Tag: jakarta

  • Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin penggunaan nama sponsor pada taman dan fasilitas publik di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuka partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan ruang publik.

    Pramono Anung menyampaikan kebijakan tersebut saat meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia mencontohkan perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park.

    Perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park disebut sebagai penyesuaian identitas kawasan. Nama lama dinilai terlalu berat.

    "Dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian karena namanya terlalu berat diubah menjadi Meruya Sport Park," kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan serta pengembangan fasilitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak yang berkontribusi diizinkan mencantumkan namanya pada fasilitas tersebut.

    "Jadi untuk taman-taman, ini sebagai contoh, Meruya ini kan dulunya namanya Ki Amat. Sekarang menjadi Meruya dan kenapa menjadi Meruya karena memang ini adalah nama Meruya dulu," ujar Pramono.

    "Kemudian yang kedua saya mengizinkan tempat ini juga untuk pembangunannya bisa dengan CSR atau partisipasi siapa pun. Taman Meruya Sport Park by siapalah gitu loh. Jadi ini diperbolehkan," sambungnya.

    Manfaat Pelibatan Sponsor dan Publik

    Pelibatan sponsor dan partisipasi publik dianggap penting agar pembangunan serta perawatan fasilitas umum berjalan lebih cepat. Ini juga untuk keberlanjutan tanpa hanya bergantung pada APBD.

    Berikut adalah perbandingan skema pendanaan fasilitas publik:

    Aspek APBD CSR/Partisipasi Publik
    Sumber Dana Anggaran Daerah Perusahaan/Masyarakat
    Kecepatan Pembangunan Terbatas Anggaran Potensi Lebih Cepat
    Keberlanjutan Perawatan Bergantung Anggaran Tahunan Potensi Lebih Stabil
    Keterlibatan Masyarakat Tidak Langsung Langsung

    "Jadi ini bagian bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk juga membangun Jakarta," tutur Pramono.

    Skema ini akan tetap diatur secara rinci. Pengaturan dilakukan agar tidak menghilangkan fungsi utama taman sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik bagi warga Jakarta.

  • Gubernur DKI Resmikan Meruya Sport Park, Ganti Nama Stadion Ki Amat yang ‘Terlalu Berat’

    Gubernur DKI Resmikan Meruya Sport Park, Ganti Nama Stadion Ki Amat yang ‘Terlalu Berat’

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, pada Kamis (12/2/2026). Peresmian ini menandai perubahan nama dari Stadion Ki Amat yang dinilai terlalu berat dan kurang familiar bagi masyarakat.

    Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono Anung menjelaskan alasan di balik pergantian nama fasilitas publik ini.

    Pramono Anung menyatakan, kawasan yang kini menjadi Meruya Sport Park dulunya bernama Stadion Ki Amat. Menurutnya, nama tersebut kurang cocok untuk fasilitas publik yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Meresmikan pencanangan Meruya Sport Park, yang dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian, karena namanya terlalu berat, diubah menjadi Meruya Sport Park,” kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Sport park ini merupakan hasil renovasi lahan seluas sekitar 2,2 hektare. Area tersebut kini dilengkapi beragam sarana olahraga dan akan terus dikembangkan.

    Pada tahap awal, fasilitas yang tersedia meliputi lapangan basket dan jogging track. Rencananya, fasilitas lain akan ditambahkan dalam tahap lanjutan pembangunan.

    Anggaran dan Tahap Pembangunan

    Pembangunan Meruya Sport Park dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama telah rampung dengan alokasi anggaran yang signifikan.

    Tahap Pembangunan Anggaran (Estimasi)
    Tahap Pertama Rp 10,9 Miliar
    Tahap Kedua (Kebutuhan) Rp 12 Miliar

    Pembangunan tahap pertama telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 10,9 miliar. Namun, untuk menyelesaikan seluruh proyek, Pemprov DKI masih membutuhkan tambahan dana.

    Diperlukan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk menuntaskan pembangunan tahap kedua. Gubernur Pramono Anung telah memberikan instruksi untuk segera menyiapkan kebutuhan tersebut.

    “Tadi saya sampaikan kepada Wali Kota maupun Kepala Dinas Olahraga untuk segera melengkapi perbaikan tahap kedua. Dibutuhkan kurang lebih Rp 12 miliar. Saya kasih waktu satu bulan untuk menyiapkan,” ujarnya.

    Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan ragu untuk turun tangan langsung jika penyelesaian tahap lanjutan terhambat. Ia menilai lokasi ini sangat strategis dan banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar.

    Rencana Pengembangan dan Keterlibatan Swasta

    Ke depan, Meruya Sport Park akan dilengkapi dengan penerangan dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini bertujuan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga hingga malam hari.

    Pemprov DKI juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan sport park. Keterlibatan ini bisa melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

    Salah satu bentuk kerja sama yang dipertimbangkan adalah penamaan fasilitas dengan nama sponsor. Ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.

  • Pria D Aniaya Kekasih di Kamar Kos Gunung Sahari Utara

    Pria D Aniaya Kekasih di Kamar Kos Gunung Sahari Utara

    Seorang pria berinisial D (44) dilaporkan usai menganiaya kekasihnya, NM (23). Peristiwa ini terjadi di kamar kos korban, wilayah Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus).

    Penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (8/2) malam. Korban mengalami kekerasan fisik setelah cekcok dengan pelaku.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung menjelaskan insiden ini. Pelaku datang ke kos korban untuk mengobrol.

    "Pelaku datang ke kos dan mengobrol dan menanyakan pelaku mempunyai laki-laki lain sehingga terjadi cekcok," kata dia, Rabu (11/2/2026).

    Pada dini harinya, D mengecek ponsel milik NM. Pelaku diduga cemburu dan merebut paksa ponsel tersebut.

    "Pelaku mencoba mengambil paksa handphone korban sehingga terjadi keributan dan mencekik leher korban," jelasnya.

    Setelah insiden tersebut, pelaku pergi membawa ponsel korban. D beralasan kesal karena sering membelikan barang kepada kekasihnya.

    Namun, D menuding NM berselingkuh dengan pria lain. Hal ini memicu amarah pelaku dan tindakan penganiayaan.

    "Pelaku marah kepada korban karena selama berpacaran pelaku sering memberikan uang dan membelikan handphone, namun korban mempunyai pacar lagi sehingga pelaku marah dan mengambil barang-barang korban termasuk, ATM dan Handphone," bebernya.

    Daftar Barang yang Diambil Pelaku

    Penganiayaan ini berujung pada pengambilan barang-barang milik korban oleh pelaku. Berikut rinciannya:

    Barang yang Diambil Keterangan
    Handphone Direbut paksa setelah cekcok
    ATM Diambil bersama barang lainnya
    Uang Tunai Jumlah tidak disebutkan, namun terkait pemberian pelaku sebelumnya

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

  • Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kesepakatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP.

    Akses audit ini mencakup seluruh lini Pemprov Jakarta, tanpa batasan apa pun.

    Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," kata Pramono.

    Pramono Anung menekankan tidak ada pembatasan bagi BPKP. BPKP dapat melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI.

    Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu masuk ke seluruh sektor yang diperlukan.

    "Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," ujarnya.

    Menurut Pramono, keterbukaan adalah bagian penting. Ini untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel.

    Pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.

    Komitmen Perbaikan Tata Kelola

    Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI.

    Pemprov DKI memberikan ruang luas untuk pengawasan. BPKP akan memfokuskan hasil pengawasan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan.

    "Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.

    BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif.

    Kerja sama ini juga diharapkan minim hambatan dan terhindar dari praktik kecurangan.

    Pengawasan ini diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

    "Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuhnya.

    Manfaat Kerja Sama Pengawasan

    Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP membawa sejumlah manfaat strategis. Ini terutama untuk peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait manfaat kerja sama ini:

    Aspek Manfaat Kerja Sama
    Pencegahan Korupsi Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, mengurangi risiko korupsi.
    Efisiensi Anggaran Memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, mencegah pemborosan.
    Transparansi Meningkatkan keterbukaan data dan proses pemerintahan kepada publik.
    Akuntabilitas Memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap setiap keputusan dan tindakan.
    Peningkatan Kualitas Layanan Menjamin program dan layanan publik berjalan efektif dan optimal.
    Dukungan Visi Kota Global Membantu tercapainya visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya melalui tata kelola yang baik.
  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.

  • Pria Copet Ponsel di Blok M Jaksel Saat Korban Lengah

    Pria Copet Ponsel di Blok M Jaksel Saat Korban Lengah

    Sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi pencopetan ponsel di kawasan Blok M, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam mengambil ponsel milik pengunjung yang sedang lengah.

    Dalam rekaman video tersebut, korban seorang wanita sedang duduk bersama temannya. Ponsel korban diletakkan di atas meja di trotoar jalan.

    Pelaku awalnya terlihat berjalan di trotoar, kemudian berbalik arah. Ia mendekati korban dan mengambil ponselnya.

    Aksi pencopetan ini terjadi di tengah keramaian. Pelaku tampak santai menggasak ponsel yang tergeletak tanpa menimbulkan kecurigaan.

    Setelah mengambil ponsel, pelaku yang mengenakan topi tersebut langsung bergegas pergi. Korban baru menyadari ponselnya hilang beberapa saat kemudian.

    Seorang saksi mata yang melintas sempat memberi tahu korban mengenai identitas pelaku. Kejadian ini menambah daftar kasus pencurian di area publik.

    Penyelidikan Polisi

    Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Rosa Witarsa, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi setelah video tersebut beredar.

    Petugas telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan intensif terus dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku.

    “Sudah (ke lokasi dan memeriksa saksi),” kata Rosa saat dihubungi wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Detail Kasus Pencopetan Keterangan
    Lokasi Kejadian Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
    Modus Pelaku Mengambil ponsel di atas meja saat korban lengah
    Status Penyelidikan Berlangsung, mencari identitas pelaku
    Bukti Pendukung Rekaman CCTV dan keterangan saksi

    Saat ini, polisi tengah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan.

    “Masih penyelidikan, betul (tinggal dicari),” pungkas AKBP Rosa Witarsa.

  • Pria di Cengkareng Dicekik dan Dipukuli Tetangga Gegara Tegur Suara Drum

    Pria di Cengkareng Dicekik dan Dipukuli Tetangga Gegara Tegur Suara Drum

    Seorang pria berinisial D di Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami penganiayaan oleh tetangganya. Insiden ini dipicu setelah D menegur tetangganya yang bermain drum dengan suara bising.

    Peristiwa ini bermula saat D menegur tetangganya karena suara drum yang mengganggu. Teguran tersebut berujung pada cekcok dan penganiayaan fisik.

    "Bahwa adanya kasus penganiayaan saat seseorang menegur warga masyarakat yang bermain musik dari siang sampai dengan malam hari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (9/2/2026).

    Korban mengaku dicekik hingga ditendang oleh pelaku. Kepolisian telah melakukan visum et repertum untuk mendalami kasus ini.

    Menurut keterangan korban kepada polisi, ia dicekik, dipiting, ditendang, dan dipukul. Penganiayaan ini terjadi setelah korban menegur pelaku terkait suara drum yang mengganggu.

    "Korban dianiaya, dicekik, dipiting, ditendang, dipukul, korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman," jelas Budi.

    D telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor 262 KUHP.

    Laporan Balik Pelaku

    Tak hanya itu, pihak terlapor juga diketahui telah melaporkan balik pria D atas tuduhan pengancaman. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan serangkaian pendalaman terhadap kedua laporan.

    "Di sini pihak kepolisian menerima laporan semua warga negara apabila melaporkan suatu peristiwa, kejadian kepada kantor polisi," terang Budi.

    Kepolisian memastikan akan memproses kedua laporan tersebut sesuai prosedur. Setiap laporan warga negara memiliki hak mutlak untuk diproses.

    "Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara, jadi tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih-pilih, selama perkara tersebut terpenuhi unsur pidana, alat bukti dan ada saksi," tambahnya.

    Proses Hukum yang Berlangsung

    Aspek Keterangan
    Korban Pria berinisial D
    Lokasi Kejadian Cengkareng, Jakarta Barat
    Pemicu Menegur tetangga bermain drum
    Tindakan Pelaku Mencekik, memiting, menendang, memukul
    Laporan Korban Penganiayaan (Pasal 262 KUHP)
    Laporan Pelaku Pengancaman
    Status Penanganan Dalam proses pendalaman Polres Metro Jakarta Barat
  • Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak melakukan pembelian panik atau panic buying jelang Ramadan. Ia menjamin ketersediaan bahan pangan di Jakarta dalam kondisi cukup dan terkendali.

    Jaminan tersebut disampaikan Pramono usai rapat di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat membahas kesiapan Pemerintah Provinsi DKI menghadapi Ramadan dan Idul Fitri.

    Pramono Anung menegaskan stok pangan di Jakarta sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panic buying dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya di Jakarta mencukupi," kata Pramono.

    Pemprov DKI juga telah memutuskan sejumlah langkah antisipasi dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah monitoring stok pangan secara rutin.

    Pengawasan difokuskan pada komoditas utama. Ini termasuk beras, daging, serta LPG 3 kilogram. Sistem peringatan dini juga akan tetap diterapkan.

    "Yang pertama adalah monitoring rutin ketersediaan harga pangan. Baik itu beras, daging, LPG 3 kilo, serta kita akan tetap menerapkan early warning system terhadap harga-harga yang ada di Jakarta," ujarnya.

    Antisipasi Kenaikan Harga dan Pasar Murah

    Selain pemantauan, Pemprov DKI menyiapkan intervensi pasar melalui program pasar murah. Hal ini akan dilakukan jika terjadi lonjakan harga di lapangan.

    "Dalam kesempatan ini kami juga menyetujui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pasar murah, untuk melakukan intervensi kalau memang kemudian ada gejolak di pasar, kami setujui untuk bisa dilakukan di Jakarta," jelasnya.

    Berdasarkan laporan jajaran terkait, stok pangan Jakarta aman. Ini tidak hanya untuk Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga hari besar lainnya. Beberapa komoditas relatif terkontrol.

    Pemerintah Provinsi DKI tetap mewaspadai potensi kenaikan harga. Terutama pada komoditas minyak goreng dan cabai.

    Dua komoditas tersebut secara historis sering memicu inflasi saat hari besar keagamaan.

    "Yang utama minyak sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan. Tapi kali ini kami juga mempersiapkan untuk itu, termasuk kegiatan menanam cabai akan kami galakkan," ujar Pramono.

    Strategi Pemprov DKI Jaga Stabilisasi Pangan

    Berikut adalah tabel ringkasan strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilisasi pangan menjelang hari raya.

    Strategi Fokus Komoditas Tujuan
    Monitoring Stok Rutin Beras, Daging, LPG 3kg Memastikan ketersediaan cukup
    Early Warning System Harga Pangan Umum Merespons cepat gejolak harga
    Intervensi Pasar Murah Komoditas Harga Fluktuatif Menstabilkan harga di pasar
    Program Tanam Cabai Cabai Mengatasi kenaikan harga cabai
  • Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan duduk bersama membahas rencana penggunaan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris sebagai calon Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahan tersebut berstatus cagar budaya, sehingga pembahasan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan aturan pelestarian.

    Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Komitmen Presiden Prabowo untuk Gedung MUI

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berada di jantung ibu kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

    Prabowo menyebut gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait rencana pembangunan Gedung MUI:

    Aspek Detail
    Lokasi Bekas Kedutaan Besar Inggris, Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Status Lahan Cagar Budaya (sejak 2016)
    Luas Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Tujuan Gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam
    Perencana Pembangunan gedung bertingkat tinggi (40 lantai)
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi Terkait

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengonfirmasi lokasi gedung yang disiapkan Presiden Prabowo. Gedung tersebut berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

  • Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Manusia Gerobak di Jakarta Selama Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Manusia Gerobak di Jakarta Selama Ramadan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menertibkan fenomena manusia gerobak yang marak terjadi di Ibu Kota selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan kota.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen Pemprov DKI untuk menciptakan Jakarta yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi warganya.

    Pramono Anung menegaskan bahwa setiap kemunculan manusia gerobak di wilayah Jakarta akan ditertibkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

    "Jakarta sekali lagi tentunya kami menginginkan bahwa Jakarta aman, nyaman, masyarakatnya bahagia," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menambahkan, penertiban juga akan menyasar pendatang yang kerap hidup di jalanan dengan gerobak.

    "Kemudian juga kalau memang ada pendatang yang seperti itu, ya pasti kami tertibkan untuk kebersihan bersama Jakarta," jelasnya.

    Kesiapan Pangan Jelang Ramadan

    Sebelumnya, Pramono juga memastikan pasokan pangan di Jakarta tetap aman menjelang Ramadan. Pernyataan ini disampaikan meskipun cuaca buruk melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Stok kebutuhan pokok, termasuk daging dan beras, dipastikan mencukupi.

    "Untuk urusan pangan, saya selalu berkomunikasi dengan kepala daerah penghasil pangan di seluruh Indonesia yang mensuplai ke Jakarta. Mudah-mudahan menyambut puasa dan Lebaran, persoalan pangan di Jakarta tidak menjadi masalah," kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2).

    Pramono menyebutkan stok daging, beras, dan komoditas pangan lainnya saat ini dalam kondisi aman. Distribusi pangan ke Jakarta juga tidak terganggu meskipun beberapa wilayah mengalami cuaca ekstrem.

    Komoditas Pangan Status Ketersediaan (Jelang Ramadan) Keterangan
    Beras Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu
    Daging Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu
    Komoditas Lainnya Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu