Tag: investasi

  • Saham Indonesia di Freeport Bakal Naik Jadi 63 Persen Usai Perpanjangan IUPK 2041

    Saham Indonesia di Freeport Bakal Naik Jadi 63 Persen Usai Perpanjangan IUPK 2041

    Kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan melonjak menjadi 63 persen pada tahun 2041. Peningkatan porsi kepemilikan ini merupakan bagian dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru saja disetujui pemerintah.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tambahan 12 persen saham tersebut didapatkan negara melalui proses divestasi tanpa biaya akuisisi. Saat ini, komposisi kepemilikan saham Indonesia di raksasa tambang tersebut berada di angka 51 persen.

    Langkah strategis perpanjangan izin melampaui tahun 2041 ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas operasional di Timika, Papua. Pasalnya, puncak produksi konsentrat PT Freeport Indonesia diprediksi baru akan tercapai pada tahun 2035 mendatang.

    "Karena puncak produksi diperkirakan pada 2035, maka penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan operasional di Timika, Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2026).

    Berdasarkan data operasional terkini, produksi konsentrat Freeport menyentuh angka 3,2 juta ton per tahun. Volume tersebut mampu menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta cadangan emas yang berkisar antara 50 hingga 60 ton.

    Kepastian hukum mengenai masa depan tambang ini telah diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Freeport-McMoRan Inc. Penandatanganan dilakukan di Washington, D.C., pada 18 Februari 2026, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam skema perpanjangan ini, pemerintah menekankan pentingnya transisi tanpa beban biaya tambahan untuk memperoleh porsi saham mayoritas yang lebih besar. Bahlil menegaskan bahwa total kepemilikan 63 persen pada 2041 menjadi target mutlak dari negosiasi tersebut.

    Komponen Status Saat Ini Target 2041
    Kepemilikan Saham Indonesia 51% 63%
    Produksi Konsentrat 3,2 Juta Ton/Tahun Puncak di 2035
    Hasil Tembaga ~900 Ribu Ton –
  • Indonesia Kantongi 63 Persen Saham Freeport Usai Perpanjangan Izin Tambang 2041

    Indonesia Kantongi 63 Persen Saham Freeport Usai Perpanjangan Izin Tambang 2041

    Pemerintah Indonesia dipastikan akan menguasai 63 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2041 mendatang. Kepastian penambahan porsi kepemilikan sebesar 12 persen dari angka saat ini yang berada di level 51 persen merupakan hasil dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perolehan tambahan saham tersebut didapatkan negara tanpa melalui proses biaya akuisisi. Langkah ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Freeport-McMoRan Inc yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Washington, D.C pada pertengahan Februari 2026.

    "Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12% kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait implementasi teknis sektor ESDM yang disiarkan secara daring pada Jumat (20/2/2026).

    Bahlil menjelaskan bahwa sebagian dari saham tambahan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pemerintah daerah guna memperkuat pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan royalti. Keputusan memberikan perpanjangan izin lebih awal didasari oleh pertimbangan teknis operasional, mengingat puncak produksi tambang di Timika, Papua, diprediksi terjadi pada 2035.

    Saat ini, kapasitas produksi konsentrat Freeport mencapai 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta 50 hingga 60 ton emas. Pemerintah menilai kesinambungan operasional sangat krusial sebelum mencapai fase puncak produksi tersebut untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

    Senada dengan hal tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebutkan bahwa keberlanjutan izin ini sangat berdampak pada kontribusi finansial kepada negara. Ia mengestimasi total penerimaan negara dari operasional Freeport bisa mencapai US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per tahun, yang mencakup setoran untuk pemerintah pusat, daerah, hingga program pengembangan masyarakat lokal di Papua.

  • Bahlil Pastikan Tak Ada Ekspor Mineral Mentah ke Amerika Serikat Meski ART Diteken

    Bahlil Pastikan Tak Ada Ekspor Mineral Mentah ke Amerika Serikat Meski ART Diteken

    Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Fokus utama dari kerja sama ini adalah pengembangan sektor mineral kritis melalui penguatan investasi hilirisasi di dalam negeri.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2/2026) bertujuan untuk mendorong pemurnian mineral di tanah air. Dengan demikian, komoditas yang dikirim ke Negeri Paman Sam nantinya merupakan produk hasil olahan, bukan bijih mentah.

    "Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah, mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi," tegas Bahlil dalam konferensi pers virtual pada Jumat (20/2/2026).

    Implementasi dari perjanjian ini mencakup pemberian prioritas bagi perusahaan asal Amerika Serikat untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya dalam pembangunan smelter nikel dan mineral lainnya. Bahlil menjamin pemerintah akan memfasilitasi proses eksekusi investasi tersebut dengan tetap mematuhi regulasi nasional yang berlaku.

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keterbukaan Indonesia terhadap penguasaan teknologi dan investasi pada sektor mineral kritis serta logam tanah jarang (rare earth). Menurut Airlangga, kerja sama ini menitikberatkan pada proses sekunder atau pengolahan industri.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan ruang luas bagi investor AS agar sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan fasilitas pengolahan mineral di Indonesia.

  • OJK Usut 32 Kasus Baru di Pasar Modal, Tindak Tegas Praktik Goreng Saham

    OJK Usut 32 Kasus Baru di Pasar Modal, Tindak Tegas Praktik Goreng Saham

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan intensitas penegakan hukum dengan memproses 32 kasus dugaan pelanggaran di sektor pasar modal. Langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi untuk memperkuat kepatuhan pelaku pasar dan menjaga integritas bursa.

    Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa puluhan kasus tersebut saat ini sedang dalam tahap penanganan serius. Ia menegaskan otoritas terus bergerak melakukan pengusutan tanpa tebang pilih.

    "Ada 32 kasus lainnya yang sedang dalam penanganan. Jadi mohon dipahami tentu kami tidak berdiam diri, selama ini juga kami lakukan prosesnya," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (20/2/2026).

    Dalam periode dua minggu terakhir, OJK mencatatkan progres signifikan dengan menjatuhkan sanksi pada dua kelompok kasus besar. Penindakan tersebut menyasar praktik manipulasi harga atau aksi 'goreng saham' yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari entitas korporasi, kelompok perorangan, hingga influencer saham.

    Hasan merinci bahwa pada hari yang sama, terdapat tiga klaster kasus berbeda yang ditindak. "Tadi yang korporasi, dan perorangan pun itu berbeda kelompoknya, itu dua kasus yang berbeda. Kemudian yang influencer," tambahnya terkait rincian subjek yang terkena sanksi.

    Guna memperkuat deteksi dini, OJK kini mengandalkan smart surveillance system. Teknologi ini melengkapi metode pengawasan manual dalam mengidentifikasi indikasi awal pelanggaran secara lebih akurat.

    Terkait 32 kasus yang tengah berjalan, Hasan menekankan bahwa seluruhnya diproses berdasarkan pemenuhan unsur pelanggaran awal. Namun, ia memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk membuktikan kebenaran fakta di lapangan.

  • OJK Perketat Transparansi Pasar Modal: Data Pemilik Saham di Atas 1 Persen Bakal Dibuka ke Publik

    OJK Perketat Transparansi Pasar Modal: Data Pemilik Saham di Atas 1 Persen Bakal Dibuka ke Publik

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat transparansi di pasar ekuitas domestik dengan mewajibkan pengungkapan data pemegang saham yang memiliki porsi di atas 1 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi pasar modal Indonesia guna menciptakan iklim investasi yang lebih akuntabel.

    Melalui surat keputusan terbaru, regulator memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk segera mengimplementasikan sistem data yang lebih mendalam. Nantinya, rincian mengenai siapa saja pemilik saham di atas ambang batas tersebut akan dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi bursa.

    Pjs Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan agar struktur kepemilikan saham di perusahaan publik menjadi lebih granular. Hal ini memungkinkan investor dan masyarakat memantau pergerakan kepemilikan dengan lebih detail.

    "Kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan dari OJK yang akan memerintahkan kepada KSEI dan juga Bursa Efek Indonesia untuk mengimplementasikan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan juga atas kepemilikan di atas 1%," ujar tokoh yang akrab disapa Kiki tersebut saat konferensi pers di Gedung BEI, Jumat (20/2/2026).

    Kiki menambahkan bahwa akses publik terhadap data ini akan tersedia dalam waktu dekat. Implementasi teknis oleh KSEI diharapkan dapat segera berjalan agar transparansi informasi yang komprehensif dapat segera dirasakan oleh para pelaku pasar di tanah air.

  • BEI Evaluasi Aturan Papan Pemantauan Khusus, Berpeluang Kembali ke Continuous Trading

    BEI Evaluasi Aturan Papan Pemantauan Khusus, Berpeluang Kembali ke Continuous Trading

    Mekanisme perdagangan pada Papan Pemantauan Khusus atau Full Call Auction (FCA) kini tengah masuk dalam radar evaluasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda reformasi pasar modal tahun ini guna memperkuat transparansi bagi para investor.

    Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa peninjauan terhadap kebijakan FCA dilakukan secara periodik. Menurutnya, terdapat ruang yang cukup untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan pada regulasi tersebut agar tetap relevan dengan kondisi pasar.

    "Sesuai dengan seluruh kebijakan bursa, kami melakukan review secara periodik. Dan FCA juga termasuk yang kami review secara periodik. Dan kami melihat ada ruang bagi kami untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan atas kebijakan tersebut," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

    Salah satu poin krusial dalam evaluasi ini adalah kemungkinan kembalinya sistem perdagangan dari metode auction ke continuous trading. Namun, kepastian mengenai detail perubahan tersebut masih menunggu proses kajian menyeluruh yang sedang berjalan.

    Rencana penyempurnaan aturan ini juga berkaitan erat dengan kebijakan baru lainnya, yakni kewajiban pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% serta peningkatan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15%. BEI menilai peningkatan standar transparansi ini akan memengaruhi relevansi kriteria yang ada pada papan pemantauan saat ini.

    "Karena dengan transparansi yang lebih tinggi, tentu itu akan berdampak. Apakah sebagian atau seluruh kriteria yang ada di papan pemantauan khusus itu masih diperlukan," pungkas Jeffrey.

  • Melampaui Target RPJMD, Indikator Makro Banten Catatkan Tren Positif di Tahun 2025

    Melampaui Target RPJMD, Indikator Makro Banten Catatkan Tren Positif di Tahun 2025

    Pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah menunjukkan performa impresif pada tahun pertama periode 2025-2029. Sejumlah indikator makro yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berhasil melampaui target, bahkan beberapa di antaranya berada di atas rata-rata nasional.

    Sektor sumber daya manusia menjadi salah satu sorotan utama dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,25 poin. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 76,50. Keberhasilan ini mengukuhkan posisi Banten dalam jajaran tujuh besar nasional untuk kategori IPM tinggi.

    Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten juga menunjukkan tren positif di angka 5,37 persen secara tahunan (yoy). Pencapaian ini melampaui target RPJMD 2025 yang dipatok pada 5,20 persen, sekaligus melanjutkan tren positif dari tahun sebelumnya yang berada di angka 4,79 persen.

    Laju ekonomi tersebut didorong oleh stabilitas sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Hal ini diperkuat dengan lonjakan realisasi investasi yang mencapai Rp130,2 triliun pada 2025, naik signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar Rp105,64 triliun.

    Selain aspek ekonomi, tata kelola pemerintahan turut memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas daerah. Pemprov Banten kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara beruntun. Efisiensi birokrasi juga tecermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meraih skor 3,69 dengan kategori sangat baik.

