Tag: Freeport

  • Indonesia Kuasai 63 Persen Saham Freeport Mulai 2041 Tanpa Biaya Akuisisi

    Indonesia Kuasai 63 Persen Saham Freeport Mulai 2041 Tanpa Biaya Akuisisi

    Porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan melonjak menjadi 63 persen pada tahun 2041. Kepastian ini diperoleh setelah tercapainya kesepakatan perpanjangan izin tambang antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Freeport-McMoRan Inc.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penambahan 12 persen saham dari posisi saat ini yang sebesar 51 persen didapatkan secara cuma-cuma. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi untuk meningkatkan dominasi saham di perusahaan tambang raksasa tersebut.

    "Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," ujar Bahlil dalam keterangan pers virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2/2026).

    Kesepakatan strategis ini merupakan hasil negosiasi intensif yang melibatkan Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport McMoRan selama dua tahun terakhir. Bahlil juga menambahkan bahwa sebagian dari porsi saham tambahan tersebut nantinya akan dialokasikan khusus untuk Pemerintah Daerah Papua.

    Langkah pemberian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041 ini diambil sebagai bentuk mitigasi terhadap proyeksi produksi. Puncak produksi PTFI diperkirakan terjadi pada tahun 2035, sehingga kepastian izin diperlukan jauh hari untuk menjamin keberlanjutan operasional di Timika, Papua.

    Sebagai gambaran kekuatan produksi saat ini, PTFI mampu menghasilkan konsentrat sekitar 3,2 juta ton per tahun. Volume tersebut mencakup sekitar 900.000 ton tembaga serta komoditas emas sebanyak 50 hingga 60 ton.

    Bahlil menekankan bahwa perpanjangan ini bukan sekadar urusan kepemilikan, melainkan upaya menjaga stabilitas ekonomi mikro dan makro. Melalui kepastian operasional, pemerintah berharap lapangan kerja tetap tersedia bagi masyarakat, serta adanya peningkatan pada penerimaan negara, royalti, hingga pendapatan daerah di masa depan.

  • Saham Indonesia di Freeport Bakal Naik Jadi 63 Persen Usai Perpanjangan IUPK 2041

    Saham Indonesia di Freeport Bakal Naik Jadi 63 Persen Usai Perpanjangan IUPK 2041

    Kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan melonjak menjadi 63 persen pada tahun 2041. Peningkatan porsi kepemilikan ini merupakan bagian dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru saja disetujui pemerintah.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tambahan 12 persen saham tersebut didapatkan negara melalui proses divestasi tanpa biaya akuisisi. Saat ini, komposisi kepemilikan saham Indonesia di raksasa tambang tersebut berada di angka 51 persen.

    Langkah strategis perpanjangan izin melampaui tahun 2041 ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas operasional di Timika, Papua. Pasalnya, puncak produksi konsentrat PT Freeport Indonesia diprediksi baru akan tercapai pada tahun 2035 mendatang.

    "Karena puncak produksi diperkirakan pada 2035, maka penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan operasional di Timika, Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2026).

    Berdasarkan data operasional terkini, produksi konsentrat Freeport menyentuh angka 3,2 juta ton per tahun. Volume tersebut mampu menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta cadangan emas yang berkisar antara 50 hingga 60 ton.

    Kepastian hukum mengenai masa depan tambang ini telah diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Freeport-McMoRan Inc. Penandatanganan dilakukan di Washington, D.C., pada 18 Februari 2026, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam skema perpanjangan ini, pemerintah menekankan pentingnya transisi tanpa beban biaya tambahan untuk memperoleh porsi saham mayoritas yang lebih besar. Bahlil menegaskan bahwa total kepemilikan 63 persen pada 2041 menjadi target mutlak dari negosiasi tersebut.

    Komponen Status Saat Ini Target 2041
    Kepemilikan Saham Indonesia 51% 63%
    Produksi Konsentrat 3,2 Juta Ton/Tahun Puncak di 2035
    Hasil Tembaga ~900 Ribu Ton –
  • Indonesia Kantongi 63 Persen Saham Freeport Usai Perpanjangan Izin Tambang 2041

    Indonesia Kantongi 63 Persen Saham Freeport Usai Perpanjangan Izin Tambang 2041

    Pemerintah Indonesia dipastikan akan menguasai 63 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2041 mendatang. Kepastian penambahan porsi kepemilikan sebesar 12 persen dari angka saat ini yang berada di level 51 persen merupakan hasil dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perolehan tambahan saham tersebut didapatkan negara tanpa melalui proses biaya akuisisi. Langkah ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Freeport-McMoRan Inc yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Washington, D.C pada pertengahan Februari 2026.

