Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam tahap finalisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait aset Exchange Traded Fund (ETF) Emas. Saat ini, aturan tersebut tengah menunggu persetujuan harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum).
Menurut Anggota Dewan Komisioner (ADK) Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, beleid ini akan langsung berlaku efektif setelah persetujuan diperoleh.
"Untuk aturan POJK terkait ETF Emas saat ini dalam finalisasi dan sedang menunggu persetujuan harmonisasi kementerian hukum. Segera setelah diperoleh, maka akan mulai diberlakukan efektif," ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Hasan menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memperluas underlying asset produk ETF di Indonesia. Selain itu, aturan ini juga menjawab kebutuhan serta masukan dari para Manajer Investasi (MI) yang menginginkan alternatif instrumen berbasis komoditas, terutama emas.
Seiring dengan proses finalisasi, industri juga mulai bergerak. Setidaknya, tiga Manajer Investasi telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mempersiapkan penerbitan ETF Emas. Selain itu, 12 manajer investasi lainnya telah menyatakan komitmen untuk menerbitkan produk serupa di masa depan.
Meskipun prospeknya menjanjikan, Hasan menyebutkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada investor adalah kunci keberhasilan produk ini. Investasi melalui ETF mungkin masih relatif baru bagi sebagian investor ritel, meski emas sudah populer.
Selain itu, MI juga perlu memastikan kesiapan dari aspek kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan instrumen berbasis emas.
Kehadiran ETF Emas diyakini akan membuat variasi underlying produk ETF semakin beragam. Investor akan memiliki alternatif baru untuk melakukan diversifikasi portofolio, karena selama ini ETF di Indonesia lebih banyak berbasis saham atau indeks tertentu.
Emas dikenal sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Investor dapat memperoleh eksposur terhadap emas tanpa perlu menyimpan fisik logam mulia tersebut, karena ETF Emas bersifat tradable dan dapat diperdagangkan langsung di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berdasarkan rancangan POJK yang diperoleh, kegiatan usaha bulion akan diawasi oleh OJK sesuai dengan Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Dalam rancangan beleid tersebut, Electronic Gold Certificate (bukti kepemilikan emas non-fisik) yang diterbitkan berdasarkan emas fisik yang mendasarinya, akan menjadi efek berdasarkan Peraturan OJK. Nantinya, efek tersebut akan diadministrasikan dan dicatatkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
OJK juga mengatur tentang portofolio investasi ETF emas. Investasi pada aset emas dapat berupa emas fisik dan/atau non-fisik. Manajer Investasi diwajibkan untuk menentukan komposisi portofolio investasi ETF emas dengan ketentuan:
Pertama, minimal 95% dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada aset emas, termasuk emas batangan, emas digital dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
Kedua, maksimal 5% dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri, deposito, atau kas dan setara kas.
Investasi pada aset emas wajib terstandardisasi dan memenuhi standar kemurnian minimum 99% (sertifikasi standar Emas dari Standar Nasional Indonesia 8080:2020) dan 99,5% (standar internasional LBMA Good Delivery List oleh LBMA).
Manajer Investasi dan dealer partisipan dapat bekerja sama dengan penyedia emas untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan emas. Manajer Investasi wajib memastikan kemampuan penyedia emas dalam menyediakan layanan jual dan beli emas sesuai kebutuhan ETF emas, serta harga dan biaya yang kompetitif.
Penyedia emas harus menyediakan emas sesuai kadar kemurnian yang ditetapkan dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari OJK untuk melakukan perdagangan emas.