    Dari sisi kesejahteraan sosial, jumlah penduduk bekerja di Banten menyentuh angka 5,80 juta orang per Februari 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke angka 5,51 persen. Indikator lain seperti PDRB per kapita mencapai Rp74,67 juta, atau sekitar 103 persen dari target awal sebesar Rp72,35 juta.

    Arif menambahkan bahwa Provinsi Banten kini menempati peringkat kesembilan nasional dalam hal kinerja penyelenggaraan pemerintahan. "Capaian tersebut diperkuat dengan raihan kategori A atau Sangat Baik dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025," ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (20/2/2026).

    Kualitas lingkungan hidup juga menunjukkan perbaikan dengan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 69,12, melampaui target 66,92. Melengkapi rentetan prestasi tersebut, Banten meraih kualifikasi 'Sangat Baik' pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) serta predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 96,45.

  • BEI Ajukan Proposal Baru ke MSCI dan FTSE, Targetkan Transparansi Kepemilikan Saham

    BEI Ajukan Proposal Baru ke MSCI dan FTSE, Targetkan Transparansi Kepemilikan Saham

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah resmi mengajukan proposal baru kepada dua penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Time Stock Exchange (FTSE) Russell. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam kancah internasional melalui peningkatan transparansi data kepemilikan saham.

    Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa poin utama dalam proposal tersebut adalah transparansi pengungkapan pemegang saham dengan porsi kepemilikan minimal 1 persen. Saat ini, proses detail atau granularisasi data kepemilikan tersebut telah memasuki tahap finalisasi.

    "Proposal yang sudah kami sampaikan kepada global indeks provider antara lain MSCI dan FTSE. Pertama, terkait dengan pengungkapan atau disclosure pemegang saham 1 persen, dan granularisasi data itu sudah pada tahap final," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

    Selain masalah transparansi kepemilikan, otoritas bursa juga mengusulkan aturan baru mengenai batas minimum saham publik yang beredar atau free float sebesar 15 persen. Proses pembentukan aturan (rule making rule) tersebut dilaporkan telah rampung pada 19 Februari 2026. Draft final dari aturan ini akan segera diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan persetujuan.

    Sebagai penunjang teknis, BEI tengah merampungkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan metodologi terkait daftar konsentrasi pemegang saham (shareholders concentration list). Jeffrey memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan secara profesional dan akuntabel oleh komite khusus.

    "Nantinya list ini akan disusun oleh komite yang terdiri dari lintas divisi dan lintas SRO," pungkas Jeffrey. Upaya pembenahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor global dan menjaga kredibilitas indeks saham di Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

  • OJK Sanksi Tegas Pelaku Manipulasi Saham: Korporasi dan Influencer Kena Denda Miliaran

    OJK Sanksi Tegas Pelaku Manipulasi Saham: Korporasi dan Influencer Kena Denda Miliaran

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan praktik manipulasi pasar atau 'goreng saham'. Tindakan tegas ini menyasar entitas korporasi, kelompok perorangan, hingga oknum influencer yang terdeteksi menciptakan pergerakan harga semu di bursa efek.

    Salah satu kasus utama melibatkan perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode Januari hingga April 2016. Dalam perkara ini, PT Dana Mitra Kencana dijatuhi denda sebesar Rp2,1 miliar. Perusahaan tersebut terbukti menggerakkan dana melalui 17 rekening nasabah dengan total nilai transaksi mencapai Rp43,7 miliar untuk menciptakan gambaran pasar yang menyesatkan.

    Selain korporasi, dua individu berinisial UPT dan MLN juga terseret dalam manipulasi saham IMPC. Keduanya diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp1,8 miliar. Modus yang digunakan adalah pengiriman dan penerimaan dana untuk bertransaksi melalui 12 rekening nasabah dengan akumulasi nilai mencapai Rp49,1 miliar.

    "Bahwa transaksi dimaksud menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham IMPC di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya," tulis OJK dalam keterangan resminya.

    OJK juga menindak tegas praktik manipulasi yang dilakukan oleh pemengaruh atau influencer media sosial berinisial BVN. Pelaku dikenakan denda fantastis sebesar Rp5,35 miliar atas pelanggaran yang dilakukan pada periode 2021 hingga 2022 terhadap tiga saham berbeda, yakni PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT MD Pictures Tbk (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML).

    Modus operandi yang dijalankan BVN adalah dengan memanfaatkan pengikutnya di media sosial. Pelaku memberikan proyeksi harga saham tertentu untuk memicu reaksi pasar, namun di saat yang sama, ia melakukan transaksi jual atau beli demi keuntungan pribadi melalui beberapa rekening berbeda.

    Para pelaku tersebut dinyatakan melanggar berbagai pasal dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) yang telah diubah melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), khususnya terkait larangan manipulasi harga dan pemberian informasi menyesatkan di pasar modal.

  • Ketegangan AS-Iran dan Penurunan Yield Obligasi Eropa Kerek Harga Emas ke Level US$5.021

    Ketegangan AS-Iran dan Penurunan Yield Obligasi Eropa Kerek Harga Emas ke Level US$5.021

    Harga emas di pasar spot mencatatkan kenaikan pada perdagangan Jumat (20/2/2026), didorong oleh memanasnya suhu geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Selain faktor ketegangan tersebut, melandainya imbal hasil obligasi di zona Eropa turut memperkuat posisi logam mulia sebagai aset aman.

    Emas spot terpantau menguat 0,5 persen ke level 5.021,31 dollar AS per ounce atau setara Rp84,85 juta per ounce pada pukul 12.12 GMT. Sementara itu, emas berjangka AS untuk pengiriman April juga mengalami kenaikan 0,9 persen menjadi 5.040,10 dollar AS per ounce, atau sekitar Rp85,16 juta per ounce. Secara akumulatif mingguan, harga emas berada pada tren positif dengan kenaikan sekitar 0,4 persen.

    Analis Quantitative Commodity Research, Peter Fertig, menjelaskan bahwa pergerakan di pasar suku bunga Eropa menjadi katalis positif bagi emas. "Apa yang kita lihat di pasar suku bunga adalah harga lebih tinggi di jangka panjang dalam perdagangan Eropa. Itu berarti imbal hasil turun, dan itu mengurangi biaya peluang untuk memegang emas," ujar Fertig.

    Sentimen pasar saat ini juga dibayangi oleh peringatan keras Presiden AS Donald Trump kepada Iran terkait kesepakatan program nuklir. Trump menyatakan bahwa konsekuensi buruk bisa terjadi dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari jika kesepakatan tidak segera dicapai. Ketidakpastian ini diperparah dengan spekulasi kepemimpinan di Bank Sentral Eropa yang membuat imbal hasil obligasi pemerintah zona euro berpotensi mencatatkan penurunan mingguan kedua secara beruntun.

    Fokus investor kini tertuju pada rilis data Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) Amerika Serikat yang dijadwalkan pukul 13.30 GMT. Indikator ini merupakan acuan utama inflasi bagi Federal Reserve dalam menentukan kebijakan moneter. Konsensus ekonomi memprediksi adanya kenaikan inflasi inti sebesar 0,3 persen. Berdasarkan FedWatch Tool dari CME Group, pelaku pasar memproyeksikan bank sentral akan tetap mempertahankan suku bunga pada pertemuan Maret mendatang.

    Meskipun emas tidak memberikan imbal hasil bunga, aset ini tetap menjadi pilihan utama saat suku bunga rendah karena biaya peluang kepemilikannya yang lebih kecil. Goldman Sachs dalam laporannya memprediksi harga emas akan terus naik secara bertahap tahun ini. Proyeksi tersebut didukung oleh potensi peningkatan pembelian oleh bank-bank sentral serta minat investor swasta yang merespons rencana pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat.