Tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapat teguran keras. Ini karena mereka tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian pada Januari 2026.
Surat teguran bernomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ini ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Teguran itu untuk menjamin stabilitas harga pangan. Ini juga demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ada 7 SPPG yang diketahui melakukan pembelian tak sesuai HET di periode Januari 2026," kata Slamet dikutip dari surat edaran, Senin (9/2/2026).
Data dari Koordinator Wilayah Kota Malang menunjukkan. SPPG di Kecamatan Klojen, Kedungkandang, dan Lowokwaru melanggar HET. Pelanggaran ini terkait transaksi bahan pangan.
Secara spesifik, tiga SPPG di wilayah Klojen mendapat teguran. Yakni SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket. Tiga SPPG lain di Kedungkandang juga ditegur. Yaitu SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, dan SPPG Sawojajar 3. Satu lagi, SPPG Mojolangu 2 di Lowokwaru.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang meminta semua pengelola SPPG. Mereka diminta segera menyesuaikan harga. Penyesuaian harus dilakukan dalam waktu singkat sesuai aturan.
Kebijakan harga ini merujuk pada beberapa regulasi utama.
| Peraturan/Keputusan | Tahun | Komoditas |
|---|---|---|
| Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 299 | 2025 | Beras |
| Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 | 2024 | Jagung, Telur, Daging Ayam |
| Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 | 2024 | Minyak Goreng |
Penegasan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran November 2025. Surat tersebut terkait stabilisasi pasokan pangan.
Tanggapan Pemilik SPPG
Sampai berita ini ditulis, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi. Ia tidak memberikan respons saat dihubungi.
Salah satu pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil membenarkan surat teguran. Namun, Hanan menyayangkan dasar pedoman teguran itu.
"Iya ada surat teguran dari Dispangtan. Selama ini Dispangtan tidak mengirimkan HET Kota Malang. Sehingga, anak anak (pegawai) mengacu pada HET provinsi yang setiap harinya update," ujar Hanan Jalil, Senin siang.
Menurut Hanan, surat teguran awalnya untuk SPPI. SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka juga kepala dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPI yang berbelanja bahan baku untuk SPPG.
"Jadi yang selama ini belanja kebutuhan itu SPPI sekaligus kepala dapur, mereka yang ditegur oleh Dispangtan. Karena ada teguran, terus saya tanya kok bisa, ada apa?" beber Hanan.
Ia lalu mengetahui penyebabnya. Ada satu bahan pokok dibeli tidak sesuai HET. Itu menjadi acuan Dispangtan Kota Malang.
Hanan menjelaskan, kepala dapur membeli dua sak beras. Pembelian dilakukan di toko dekat SPPG Rampal Celaket. Ini terjadi pada 7 Januari 2026.
Harga beli beras Rp 14.920 per kilo. Sementara HET Kota Malang hari itu Rp 14.900 per kilo. "Itu pun karena belinya tengah malam, belinya 2 sak. Artinya gak beli banyak. Belinya di toko Madura dekat SPPG, karena sudah malam. Jadi kelebihan Rp 20, hanya beras saja. Pembelian tanggal 7, periode Januari," ungkapnya.
Atas kejadian ini, Hanan berharap Dispangtan Kota Malang terbitkan HET harian. Ini akan menjadi acuan harga bagi kepala dapur saat belanja.
Selain itu, Dispangtan diminta sesuaikan harga komoditas. Harganya harus sesuai standar BGN. Semua menggunakan barang jenis premium, contohnya minyak goreng bukan merek MinyaKita.
"Seharusnya Dispangtan itu mengeluarkan HET harian, di grup dapur. Tapi standarnya BGN kan standar tinggi atau premium. Sedangkan apa yang menjadi patokan Dispangtan tidak barang jenis premium," tegasnya.
Meski menerima teguran, SPPG Rampal Celaket tetap beroperasi. Mereka menyiapkan 2700 porsi MBG setiap hari. "Tetap beroperasi, tidak ada masalah. Jika ada selisih, kita memang punya kewajiban mengembalikan ke BGN," pungkasnya.

Leave a Reply