Tag: Indonesia

  • Pengusaha AS Puji Perjanjian Dagang dengan Indonesia

    Pengusaha AS Puji Perjanjian Dagang dengan Indonesia

    Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) menuai apresiasi dari kalangan pengusaha AS. Kesepakatan ini memungkinkan pembebasan tarif oleh Indonesia terhadap lebih dari 99% produk asal AS.

    Para pelaku usaha yang bisnisnya merasakan dampak langsung dari kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menyampaikan pujian tersebut. Sektor-sektor yang diuntungkan meliputi peternakan, pertanian, energi baru terbarukan (EBT), hingga teknologi pengelolaan data.

    Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan bahwa kesepakatan ini mempererat kemitraan ekonomi dengan Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus membuka peluang baru bagi petani, produsen, dan pelaku usaha AS.

    USTR dalam situs resminya menyatakan, "Presiden Trump mengumumkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik dengan Indonesia, menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS untuk memperluas akses warga Amerika ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang," dikutip Jumat (27/2/2026).

    Berikut adalah daftar pujian yang disampaikan oleh para pengusaha AS atas perjanjian dagang dengan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam keterangan USTR:

    Presiden dan CEO National Milk Producers Federation, Gregg Doud, menyampaikan, "Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan merupakan pasar yang sangat penting bagi peternak sapi perah AS. Terima kasih kepada Duta Besar Greer dan tim USTR atas upaya mereka dalam mengamankan akses yang lebih luas yang secara langsung akan meningkatkan permintaan produk susu AS."

    Menurut Presiden dan CEO US Dairy Export Council, Krysta Harden, "Perjanjian penting ini memperkuat hubungan yang kuat dan terus berkembang yang telah kami bangun dengan pemerintah dan industri susu Indonesia. Kesepakatan ini memperkuat kemajuan tersebut dan memposisikan industri susu AS untuk memperluas kapasitasnya agar dapat berperan sebagai mitra yang andal dalam mendukung sektor susu dan tujuan gizi Indonesia."

    Presiden National Cattlemen's Beef Association (NCBA), Gene Copenhaver, mengucapkan, "NCBA mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump dan Perwakilan Perdagangan AS, Duta Besar Jamieson Greer, atas kerja keras mereka dalam menandatangani kesepakatan perdagangan ini demi keuntungan produsen Amerika."

    Presiden dan CEO U.S. Meat Export Federation (USMEF), Dan Halstrom, menerangkan, "USMEF berterima kasih kepada pemerintahan Trump atas fokusnya yang berkelanjutan dalam menghilangkan hambatan bagi ekspor pertanian AS dan kami berharap implementasi perjanjian AS-Indonesia ini akan berhasil."

    Ketua Dewan U.S. Grains & BioProducts, Mark Wilson, memaparkan, "Dewan Biji-bijian & Produk Hayati AS menyambut baik kerja keras Pemerintahan Trump, termasuk Duta Besar Greer dan Menteri Pertanian AS Rollins, yang terus berupaya membuka pasar di seluruh dunia bagi produsen jagung, sorgum, jelai, dan produk sampingan AS."

    National Oilseed Processors Association (NOPA) menyatakan, "NOPA memberikan apresiasi kepada Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), Duta Besar Jamieson Greer, dan tim USTR, termasuk Duta Besar Julie Callahan, dalam kolaborasi erat dengan Wakil Menteri Luke J. Lindberg dan tim di USDA, atas keberhasilan mengamankan perjanjian perdagangan penting dengan Indonesia yang menetapkan tolok ukur bersejarah untuk perdagangan tepung kedelai antara kedua negara. Perjanjian ini merupakan kemenangan signifikan bagi pertanian Amerika dan industri pengolahan kedelai."

    Presiden Northwest Horticultural Council, Mark Powers, menyampaikan, "Dewan Hortikultura Barat Laut mendukung investasi yang telah dilakukan Presiden Trump, Duta Besar Greer, dan staf Kantor Perwakilan Perdagangan AS untuk mengamankan kesepakatan ini."

    Direktur Consortium for Common Food Names, Jaime Castaneda, menjelaskan, "Perlindungan nama-nama umum yang termasuk dalam perjanjian ini sangat penting bagi petani dan eksportir Amerika. Memastikan produsen AS dapat terus memasarkan dan menjual produk seperti 'parmesan' dan 'feta' di Indonesia tanpa pembatasan yang tidak adil membantu melestarikan peluang ekspor dan mendukung mata pencaharian petani dan produsen di seluruh Amerika Serikat."

