Tag: IUP tambang

  • Bahlil Tegaskan Peninjauan IUP Martabe Bukan karena Lobi Pengusaha

    Bahlil Tegaskan Peninjauan IUP Martabe Bukan karena Lobi Pengusaha

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan bahwa pengkajian ulang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) Tambang Martabe disebabkan oleh lobi pengusaha. Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun.

    Rencana pemerintah untuk mengkaji ulang pencabutan IUP Martabe akan dilakukan secara obyektif. Hal tersebut guna melihat ada atau tidaknya pelanggaran dari operator Tambang Martabe.

    Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proses pengkajian ulang IUP Tambang Martabe akan berjalan sesuai prosedur. Kebijakan ini tidak akan dipengaruhi oleh intervensi pihak luar.

    "Nggak ada, nggak ada. Saya nggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Kita obyektif saja," tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil kembali mengingatkan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Begitupun negara tidak boleh bertindak zalim terhadap operasional pengusaha.

    "Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha nggak boleh mengatur negara, tapi negara juga nggak boleh dzalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," papar Bahlil.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait IUP tambang Martabe. Apabila tidak ada pelanggaran, IUP yang dioperasikan PT Agincourt Resources bisa dipulihkan.

    Namun, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang proporsional harus diberikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," jelas Bahlil.

    Peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini juga penting bagi perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera.

    Landasan Kebijakan Peninjauan IUP Martabe

    Peninjauan kembali IUP Martabe didasari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.

    Aspek Kebijakan Penjelasan
    Objektivitas Keputusan berdasarkan fakta dan tanpa intervensi pihak manapun.
    Kepatuhan Hukum Sanksi proporsional jika terjadi pelanggaran, pemulihan hak jika tidak ada.
    Iklim Investasi Menjaga kepercayaan investor dan kepastian hukum di sektor pertambangan.
    Dampak Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera.

    Pemerintah bertekad memastikan setiap keputusan terkait sektor pertambangan diambil secara transparan. Tujuannya untuk kebaikan bersama dan masa depan investasi di Indonesia.

  • Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib tambang Martabe di Sumatera Utara. Presiden Prabowo meminta peninjauan ulang secara teliti.

    Presiden juga berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources bisa dipulihkan bila tidak terbukti ada pelanggaran. Namun, sanksi proporsional akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil menekankan bahwa peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini sekaligus untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

    "Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengenai peninjauan ulang izin tambang Martabe. Diskusi ini diharapkan segera menghasilkan kajian yang selesai.

    "Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.

    Kronologi Kasus Tambang Martabe

    Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara telah diumumkan akan dicabut pemerintah. Tambang Martabe sempat dinilai memiliki dampak buruk pada lingkungan Sumatera Utara.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Sumatera Utara
    Perusahaan PT Agincourt Resources
    Isu Utama Pencabutan IUP, Dampak Lingkungan
    Arahan Presiden Peninjauan ulang, pemulihan hak jika tidak ada pelanggaran
    Pihak Terkait Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup