Indonesia sedang mengupayakan pergeseran strategis dalam pengelolaan ekonomi haji, dari sekadar pembayar jasa (procurement) menjadi pelaku investasi aktif. Melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited, pemerintah mulai memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai ekonomi di Tanah Suci yang mencakup sektor hotel, transportasi, hingga logistik.
Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengungkapkan bahwa pembentukan BPKH Limited pada 2023 merupakan langkah konkret untuk mengamankan posisi strategis Indonesia. Dengan jumlah keberangkatan lebih dari 200 ribu jemaah haji dan 1,5 juta jemaah umrah setiap tahun, potensi ekonomi yang dihasilkan sangat besar namun selama ini lebih banyak dinikmati pihak eksternal.
"Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman, tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut. Ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual bergeser dari pengadaan ke investasi," ujar Arief dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).
Saat ini, BPKH Limited telah mengelola sejumlah aset produktif berupa hotel dan armada bus. Hasil dari investasi ini diklaim telah memberikan imbal hasil yang masuk ke dalam dana haji untuk kemudian dikembalikan manfaatnya kepada jemaah. Meski demikian, BPKH mengakui adanya kebutuhan untuk memperkuat tata kelola melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ini bisa berjalan lebih luas.
Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk komersialisasi ibadah, melainkan upaya membangun kedaulatan ekonomi. Ia mencontohkan optimalisasi area komersial di hotel jemaah Indonesia yang selama ini keuntungannya hanya dikuasai pengelola asing. Dengan investasi langsung, nilai ekonomi tersebut dapat ditarik kembali untuk memperkuat dana haji nasional.
Layanan Jemaah dan Proyek Kampung Haji
Dampak nyata dari intervensi ekonomi ini mulai dirasakan pada aspek pelayanan. Salah satunya adalah penyediaan katering tiga kali sehari pada fase pra dan pasca Armuzna, yang sebelumnya tidak didapatkan jemaah secara penuh. Meskipun pada 2025 terdapat tantangan regulasi tasrikh yang ketat di Mekkah, BPKH Limited tetap memprioritaskan pemenuhan logistik jemaah di tengah keterbatasan operasional dapur dan mobilisasi.
Sebagai rencana jangka panjang, BPKH kini tengah menyiapkan arsitektur "Kampung Haji". Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terpadu milik Indonesia di Arab Saudi yang akan mengintegrasikan layanan akomodasi, logistik, dan aktivitas ekonomi lainnya secara permanen.
"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," pungkas Fadlul.