    "Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12% kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait implementasi teknis sektor ESDM yang disiarkan secara daring pada Jumat (20/2/2026).

    Bahlil menjelaskan bahwa sebagian dari saham tambahan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pemerintah daerah guna memperkuat pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan royalti. Keputusan memberikan perpanjangan izin lebih awal didasari oleh pertimbangan teknis operasional, mengingat puncak produksi tambang di Timika, Papua, diprediksi terjadi pada 2035.

    Saat ini, kapasitas produksi konsentrat Freeport mencapai 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta 50 hingga 60 ton emas. Pemerintah menilai kesinambungan operasional sangat krusial sebelum mencapai fase puncak produksi tersebut untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

    Senada dengan hal tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebutkan bahwa keberlanjutan izin ini sangat berdampak pada kontribusi finansial kepada negara. Ia mengestimasi total penerimaan negara dari operasional Freeport bisa mencapai US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per tahun, yang mencakup setoran untuk pemerintah pusat, daerah, hingga program pengembangan masyarakat lokal di Papua.

  • Investasi Freeport Rp337,5 Triliun: Komitmen Baru Hingga 2061 di Indonesia

    Investasi Freeport Rp337,5 Triliun: Komitmen Baru Hingga 2061 di Indonesia

    Komitmen investasi jangka panjang sektor pertambangan Indonesia mendapat suntikan segar melalui kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait rencana investasi jumbo senilai 20 miliar dollar AS atau setara Rp337,5 triliun untuk durasi dua dekade mendatang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut telah diresmikan pada Jumat (20/2/2026). Nilai investasi ini juga menjadi basis teknis bagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport di tambang Grasberg, Papua Tengah, yang dijadwalkan berlaku mulai 2041 hingga 2061.

    "Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu 20 miliar dollar AS," ujar Rosan dalam keterangan resminya. Ia menekankan bahwa langkah ini segera ditindaklanjuti menjadi perjanjian definitif agar realisasi di lapangan dapat segera terlaksana.

    Secara strategis, proyeksi investasi ini dikelola melalui badan pengelola investasi Danantara guna mendukung agenda hilirisasi nasional. Selain memperkuat cadangan mineral, kerja sama ini diperkirakan akan menyumbang pendapatan tahunan hingga 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp168,75 triliun, sebagaimana tercatat dalam lembar fakta Gedung Putih Amerika Serikat.

    Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan operasional Freeport akan memberikan efek domino pada penerimaan negara. Rosan menjelaskan bahwa tambahan modal tersebut akan mengalir ke kas negara melalui berbagai instrumen, mulai dari royalti hingga pajak. "Ini juga akan memberikan dampak yang positif baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya," tambahnya.

    Selain memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, investasi ini dipandang sebagai sinyal positif terhadap iklim bisnis di tanah air. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

  • Freeport Komitmen Investasi Rp337 Triliun Usai Kesepakatan Perpanjangan Izin Tambang

    Freeport Komitmen Investasi Rp337 Triliun Usai Kesepakatan Perpanjangan Izin Tambang

    Sektor mineral kritis Indonesia memasuki fase baru menyusul tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan (FCX). Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan perjanjian dagang resiprokal antara kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Freeport-McMoRan berencana menyuntikkan investasi tambahan senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 337,76 triliun untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

    "Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu US$ 20 miliar dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya," ujar Rosan dalam keterangannya secara daring pada Jumat (20/2/2026).

    Prosesi penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Business Summit di US Chamber of Commerce oleh Rosan Roeslani, CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Langkah ini diproyeksikan segera berlanjut ke tahap kontrak hukum final (definitive agreement) guna memformalkan poin-poin yang telah disepakati.