    CEO Growth Energy, Emily Skor, memuji, "Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan penerapan campuran etanol 10% secara nasional dapat membuka pasar sebesar 900 juta galon bagi produsen dan petani Amerika. Kami memuji Presiden Trump, Duta Besar Greer, dan Menteri Rollins atas komitmen berkelanjutan mereka untuk melepaskan potensi energi Amerika dan menghapus hambatan yang tidak adil terhadap ekspor dari pedesaan Amerika."

    Presiden dan CEO Renewable Fuels Association, Geoff Cooper, berkata, "Indonesia telah lama menjadi pasar prioritas untuk etanol AS, dengan potensi permintaan sekitar 1 miliar galon jika campuran etanol 10% digunakan secara nasional. Kami berterima kasih atas kerja keras Presiden Trump dan Duta Besar Greer dalam kesepakatan ini."

    Wakil Presiden Senior Kebijakan Global Business Software Alliance, Aaron Cooper, memaparkan, "Perjanjian perdagangan AS-Indonesia merupakan terobosan dalam kebijakan perdagangan digital. Ketentuan perjanjian untuk menghilangkan tarif pada produk digital tak berwujud, menjamin transfer data lintas batas, dan mendukung perpanjangan permanen moratorium bea cukai digital memperluas akses ke layanan digital serta mendukung adopsi teknologi."

    Global Data Alliance menuliskan, "Global Data Alliance mengucapkan selamat kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia atas kesepakatan mereka untuk menghilangkan hambatan perdagangan digital yang telah lama ada dan merusak kerja sama bilateral serta transformasi digital di Indonesia. Kesepakatan hari ini secara substansial mereformasi hubungan digital AS-Indonesia menjadi lebih baik."

  • AS Kenakan Tarif Impor Baru untuk Produk Indonesia

    AS Kenakan Tarif Impor Baru untuk Produk Indonesia

    Pemerintahan Donald Trump menerapkan tarif impor baru kepada Indonesia, India, dan Laos. Departemen Perdagangan AS (DOC) mengenakan bea masuk sementara (countervailing duties) atas impor produk sel dan panel surya dari ketiga negara tersebut.

    Menurut lembar fakta yang dirilis DOC dan dikutip dari Reuters, Kamis (26/2/2026), tingkat subsidi umum ditetapkan sebesar 125,87% untuk impor produk sel dan panel surya dari India, 104,38% dari Indonesia, serta 80,67% dari Laos.

    Alasan DOC adalah produsen sel dan panel surya di ketiga negara menerima subsidi dari pemerintah masing-masing. Hal ini membuat produk AS menjadi tidak kompetitif. Impor dari ketiga negara ini mencapai sekitar US$ 4,5 miliar atau Rp 75,44 triliun, hampir dua pertiga dari total impor AS pada 2025.

    Kebijakan ini melanjutkan tren pengenaan tarif terhadap impor panel surya murah dari Asia selama lebih dari satu dekade, yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asal China.

    Sebelumnya, AS sudah mengenakan tarif tinggi untuk produk sel dan panel surya impor dari Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja, menyebabkan impor keempat negara tersebut merosot tajam.

    Selain tarif umum, DOC juga mengenakan tarif individual untuk produsen asal ketiga negara. Untuk perusahaan asal Indonesia, AS mengenakan tarif 143,3% untuk PT Blue Sky Solar dan 85,99% untuk PT REC Solar Energy.

    Selanjutnya, perusahaan India, Mundra Solar, dikenakan tarif 125,87%. Sementara perusahaan asal Laos, Solarspace Technology Sole Co dan Vietnam Sunergy Joint Stock Company dikenakan tarif 80,67%.

    Pengumuman ini merupakan tahap pertama dari dua keputusan yang akan diambil dalam kasus perdagangan yang diajukan tahun lalu oleh Alliance for American Solar Manufacturing and Trade yang mencakup Hanwha Qcells, First Solar, dan Mission Solar.

    Tim Brightbill, pengacara utama aliansi, menyebut langkah ini sebagai tahap penting untuk memulihkan persaingan yang adil di AS. Ia juga menegaskan bahwa investasi tersebut tidak akan berhasil jika impor yang diperdagangkan secara tidak adil dibiarkan mendistorsi pasar.

    "Para produsen Amerika menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kembali kapasitas dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang layak. Investasi tersebut tidak akan berhasil jika impor yang diperdagangkan secara tidak adil dibiarkan mendistorsi pasar," kata Brightbill dalam sebuah pernyataan.

