Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib tambang Martabe di Sumatera Utara. Presiden Prabowo meminta peninjauan ulang secara teliti.
Presiden juga berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources bisa dipulihkan bila tidak terbukti ada pelanggaran. Namun, sanksi proporsional akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Bahlil menekankan bahwa peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini sekaligus untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.
"Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengenai peninjauan ulang izin tambang Martabe. Diskusi ini diharapkan segera menghasilkan kajian yang selesai.
"Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.
Kronologi Kasus Tambang Martabe
Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara telah diumumkan akan dicabut pemerintah. Tambang Martabe sempat dinilai memiliki dampak buruk pada lingkungan Sumatera Utara.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi | Sumatera Utara |
| Perusahaan | PT Agincourt Resources |
| Isu Utama | Pencabutan IUP, Dampak Lingkungan |
| Arahan Presiden | Peninjauan ulang, pemulihan hak jika tidak ada pelanggaran |
| Pihak Terkait | Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup |

Leave a Reply