Indonesia mempertahankan reputasi sebagai negara yang disiplin dalam memenuhi kewajiban finansial global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar atau default atas utang luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan komunitas bisnis Amerika Serikat dalam acara Gala Iftar Business Summit yang diselenggarakan di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari pengelolaan ekonomi yang bijaksana selama puluhan tahun.
Prabowo menjelaskan bahwa konsistensi pembayaran utang sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Meskipun terjadi suksesi kepemimpinan dengan latar belakang politik yang berbeda, setiap pemerintahan baru berkomitmen melanjutkan kewajiban finansial dari rezim sebelumnya.
"Tradisi dalam masyarakat kami adalah menghormati kewajiban kami. Pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain," tegas Prabowo.
Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV-2025 berada di angka US$ 431,7 miliar, atau setara dengan Rp 7.298 triliun (asumsi kurs Rp 16.906 per dolar AS). Angka ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan triwulan III-2025 yang tercatat sebesar US$ 427,6 miliar.
Struktur utang Indonesia dinilai tetap sehat dengan dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,7% dari total pagu. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9% pada periode yang sama.
Khusus untuk sektor publik, ULN pemerintah pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar US$ 214,3 miliar, meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 210,1 miliar. Kenaikan ini dipicu oleh masuknya modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang menunjukkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi nasional tetap tinggi.