    Departemen Perdagangan AS dijadwalkan akan mengambil keputusan terpisah bulan depan untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan dari Indonesia, India, dan Laos ini menjual produk ke pasar Paman Sam di bawah biaya produksi.

  • ADB Siapkan Pendanaan Rp 45,22 Triliun untuk Indonesia di 2026

    ADB Siapkan Pendanaan Rp 45,22 Triliun untuk Indonesia di 2026

    Bank Pembangunan Asia (ADB) berencana mengalokasikan dana sebesar US$ 2,7 miliar atau setara dengan Rp 45,22 triliun (dengan kurs Rp 16.749) untuk membiayai berbagai proyek penting di Indonesia pada tahun 2026.

    Menurut Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, pendanaan ini bertujuan mendukung reformasi kebijakan, termasuk pendalaman sektor keuangan, peningkatan tata kelola daerah, ketahanan air, transisi energi berkelanjutan, serta perlindungan laut.

    Alimov menyampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/2/2026) bahwa rangkaian proyek penting ADB untuk Indonesia pada 2026 telah mencapai nilai indikatif US$ 2,7 miliar. Dukungan ini meliputi reformasi kebijakan berupa pendalaman sektor keuangan, tata kelola daerah, ketahanan air, transisi energi berkelanjutan, dan perlindungan laut.

    Pada tahun 2025, ADB telah berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$ 2,4 miliar kepada Indonesia yang dijamin oleh pemerintah. Dana ini dialokasikan untuk mendukung reformasi kebijakan, mempercepat perdagangan, meningkatkan produktivitas melalui program pembangunan modal manusia (termasuk sektor kesehatan dan pendidikan), serta transisi energi berkelanjutan. Selain itu, operasi sektor swasta ADB (yang tidak dijamin pemerintah) memberikan komitmen US$ 150 juta pada 2025.

    ADB telah bermitra dengan Indonesia sejak 1966 dalam upaya memperkuat infrastruktur, pertanian, dan pembangunan modal manusia. Indonesia merupakan anggota pendiri ADB dan pemegang saham terbesar keenam.

    Alimov menambahkan, "ADB bangga telah mendampingi Indonesia sebagai mitra terpercaya selama hampir 60 tahun. Sejarah panjang kami di Indonesia mencerminkan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan komitmen bersama bagi kemajuan Indonesia."

    Kemitraan antara ADB dan Indonesia terus berkembang dari fokus pada pertanian pada 1970-an, pembangunan infrastruktur transportasi dan energi pada 1980-an, hingga reformasi struktural pada 1990-an. ADB juga memberikan dukungan di masa-masa sulit seperti Krisis Keuangan Asia (1997-1998), Gempa dan Tsunami Aceh 2004, serta pandemi COVID-19.

    Saat ini, ADB terus memajukan pembangunan infrastruktur dan modal manusia, sejalan dengan prioritas Asta Cita Indonesia dan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy) 2025-2029. Dukungan ini tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga keahlian praktis, dukungan kebijakan, dan solusi jangka panjang untuk membantu Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

    "Kami mempertahankan keselarasan erat dengan visi pemerintah sehingga lebih dari sekadar pembiayaan, kami pun memberikan pengetahuan, saran kebijakan dan kemitraan jangka panjang demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

  • Prabowo Bertemu Raja Yordania Bahas Isu Palestina

    Prabowo Bertemu Raja Yordania Bahas Isu Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Yordania dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II ibn Al-Hussein di Istana Basman, Amman. Fokus utama pertemuan tersebut adalah perkembangan situasi di Palestina.

    Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (25/2/2026) tersebut, kedua pemimpin negara membahas isu-isu strategis kawasan. Kondisi kemanusiaan di Gaza dan dinamika di wilayah Tepi Barat menjadi perhatian utama.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia juga mendorong penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya peran komunitas internasional dalam menjaga stabilitas kawasan dan melindungi warga sipil.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif Indonesia di Timur Tengah. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, terutama dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian global.

  • Surya Firmansyah Jelajahi Masjid Bersejarah di Indonesia

    Surya Firmansyah Jelajahi Masjid Bersejarah di Indonesia

    Surya Firmansyah (50), seorang pria asal Kota Bekasi, memiliki cara unik mengisi waktu senjanya: melancong ke berbagai masjid bersejarah di Indonesia. Hingga saat ini, ia telah mengunjungi 249 masjid yang tersebar di 15 provinsi.

