Tag: jaminan kesehatan

  • Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pembaruan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI. Penataan data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Gus Ipul menegaskan tugas Kementerian Sosial berkaitan langsung dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.

    "Kami diberi mandat oleh Presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial," ujar Gus Ipul, Kamis (12/2/2026).

    Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.

    "Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.

    Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

    Pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Hal ini memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur.

    Cakupan dan Anggaran PBI-JK

    Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa. Nilai iuran mencapai lebih dari Rp4 triliun per bulan.

    Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia.

    "Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," ujarnya.

    Optimalisasi Data dan Penyesuaian Penerima

    Gus Ipul menjelaskan, dalam DTSEN penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Program PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 sampai desil 5.

    Dari hasil pemadanan data, ditemukan sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima PBI-JK. Di sisi lain, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan data penerima PBI-JK sebelum dan sesudah penyesuaian DTSEN:

    Kategori Sebelum Penyesuaian (Juta Jiwa) Setelah Penyesuaian (Juta Jiwa)
    Belum Menerima PBI-JK (Desil 1-5) 54 Meningkat
    Menerima PBI-JK (Desil 6-10) >15 ~0.045

    "Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelasnya.

    Selain itu, Mensos menyampaikan adanya mekanisme reaktivasi bagi peserta nonaktif. Kebijakan ini termasuk reaktivasi terhadap lebih dari 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Langkah ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sembari proses verifikasi lanjutan dilakukan. Penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan DTSEN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

  • Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memutakhirkan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

    Pembaruan data ini bertujuan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Pemerintah juga membuka berbagai jalur untuk masyarakat berpartisipasi, termasuk usul, sanggah, dan reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembaruan data PBI-JK.

    "Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Yang kedua, bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silakan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu, dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Penegasan ini disampaikan dalam acara "Hot Room" bertema "BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?" pada Rabu (11/2) malam.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.

    Mensos mengakui bahwa persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

    Ia menekankan bahwa kunci perbaikan terletak pada keterbukaan dan pemutakhiran data secara berkala.

    Reaktivasi dan Jaminan Layanan Kesehatan

    Pada tahun 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 13 juta penerima manfaat PBI-JK karena dianggap tidak memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, 87 ribu orang telah melakukan reaktivasi dengan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan.

    Gus Ipul menjelaskan, jangka waktu tiga bulan yang disepakati bersama DPR digunakan untuk proses pengecekan lapangan (ground check) dan reaktivasi.

    Langkah ini memastikan pasien penyakit katastropik atau kronis seperti gagal ginjal dan jantung koroner tetap mendapatkan layanan PBI-JK.

    "Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan (kuota). Yang ada adalah penyesuaian data dengan hasil ground check antara Pemerintah Daerah dengan DTSEN," ujar Gus Ipul.

    Saluran Partisipasi Masyarakat

    Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur usul dan sanggah.

    Selain itu, tersedia layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan.

    "Pertama kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Kita juga siapkan call center. 021-171 yang beroperasi selama 24 jam untuk menampung keluhan, usulan, sanggahan dari masyarakat," tuturnya.

    Usulan dan sanggahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Verifikasi akan dilakukan melalui ground check dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya.

    Transformasi Data Nasional

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi data berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Regulasi ini mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS bersama kementerian terkait.

    "Hasil dari pembaruan data ini diberikan kepada BPS untuk diproses dan digunakan untuk mengukur penerima manfaat atau peserta BPJS Kesehatan," ujar Gus Ipul.

    Pemerintah daerah bersama Kemensos akan mengecek melalui DTSEN, khususnya untuk Desil 1-5, untuk diajukan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulannya.

    Setelah itu, data diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses selanjutnya.

    Mengatasi Kesalahan Data

    Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan PBI tidak dihapus, melainkan dialihkan agar lebih tepat sasaran.

    Pembaruan data dilakukan untuk mengatasi dugaan inclusion error (penerima yang seharusnya tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak namun tidak menerima).

    Kategori Kesalahan Data PBI-JK Jumlah Individu Status
    Exclusion Error (Belum menerima bantuan) 54 juta warga Data belum tersinkronisasi
    Inclusion Error (Terlanjur menerima bantuan) 15 juta warga Terindikasi mampu, data belum diperbarui
    Dinonaktifkan pada 2025 13 juta penerima manfaat Tidak memenuhi kriteria
    Reaktivasi setelah dinonaktifkan 87 ribu orang Melampirkan bukti pendukung

    Di awal tahun 2026, sekitar 54 juta warga belum menerima bantuan karena data belum tersinkronisasi atau mengalami exclusion error.

    Sementara itu, 15 juta warga tergolong mampu masih menerima bantuan akibat data yang belum diperbarui atau disebut inclusion error.

    Kemensos bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan validasi dan verifikasi berkelanjutan.

    Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data agar masyarakat yang berhak segera masuk dalam daftar penerima bantuan.

  • Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, tidak akan ditolak. Hal ini menyusul kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.

    Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Tujuannya agar seluruh peserta tetap terlayani dengan baik.

    Gubernur Khofifah telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Prioritas utama adalah keselamatan pasien di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.

    "Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Kamis (11/2/2026).

    Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), per 1 Februari 2026, sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur telah dinonaktifkan. Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

    Masa Transisi dan Jaminan Pelayanan

    Kebijakan penonaktifan ini sejalan dengan perkembangan nasional dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat serta DPR RI. Kesepakatan tersebut memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan.

    Selama periode transisi, seluruh pelayanan kesehatan akan tetap diberikan. Pembiayaan PBI juga akan tetap ditanggung oleh Pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.

    Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.

    "Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung," ujarnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen terus memberikan pelayanan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.

    Tabel Jumlah Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan di Jawa Timur

    Kategori Jumlah Peserta Dinonaktifkan Status
    PBI JK Jawa Timur 1.480.380 Dinonaktifkan per 1 Februari 2026

    Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah diperintahkan untuk berkoordinasi lintas unsur. Tujuannya mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.

    Dinsos Provinsi Jawa Timur menugaskan Pendamping PKH dan TKSK melakukan sosialisasi. Mereka juga menyisir warga desil 1-4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.

    Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra. Ini untuk memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial.

  • Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merespons penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Pemprov Jabar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 22/KS.01.01/KESRA.

    Surat edaran ini mengatur tindak lanjut jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Tujuannya memastikan warga yang sempat dicoret kepesertaannya di BPJS PBI tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

    SE tersebut menjadi pegangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini bertujuan agar masyarakat terdampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak kehilangan hak berobat.

    Perhatian khusus diberikan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan rutin. Pemprov Jabar berkomitmen melindungi hak kesehatan warganya.

    Dalam edaran itu, terdapat enam poin penting yang harus segera ditindaklanjuti daerah. Salah satu poin utama menekankan pentingnya reaktivasi bagi warga yang sedang dirawat.

    "Masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI JK dan saat ini sedang menjalani perawatan rutin di fasilitas pelayanan kesehatan, difasilitasi untuk mendapatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan melalui skema reaktivasi PBI JK," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam SE itu, Rabu (11/2/2026).

    Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta proaktif membantu proses administrasi. Rumah sakit, puskesmas, maupun klinik diwajibkan menerbitkan surat keterangan rawat bagi pasien PBI JK.

    Surat keterangan ini sebagai syarat pengajuan reaktivasi ke Dinas Sosial. Langkah ini diharapkan mempercepat proses dan mencegah terputusnya layanan kesehatan.

    "Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus mengeluarkan Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Rawat bagi pasien peserta PBI JK yang rutin kontrol berobat, sebagai persyaratan reaktivasi ke Dinas Sosial," jelas Dedi.

    Skema Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Pemprov juga memberikan perhatian khusus pada daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Untuk kabupaten/kota dengan kategori ini, peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak harus segera diverifikasi dan divalidasi datanya.

    Setelah itu, proses reaktivasi dilaksanakan secara paralel. Ini penting untuk memastikan layanan kesehatan tidak terhambat.

    "Kabupaten/Kota dengan Status UHC Prioritas, peserta yang masuk dalam kriteria memerlukan pelayanan kesehatan segera, dilaksanakan proses verifikasi validasi data reaktivasi PBI JK dan secara paralel didaftarkan ke PBPU Pemda Kabupaten/Kota," ucapnya.

    Perbedaan Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Berikut adalah perbedaan mekanisme penanganan peserta BPJS PBI JK berdasarkan status UHC wilayah:

    Status UHC Wilayah Mekanisme Penanganan
    UHC Prioritas Verifikasi, validasi data, reaktivasi paralel, lalu didaftarkan ke PBPU Pemda.
    UHC Non Prioritas Didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga dengan pembiayaan Pemprov, lalu dapat didaftarkan PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria.

    Sementara itu, untuk daerah dengan status UHC Non Prioritas, mekanismenya sedikit berbeda. Peserta akan didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga.

    Ini melalui skema pembiayaan yang diatur Pemprov Jawa Barat. Setelah itu, mereka dapat didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

    "Hal-hal lain yang tidak tertuang dalam surat edaran ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Dedi.

  • BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan menghadapi tantangan besar. Sebanyak lebih dari 23 juta peserta terdata memiliki tunggakan iuran. Nilai total tunggakan ini mencapai angka fantastis, Rp 14 triliun.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan data ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    “Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp 14.125.680,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron menjelaskan pertumbuhan kepesertaan BPJS Kesehatan melonjak pesat. Pada tahun 2014, jumlah peserta hanya 133 juta jiwa. Kini, angka tersebut telah mencapai 283 juta jiwa.

    Namun, lonjakan ini juga membawa masalah. Banyak peserta menjadi nonaktif karena menunggak iuran. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPJS Kesehatan.

    “Kenapa tidak aktif? Karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta yang non aktif itu karena menunggak iuran lalu mau dihapuskan,” jelas Ghufron.

    Skema Pemutihan Tunggakan Iuran

    Tidak semua peserta secara otomatis mendapatkan fasilitas pemutihan tunggakan. BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan berbeda berdasarkan kategori peserta.

    Masyarakat yang kurang mampu atau miskin akan dihapuskan tunggakannya tanpa persyaratan pembayaran. Kategori ini mencakup desil yang di bawah 4.

    “Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis,” tambah Ghufron.

    Berikut adalah perbandingan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:

    Kategori Peserta Persyaratan Pemutihan
    Fakir Miskin (Desil di bawah 4) Otomatis, tanpa pembayaran
    Non-Fakir Miskin Ajukan permohonan dan lakukan pembayaran
    Meninggal atau Ganda Otomatis dihapuskan

    Bagi peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, Ghufron menyatakan penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

    Proses pemutihan tunggakan bagi kategori ini juga mensyaratkan pembayaran. Hal ini berbeda dengan kelompok masyarakat miskin.

    “Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan berita penonaktifan status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai perbedaan mendasar antara BPJS PBI dengan BPJS Non-PBI. Pemahaman ini krusial untuk masyarakat.

    Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan BPJS PBI khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

    Penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kini telah digantikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Syarat khusus ini menjadi salah satu perbedaan utama. BPJS PBI dan Non-PBI memiliki kriteria kepesertaan yang berbeda secara signifikan.

    Berikut adalah poin-poin utama perbedaan antara BPJS PBI dan Non-PBI yang perlu diketahui masyarakat:

    • Kepesertaan BPJS PBI diperuntukkan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
    • Peserta BPJS PBI dibebaskan dari iuran bulanan karena sudah ditanggung pemerintah.
    • Peserta BPJS PBI otomatis mendapatkan ruang rawat inap kelas III.

    Syarat Kepesertaan BPJS PBI dan Non-PBI

    Syarat kepesertaan BPJS PBI meliputi tiga poin utama. Pertama, penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).

    Kedua, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di direktorat jenderal bidang kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, terdaftar dalam DTKS/DTSEN.

    Di sisi lain, peserta BPJS Non-PBI diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

    Setiap jenis kepesertaan memiliki persyaratan tersendiri. Ini diatur dalam peraturan yang berlaku.

    Sebagai contoh, peserta BP antara lain terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan. Ini sesuai Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018.

    Peserta lain diperbolehkan asal mampu membayar iuran. Sementara itu, peserta PPU antara lain pejabat negara, Pegawai Sipil Negara (PNS), anggota TNI dan Polri.

    Juga termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarganya paling banyak 4 orang.

    Besar iuran peserta BPJS PBI adalah Rp 42 ribu per bulan. Nominal tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat.

    Otomatis, peserta BPJS PBI bebas iuran. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Lain lagi dengan peserta kategori PPU. Mereka dikenai kewajiban iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Sebanyak 4%-nya dibayarkan pemberi kerja, sedangkan sisa 1%-nya dibayar peserta.

    Berikut adalah rincian iuran bulanan untuk peserta PBPU dan BP:

    Kelas BPJS Iuran Bulanan Keterangan
    Kelas I Rp 150.000
    Kelas II Rp 100.000
    Kelas III Rp 35.000 Awalnya Rp 42.000, disubsidi pemerintah Rp 7.000

    Besar iuran peserta PBPU dan BP bergantung kelas yang dipilih. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Fasilitas Rawat Inap

    Peserta BPJS PBI mendapatkan ruang rawat inap kelas III. Sementara itu, peserta lainnya mendapat ruangan sesuai kelas yang didaftarkan.

    Setiap kelas BPJS memiliki spesifikasi ruang yang berbeda. Umumnya, kamar rawat inap kelas I berkapasitas 1-2 pasien.

    Kelas II menampung 3-5 pasien. Kelas III berisi 4-6 pasien. BPJS Kesehatan berencana mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan karakteristik sama.

    Penerapannya masih dipersiapkan pemerintah. Ini akan menyamakan fasilitas rawat inap.

    Cara Mengaktifkan Kembali Status Kepesertaan BPJS

    Menyusul polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS PBI, pihak BPJS Kesehatan menyebut peserta nonaktif dapat mengaktifkan kembali.

    Hal ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan. Solusi tersedia bagi peserta terdampak.

  • Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akhir-akhir ini. Penonaktifan ini terjadi sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Kemensos menilai kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan telah membaik.

    BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) merupakan program khusus untuk masyarakat fakir miskin atau tidak mampu. Data ini sesuai dengan yang tercatat di Dinas Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menjamin peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan.

    Pemerintah menanggung seluruh iuran BPJS PBI. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap kelas 3. Peserta juga harus terdaftar di DTKS dan belum menjadi peserta BPJS Mandiri, PPU, atau PBPU.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penonaktifan 13,5 juta peserta PBI JKN merupakan bagian dari pemutakhiran data. Proses ini melalui DTSEN agar bantuan lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga membuka ruang reaktivasi bagi warga yang masih memenuhi kriteria.

    “Pemutakhiran adalah mandat negara, dan melindungi rakyat adalah prinsip negara,” ungkap Gus Ipul.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut mandat presiden untuk memastikan perlindungan sosial berbasis data akurat. Evaluasi menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran.

    Lebih dari 54 juta jiwa di desil 1-5 belum menerima PBI JKN. Sementara, sekitar 15 juta jiwa di desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Gus Ipul menegaskan tidak ada pengurangan, melainkan realokasi.

    “Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kami alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kami miliki,” jelasnya.

    Kemensos mencatat perbaikan akurasi data setelah konsolidasi dengan BPS dan pemda. Ini menurunkan inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Dari 13,5 juta peserta dinonaktifkan, 87.591 mengajukan reaktivasi.

    Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemda di wilayah UHC. “Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

    Kemensos membuka reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta dengan penyakit kronis atau katastrofik. Ini termasuk bayi baru lahir. Bantuan dalam kondisi khusus seperti bencana atau keadaan darurat juga tetap diberikan.

    Prioritas Peserta BPJS PBI

    Kelompok prioritas BPJS PBI ditetapkan untuk memastikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran. Program ini memfokuskan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan yang memenuhi kriteria tertentu.

    Kriteria Prioritas BPJS PBI
    Masyarakat miskin atau penerima bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako)
    Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas tanpa penopang ekonomi
    Korban bencana alam atau sosial yang kehilangan mata pencarian
    Calon peserta memiliki e-KTP dan KK
    Pendaftar baru berusia di bawah 60 tahun (di beberapa daerah)
    Tidak memiliki tunggakan iuran sebelumnya

    Data nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah agar bantuan tepat sasaran.

    Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI

    Status kepesertaan BPJS PBI dapat dicek secara online melalui tiga cara: aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa, atau care center BPJS Kesehatan.

    Via Aplikasi Mobile JKN

    1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store.
    2. Daftar atau login menggunakan NIK dan tanggal lahir.
    3. Pilih menu 'Info Peserta' untuk melihat status aktif, nonaktif, atau terblokir.

    Melalui WhatsApp Pandawa

    1. Kirim pesan ke nomor 0811-8-165-165.
    2. Pilih menu Informasi, lalu pilih 'Cek Status Kepesertaan'.
    3. Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS.
    4. Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
    5. Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau tidak.

    Lewat Care Center BPJS Kesehatan

    1. Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
    2. Pilih layanan cek status kepesertaan.
    3. Masukkan NIK atau Noka.
    4. Masukkan tanggal lahir.
    5. Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

    Ketentuan dan Persyaratan Reaktivasi BPJS PBI

    Reaktivasi BPJS PBI penting diketahui peserta yang statusnya nonaktif. Selama masih memenuhi kriteria masyarakat miskin atau rentan miskin, peserta berhak mengajukan pengaktifan kembali sesuai prosedur.

    Ketentuan Reaktivasi

    • Pernah dinonaktifkan sebelumnya (khususnya 2025 atau terbaru).
    • Diverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin di DTKS.
    • Menderita penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis yang mengancam jiwa.
    • Data DTKS peserta dimutakhirkan maksimal 2 periode terakhir.
    • Jika nonaktif kurang dari enam bulan, bisa langsung reaktivasi.
    • Jika lebih dari enam bulan, wajib dilakukan pengusulan ulang DTKS.

    Dokumen yang Diperlukan

    • e-KTP asli dan fotokopi valid.
    • KK terbaru dengan barcode.
    • Kartu KIS/JKN PBI nonaktif.
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    • Surat keterangan berobat/rujukan/rekam medis dari Puskesmas/RS (untuk kasus sakit).
    • Surat keterangan dari desa (jika diperlukan).

    Prosedur Reaktivasi BPJS PBI

    BPJS PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali melalui dinas sosial setempat. Ini berlaku jika peserta masih memenuhi kriteria miskin/rentan miskin dan masa nonaktif kurang dari enam bulan (sesuai Permensos No 21/2019).

    Reaktivasi Kurang dari Enam Bulan

    1. Cek status kepesertaan via Mobile JKN.
    2. Ajukan permohonan ke dinas sosial kabupaten/kota dengan membawa semua dokumen. Dinas sosial akan memverifikasi dan mendaftarkan ulang ke DTKS jika perlu.
    3. Dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat untuk proses reaktivasi.
    4. Tunggu konfirmasi aktivasi dari BPJS (bisa 1-7 hari). Cek ulang status via aplikasi atau hubungi faskes pertama. Jika darurat medis, faskes akan menangani lebih dulu sambil mengurus berkas.

    Reaktivasi Lebih dari Enam Bulan

    Jika BPJS PBI nonaktif lebih dari enam bulan, proses reaktivasi tidak bisa langsung. Wajib usulan ulang ke DTKS melalui musyawarah desa/kelurahan. Mulai dengan daftar ulang DTKS, ikuti langkah-langkah ini:

    1. Kunjungi kelurahan/desa membawa e-KTP, KK, dan SKTM dari RT/RW untuk verifikasi lapangan oleh dinas sosial.
    2. Setelah data DTKS disetujui via SIKS-NG dan musyawarah, Dinsos akan mengeluarkan rekomendasi ke BPJS untuk aktivasi ulang (bisa 1-3 bulan).
    3. Serahkan rekomendasi DTKS ke kantor BPJS cabang, tunggu konfirmasi status aktif di Mobile JKN.

    Apabila ada kondisi sakit mendesak, pengajuan bisa langsung ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) atau dinas sosial. Lampirkan rekam medis dari puskesmas agar layanan darurat segera diproses. Pastikan NIK sudah sinkron dengan data Dukcapil agar prosesnya lebih cepat.

    Jika sudah tidak tercatat lagi di DTKS, syarat utama reaktivasi atau pendaftaran ulang BPJS PBI tidak terpenuhi. Peserta perlu mengajukan data kembali melalui prosedur resmi di tingkat desa atau kelurahan. Ini biasanya melalui pendataan ulang atau usulan dari aparat setempat agar bisa dipertimbangkan masuk lagi ke program.

  • BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan mencakup berbagai golongan.

    Golongan tersebut meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja, serta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), menurut situs resminya.

    Penting bagi setiap peserta untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif. Hal ini guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

    Berikut ini beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, aktif atau tidak.

    Salah satu cara termudah mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai informasi dan layanan BPJS Kesehatan secara mandiri.

    Untuk menggunakannya, peserta harus mengunduh aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu. Setelah itu, buka aplikasi dan lakukan login.

    Login dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan yang terdaftar, serta kata sandi. Masukkan juga captcha yang muncul pada kolom yang tersedia, lalu klik 'Login'.

    Pada menu utama aplikasi, peserta dapat memilih opsi 'Info Peserta'. Halaman tersebut akan segera menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan BPJS dan identitas lengkap peserta.

    Cek Status Via WhatsApp BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan cek status kepesertaan melalui WhatsApp. Cara ini memudahkan peserta tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.

    Untuk memulai, buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Simpan nomor 08118165165 sebagai kontak resmi layanan BPJS Kesehatan.

    Kirim pesan ke nomor tersebut. Setelah itu, pilih menu 'Informasi' yang tersedia di balasan otomatis. Lanjutkan dengan memilih 'Cek Status Kepesertaan'.

    Peserta akan diminta memasukkan nomor KTP (NIK) atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan juga tanggal lahir dengan format Tahun-Bulan-Tanggal (YYYY-MM-DD).

    Setelah semua data terisi, Anda akan menerima balasan pemberitahuan mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Cek Status Melalui Care Center BPJS Kesehatan

    Bagi yang lebih nyaman berbicara langsung dengan petugas, BPJS Kesehatan menyediakan Care Center. Layanan ini dapat diakses melalui telepon.

    Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165. Pilih opsi layanan jenis 1 untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih layanan untuk memeriksa status kepesertaan.

    Anda akan diminta memasukkan nomor peserta atau NIK. Setelah itu, masukkan tanggal lahir Anda.

    Petugas Care Center akan segera memberikan informasi status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda, apakah aktif atau tidak.

    Cek Status Melalui Layanan CHIKA

    CHIKA (Chat Assistant JKN) adalah layanan asisten virtual BPJS Kesehatan yang tersedia melalui platform Telegram dan WhatsApp.

    Anda dapat menghubungi CHIKA melalui Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) atau WhatsApp (0811-8750-400). Ketik '1' pada kolom chat, kemudian kirim.

    CHIKA akan membalas dengan menu 'Informasi', lalu pilih 'Cek Status Peserta'. Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan Anda.

    Setelah itu, ketik tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal (YYYYMMDD). Tunggu balasan dari CHIKA yang akan menampilkan informasi status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Berikut adalah ringkasan pilihan metode untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan:

    Metode Cek Status Platform/Kontak Informasi Diperlukan
    Aplikasi Mobile JKN Aplikasi Mobile JKN NIK/Nomor BPJS, Password, Captcha
    WhatsApp BPJS Kesehatan 08118165165 NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)
    Care Center BPJS Kesehatan 165 Nomor Peserta/NIK, Tanggal Lahir
    Layanan CHIKA Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) / WhatsApp (0811-8750-400) NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYYMMDD)

    Memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif adalah langkah penting. Dengan berbagai pilihan cara di atas, Anda dapat memilih metode yang paling sesuai dan nyaman.

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mencapai kesepakatan krusial terkait perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS oleh pemerintah untuk tiga bulan ke depan.

    Rapat penting ini diselenggarakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    Ia didampingi oleh dua pimpinan DPR lainnya, yaitu Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Diskusi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam.

    Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat meliputi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Turut hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.

    DPR dan pemerintah menyepakati lima poin penting dalam perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.

    “DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco membacakan kesimpulan rapat.

    Pemerintah dan DPR juga bersepakat untuk melakukan pengecekan Desil menggunakan data pembanding terbaru. Selain itu, optimalisasi anggaran APBN yang telah dialokasikan dengan data akurat juga menjadi poin penting.

    No. Poin Kesepakatan Penanggung Jawab
    1. Pembayaran PBI JK BPJS oleh pemerintah selama 3 bulan ke depan Pemerintah
    2. Pengecekan dan pemutakhiran Desil dengan data pembanding terbaru Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan
    3. Optimalisasi anggaran APBN secara tepat sasaran dan akurat DPR, Pemerintah
    4. Sosialisasi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda BPJS Kesehatan
    5. Perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan menuju satu data tunggal DPR, Pemerintah

    “Kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” ujar Dasco.

    Ia melanjutkan, “Ketiga, DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat.”

    Sosialisasi dan Perbaikan Tata Kelola

    Rapat juga menyepakati peran aktif BPJS Kesehatan dalam melakukan sosialisasi. Ini terkait penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda.

    “Keempat, DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda,” kata Dasco.

    Terakhir, kesepakatan juga meliputi perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai satu data tunggal yang lebih akurat dan efisien.

    “Kelima, DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal,” imbuh Ketua Harian Gerindra itu.

  • Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK Secara Online Melalui Aplikasi dan WhatsApp

    Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK Secara Online Melalui Aplikasi dan WhatsApp

    Banyak masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengeluhkan penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan menyusul pembaruan data yang dilakukan per 1 Februari 2026.

    Status kepesertaan yang aktif menjadi syarat mutlak bagi masyarakat agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan tanpa terkendala biaya administrasi.

    PBI JK merupakan program bantuan iuran bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan iuran dibayar penuh oleh pemerintah.

    Metode Pengecekan Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Langkah pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah menggunakan aplikasi resmi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui platform penyedia aplikasi di ponsel pintar.

    Tahapan Panduan Penggunaan
    Registrasi Daftar menggunakan NIK KTP
    Akses Masuk Login dengan nomor akun dan password
    Navigasi Pilih Menu Lainnya lalu klik Info Peserta

    Setelah mengikuti langkah tersebut, sistem akan menampilkan data lengkap peserta beserta status kepesertaan, apakah masih dalam kondisi aktif atau sudah dinonaktifkan oleh sistem.

    Prosedur Cek Status via WhatsApp Pandawa

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan tanpa tatap muka melalui asisten personal WhatsApp bernama Pandawa untuk mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan ruang penyimpanan aplikasi.

    Masyarakat cukup menyimpan nomor Layanan Pandawa di 08118165165 dan memulai percakapan dengan mengirim pesan sapaan seperti "Hai" atau "Halo" ke nomor tersebut.

    Langkah Instruksi Chat Pandawa
    Pilih Menu Pilih Informasi kemudian Cek Status Kepesertaan
    Input Data Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan
    Hasil Sistem otomatis membalas status kepesertaan

    Pengecekan melalui WhatsApp ini sering menjadi pilihan utama karena prosesnya yang cepat dan tidak memerlukan proses pendaftaran akun yang rumit seperti pada aplikasi mobile.

    Layanan Call Center 165 dan Alternatif Lain

    Selain melalui kanal digital berbasis teks, peserta juga dapat menghubungi pusat bantuan suara melalui Call Center BPJS Kesehatan di nomor 165 dari telepon seluler.

    Peserta cukup mengikuti instruksi yang diberikan oleh operator atau memilih menu otomatis yang tersedia untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK secara langsung.

    Keberadaan berbagai kanal resmi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan status jaminan kesehatan mereka tetap terjaga setelah adanya kebijakan pembaruan data pemerintah.