Dunia kini memasuki fase instabilitas yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin berakhir. Konflik berbasis negara meningkat signifikan, mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade, baik dari sisi jumlah, intensitas, maupun durasi.
Global Peace Index (GPI) mencatat rekor tertinggi angka korban perang di abad ke-21 hingga 2025. Ratusan ribu jiwa menjadi korban dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik bersenjata yang meluas. GPI memproyeksikan perang Ukraina melawan Rusia akan menelan sekitar 28.300 korban jiwa, dan konflik Gaza menyebabkan sekitar 7.700 kematian selama tahun 2026.
Institute for Economics and Peace (IEP) memperkirakan dampak ekonomi kekerasan global mencapai lebih dari 19 triliun dolar AS per tahun, setara 13 persen PDB dunia. Ini mencakup biaya langsung peperangan, hilangnya produktivitas, beban pengungsi, kerusakan infrastruktur, serta instabilitas sistemik.
Fragmentasi geoekonomi terwujud dalam pembatasan perdagangan, sanksi ekonomi, relokasi rantai pasok (friend-shoring), dan pembentukan blok ekonomi berbasis aliansi politik. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya produksi, gangguan distribusi, serta ketidakpastian investasi.
Dalam kerangka makroekonomi, pertumbuhan negara dapat dipahami melalui identitas pengeluaran dalam PDB: Y=C+I+G+(X−M), dimana C adalah rumah tangga, I (total investasi), G (total pengeluaran pemerintah), dan X-M (selisih ekspor dan impor).
Konflik global mengganggu ekspor (X) atau meningkatkan impor energi (M), sehingga menekan komponen eksternal PDB. Pemerintah merespons dengan meningkatkan belanja (G) untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, namun ruang fiskal yang terbatas membuat respons ini harus dilakukan hati-hati.
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, menghadapi paradoks. Di satu sisi, ada peluang relokasi industri dari negara-negara yang terlibat konflik. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan arus modal menjadi risiko serius.
Risiko Fiskal Indonesia
Tantangan utama Indonesia pada 2026 bukan hanya pertumbuhan, melainkan ketahanan fiskal. Beberapa risiko yang perlu segera diselesaikan:
Pertama, risiko harga energi dan subsidi. Konflik di kawasan produsen energi berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dan gas dunia, meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga membengkakkan subsidi energi. Reformasi subsidi yang tepat sasaran diperlukan agar APBN tidak tertekan.
Kedua, risiko arus modal dan stabilitas nilai tukar. Ketegangan global dapat mendorong investor mengalihkan portofolio ke aset aman, menekan nilai tukar, dan meningkatkan biaya pembiayaan utang. Koordinasi erat antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas pengawas jasa keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Ketiga, risiko perlambatan perdagangan global. Konflik yang meluas dapat menurunkan permintaan global dan berdampak pada ekspor Indonesia. Diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah domestik menjadi keharusan karena ketergantungan pada komoditas mentah membuat Indonesia rentan terhadap siklus harga internasional.
APBN sebagai Instrumen
APBN adalah instrumen strategis untuk melindungi rakyat dari guncangan eksternal sekaligus mentransformasi struktur ekonomi. Kebijakan fiskal harus memenuhi prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, dan akuntabilitas.
Rasio utang Indonesia terhadap PDB relatif terkendali, namun ruang fiskal tetap terbatas. Prioritas belanja harus difokuskan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, dan transformasi digital.
Agenda Reformasi Jangka Panjang
Indonesia perlu melakukan reformasi struktural, antara lain:
Pertama, membangun basis pajak yang kokoh melalui reformasi administrasi, digitalisasi perpajakan, dan perluasan basis pajak untuk meningkatkan kapasitas fiskal tanpa memperbesar utang.
Kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja. Evaluasi berbasis kinerja dan transparansi penggunaan anggaran harus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Ketiga, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi. Hilirisasi sumber daya alam dan penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi menjadi strategi penting.
Keempat, memperkuat jaring pengaman sosial adaptif. Sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu harus mampu merespons cepat tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.
Diplomasi Ekonomi
Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai penyeimbang. Diplomasi ekonomi harus diarahkan untuk membuka pasar baru, memperkuat kerja sama regional, serta mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu.
Stabilitas regional Asia Tenggara menjadi kepentingan vital. Integrasi ekonomi kawasan dan penguatan kerja sama perdagangan intra-regional dapat menjadi bantalan terhadap perlambatan global.
Tahun 2026 mungkin masih akan dibayangi konflik global dan fragmentasi ekonomi. Indonesia memiliki modal kuat: demografi produktif, stabilitas politik relatif terjaga, serta sumber daya alam yang melimpah.
APBN harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan. Kehati-hatian fiskal, keberanian reformasi, dan kepemimpinan yang visioner menjadi kunci untuk menyambut 2026 dengan kesiapan strategis.