Tag: fatwa

  • MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Aksi Bersih Sungai di Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2025), bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

    Fatwa ini merupakan dukungan terhadap upaya penanganan darurat sampah nasional yang dicanangkan pemerintah. MUI menilai persoalan sampah telah menyebabkan pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat, serta krisis lingkungan yang meluas.

    Pendekatan keagamaan dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

    Dalam Fatwa Musyawarah Nasional MUI XI tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau dan Laut, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang membutuhkan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya.

    Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan, pemanfaatan, serta penanganan sampah.

    Fatwa tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan sistem pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan sampah juga dianggap sebagai bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).

    Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Membuang sampah ke sumber air tersebut hukumnya haram karena mencemari dan membahayakan kesehatan.

    Penegasan ini memperkuat kedudukan hukum agama dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya air.

    Alasan di Balik Fatwa Haram

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI Pusat, Hazuarli Halim, menjelaskan bahwa fatwa ini didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat.

    “Fatwa haram membuang sampah ini adalah hasil pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena pencemaran lingkungan membawa dampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan, maka kami berani memfatwakan hal ini menjadi haram,” ujar Hazuarli.

    Dalam perspektif fikih, menjaga lingkungan adalah kewajiban yang berpahala, sementara mencemari lingkungan adalah perbuatan berdosa.

    “Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala. Sebaliknya, mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Kalau hukum pemerintah ada sanksi positif, dalam agama sanksinya dosa,” kata Hazuarli.

    Dukungan Pemerintah

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut baik fatwa tersebut dan menilai sentuhan keagamaan penting dalam menghadapi kedaruratan sampah nasional.

    “Saya sangat senang dengan fatwa ini. Sentuhan keagamaan menjadi penting di tengah kedaruratan sampah kita. Ini akan segera kami diskusikan dengan Kementerian Agama dan Kemendagri agar bisa disebarluaskan lebih luas,” kata Hanif.

    Hanif menegaskan bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari daratan dan sungai, sehingga penanganan harus dimulai dari hulu.

    “Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Ini harus kita hentikan,” kata Hanif.

    Rincian Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah

    Berikut rincian mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Fatwa MUI:

    Aspek Keterangan
    Definisi Sampah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.
    Pengelolaan Sampah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
    Hukum Membuang Sampah Haram jika dilakukan ke sungai, danau, dan laut karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan.
    Status Pengelolaan Sampah Bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).
    Kewajiban Muslim Menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting.

    Dengan adanya fatwa MUI ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Penegasan fatwa MUI tentang pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan.

  • MUI Haramkan Perayaan Valentine, Ini Alasannya

    MUI Haramkan Perayaan Valentine, Ini Alasannya

    Setiap tanggal 14 Februari, nuansa kasih sayang mewarnai ruang publik dengan simbol hati, bunga mawar, dan cokelat. Hari Valentine seringkali diidentikkan dengan perayaan cinta dan kasih sayang.

    Di tengah euforia Valentine, pertanyaan mengenai hukum merayakannya menurut syariat Islam terus berulang. Bagi sebagian umat Islam, persoalan ini bukan hanya tentang budaya populer, tetapi juga menyangkut akidah dan identitas.

    Sejumlah literatur sejarah mencatat bahwa Valentine berakar dari tradisi Romawi Kuno dan peringatan Santo Valentinus dalam tradisi Kristen. Perayaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi populer modern, yang seiring waktu mengalami komersialisasi.

    Dalam kajian fikih kontemporer, asal-usul sebuah tradisi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukumnya. Dalam Islam, terdapat kaidah larangan tasyabuh, yakni menyerupai tradisi keagamaan yang bukan berasal dari ajaran Islam.

    Rasulullah SAW bersabda:

    مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

    Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum.

    “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Abu Dawud)

    Hadits ini menjadi landasan banyak ulama dalam menilai perayaan-perayaan yang berakar dari tradisi non-Islam. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida’ Shirath al-Mustaqim menegaskan bahwa mengikuti perayaan khas agama lain, terutama yang memiliki akar ritual, tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan identitas keislaman.

    Fatwa MUI tentang Perayaan Valentine

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merayakan Valentine hukumnya haram. Tausiyah ini tertuang dalam nomor 011/DP-P II/II/2023.

    MUI Sumut mengingatkan kembali fatwa haram yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2001 (Fatwa No. 28/Kep/MUI-SU/IV/2001). Fatwa tersebut menekankan bahwa Valentine bukan tradisi Islam dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017 juga menegaskan larangan serupa.

    Lalu, apakah Islam melarang kasih sayang? Tentu tidak. Justru kasih sayang adalah inti ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok penuh rahmat.

