Tag: jakarta

  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.

  • Pria Copet Ponsel di Blok M Jaksel Saat Korban Lengah

    Pria Copet Ponsel di Blok M Jaksel Saat Korban Lengah

    Sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi pencopetan ponsel di kawasan Blok M, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam mengambil ponsel milik pengunjung yang sedang lengah.

    Dalam rekaman video tersebut, korban seorang wanita sedang duduk bersama temannya. Ponsel korban diletakkan di atas meja di trotoar jalan.

    Pelaku awalnya terlihat berjalan di trotoar, kemudian berbalik arah. Ia mendekati korban dan mengambil ponselnya.

    Aksi pencopetan ini terjadi di tengah keramaian. Pelaku tampak santai menggasak ponsel yang tergeletak tanpa menimbulkan kecurigaan.

    Setelah mengambil ponsel, pelaku yang mengenakan topi tersebut langsung bergegas pergi. Korban baru menyadari ponselnya hilang beberapa saat kemudian.

    Seorang saksi mata yang melintas sempat memberi tahu korban mengenai identitas pelaku. Kejadian ini menambah daftar kasus pencurian di area publik.

    Penyelidikan Polisi

    Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Rosa Witarsa, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi setelah video tersebut beredar.

    Petugas telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan intensif terus dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku.

    “Sudah (ke lokasi dan memeriksa saksi),” kata Rosa saat dihubungi wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Detail Kasus Pencopetan Keterangan
    Lokasi Kejadian Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
    Modus Pelaku Mengambil ponsel di atas meja saat korban lengah
    Status Penyelidikan Berlangsung, mencari identitas pelaku
    Bukti Pendukung Rekaman CCTV dan keterangan saksi

    Saat ini, polisi tengah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan.

    “Masih penyelidikan, betul (tinggal dicari),” pungkas AKBP Rosa Witarsa.

  • Pria di Cengkareng Dicekik dan Dipukuli Tetangga Gegara Tegur Suara Drum

    Pria di Cengkareng Dicekik dan Dipukuli Tetangga Gegara Tegur Suara Drum

    Seorang pria berinisial D di Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami penganiayaan oleh tetangganya. Insiden ini dipicu setelah D menegur tetangganya yang bermain drum dengan suara bising.

    Peristiwa ini bermula saat D menegur tetangganya karena suara drum yang mengganggu. Teguran tersebut berujung pada cekcok dan penganiayaan fisik.

    "Bahwa adanya kasus penganiayaan saat seseorang menegur warga masyarakat yang bermain musik dari siang sampai dengan malam hari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (9/2/2026).

    Korban mengaku dicekik hingga ditendang oleh pelaku. Kepolisian telah melakukan visum et repertum untuk mendalami kasus ini.

    Menurut keterangan korban kepada polisi, ia dicekik, dipiting, ditendang, dan dipukul. Penganiayaan ini terjadi setelah korban menegur pelaku terkait suara drum yang mengganggu.

    "Korban dianiaya, dicekik, dipiting, ditendang, dipukul, korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman," jelas Budi.

    D telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor 262 KUHP.

    Laporan Balik Pelaku

    Tak hanya itu, pihak terlapor juga diketahui telah melaporkan balik pria D atas tuduhan pengancaman. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan serangkaian pendalaman terhadap kedua laporan.

    "Di sini pihak kepolisian menerima laporan semua warga negara apabila melaporkan suatu peristiwa, kejadian kepada kantor polisi," terang Budi.

    Kepolisian memastikan akan memproses kedua laporan tersebut sesuai prosedur. Setiap laporan warga negara memiliki hak mutlak untuk diproses.

    "Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara, jadi tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih-pilih, selama perkara tersebut terpenuhi unsur pidana, alat bukti dan ada saksi," tambahnya.

    Proses Hukum yang Berlangsung

    Aspek Keterangan
    Korban Pria berinisial D
    Lokasi Kejadian Cengkareng, Jakarta Barat
    Pemicu Menegur tetangga bermain drum
    Tindakan Pelaku Mencekik, memiting, menendang, memukul
    Laporan Korban Penganiayaan (Pasal 262 KUHP)
    Laporan Pelaku Pengancaman
    Status Penanganan Dalam proses pendalaman Polres Metro Jakarta Barat
  • Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Panik Beli Pangan Jelang Ramadan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak melakukan pembelian panik atau panic buying jelang Ramadan. Ia menjamin ketersediaan bahan pangan di Jakarta dalam kondisi cukup dan terkendali.

    Jaminan tersebut disampaikan Pramono usai rapat di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat membahas kesiapan Pemerintah Provinsi DKI menghadapi Ramadan dan Idul Fitri.

