Pemerintah memastikan bahwa mekanisme Sidang Isbat tetap menjadi rujukan tunggal dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa proses ini mengedepankan aspek ilmiah dan syar’i guna menyatukan berbagai dinamika penentuan awal puasa di Indonesia.
Langkah konkrit telah disiapkan dengan menyebar tim pemantau hilal di 96 titik strategis di seluruh wilayah tanah air. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan data visual yang akurat sebelum diputuskan dalam sidang musyawarah yang melibatkan berbagai ormas Islam dan pakar astronomi.
“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” ujar Menag dalam wawancara daring pada Selasa (17/2/2026).
Dalam proses penetapan tahun ini, Indonesia berpedoman pada standar visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang telah disepakati oleh negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Standar ini menetapkan parameter ketat untuk meminimalisir kesalahan pengamatan.
| Parameter | Ketentuan Minimum |
| Ketinggian Hilal | 3 Derajat di atas ufuk |
| Elongasi | 6,4 Derajat (Danjon Limit) |
Menag menjelaskan bahwa kriteria 3 derajat ini lebih empiris dibandingkan standar 2 derajat yang digunakan sebelumnya. Berdasarkan data teknologi saat ini, posisi hilal saat matahari terbenam di Indonesia diprediksi masih berada pada rentang minus 2 derajat 24 menit hingga 0 derajat 58 menit, yang secara sains mustahil untuk dapat dirukyat.
Meskipun terdapat potensi perbedaan metode antara ormas yang menitikberatkan pada hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), Nasaruddin Umar meminta masyarakat untuk mengedepankan toleransi. Ia menilai perbedaan perspektif fikih adalah kekayaan intelektual yang tidak boleh memicu konflik sosial.
“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” pungkasnya menutup pernyataan tersebut.









