Pertumbuhan lapangan padel di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mencerminkan gaya hidup kelas menengah urban yang aktif dan berdaya beli. Namun, di balik popularitasnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi ini tercatat dalam sistem pajak dan statistik resmi.
Fenomena ini mengarah pada konsep shadow economy atau ekonomi bayangan, yang mencakup aktivitas ekonomi abu-abu (grey economy) dan ekonomi hitam (black economy). Padel, sebagai contoh, bukanlah aktivitas ilegal. Namun, praktik seperti pelaporan omzet yang tidak lengkap atau pembayaran pajak daerah yang tidak optimal dapat menggesernya ke wilayah abu-abu.
Wilayah abu-abu ini berpotensi menyimpan triliunan rupiah yang tidak tercatat secara resmi oleh negara. Studi internasional memperkirakan bahwa ukuran shadow economy Indonesia mencapai 18–25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan PDB sekitar Rp 22.000–23.000 triliun, nilai aktivitas ekonomi di luar pencatatan formal diperkirakan mencapai Rp 4.000 triliun – Rp 5.500 triliun per tahun. Jika rasio pajak efektif adalah 10–12 persen, potensi pajak yang hilang berkisar Rp 400 triliun–Rp 600 triliun per tahun. Nilai ini setara dengan dua kali anggaran bantuan sosial nasional atau hampir separuh belanja infrastruktur.
Ambil contoh sederhana, dengan 300 lapangan padel aktif di kota besar, tingkat okupansi rata-rata delapan jam per hari, dan tarif Rp 400.000 per jam, omzet tahunan mendekati Rp 300 miliar. Jika 30 persen saja tidak tercatat optimal, puluhan miliar rupiah potensi pajak bisa hilang dari satu subsektor gaya hidup.
Fenomena serupa juga terjadi pada gym privat, vila harian, event organizer komunitas, jasa digital informal, dan influencer marketing. Ekonomi terus tumbuh, tetapi sebagian aktivitasnya bergerak di wilayah abu-abu.
Lambatnya penanganan masalah ini menjadi pertanyaan besar, meski pemerintah menyadari potensi kerugian negara yang sangat besar.