    Allah SWT berfirman:

    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

    Wa mā arsalnāka illā raḥmatan lil-‘ālamīn.

    “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

    Kasih sayang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen halal, bukan dalam ekspresi bebas tanpa batas. Sebagian ulama menilai Valentine sering diasosiasikan dengan budaya pacaran bebas, pesta, hingga perilaku mendekati zina.

    Allah SWT berfirman:

    وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

    Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah wa sā’a sabīlā.

    “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

    Larangan Pemborosan dalam Islam

    Selain itu, budaya konsumtif yang melekat pada Valentine juga menjadi sorotan. Islam melarang pemborosan sebagaimana firman Allah:

    وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

    Wa lā tubadzdzir tabdzīrā. Innal mubadzdzirīna kānū ikhwana asy-syayāṭīn.

    “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra: 26–27)

    Islam menganjurkan memberi hadiah sebagai bentuk mempererat hubungan. Nabi SAW bersabda:

    تَهَادُوا تَحَابُّوا

    Tahādu tahābbū.

    “Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)

    Namun dalam konteks Valentine, sebagian ulama menyarankan kehati-hatian. Jika menerima hadiah dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perayaan tersebut, maka sebaiknya ditolak dengan cara yang santun.

    Kasih Sayang dalam Islam Tidak Terbatas Waktu

    Islam tidak membatasi kasih sayang pada satu hari tertentu. Setiap hari adalah ruang untuk menunjukkan cinta kepada orang tua, pasangan halal, keluarga, dan sesama manusia.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait hukum perayaan Valentine menurut pandangan Islam:

    Aspek Penjelasan
    Asal-Usul Berakar dari tradisi Romawi Kuno dan Kristen.
    Fatwa MUI Dinyatakan haram karena bukan tradisi Islam dan berpotensi menimbulkan kemudaratan.
    Konsep Kasih Sayang Islam menjunjung tinggi kasih sayang, namun dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen halal.
    Larangan Menjauhi perbuatan yang mendekati zina dan pemborosan.
    Pemberian Hadiah Dianjurkan, namun perlu kehati-hatian dalam konteks Valentine.

    Di era globalisasi, percampuran budaya sulit dihindari. Namun Islam mengajarkan prinsip selektif, menerima yang selaras dengan nilai tauhid dan menolak yang bertentangan.

    Keputusan seorang muslim untuk tidak merayakan Valentine adalah komitmen menjaga akidah dan moralitas. Sebab dalam Islam, cinta tidak dibatasi tanggal, melainkan hidup setiap hari.

  • MUI Tunda Fatwa Emas Digital, Waspadai Potensi Investasi Bodong

    MUI Tunda Fatwa Emas Digital, Waspadai Potensi Investasi Bodong

    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa terkait bisnis emas digital. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, Cholil Nafis.

    Cholil menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus DSN MUI pada Desember lalu, ada dua kegiatan yang belum memiliki fatwa, yakni bank emas dan bisnis emas digital. Namun, baru fatwa usaha bullion atau bank emas yang siap diluncurkan.

    "Yang satu emas secara digital belum kami keluarkan," ujar Cholil dalam acara peluncuran Fatwa Kegiatan Usaha Bullion di Gade Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Khawatir Jadi Celah Penipuan

    Cholil mengaku belum menerbitkan fatwa terkait emas digital karena khawatir menjadi celah penipuan atau investasi bodong. Ia menyoroti risiko transaksi tanpa fisik emas. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bisnis emas digital.

    "Kenapa? (Kami) khawatir fatwa kami menjadi pemicu terhadap bisnis digital yang tidak ada emasnya, takut bodong. Kepada OJK, kami nanti minta penjelasan lebih dalam," katanya.

    Menurutnya, dalam prinsip syariah, transaksi perdagangan harus ada aset nyata. Kekhawatiran utama DSN MUI adalah lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan bisnis emas digital hanya berbasis dokumen tanpa ketersediaan fisik emas yang nyata. MUI memilih berhati-hati sebelum memberikan fatwa syariah pada bisnis tersebut.

    "Karena di syariah harus ada barangnya. Tidak boleh ada bisnis tidak ada barangnya. Khawatir tak terawasi sehingga menjadi penipuan-penipuan atau hanya berdasarkan dokumen tanpa ada emasnya. Jadi belum kami bisa keluarkan," jelasnya.

    Syarat Bank Emas Syariah

    Sekretaris DSN MUI, Moch. Bukhori Muslim, sebelumnya menyebutkan empat syarat mutlak agar usaha bank emas dianggap sesuai syariah.

