Tag: Gaji

  • Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)! Pemerintah mulai merealisasikan pembayaran gaji pada Februari 2026.

    Pencairan gaji ini menjadi angin segar yang dinantikan, menandai terpenuhinya hak finansial setelah resmi bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di awal tahun. Sistem penggajian PPPK pun mulai berjalan bertahap di berbagai daerah.

    Perlu diingat, nominal gaji PPPK Februari 2026 bervariasi, tergantung jenjang pendidikan dan golongan masing-masing.

    Pembayaran gaji pertama PPPK dilakukan pada Februari 2026 setelah proses administrasi dan verifikasi kehadiran pegawai rampung. Sejumlah pemerintah daerah memastikan gaji PPPK di instansi mereka sudah disalurkan bulan ini.

    Kebijakan ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di daerah yang memenuhi persyaratan administratif. Contohnya, di beberapa kota besar seperti Surabaya, gaji PPPK paruh waktu sudah dibayarkan sejak awal Februari. Mekanisme pencairan tetap mengikuti aturan masing-masing pemerintah daerah.

    Besaran Gaji PPPK per Golongan

    Gaji PPPK tahun 2026 tidak sama untuk semua pegawai. Struktur penggajian mengacu pada regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2024, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Berikut adalah rincian gaji PPPK sesuai golongannya:

    Golongan Gaji
    I Rp 1.938.500
    II Rp 2.116.900
    III Rp 2.288.700
    IV Rp 2.454.700
    V Rp 2.901.100
    VI Rp 3.043.200
    VII Rp 3.190.300
    VIII Rp 3.343.600
    IX Rp 3.685.900
    X Rp 3.839.500
    XI Rp 3.999.400
    XII Rp 4.165.600
    XIII Rp 4.338.500
    XIV Rp 4.518.100
    XV Rp 4.705.000
    XVI Rp 4.900.000
    XVII Rp 5.099.900

    Perbedaan nominal ini membuat sistem penghasilan PPPK lebih sesuai dengan jabatan dan pengalaman, sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap kompetensi masing-masing pegawai.

    Sistem Penggajian PPPK

    Bagi pegawai yang baru diangkat, penting untuk memahami bahwa struktur gaji PPPK terdiri dari beberapa golongan. Penentuan golongan mempertimbangkan pendidikan, tugas jabatan, pengalaman kerja, serta masa kerja golongan.

    Sistem ini mirip dengan pola penggajian ASN, namun tetap memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan instansi. Khusus PPPK paruh waktu, beberapa daerah menerapkan aturan tambahan. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan upah minimum daerah atau penghasilan terakhir sebelum diangkat menjadi PPPK, agar transisi ke status baru tidak merugikan pegawai.

    Dengan cairnya gaji pada Februari 2026, para PPPK memiliki kepastian finansial untuk mendukung pekerjaan. Sistem ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

  • UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Angka yang disetujui berada di kisaran Rp 3.189.000 hingga Rp 3.196.000.

    Kesepakatan ini dinilai sebagai titik temu yang adil antara kepentingan para pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lamongan, H. Sarjono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi ketentuan UMK 2026. Kepatuhan terhadap upah minimum merupakan kewajiban yang telah diatur oleh perundang-undangan.

    “Kami dari Apindo tidak keberatan membayar UMK tersebut karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kami juga tidak menyetujui jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai standar,” ujar Sarjono kepada wartawan di Lamongan, Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

    Pengusaha wajib patuh pada aturan ketenagakerjaan, termasuk hak normatif seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kata Sarjono.

    Kenaikan UMK tahun ini tercatat sekitar 0,7 persen. Meskipun tergolong tipis, perusahaan di Lamongan didorong tetap menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

    Hal ini penting agar terdapat pembedaan upah antara pekerja baru, pekerja senior, maupun karyawan dengan keahlian khusus atau multi-skill.

    Sikap Serikat Pekerja

    Ketua Serikat Pekerja Lamongan, Iswahyudi, menyambut positif keputusan UMK 2026 tersebut. Ia menilai proses pembahasan di Dewan Pengupahan berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan seluruh unsur secara transparan.

    “Prosesnya sudah benar, semua unsur di Dewan Pengupahan sudah berkumpul dan membahas ini,” ujarnya.

    Iswahyudi menambahkan, angka tersebut untuk wilayah Lamongan sudah sangat luar biasa. Ini merupakan hitungan yang paling netral. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

    Serikat pekerja juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB sebagai payung hukum dalam hubungan industrial.

    PKB dinilai mampu memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Ini termasuk transparansi komponen upah, selip gaji, dan tunjangan.

    Tabel Perbandingan UMK Lamongan

    Tahun UMK (Estimasi/Disepakati) Kenaikan (persen)
    2026 Rp 3.189.000 – Rp 3.196.000 0,7
    2025 (Data Belum Tersedia) (Data Belum Tersedia)
    2024 Rp 2.922.324 4,83

    Monitoring Pelaksanaan UMK

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, memastikan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu terhadap penerapan UMK di lapangan.

    Langkah ini untuk memastikan perusahaan segera menjalankan Keputusan Gubernur terkait penetapan UMK 2026.

    “Kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada perusahaan yang belum memenuhi target UMK, kita akan lihat dulu apa kendalanya,” tandas Zamroni.

    Harapannya, sinergitas antara buruh dan perusahaan tetap terjaga. Ini agar iklim investasi di Lamongan tetap kondusif.

    Hingga saat ini, kondisi hubungan industrial di Lamongan dilaporkan tetap stabil tanpa gejolak. Seluruh pihak sepakat mengedepankan komunikasi bipartit dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di internal perusahaan.