    Selain aspek investasi modal, poin krusial dalam MoU ini mencakup peningkatan porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 12 persen setelah tahun 2041. Penambahan saham ini bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara yang diperkirakan menyentuh angka Rp 90 triliun per tahun.

    Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menekankan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian operasi jangka panjang. Fokus utama ke depan adalah optimalisasi sumber daya melalui eksplorasi mendalam guna memperkuat cadangan mineral dan menjaga ritme produksi pasca-2041, yang sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah Papua.

  • Pemerintah Beri Hijau Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia Pasca-2041

    Pemerintah Beri Hijau Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia Pasca-2041

    Operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua dipastikan berlanjut melampaui tahun 2041. Kepastian ini diperoleh setelah Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan (FCX) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kesepakatan ini mencakup penyesuaian ketentuan operasional guna memperpanjang masa manfaat hak tambang di wilayah tersebut.

    Dalam skema kemitraan baru ini, Indonesia akan mendapatkan tambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen yang dialihkan oleh FCX pada tahun 2041 tanpa biaya. Dengan demikian, porsi kepemilikan saham FCX yang saat ini berada di angka 48,76 persen akan menyesuaikan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042 dan seterusnya.

    Selain perubahan struktur kepemilikan, PTFI berkomitmen memperkuat dampak sosial di Papua melalui pembangunan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit baru serta dua lembaga pendidikan medis. Perusahaan juga berencana menggenjot anggaran eksplorasi dan studi lanjutan untuk memetakan potensi sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi operasional.

    Dari sisi ekonomi makro, Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan bahwa keberlanjutan operasi ini memiliki nilai strategis bagi penerimaan negara. Kontribusi tahunan kepada negara, terutama untuk masyarakat Papua, diproyeksikan mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun.

    "Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail," ujar Tony Wenas.

    Lebih lanjut, operasional PTFI juga diharapkan dapat menjamin keberlangsungan lapangan kerja bagi sekitar 30 ribu karyawan serta alokasi dana pengembangan masyarakat sebesar Rp 2 triliun per tahun. Di level hilirisasi, PTFI tetap memprioritaskan penjualan domestik untuk produk tembaga olahan, logam mulia, hingga asam sulfat, sembari memperluas jangkauan pasar tembaga olahan ke Amerika Serikat sesuai regulasi yang berlaku.

    Pihak manajemen FCX, yang diwakili Richard C. Adkerson dan Kathleen Quirk, mengapresiasi kemitraan jangka panjang ini. Mereka menilai perpanjangan kontrak akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu wilayah dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut.

  • Indonesia Amankan Perpanjangan IUPK Freeport, Kepemilikan Saham MIND ID Naik Jadi 63 Persen

    Indonesia Amankan Perpanjangan IUPK Freeport, Kepemilikan Saham MIND ID Naik Jadi 63 Persen

    Kepastian operasional jangka panjang PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kesepakatan strategis ini memberikan lampu hijau bagi perusahaan untuk terus beroperasi dari tahun 2041 hingga umur tambang berakhir.

    Proses penandatanganan berlangsung di Washington, D.C., pada 18 Februari 2026, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini melibatkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, serta President dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk.

    Salah satu poin krusial dalam perjanjian ini adalah peningkatan porsi kepemilikan Indonesia. Pada tahun 2041, saham Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dipastikan bertambah sebesar 12 persen. Melalui divestasi tambahan tersebut, total kepemilikan Indonesia atas PTFI akan menjadi lebih besar di masa depan, di mana proses pengalihan saham ini disepakati tanpa biaya.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi sumber daya. Eksplorasi detail akan terus dilakukan guna meningkatkan cadangan mineral dan menjamin kesinambungan produksi setelah masa kontrak awal berakhir. "Kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang perusahaan," ujar Tony.

    Dari sisi ekonomi, keberlanjutan tambang ini diproyeksikan memberikan kontribusi fiskal yang masif. Berdasarkan harga komoditas terkini, Freeport diperkirakan menyetor sekitar 6 miliar dollar AS atau setara Rp90 triliun per tahun kepada kas negara. Nilai tersebut mencakup kontribusi untuk pemerintah daerah di Papua yang mencapai Rp14 triliun setiap tahunnya.

    Selain aspek finansial, operasional tambang ini menjadi tumpuan bagi sekitar 30.000 tenaga kerja. Perusahaan juga berkomitmen melanjutkan program pengembangan masyarakat dengan alokasi dana sekitar Rp2 triliun per tahun, yang dinilai sejalan dengan semangat UUD 1945 dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

    Kesepakatan dengan Freeport ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama ekonomi yang lebih luas. Dalam sesi roundtable Business Summit di Amerika Serikat, tercatat ada 11 MoU yang ditandatangani dengan total nilai investasi mencapai 38,4 miliar dolar AS. Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor mulai dari hilirisasi pertambangan, energi terbarukan, agribisnis, tekstil, hingga pengembangan teknologi manufaktur.

  • Freeport Resmi Sepakati Penambahan Saham 12 Persen untuk Indonesia dan Perpanjangan IUPK Pasca-2041

    Freeport Resmi Sepakati Penambahan Saham 12 Persen untuk Indonesia dan Perpanjangan IUPK Pasca-2041

    Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan (FCX) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait masa depan operasional tambang Grasberg di Tembagapura, Papua Tengah. Kesepakatan strategis ini mencakup perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041 serta pengalihan kepemilikan saham tambahan kepada pemerintah.

    Berdasarkan keterangan resmi perusahaan pada Kamis (19/2/2026), salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen FCX untuk memberikan tambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Indonesia secara cuma-cuma pada tahun 2041. Meski tanpa biaya akuisisi saham, pihak pemerintah yang menerima pengalihan diwajibkan mengganti biaya investasi yang menguntungkan periode setelah 2041 secara pro-rata sesuai nilai buku.

    Melalui struktur baru ini, komposisi kepemilikan FCX di PTFI yang saat ini sebesar 48,76 persen akan tetap bertahan hingga 2041. Namun, memasuki tahun 2042, porsi saham FCX akan menyusut menjadi sekitar 37 persen akibat divestasi tambahan tersebut.

    Selain urusan kepemilikan modal, PTFI berkomitmen memperkuat kontribusi sosial di tanah Papua. Perusahaan berencana mendanai pembangunan rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan medis. Di sisi operasional, belanja eksplorasi dan studi pengembangan sumber daya jangka panjang akan ditingkatkan guna memperluas kapasitas produksi di masa depan.

    "Kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun memungkinkan operasi Grasberg memberikan manfaat berkelanjutan, dan perpanjangan ini memberi peluang menciptakan nilai substansial bagi semua pihak di salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar dunia," ujar Richard C. Adkerson, Chairman of the Board, bersama Kathleen Quirk, President & CEO FCX.

    Aspek hilirisasi domestik tetap menjadi prioritas dengan fokus pada penjualan lokal produk olahan seperti tembaga, logam mulia, hingga asam sulfat. PTFI juga membidik ekspansi pasar tembaga olahan ke Amerika Serikat sesuai regulasi pasar setempat. Adapun kepastian hukum operasional ini masih menunggu penerbitan dokumen IUPK yang telah diamandemen oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat.

  • Izin Tambang Freeport Resmi Diperpanjang Melalui MoU Baru di Washington

    Izin Tambang Freeport Resmi Diperpanjang Melalui MoU Baru di Washington

    Kelanjutan operasional PT Freeport Indonesia di Papua resmi mendapatkan kepastian hukum melampaui tahun 2041. Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Investasi dengan pihak Freeport-McMoRan beserta anak usahanya.

    Kepastian perpanjangan kontrak ini disampaikan langsung oleh Chairman Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, dalam forum resmi di U.S. Chamber of Commerce, Washington, pada Rabu waktu setempat. Pengumuman tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada Februari 2026.

    Kehadiran Presiden Prabowo di Washington tidak hanya berkaitan dengan sektor pertambangan, namun juga mencakup agenda diplomasi ekonomi lainnya. Presiden dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump serta melakukan lobi untuk penyesuaian tarif perdagangan yang lebih rendah bagi Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat secara menyeluruh. Fokus utama kerja sama ini mencakup stabilitas politik dan penguatan sektor ekonomi nasional.

    "Kami menginginkan hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di semua bidang politik maupun ekonomi," ujar Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di hadapan para pengusaha dalam acara Kamar Dagang tersebut.