Layanan Adminduk Tetap Beroperasi Selama Ramadan, Dukcapil Dorong Aktivasi IKD untuk Bansos

Written by

in

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) selama bulan Ramadan. Meskipun terdapat penyesuaian jam kerja ASN, standar pelayanan publik ditegaskan tidak boleh menurun.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan bahwa pemenuhan hak dasar warga negara atas dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran harus tetap berjalan responsif. Ia meminta petugas tetap membuka layanan baik secara tatap muka (offline) maupun melalui platform daring.

"Penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan harus diikuti dengan penyesuaian jam pelayanan yang lebih awal, namun kualitas layanan tidak boleh menurun," ujar Teguh dalam keterangan resminya, Sabtu (21/2/2026).

Secara teknis, jam operasional di berbagai daerah akan dimulai lebih pagi. Pada hari Senin hingga Kamis, layanan umumnya dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 atau 15.00 WIB. Khusus hari Jumat, pelayanan berakhir lebih awal antara pukul 11.00 hingga 13.00 WIB guna mengakomodasi durasi istirahat dan salat Jumat yang lebih panjang. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Sukoharjo, bahkan tetap mempertahankan layanan terbatas di akhir pekan melalui program khusus.

Selain layanan di kantor, Ditjen Dukcapil mendorong inovasi "Ramadan On The Spot". Program jemput bola ini ditujukan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki keterbatasan akses fisik. Teguh berharap momentum Ramadan justru menjadi pemicu bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menjangkau masyarakat.

Fokus utama lainnya pada Ramadan tahun ini adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama di 40 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Integrasi IKD dianggap krusial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.

"Aktivasi IKD menjadi kunci dalam memperkuat validitas data penerima manfaat dan mendukung transformasi layanan perlindungan sosial yang lebih akurat," tegas Teguh. Ia juga mengimbau masyarakat mengoptimalkan aplikasi mandiri daerah, seperti Alpukat Betawi di Jakarta, serta memanfaatkan fitur Live Chat pada situs resmi Dukcapil Kemendagri untuk konsultasi real-time.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *