Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)! Pemerintah mulai merealisasikan pembayaran gaji pada Februari 2026.
Pencairan gaji ini menjadi angin segar yang dinantikan, menandai terpenuhinya hak finansial setelah resmi bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di awal tahun. Sistem penggajian PPPK pun mulai berjalan bertahap di berbagai daerah.
Perlu diingat, nominal gaji PPPK Februari 2026 bervariasi, tergantung jenjang pendidikan dan golongan masing-masing.
Pembayaran gaji pertama PPPK dilakukan pada Februari 2026 setelah proses administrasi dan verifikasi kehadiran pegawai rampung. Sejumlah pemerintah daerah memastikan gaji PPPK di instansi mereka sudah disalurkan bulan ini.
Kebijakan ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di daerah yang memenuhi persyaratan administratif. Contohnya, di beberapa kota besar seperti Surabaya, gaji PPPK paruh waktu sudah dibayarkan sejak awal Februari. Mekanisme pencairan tetap mengikuti aturan masing-masing pemerintah daerah.
Besaran Gaji PPPK per Golongan
Gaji PPPK tahun 2026 tidak sama untuk semua pegawai. Struktur penggajian mengacu pada regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2024, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Berikut adalah rincian gaji PPPK sesuai golongannya:
| Golongan | Gaji |
|---|---|
| I | Rp 1.938.500 |
| II | Rp 2.116.900 |
| III | Rp 2.288.700 |
| IV | Rp 2.454.700 |
| V | Rp 2.901.100 |
| VI | Rp 3.043.200 |
| VII | Rp 3.190.300 |
| VIII | Rp 3.343.600 |
| IX | Rp 3.685.900 |
| X | Rp 3.839.500 |
| XI | Rp 3.999.400 |
| XII | Rp 4.165.600 |
| XIII | Rp 4.338.500 |
| XIV | Rp 4.518.100 |
| XV | Rp 4.705.000 |
| XVI | Rp 4.900.000 |
| XVII | Rp 5.099.900 |
Perbedaan nominal ini membuat sistem penghasilan PPPK lebih sesuai dengan jabatan dan pengalaman, sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap kompetensi masing-masing pegawai.
Sistem Penggajian PPPK
Bagi pegawai yang baru diangkat, penting untuk memahami bahwa struktur gaji PPPK terdiri dari beberapa golongan. Penentuan golongan mempertimbangkan pendidikan, tugas jabatan, pengalaman kerja, serta masa kerja golongan.
Sistem ini mirip dengan pola penggajian ASN, namun tetap memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan instansi. Khusus PPPK paruh waktu, beberapa daerah menerapkan aturan tambahan. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan upah minimum daerah atau penghasilan terakhir sebelum diangkat menjadi PPPK, agar transisi ke status baru tidak merugikan pegawai.
Dengan cairnya gaji pada Februari 2026, para PPPK memiliki kepastian finansial untuk mendukung pekerjaan. Sistem ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