    Pramono Anung menegaskan stok pangan di Jakarta sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panic buying dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya di Jakarta mencukupi," kata Pramono.

    Pemprov DKI juga telah memutuskan sejumlah langkah antisipasi dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah monitoring stok pangan secara rutin.

    Pengawasan difokuskan pada komoditas utama. Ini termasuk beras, daging, serta LPG 3 kilogram. Sistem peringatan dini juga akan tetap diterapkan.

    "Yang pertama adalah monitoring rutin ketersediaan harga pangan. Baik itu beras, daging, LPG 3 kilo, serta kita akan tetap menerapkan early warning system terhadap harga-harga yang ada di Jakarta," ujarnya.

    Antisipasi Kenaikan Harga dan Pasar Murah

    Selain pemantauan, Pemprov DKI menyiapkan intervensi pasar melalui program pasar murah. Hal ini akan dilakukan jika terjadi lonjakan harga di lapangan.

    "Dalam kesempatan ini kami juga menyetujui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pasar murah, untuk melakukan intervensi kalau memang kemudian ada gejolak di pasar, kami setujui untuk bisa dilakukan di Jakarta," jelasnya.

    Berdasarkan laporan jajaran terkait, stok pangan Jakarta aman. Ini tidak hanya untuk Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga hari besar lainnya. Beberapa komoditas relatif terkontrol.

    Pemerintah Provinsi DKI tetap mewaspadai potensi kenaikan harga. Terutama pada komoditas minyak goreng dan cabai.

    Dua komoditas tersebut secara historis sering memicu inflasi saat hari besar keagamaan.

    "Yang utama minyak sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan. Tapi kali ini kami juga mempersiapkan untuk itu, termasuk kegiatan menanam cabai akan kami galakkan," ujar Pramono.

    Strategi Pemprov DKI Jaga Stabilisasi Pangan

    Berikut adalah tabel ringkasan strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilisasi pangan menjelang hari raya.

    Strategi Fokus Komoditas Tujuan
    Monitoring Stok Rutin Beras, Daging, LPG 3kg Memastikan ketersediaan cukup
    Early Warning System Harga Pangan Umum Merespons cepat gejolak harga
    Intervensi Pasar Murah Komoditas Harga Fluktuatif Menstabilkan harga di pasar
    Program Tanam Cabai Cabai Mengatasi kenaikan harga cabai
  • Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan duduk bersama membahas rencana penggunaan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris sebagai calon Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahan tersebut berstatus cagar budaya, sehingga pembahasan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan aturan pelestarian.

    Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Komitmen Presiden Prabowo untuk Gedung MUI

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berada di jantung ibu kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

    Prabowo menyebut gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait rencana pembangunan Gedung MUI:

    Aspek Detail
    Lokasi Bekas Kedutaan Besar Inggris, Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Status Lahan Cagar Budaya (sejak 2016)
    Luas Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Tujuan Gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam
    Perencana Pembangunan gedung bertingkat tinggi (40 lantai)
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi Terkait

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengonfirmasi lokasi gedung yang disiapkan Presiden Prabowo. Gedung tersebut berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

  • Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Manusia Gerobak di Jakarta Selama Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Manusia Gerobak di Jakarta Selama Ramadan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menertibkan fenomena manusia gerobak yang marak terjadi di Ibu Kota selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan kota.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen Pemprov DKI untuk menciptakan Jakarta yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi warganya.

    Pramono Anung menegaskan bahwa setiap kemunculan manusia gerobak di wilayah Jakarta akan ditertibkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

    "Jakarta sekali lagi tentunya kami menginginkan bahwa Jakarta aman, nyaman, masyarakatnya bahagia," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menambahkan, penertiban juga akan menyasar pendatang yang kerap hidup di jalanan dengan gerobak.

    "Kemudian juga kalau memang ada pendatang yang seperti itu, ya pasti kami tertibkan untuk kebersihan bersama Jakarta," jelasnya.

    Kesiapan Pangan Jelang Ramadan

    Sebelumnya, Pramono juga memastikan pasokan pangan di Jakarta tetap aman menjelang Ramadan. Pernyataan ini disampaikan meskipun cuaca buruk melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Stok kebutuhan pokok, termasuk daging dan beras, dipastikan mencukupi.

    "Untuk urusan pangan, saya selalu berkomunikasi dengan kepala daerah penghasil pangan di seluruh Indonesia yang mensuplai ke Jakarta. Mudah-mudahan menyambut puasa dan Lebaran, persoalan pangan di Jakarta tidak menjadi masalah," kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2).

    Pramono menyebutkan stok daging, beras, dan komoditas pangan lainnya saat ini dalam kondisi aman. Distribusi pangan ke Jakarta juga tidak terganggu meskipun beberapa wilayah mengalami cuaca ekstrem.

    Komoditas Pangan Status Ketersediaan (Jelang Ramadan) Keterangan
    Beras Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu
    Daging Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu
    Komoditas Lainnya Aman Stok mencukupi, distribusi tidak terganggu
  • DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat penting tersebut.

    Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna.

    Pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, juga turut hadir. Saan Mustopa membuka rapat dengan membacakan absensi kehadiran anggota DPR.

    "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Saan.

    "Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026," sambungnya.

    Rapat paripurna kali ini memiliki beberapa agenda krusial yang dibahas. Ini termasuk laporan dari berbagai komisi DPR.

    Komisi Agenda
    Komisi VIII Laporan hasil pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat.
    Komisi IX Laporan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dilanjutkan pengambilan keputusan.
    Komisi XI Laporan hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) sisa masa jabatan periode 2023-2028, dilanjutkan pengambilan keputusan.

    Berbagai laporan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat. Pengambilan keputusan penting dilakukan setelah masing-masing komisi menyampaikan hasil kerjanya.

    Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga-lembaga terkait. Hal ini demi kepentingan masyarakat luas.

  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.

  • Glodok Dipadati Pengunjung Jelang Imlek, Warga Berburu Pernak-Pernik Merah Emas

    Glodok Dipadati Pengunjung Jelang Imlek, Warga Berburu Pernak-Pernik Merah Emas

    Kawasan Glodok, Jakarta Barat, mulai dipadati pengunjung. Keramaian ini terlihat sepekan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

    Warga dari berbagai wilayah datang khusus untuk berburu pernak-pernik dan perlengkapan khas Imlek di pusat pecinan tersebut.

    Lampion merah berbagai ukuran dan motif tampak menggantung di depan toko. Hiasan ini memikat perhatian setiap pengunjung yang melintas di Glodok.

    Pengunjung juga terlihat sibuk memilih amplop angpao. Tersedia beragam desain, mulai dari motif shio hingga ornamen khas Imlek lainnya.

    Deretan pakaian bernuansa merah dan emas turut dipajang di etalase toko. Pakaian ini menjadi incaran warga untuk dikenakan saat perayaan Imlek mendatang.

    Aktivitas jual beli meningkat signifikan di sejumlah toko perlengkapan Imlek. Pedagang sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti.

    Berikut adalah beberapa jenis pernak-pernik yang banyak dicari jelang Imlek:

    Jenis Pernak-Pernik Keterangan
    Lampion Hiasan penerangan khas Imlek berwarna merah
    Amplop Angpao Amplop merah untuk membagikan uang keberuntungan
    Pakaian Merah/Emas Busana khusus untuk merayakan Imlek, seperti Cheongsam atau Tangzhuang
    Hiasan Dinding Kaligrafi Tiongkok atau gambar Dewa Rezeki
    Buah-buahan Jeruk Mandarin, Apel, dan Pomelo sebagai simbol kemakmuran

    Keramaian ini membuat suasana Glodok semakin semarak. Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu pusat perayaan Imlek terbesar di Jakarta.

    Kepadatan pengunjung di Glodok diperkirakan akan terus meningkat. Puncak keramaian diprediksi terjadi hingga hari perayaan Imlek tiba.

  • Pelanggaran ETLE di Jakarta Meningkat Signifikan Sepanjang 2025

    Pelanggaran ETLE di Jakarta Meningkat Signifikan Sepanjang 2025

    Penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terus diperkuat di wilayah Jakarta. Sepanjang tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pelanggaran yang berhasil terekam oleh kamera.

    Sistem ETLE statis menunjukkan kenaikan angka pelanggaran sebesar 44 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Total kasus pelanggaran yang tercatat mencapai lebih dari 227 ribu.

    Data menunjukkan bahwa optimalisasi sistem ETLE berdampak pada penurunan signifikan tilang manual di berbagai ruas jalan Jakarta. Ini menandakan efektivitas tilang elektronik.

    Kamera ETLE bekerja secara otomatis merekam setiap pelanggaran lalu lintas tanpa terkecuali. Bahkan, kendaraan dinas instansi pemerintah juga tidak luput dari penindakan.

    Statistik Pelanggaran ETLE Jakarta 2025
    Tahun Jenis Sistem Peningkatan (vs. Tahun Sebelumnya) Total Kasus
    2025 ETLE Statis 44% > 227 ribu

    Penerapan ETLE ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jalan. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas pada tahun 2026.