    Perjalanan ini, yang dimulai sejak Desember 2025, bertujuan untuk mendokumentasikan dan menginformasikan keberadaan masjid-masjid tersebut melalui platform media sosial. Salah satu masjid yang menarik perhatiannya adalah Masjid Agung Al Fathu di Soreang, Kabupaten Bandung.

    Saat ditemui pada Rabu (25/2/2026), Surya menjelaskan bahwa ide ini berawal dari keinginannya untuk memiliki dokumentasi tentang tempat-tempat bersejarah di Indonesia, khususnya masjid-masjid agung yang memiliki keunikan dan keanekaragaman.

    Video-video yang dibuat Surya bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi, sejarah, kondisi, fasilitas (tempat wudu, toilet, area parkir), dan akses jalan menuju masjid-masjid tersebut.

    Perjalanan keliling Indonesia ini dilakukan Surya bersama istrinya menggunakan mobil. Ia meniatkan diri untuk mengunjungi masjid-masjid agung setelah menyelesaikan pekerjaannya.

    Sejauh ini, Surya telah mengunjungi 15 provinsi, termasuk pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Flores, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Ia berharap dapat segera mengunjungi Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

    Setiap perjalanan biasanya memakan waktu sekitar satu bulan. Setelah itu, Surya kembali ke rumah sebelum berangkat kembali dalam waktu dekat.

    Menurutnya, beberapa masjid memiliki keunikan tersendiri, seperti Masjid Terapung B.J. Habibie di Parepare, Masjid Raya di Alun-Alun Bandung, Masjid Al-Jabar, masjid di Ciamis, Tasikmalaya, serta masjid peninggalan wali di Jawa Tengah seperti Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Sunan Ampel di Surabaya, dan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

    "Istiqlal sudah pasti jadi kebanggaan kita. Jadi banyak sekali masjid di Indonesia, dan kalau diminta meranking rasanya sulit karena hampir semuanya bagus," kata Surya.

    Semua perjalanannya diabadikan dan diunggah ke YouTube dengan harapan dapat memberikan informasi kepada umat Muslim tentang masjid-masjid di berbagai daerah, serta memakmurkan masjid melalui peningkatan kunjungan ibadah dan wisata religi.

  • LPDP Periksa 36 Penerima Beasiswa yang Belum Kembali ke Indonesia

    LPDP Periksa 36 Penerima Beasiswa yang Belum Kembali ke Indonesia

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang belum memenuhi kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Pemeriksaan ini termasuk kasus yang sedang viral.

    Plt Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (25 Februari 2026). LPDP telah memeriksa lebih dari 600 alumni, berdasarkan data perlintasan keimigrasian, laporan masyarakat, dan patroli media sosial.

    Menurut Sudarto, pemeriksaan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks pelanggaran. Namun, LPDP tidak akan ragu memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

    Data LPDP per 31 Januari menunjukkan total alumni mencapai 32.876 orang. Dari jumlah tersebut, 307 orang sedang menjalani magang atau studi lanjut di luar negeri, dan 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP.

    LPDP akan mempertimbangkan komitmen penerima beasiswa yang bekerja di bidang strategis, seperti pengembangan vaksin. "Kalau dia misalnya sekarang lagi kerja ya di misalnya laptop dunia itu, yang menghasilkan vaksin atau apa gitu kita akan minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar dari situ belum tentu kita ada anak Indonesia yang bisa masuk situ. Jadi sekali lagi konteksnya, tapi kalau nggak ada komitmen ya langsung kita sanksi pasti," terang Sudarto.

    Sanksi bagi penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban meliputi pengembalian dana pendidikan dan pemblokiran akses ke program LPDP di masa depan.

    Sudarto menjelaskan bahwa program LPDP sangat beragam, dengan 98 ribu penerima degree di seluruh kementerian dan lebih dari 600 ribu penerima program non-degree. "Jadi setiap kasus diproses secara objektif dan proporsional Dengan mempertimbangkan fakta dan konteks,"jelas Sudarto.

    Kejadian ini menjadi momentum bagi LPDP untuk melakukan perbaikan regulasi dan meningkatkan kontribusi penerima beasiswa. "Tentu ini momentum bagi kami melakukan penyempurnaan baik itu regulasi baik itu sistemnya, baik itu kriteria kontribusi tadi dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan sanksi yang lebih tepat lebih baik," imbuh Sudarto.