    Empat Syarat Usaha Bank Emas Syariah

    Berikut adalah empat syarat usaha bank emas sesuai syariah:

    Sebelum melihat lebih detail syarat usaha bank emas syariah, simak tabel berikut:

    Syarat Deskripsi
    Wujud Fisik Emas harus memiliki wujud fisik yang jelas.
    Kepemilikan Sempurna Lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki.
    Serah Terima Kepemilikan harus berpindah saat nasabah membeli, baik fisik maupun transaksi.
    Terstandardisasi Sesuai peraturan OJK terkait aurum dan karatase.

    Pertama, harus ada wujud fisiknya.

    "Wujudnya itu fisik. Ini untuk biar tidak terjadi jual beli barang emas yang emasnya tidak ada. Yang kita tahu beberapa waktu akhir ini yang fenomena, dia mau menarik emas, emasnya nggak ada. Makanya syaratnya harus wujud fisik," ujar Bukhori.

    Kedua, kepemilikan sempurna. Bukhori menerangkan bahwa lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki. Ketiga, dapat diserahterimakan penguasaan secara fisik atau non fisik. Begitu nasabah membeli emas, kepemilikan harus langsung berpindah, baik secara fisik maupun transaksi.

    "Keempat terstandardisasi. Ini sesuai peraturan POJK bahwasannya nanti dengan aurumnya, karatase," tambah Bukhori.

  • DSN MUI Sahkan Fatwa Bank Emas di Indonesia

    DSN MUI Sahkan Fatwa Bank Emas di Indonesia

    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) resmi meluncurkan fatwa terkait kegiatan usaha bank emas atau bullion. Fatwa ini memberikan kepastian hukum dan prinsip syariah bagi aktivitas usaha emas di Indonesia.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, fatwa tersebut menjadi tonggak sejarah baru, terutama setelah Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk sebagai Bullion Bank pertama di Indonesia sejak Februari tahun lalu.

    "Kami sebagai pelaku Bulion Bank mengucapkan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atas ijtihad dan kajian mendalam yang telah dilakukan sehingga fatwa ini dapat hadir sebagai pedoman yang jelas bagi industri dan masyarakat," ujarnya dalam acara 'Launching Fatwa Kegiatan Usaha Bullion' di Gade Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Damar berharap fatwa ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga pedoman untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

    Empat Syarat Mutlak Usaha Emas Syariah

    Sekretaris DSN MUI, Moch. Bukhori Muslim, menjelaskan bahwa fatwa ini didukung oleh 14 fatwa terkait lainnya. Untuk memastikan sebuah usaha emas (bullion) dianggap syariah, ada empat syarat mutlak yang harus dipenuhi.

    Pertama, harus ada wujud fisiknya.

    "Wujudnya itu fisik. Ini untuk biar tidak terjadi jual beli barang emas yang emasnya tidak ada. Yang kita tahu beberapa waktu akhir ini yang fenomena, dia mau menarik emas, emasnya nggak ada. Makanya syaratnya harus wujud fisik," ujar Bukhori.

    Kedua, kepemilikan sempurna. Bukhori mengatakan dalam hal ini lembaga jasa keuangan (LJK) tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki.

    Ketiga, dapat diserahterimakan penguasaan secara fisik atau non fisik. Begitu nasabah membeli emas, kepemilikan harus langsung berpindah, baik secara fisik maupun transaksi.

    "Keempat terstandardisasi. Ini sesuai peraturan POJK bahwasannya nanti dengan aurumnya, kerastase," tambah Bukhori.

    Akad Syariah dalam Bisnis Bank Emas

    Lebih lanjut, terdapat jenis-jenis akad syariah yang memungkinkan untuk setiap kegiatan utama dalam bisnis bank emas ini, mulai dari simpanan emas, penitipan emas, perdagangan emas, dan pembiayaan emas.

    Berikut adalah rincian akad yang digunakan dalam berbagai kegiatan usaha bank emas:

    Kegiatan Akad yang Digunakan
    Simpanan Emas Qardh, Mudharabah, dan akad lain sesuai prinsip syariah
    Pembiayaan Emas Musyarakah, Mudharabah, dan Wakalah bi al-Istitsmar
    Perdagangan Emas Jual beli baik Murabahah atau jual beli Musya
    Penitipan Emas Ijarah ataupun Wadi'ah

    Pada simpanan emas, tiga jenis akad yang digunakan, yakni akad qardh, mudharabah, dan akad lain yang sesuai prinsip syariah. Kemudian untuk kegiatan pembiayaan emas, akad yang digunakan, yakni akad musyarakah, mudharabah, dan wakalah bi al-istitsmar.

    "Kemudian untuk perdagangan (emas) itu pokoknya adalah jual beli baik murabahah atau jual beli musya. Yang terakhir penitipan (emas) ini bisa ijarah ataupun wadi'ah," imbuhnya.