Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang memberikan teguran kepada tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Teguran ini menyusul temuan pembelian bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
HET tersebut mengacu pada ketetapan Badan Pangan Nasional. Pembelian bahan pokok melebihi HET berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elfiatur Roikhah, menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional telah menetapkan HET dan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP). Ketentuan ini berlaku untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Edaran Badan Pangan Nasional pada Agustus 2025 lalu menjadi acuan. Harga beras premium di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera (Zona 1) adalah Rp 14.900 per kilogram. Sementara beras medium sebesar Rp 13.500.
“Untuk HET ataupun harga acuan pembelian atau penjualan ditentukan oleh Badan Pangan Nasional per Agustus kemarin. Beras premium di zona 1 Pulau Jawa dan Sumatera Rp 14.900 per kilo, medium Rp 13.500, dan itu harus diikuti SPPG,” ujar Elfiatur saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).
Selain beras, HAP juga berlaku untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, dan daging sapi. Sementara itu, harga Minyakita diatur melalui SK Menteri Perdagangan.
Elfiatur menambahkan, HET dan HAP Badan Pangan Nasional mengacu pada zonasi. Indonesia dibagi menjadi tiga zona, dengan Pulau Jawa dan Sumatera termasuk Zona 1.
Sanksi dan Pengawasan SPPG
Teguran akan diberikan kepada SPPG yang kedapatan membeli komoditas di atas HET atau HAP. Dispangtan telah menemukan 7 dari 61 SPPG di Kota Malang melanggar ketentuan ini.
“Ada 61 SPPG di Kota Malang, yang kami temukan 7 SPPG diketahui melanggar HET, dan kami berikan teguran,” tegasnya.
Terkait keluhan SPPG yang menggunakan data HET Provinsi Jawa Timur (Siska Perbapo), Elfiatur menjelaskan perbedaan fungsinya. Siska Perbapo adalah pemantauan harga riil di pasar, sedangkan HET adalah batas atas harga.
“Siska Perbapo atau panel harga pangan itu untuk melihat harga pasar di lapangan. Tapi HET adalah batas atasnya. Kalau harga pasar melampaui HET, itu berarti ada penyimpangan atau pelanggaran di lapangan,” jawabnya.
Dispangtan menegaskan, seluruh bahan pangan yang dibeli SPPG harus mengacu pada HET dan HAP. Namun, jika SPPG mampu mendapatkan harga lebih murah dengan kualitas terjaga, hal itu sangat diapresiasi.
“Kalau lebih murah tentu lebih bagus. Artinya mereka punya upaya mencari distributor yang harganya lebih rendah. Tapi jangan sampai di atas HET, karena nanti akan berpengaruh pada pemenuhan nilai gizi,” ujarnya.
Anggaran dan Evaluasi Program MBG
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis telah ditetapkan sebesar Rp 15 ribu per porsi. Angka ini mencakup biaya operasional dan pajak.
Jika harga bahan baku terlalu tinggi, pemenuhan standar gizi Badan Gizi Nasional (BGN) akan sulit tercapai. Dispangtan Kota Malang melakukan evaluasi mingguan bersama Satgas Percepatan MBG.
Rapat evaluasi rutin digelar setiap Sabtu. Dalam rapat ini, setiap SPPG memaparkan progres dan kendala selama seminggu.
“Setiap SPPG memaparkan progres dan kendala selama satu minggu. Kalau ada komoditas yang naik harga, langsung kita bahas. Kami beri solusi, misalnya diarahkan ke distributor tertentu atau kami hubungkan dengan gapoktan binaan agar bisa dapat harga langsung dari petani,” imbuhnya.
Hingga saat ini, pendekatan yang dilakukan Dispangtan masih bersifat persuasif dan edukatif. Sanksi berat belum diterapkan karena Program MBG tergolong baru. “Kami masih dalam tahap pengawalan dan penyempurnaan sistem. Yang terpenting komunikasinya berjalan. Kalau ada kesulitan, silakan lapor, nanti kita carikan solusi bersama,” katanya.
Tabel Perbandingan HET Beberapa Komoditas Program Makan Bergizi Gratis (Zona 1)
| Komoditas | HET (Rp/Kg) |
|---|---|
| Beras Premium | 14.900 |
| Beras Medium | 13.500 |
| Cabai Rawit | Sesuai HAP |
| Bawang Merah | Sesuai HAP |
| Bawang Putih | Sesuai HAP |
| Daging Ayam | Sesuai HAP |
| Telur Ayam | Sesuai HAP |
| Daging Sapi | Sesuai HAP |
Keluhan dan Harapan SPPG
Pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil, menyatakan pihaknya selama ini menggunakan acuan harga dari Provinsi Jawa Timur melalui Siska Perbapo. Alasannya, data tersebut rutin diperbarui.
Hanan menyoroti adanya perbedaan HET antara provinsi dan kota yang menimbulkan kebingungan. “SPPG ini nunggu HET keluar baru belanja, karena itu jadi acuan. Selama ini kami pakai HET Provinsi karena Kota tidak pernah update. Tiba-tiba Kota update HET dan langsung keluar surat teguran,” tutur Hanan.
Ia mengungkapkan, persoalan utama teguran Dispangtan Kota Malang adalah selisih harga beras yang relatif kecil, sekitar Rp 20. Selain itu, beberapa komoditas sayuran seperti wortel, memiliki selisih hingga ribuan rupiah di pasaran.
Hanan juga menyoroti minimnya pembaruan informasi HET secara rutin dari Pemkot Malang. Menurutnya, pembaruan data harga bahan pokok setiap hari sangat dibutuhkan sebagai acuan belanja dapur MBG.
“Yang kita butuhkan update harga bahan pokok yang harusnya dirilis setiap hari oleh Dispangtan, sebagai acuan kita belanja untuk dapur MBG. Karena selama ini tidak ada,” tegasnya.
Selain masalah harga, Hanan menilai ada perbedaan standar bahan pangan dalam HET dengan standar gizi BGN. “Contohnya ayam. Standar BGN itu ayam fillet, sementara HET yang dijadikan acuan adalah ayam ras biasa. Ini yang menurut kami perlu disinkronkan,” pungkasnya.
Surat Teguran Resmi
Tujuh SPPG di Kota Malang menerima peringatan resmi karena tidak mematuhi HET. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.
Surat nomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan. Surat ini menegaskan adanya teguran keras serta peringatan.
Teguran tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung. Tujuannya adalah menjamin stabilitas harga pangan, khususnya dalam mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis.


