Indonesia Kantongi 63 Persen Saham Freeport Usai Perpanjangan Izin Tambang 2041

Written by

in

Pemerintah Indonesia dipastikan akan menguasai 63 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2041 mendatang. Kepastian penambahan porsi kepemilikan sebesar 12 persen dari angka saat ini yang berada di level 51 persen merupakan hasil dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perolehan tambahan saham tersebut didapatkan negara tanpa melalui proses biaya akuisisi. Langkah ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Freeport-McMoRan Inc yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Washington, D.C pada pertengahan Februari 2026.

"Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12% kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait implementasi teknis sektor ESDM yang disiarkan secara daring pada Jumat (20/2/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian dari saham tambahan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pemerintah daerah guna memperkuat pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan royalti. Keputusan memberikan perpanjangan izin lebih awal didasari oleh pertimbangan teknis operasional, mengingat puncak produksi tambang di Timika, Papua, diprediksi terjadi pada 2035.

Saat ini, kapasitas produksi konsentrat Freeport mencapai 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta 50 hingga 60 ton emas. Pemerintah menilai kesinambungan operasional sangat krusial sebelum mencapai fase puncak produksi tersebut untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

Senada dengan hal tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebutkan bahwa keberlanjutan izin ini sangat berdampak pada kontribusi finansial kepada negara. Ia mengestimasi total penerimaan negara dari operasional Freeport bisa mencapai US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per tahun, yang mencakup setoran untuk pemerintah pusat, daerah, hingga program pengembangan masyarakat lokal di Papua.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *