MUI Tunda Fatwa Emas Digital, Waspadai Potensi Investasi Bodong

Written by

in

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa terkait bisnis emas digital. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, Cholil Nafis.

Cholil menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus DSN MUI pada Desember lalu, ada dua kegiatan yang belum memiliki fatwa, yakni bank emas dan bisnis emas digital. Namun, baru fatwa usaha bullion atau bank emas yang siap diluncurkan.

"Yang satu emas secara digital belum kami keluarkan," ujar Cholil dalam acara peluncuran Fatwa Kegiatan Usaha Bullion di Gade Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Khawatir Jadi Celah Penipuan

Cholil mengaku belum menerbitkan fatwa terkait emas digital karena khawatir menjadi celah penipuan atau investasi bodong. Ia menyoroti risiko transaksi tanpa fisik emas. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bisnis emas digital.

"Kenapa? (Kami) khawatir fatwa kami menjadi pemicu terhadap bisnis digital yang tidak ada emasnya, takut bodong. Kepada OJK, kami nanti minta penjelasan lebih dalam," katanya.

Menurutnya, dalam prinsip syariah, transaksi perdagangan harus ada aset nyata. Kekhawatiran utama DSN MUI adalah lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan bisnis emas digital hanya berbasis dokumen tanpa ketersediaan fisik emas yang nyata. MUI memilih berhati-hati sebelum memberikan fatwa syariah pada bisnis tersebut.

"Karena di syariah harus ada barangnya. Tidak boleh ada bisnis tidak ada barangnya. Khawatir tak terawasi sehingga menjadi penipuan-penipuan atau hanya berdasarkan dokumen tanpa ada emasnya. Jadi belum kami bisa keluarkan," jelasnya.

Syarat Bank Emas Syariah

Sekretaris DSN MUI, Moch. Bukhori Muslim, sebelumnya menyebutkan empat syarat mutlak agar usaha bank emas dianggap sesuai syariah.

Empat Syarat Usaha Bank Emas Syariah

Berikut adalah empat syarat usaha bank emas sesuai syariah:

Sebelum melihat lebih detail syarat usaha bank emas syariah, simak tabel berikut:

Syarat Deskripsi
Wujud Fisik Emas harus memiliki wujud fisik yang jelas.
Kepemilikan Sempurna Lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki.
Serah Terima Kepemilikan harus berpindah saat nasabah membeli, baik fisik maupun transaksi.
Terstandardisasi Sesuai peraturan OJK terkait aurum dan karatase.

Pertama, harus ada wujud fisiknya.

"Wujudnya itu fisik. Ini untuk biar tidak terjadi jual beli barang emas yang emasnya tidak ada. Yang kita tahu beberapa waktu akhir ini yang fenomena, dia mau menarik emas, emasnya nggak ada. Makanya syaratnya harus wujud fisik," ujar Bukhori.

Kedua, kepemilikan sempurna. Bukhori menerangkan bahwa lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki. Ketiga, dapat diserahterimakan penguasaan secara fisik atau non fisik. Begitu nasabah membeli emas, kepemilikan harus langsung berpindah, baik secara fisik maupun transaksi.

"Keempat terstandardisasi. Ini sesuai peraturan POJK bahwasannya nanti dengan aurumnya, karatase," tambah Bukhori.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *