BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

Written by

in

Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan berita penonaktifan status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai perbedaan mendasar antara BPJS PBI dengan BPJS Non-PBI. Pemahaman ini krusial untuk masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan BPJS PBI khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kini telah digantikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Syarat khusus ini menjadi salah satu perbedaan utama. BPJS PBI dan Non-PBI memiliki kriteria kepesertaan yang berbeda secara signifikan.

Berikut adalah poin-poin utama perbedaan antara BPJS PBI dan Non-PBI yang perlu diketahui masyarakat:

  • Kepesertaan BPJS PBI diperuntukkan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
  • Peserta BPJS PBI dibebaskan dari iuran bulanan karena sudah ditanggung pemerintah.
  • Peserta BPJS PBI otomatis mendapatkan ruang rawat inap kelas III.

Syarat Kepesertaan BPJS PBI dan Non-PBI

Syarat kepesertaan BPJS PBI meliputi tiga poin utama. Pertama, penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di direktorat jenderal bidang kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, terdaftar dalam DTKS/DTSEN.

Di sisi lain, peserta BPJS Non-PBI diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Setiap jenis kepesertaan memiliki persyaratan tersendiri. Ini diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh, peserta BP antara lain terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan. Ini sesuai Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018.

Peserta lain diperbolehkan asal mampu membayar iuran. Sementara itu, peserta PPU antara lain pejabat negara, Pegawai Sipil Negara (PNS), anggota TNI dan Polri.

Juga termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarganya paling banyak 4 orang.

Besar iuran peserta BPJS PBI adalah Rp 42 ribu per bulan. Nominal tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Otomatis, peserta BPJS PBI bebas iuran. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Lain lagi dengan peserta kategori PPU. Mereka dikenai kewajiban iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Sebanyak 4%-nya dibayarkan pemberi kerja, sedangkan sisa 1%-nya dibayar peserta.

Berikut adalah rincian iuran bulanan untuk peserta PBPU dan BP:

Kelas BPJS Iuran Bulanan Keterangan
Kelas I Rp 150.000
Kelas II Rp 100.000
Kelas III Rp 35.000 Awalnya Rp 42.000, disubsidi pemerintah Rp 7.000

Besar iuran peserta PBPU dan BP bergantung kelas yang dipilih. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Fasilitas Rawat Inap

Peserta BPJS PBI mendapatkan ruang rawat inap kelas III. Sementara itu, peserta lainnya mendapat ruangan sesuai kelas yang didaftarkan.

Setiap kelas BPJS memiliki spesifikasi ruang yang berbeda. Umumnya, kamar rawat inap kelas I berkapasitas 1-2 pasien.

Kelas II menampung 3-5 pasien. Kelas III berisi 4-6 pasien. BPJS Kesehatan berencana mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan karakteristik sama.

Penerapannya masih dipersiapkan pemerintah. Ini akan menyamakan fasilitas rawat inap.

Cara Mengaktifkan Kembali Status Kepesertaan BPJS

Menyusul polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS PBI, pihak BPJS Kesehatan menyebut peserta nonaktif dapat mengaktifkan kembali.

Hal ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan. Solusi tersedia bagi peserta terdampak.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *