Tag: HET

  • Dispangtan Malang Tegur 7 SPPG Beli Bahan Pokok di Atas HET Program Makan Bergizi Gratis

    Dispangtan Malang Tegur 7 SPPG Beli Bahan Pokok di Atas HET Program Makan Bergizi Gratis

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang memberikan teguran kepada tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Teguran ini menyusul temuan pembelian bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

    HET tersebut mengacu pada ketetapan Badan Pangan Nasional. Pembelian bahan pokok melebihi HET berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elfiatur Roikhah, menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional telah menetapkan HET dan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP). Ketentuan ini berlaku untuk Program Makan Bergizi Gratis.

    Edaran Badan Pangan Nasional pada Agustus 2025 lalu menjadi acuan. Harga beras premium di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera (Zona 1) adalah Rp 14.900 per kilogram. Sementara beras medium sebesar Rp 13.500.

    “Untuk HET ataupun harga acuan pembelian atau penjualan ditentukan oleh Badan Pangan Nasional per Agustus kemarin. Beras premium di zona 1 Pulau Jawa dan Sumatera Rp 14.900 per kilo, medium Rp 13.500, dan itu harus diikuti SPPG,” ujar Elfiatur saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

    Selain beras, HAP juga berlaku untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, dan daging sapi. Sementara itu, harga Minyakita diatur melalui SK Menteri Perdagangan.

    Elfiatur menambahkan, HET dan HAP Badan Pangan Nasional mengacu pada zonasi. Indonesia dibagi menjadi tiga zona, dengan Pulau Jawa dan Sumatera termasuk Zona 1.

    Sanksi dan Pengawasan SPPG

    Teguran akan diberikan kepada SPPG yang kedapatan membeli komoditas di atas HET atau HAP. Dispangtan telah menemukan 7 dari 61 SPPG di Kota Malang melanggar ketentuan ini.

    “Ada 61 SPPG di Kota Malang, yang kami temukan 7 SPPG diketahui melanggar HET, dan kami berikan teguran,” tegasnya.

    Terkait keluhan SPPG yang menggunakan data HET Provinsi Jawa Timur (Siska Perbapo), Elfiatur menjelaskan perbedaan fungsinya. Siska Perbapo adalah pemantauan harga riil di pasar, sedangkan HET adalah batas atas harga.

    “Siska Perbapo atau panel harga pangan itu untuk melihat harga pasar di lapangan. Tapi HET adalah batas atasnya. Kalau harga pasar melampaui HET, itu berarti ada penyimpangan atau pelanggaran di lapangan,” jawabnya.

    Dispangtan menegaskan, seluruh bahan pangan yang dibeli SPPG harus mengacu pada HET dan HAP. Namun, jika SPPG mampu mendapatkan harga lebih murah dengan kualitas terjaga, hal itu sangat diapresiasi.

    “Kalau lebih murah tentu lebih bagus. Artinya mereka punya upaya mencari distributor yang harganya lebih rendah. Tapi jangan sampai di atas HET, karena nanti akan berpengaruh pada pemenuhan nilai gizi,” ujarnya.

    Anggaran dan Evaluasi Program MBG

    Anggaran Program Makan Bergizi Gratis telah ditetapkan sebesar Rp 15 ribu per porsi. Angka ini mencakup biaya operasional dan pajak.

    Jika harga bahan baku terlalu tinggi, pemenuhan standar gizi Badan Gizi Nasional (BGN) akan sulit tercapai. Dispangtan Kota Malang melakukan evaluasi mingguan bersama Satgas Percepatan MBG.

    Rapat evaluasi rutin digelar setiap Sabtu. Dalam rapat ini, setiap SPPG memaparkan progres dan kendala selama seminggu.

    “Setiap SPPG memaparkan progres dan kendala selama satu minggu. Kalau ada komoditas yang naik harga, langsung kita bahas. Kami beri solusi, misalnya diarahkan ke distributor tertentu atau kami hubungkan dengan gapoktan binaan agar bisa dapat harga langsung dari petani,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, pendekatan yang dilakukan Dispangtan masih bersifat persuasif dan edukatif. Sanksi berat belum diterapkan karena Program MBG tergolong baru. “Kami masih dalam tahap pengawalan dan penyempurnaan sistem. Yang terpenting komunikasinya berjalan. Kalau ada kesulitan, silakan lapor, nanti kita carikan solusi bersama,” katanya.

    Tabel Perbandingan HET Beberapa Komoditas Program Makan Bergizi Gratis (Zona 1)

    Komoditas HET (Rp/Kg)
    Beras Premium 14.900
    Beras Medium 13.500
    Cabai Rawit Sesuai HAP
    Bawang Merah Sesuai HAP
    Bawang Putih Sesuai HAP
    Daging Ayam Sesuai HAP
    Telur Ayam Sesuai HAP
    Daging Sapi Sesuai HAP

    Keluhan dan Harapan SPPG

    Pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil, menyatakan pihaknya selama ini menggunakan acuan harga dari Provinsi Jawa Timur melalui Siska Perbapo. Alasannya, data tersebut rutin diperbarui.

    Hanan menyoroti adanya perbedaan HET antara provinsi dan kota yang menimbulkan kebingungan. “SPPG ini nunggu HET keluar baru belanja, karena itu jadi acuan. Selama ini kami pakai HET Provinsi karena Kota tidak pernah update. Tiba-tiba Kota update HET dan langsung keluar surat teguran,” tutur Hanan.

    Ia mengungkapkan, persoalan utama teguran Dispangtan Kota Malang adalah selisih harga beras yang relatif kecil, sekitar Rp 20. Selain itu, beberapa komoditas sayuran seperti wortel, memiliki selisih hingga ribuan rupiah di pasaran.

    Hanan juga menyoroti minimnya pembaruan informasi HET secara rutin dari Pemkot Malang. Menurutnya, pembaruan data harga bahan pokok setiap hari sangat dibutuhkan sebagai acuan belanja dapur MBG.

    “Yang kita butuhkan update harga bahan pokok yang harusnya dirilis setiap hari oleh Dispangtan, sebagai acuan kita belanja untuk dapur MBG. Karena selama ini tidak ada,” tegasnya.

    Selain masalah harga, Hanan menilai ada perbedaan standar bahan pangan dalam HET dengan standar gizi BGN. “Contohnya ayam. Standar BGN itu ayam fillet, sementara HET yang dijadikan acuan adalah ayam ras biasa. Ini yang menurut kami perlu disinkronkan,” pungkasnya.

    Surat Teguran Resmi

    Tujuh SPPG di Kota Malang menerima peringatan resmi karena tidak mematuhi HET. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.

    Surat nomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan. Surat ini menegaskan adanya teguran keras serta peringatan.

    Teguran tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung. Tujuannya adalah menjamin stabilitas harga pangan, khususnya dalam mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis.

  • SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rampal Celaket, Hanan Jalil, mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang untuk melakukan sinkronisasi standar harga bahan pokok. Desakan ini muncul setelah SPPG menerima surat teguran terkait pembelian bahan baku yang dinilai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Hanan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara standar kualitas yang diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan acuan harga yang digunakan oleh Dispangtan di lapangan. Menurutnya, BGN menetapkan standar pangan kualitas tinggi atau premium untuk program gizi.

    Di sisi lain, Dispangtan seringkali menggunakan acuan harga komoditas reguler di pasar. Hal ini menimbulkan kebingungan dan potensi perbedaan interpretasi harga.

    Hanan menjelaskan, standar kualitas yang diminta BGN sangat tinggi, yakni premium. Namun, patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Perbedaan ini menjadi akar permasalahan yang perlu segera diatasi.

    “Standar yang diminta BGN itu tinggi, kualitas premium. Sementara patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Contohnya minyak goreng, standar BGN itu tinggi, tapi yang dijadikan acuan mungkin kelas di bawahnya. Ini yang harus disamakan persepsinya,” ujar Hanan kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Hanan menyebutkan selisih harga beras sebesar Rp 20 menjadi dasar teguran Dispangtan Kota Malang. Pembelian tersebut dilakukan secara darurat pada tengah malam di toko kelontong dekat SPPG.

    Kebutuhan mendesak pada 7 Januari 2026 lalu menjadi alasan pembelian tersebut. Mengacu pada HET Provinsi Jatim, harga tersebut masih masuk akal untuk kualitas yang diminta.

    “Dispangtan keluarkan HET beras di hari itu Rp 14.900, kami belinya di toko dekat SPPG dan malam karena mendadak di harga Rp 14.920 per kilo. Jadi ada selisih Rp 20,” beber Hanan.

    Berikut adalah perbandingan harga beras yang menjadi polemik:

    Deskripsi Harga Keterangan
    HET beras Dispangtan Rp 14.900/kg Acuan Dispangtan
    Pembelian SPPG Rp 14.920/kg Pembelian darurat malam hari
    Selisih harga Rp 20/kg Dasar teguran

    Hanan menyayangkan mekanisme koordinasi yang dirasa kurang preventif. SPPG lebih banyak memantau perkembangan harga melalui update HET Provinsi Jawa Timur.

    Hal ini karena minimnya informasi harian dari pihak kota. Ia berharap ada perbaikan dalam sistem penyampaian data.

    Permintaan Solusi dan Data Up-to-Date

    “Harapannya, Dispangtan merilis HET Kota Malang setiap hari di grup koordinasi dapur. Jangan sampai jarang berbagi data harga, tapi tiba-tiba langsung menegur. Harus ada data yang up-to-date sebagai patokan kami belanja,” tegas Hanan.

    Selain data harga, Hanan juga menantang Dispangtan untuk memberikan solusi nyata dalam rantai pasok. Mengingat SPPG wajib melaporkan belanja harian secara transparan, ia meminta dinas terkait turut menyediakan atau merekomendasikan supplier.

    “Kami minta Dispangtan juga menyediakan supplier yang sanggup menyediakan bahan pokok kualitas premium sesuai standar BGN, tapi harganya tetap masuk dalam pagu HET yang mereka tentukan. Jadi ada sinkronisasi antara kualitas yang diminta negara dengan harga yang ditetapkan daerah,” tambah Hanan.

    Meskipun terdapat dinamika administratif soal harga, Hanan memastikan operasional dapur SPPG Rampal Celaket tetap berjalan normal. Tidak ada pelanggaran pada komposisi menu, sehingga distribusi gizi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap beroperasi setiap hari, untuk menyediakan 2700 porsi MBG,” pungkas Hanan.

    Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi terkait harapan SPPG tersebut. Berulangkali dihubungi, Slamet tak memberikan respons.

    Sebelumnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapatkan peringatan. Ini karena tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.

    Ketujuh SPPG yang mendapatkan teguran resmi tersebut adalah SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket di wilayah Klojen. Teguran juga ditujukan kepada SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, serta SPPG Sawojajar 3 di wilayah Kedungkandang, dan SPPG Mojolangu 2 yang berada di wilayah Lowokwaru.

  • 7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    Tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapat teguran keras. Ini karena mereka tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian pada Januari 2026.

    Surat teguran bernomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ini ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Teguran itu untuk menjamin stabilitas harga pangan. Ini juga demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Ada 7 SPPG yang diketahui melakukan pembelian tak sesuai HET di periode Januari 2026," kata Slamet dikutip dari surat edaran, Senin (9/2/2026).

    Data dari Koordinator Wilayah Kota Malang menunjukkan. SPPG di Kecamatan Klojen, Kedungkandang, dan Lowokwaru melanggar HET. Pelanggaran ini terkait transaksi bahan pangan.

    Secara spesifik, tiga SPPG di wilayah Klojen mendapat teguran. Yakni SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket. Tiga SPPG lain di Kedungkandang juga ditegur. Yaitu SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, dan SPPG Sawojajar 3. Satu lagi, SPPG Mojolangu 2 di Lowokwaru.

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang meminta semua pengelola SPPG. Mereka diminta segera menyesuaikan harga. Penyesuaian harus dilakukan dalam waktu singkat sesuai aturan.

    Kebijakan harga ini merujuk pada beberapa regulasi utama.

    Peraturan/Keputusan Tahun Komoditas
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 299 2025 Beras
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 2024 Jagung, Telur, Daging Ayam
    Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 2024 Minyak Goreng

    Penegasan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran November 2025. Surat tersebut terkait stabilisasi pasokan pangan.

    Tanggapan Pemilik SPPG

    Sampai berita ini ditulis, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi. Ia tidak memberikan respons saat dihubungi.

    Salah satu pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil membenarkan surat teguran. Namun, Hanan menyayangkan dasar pedoman teguran itu.

    "Iya ada surat teguran dari Dispangtan. Selama ini Dispangtan tidak mengirimkan HET Kota Malang. Sehingga, anak anak (pegawai) mengacu pada HET provinsi yang setiap harinya update," ujar Hanan Jalil, Senin siang.

    Menurut Hanan, surat teguran awalnya untuk SPPI. SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka juga kepala dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPI yang berbelanja bahan baku untuk SPPG.

    "Jadi yang selama ini belanja kebutuhan itu SPPI sekaligus kepala dapur, mereka yang ditegur oleh Dispangtan. Karena ada teguran, terus saya tanya kok bisa, ada apa?" beber Hanan.

    Ia lalu mengetahui penyebabnya. Ada satu bahan pokok dibeli tidak sesuai HET. Itu menjadi acuan Dispangtan Kota Malang.

    Hanan menjelaskan, kepala dapur membeli dua sak beras. Pembelian dilakukan di toko dekat SPPG Rampal Celaket. Ini terjadi pada 7 Januari 2026.

    Harga beli beras Rp 14.920 per kilo. Sementara HET Kota Malang hari itu Rp 14.900 per kilo. "Itu pun karena belinya tengah malam, belinya 2 sak. Artinya gak beli banyak. Belinya di toko Madura dekat SPPG, karena sudah malam. Jadi kelebihan Rp 20, hanya beras saja. Pembelian tanggal 7, periode Januari," ungkapnya.

    Atas kejadian ini, Hanan berharap Dispangtan Kota Malang terbitkan HET harian. Ini akan menjadi acuan harga bagi kepala dapur saat belanja.

    Selain itu, Dispangtan diminta sesuaikan harga komoditas. Harganya harus sesuai standar BGN. Semua menggunakan barang jenis premium, contohnya minyak goreng bukan merek MinyaKita.

    "Seharusnya Dispangtan itu mengeluarkan HET harian, di grup dapur. Tapi standarnya BGN kan standar tinggi atau premium. Sedangkan apa yang menjadi patokan Dispangtan tidak barang jenis premium," tegasnya.

    Meski menerima teguran, SPPG Rampal Celaket tetap beroperasi. Mereka menyiapkan 2700 porsi MBG setiap hari. "Tetap beroperasi, tidak ada masalah. Jika ada selisih, kita memang punya kewajiban mengembalikan ke BGN," pungkasnya.