  • Tata Motors Diklaim Bangun Pabrik di Indonesia pada 2029

    Tata Motors Diklaim Bangun Pabrik di Indonesia pada 2029

    Tata Motors dikabarkan akan membangun pabrik di Indonesia pada tahun 2029. Informasi ini disampaikan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Agrinas sendiri akan mengimpor 70 ribu unit kendaraan komersial Tata Motors untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Keputusan impor ini sempat menuai pertanyaan terkait manfaatnya bagi negara.

    Menurut Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, pendirian pabrik merupakan bagian dari komitmen Tata Motors di Indonesia sesuai kontrak yang telah ditandatangani.

    "Untuk Tata sendiri akan membuka pabriknya di Indonesia pada 2029," kata Joao dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung, Selasa (24/2).

    Joao berharap, dengan banyaknya pilihan, masyarakat Indonesia dapat memilih produk mobil yang kompetitif dan adil.

    Di kesempatan yang sama, Joao juga menyampaikan bahwa Mahindra, merek India lain yang pikapnya juga akan diimpor, kemungkinan besar juga akan mendirikan fasilitas produksi di Indonesia. Namun, detailnya belum diungkapkan.

    Joao menambahkan bahwa penjualan mobil selalu didahului oleh suplai suku cadang, persiapan bengkel, dan penyediaan dealer.

    Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor total 105 ribu unit mobil pikap dari Mahindra dan Tata Motors untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kontrak pengadaan kendaraan niaga ini bernilai Rp 24,66 triliun.

    Mahindra akan memasok 35 ribu unit Scorpio Pick Up, sedangkan Tata Motors akan memasok 70 ribu unit, terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

  • MA AS Batalkan Tarif, Bagaimana Nasib Perjanjian Dagang RI-AS?

    MA AS Batalkan Tarif, Bagaimana Nasib Perjanjian Dagang RI-AS?

    Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat menghadapi tantangan baru setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan aturan tarif resiprokal yang digagas oleh mantan Presiden Donald Trump.

    Menurut Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, keputusan MA AS menciptakan ketidakpastian terhadap keberlangsungan perjanjian dagang tersebut.

    Fithra menjelaskan bahwa perjanjian tarif resiprokal ini merujuk pada aturan International Emergency Economy Power Act tahun 1977 yang telah dibatalkan oleh MA AS, sehingga secara otomatis perjanjian dagang tersebut berpotensi tidak berlaku lagi.

    "Nah, ketika sudah di rule out, maka ada potensi atau kemungkinan yang 19% ini memang tidak bisa diberlakukan lagi," ujar Fithra dalam diskusi di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

    Meski demikian, Fithra menambahkan bahwa beberapa ahli hukum berpendapat perjanjian ini tetap berlaku karena telah ditandatangani secara internasional dan memerlukan ratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

    "Cuma kalau di artikel nomor 7, di agreement on reciprocal tariff, itu sebenarnya jelas tuh. Jadi masing-masing harus menunggu proses ratifikasi. Proses ratifikasi itu artinya adalah kembali kepada domestic dynamics. Artinya kalau di Indonesia harus ngomong sama DPR, di Amerika Serikat harus ngomong sama Congress, dan seterusnya," papar Fithra.

    Trump sendiri memiliki opsi untuk memberlakukan tarif baru melalui aturan Perdagangan tahun 1974, terutama section 122 yang memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif 15% selama 150 hari. Selain itu, section 232 dan 301 juga dapat digunakan dengan alasan ancaman nasional terhadap ekonomi AS atau ketidakadilan dalam perdagangan, namun memerlukan investigasi federal.

    "Perjalanan selanjutnya dari Presiden Trump. Dia juga kemudian menyatakan, I will reinstate the tariff. (15:24) Nah reinstate ini lewat jalan apa? Dengan section 232 dan 301 tadi," ujar Fithra.

    Fithra meyakini bahwa dengan adanya perjanjian ART, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik untuk bernegosiasi kembali jika Trump mengaktifkan kembali kebijakan tarif resiprokal.

    "Nah jadi dengan kondisi seperti itu, lebih untung kita sudah bernegosiasi lebih awal. Karena apa? Kita sudah lebih pasti. Kalau kita belum bernegosiasi, artinya kita bisa jadi subject to tarif. Jadi tarif atau potensi pengenaan tarif yang bahkan jauh lebih besar lagi," sebut Fithra.

    Bersamaan dengan ART, Indonesia juga berhasil mengamankan tarif 0% untuk ekspor 1.819 produk ke AS. Perjanjian ini menggunakan referensi aturan yang berbeda dengan tarif resiprokal yang dibatalkan MA AS, sehingga kemungkinan masih dapat dipertahankan.

