selama ia terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK juga tidak akan berubah meskipun Anda:

    • Pindah domisili
    • Pindah provinsi
    • Menikah atau bercerai
    • Berganti pekerjaan
    • Mengalami perubahan status kependudukan

    NIK terdiri dari 16 digit kode unik. Berikut penjelasan arti dari setiap digitnya:

    Sebelum membahas arti digit NIK, berikut tabel terkait kode wilayah:

    Kode Digit Keterangan
    1-2 Kode Provinsi
    3-4 Kode Kabupaten/Kota
    5-6 Kode Kecamatan

    Contoh NIK KTP: 1234567890123456

    Rincian Kode NIK

    • 12: Kode Provinsi
    • 34: Kode Kabupaten/Kota
    • 56: Kode Kecamatan
    • 789012: Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir
    • 3456: Nomor Urut (nomor urut tanggal lahir yang sama dalam satu kecamatan)

    Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kode digit NIK KTP:

    • Tanggal lahir ditulis dengan dua digit angka, misalnya tanggal 1, maka akan ditulis 01.
    • Untuk jenis kelamin perempuan, tanggal lahir akan ditambah 40, misalnya tanggal 2 ditulis 42, tanggal 18 ditulis 58.
    • Bulan lahir ditulis dua digit angka.
    • Tahun lahir ditulis dengan menggunakan dua digit terakhir tahun kelahiran.
  • Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat memperkirakan ribuan warga yang telah lama menetap di wilayahnya belum mengurus perpindahan KTP. Warga tersebut mayoritas tinggal di wilayah perumahan Kecamatan Labuapi, Gunungsari, Lingsar, Kediri dan Narmada, dekat dengan Kota Mataram.

    Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa warga tersebut sudah lama tinggal di Lombok Barat, bahkan sudah memiliki keluarga dan keturunan di sana. Sayangnya, data kependudukan mereka belum tercatat di Lombok Barat.

    "Mereka kan sudah tinggal lama sebenarnya di Lombok Barat, sudah bertahun-tahun. Sudah beranak, sudah punya menantu," beber Fathurrahman, Kamis (12/2/2026).

    Fathurrahman menyayangkan kondisi ini karena warga tersebut berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga Lombok Barat. Dukcapil kesulitan mendata asal daerah ribuan warga tersebut.

    Sebagian warga diduga enggan mengurus perpindahan KTP karena menganggap prosesnya rumit. Padahal, Dukcapil Lombok Barat menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan KTP.

    "Datanya kan kami tidak tahu dari daerah mana," katanya.

    Kemudahan Pengurusan KTP

    Fathuurahman menjelaskan bahwa tim Dukcapil Lombok Barat sering turun langsung ke lokasi perumahan untuk membantu warga mengurus perpindahan KTP.

    "Ketika mereka mau, kami yang uruskan. Dari daerah mana saja se-Indonesia. Asal dia isi formulir, lampiri KTP-nya, kami yang menguruskan pindahnya. Tinggal terima nanti," jelasnya.

    Imbauan Bupati Lombok Barat

    Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengimbau warga untuk segera mengurus perpindahan data kependudukan. Hal ini penting agar warga terdata dan bisa mendapatkan bantuan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

    "Kan tidak ada bedanya KTP manapun. Tapi yang jelas, di suatu wilayah itu tempat kita tinggal, hampir seluruh proses-proses kita berada di situ, kan harusnya juga tercatat di wilayah itu," ujarnya.

    LAZ juga mengingatkan agar warga tidak mengeluh soal fasilitas atau infrastruktur di Lombok Barat jika status administrasi kependudukannya masih tercatat di daerah lain.

    "Jangan-jangan nanti kalau ada infrastruktur paling rusak, mereka yang paling ribut," ucapnya.

    Data Kecamatan dengan Potensi Warga Belum Urus KTP

    Berikut adalah daftar kecamatan di Lombok Barat yang memiliki potensi banyak warga belum mengurus perpindahan KTP:

    No Kecamatan Potensi Lokasi
    1 Labuapi Wilayah perumahan
    2 Gunungsari Wilayah perumahan
    3 Lingsar Wilayah perumahan
    4 Kediri Wilayah perumahan
    5 Narmada Wilayah perumahan