    "Nah, sementara kita punya executive order yang berbeda, yang 1819 post tariff atau produk yang subject to 0 persen itu, itu bisa jadi akan tetap in place. Tapi semuanya ini kita back to drawing board lah, kurang lebih," ujar Fithra.

  • Pemerintah Dorong Program Magang Nasional Merata di Tiap Provinsi

    Pemerintah Dorong Program Magang Nasional Merata di Tiap Provinsi

    Pemerintah berupaya agar program magang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, dengan menargetkan Program Magang Nasional menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pemerataan ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan muda di berbagai daerah dalam memperoleh pengalaman kerja. "Dari data MagangHub, saat ini memang masih banyak penumpukan magang di Pulau Jawa. Kita ingin agar ini tersebar, jadi ada di tiap provinsi," kata Yassierli mengutip Antara, Rabu (25/2).

    Fokus utama pemerintah adalah memastikan program magang tidak lagi terpusat di Jawa, serta setiap provinsi memiliki akses dan kuota magang yang realistis sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

    Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan langkah-langkah penguatan ekosistem magang di daerah, meliputi pemetaan target tiap provinsi berdasarkan sektor unggulan, penyesuaian dengan kapasitas industri setempat, dan penambahan mitra penyelenggara dari perusahaan maupun instansi pemerintah.

    Yassierli menambahkan, pemerintah tidak sekadar membagi angka kuota, tetapi menyesuaikan dengan kekuatan ekonomi masing-masing daerah. "Kita tetapkan peta target per provinsi yang realistis, berbasis sektor unggulan dan kapasitas industri daerah, bukan sekadar pemerataan angka," ujarnya.

    Kementerian Ketenagakerjaan meyakini bahwa distribusi yang merata akan memperluas kesempatan kerja bagi lulusan muda di luar Jawa.

  • Pesawat Tanker AS Lintasi Wilayah Udara Indonesia

    Pesawat Tanker AS Lintasi Wilayah Udara Indonesia

    Tiga pesawat tanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) terpantau bergerak ke arah barat, melintasi jalur udara di atas wilayah Indonesia dari koridor Pasifik. Pergerakan ini memicu perbincangan di media sosial terkait kemungkinan misi terkoordinasi untuk mendukung aset serangan jarak jauh.

    Akun X @Osint613, sebuah akun intelijen sumber terbuka, melaporkan aktivitas ini. "3 × USAF tankers are tracking westbound from the Pacific corridor, consistent with a coordinated drag mission supporting long range strike assets. Possible indication that they are dragging 4 × B 52 bombers. (No confirmation yet)"

    Diduga, tiga tanker USAF tersebut menjalankan misi “drag” untuk mendukung pesawat pembom jarak jauh, berdasarkan pantauan pelacakan penerbangan terbuka. Beberapa pengamat militer internasional mengaitkan misi ini dengan empat unit pembom B-52 Stratofortress, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer AS.

    Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menjelaskan bahwa perlintasan pesawat militer asing di atas wilayah Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Indonesia memiliki kewajiban memberikan hak lintas damai atau Right of Innocent Passage (ROIP) sesuai hukum laut internasional sebagai negara kepulauan.

    "Jangan kaget melihat pesawat USAF lewat wilayah Indonesia… Perlintasan seperti ini sudah rutin terjadi," kata Gerry melalui akun X-nya, Selasa (24/2/2026).

    Hak lintas damai di Indonesia diberikan melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. Jalur ini dapat digunakan oleh kapal maupun pesawat, baik sipil maupun militer, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam skema ROIP, pesawat atau kapal yang melintas wajib menyalakan transponder dan tidak diperkenankan menggunakan radar kendali tembak (fire control radar), tetapi penggunaan radar pencarian (search radar) masih diperbolehkan.

    Jika pesawat atau kapal asing hendak singgah di pelabuhan atau bandara Indonesia, mekanisme ROIP tidak berlaku dan harus mengajukan izin resmi sesuai prosedur diplomatik dan pertahanan.

    Gerry menambahkan bahwa perlintasan militer serupa juga dilakukan oleh negara lain, termasuk China, selain Amerika Serikat dan Australia. Aktivitas ini dianggap sebagai praktik yang lazim dalam dinamika lalu lintas udara dan laut internasional.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Indonesia maupun militer AS mengenai tujuan spesifik dari misi tiga pesawat tanker tersebut. Namun, para pengamat menilai bahwa pergerakan ini masih berada dalam koridor hukum internasional dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.