Pengalihan fokus dana desa tahun 2026 ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berimbas pada sejumlah desa di Jawa Tengah. Beberapa kepala desa mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menunda berbagai program, mulai dari pembangunan fisik hingga kegiatan budaya, akibat penurunan signifikan anggaran.
Kepala Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Heru, mengonfirmasi adanya penyusutan dana desa yang masuk ke rekening desa tahun ini. "Tahun lalu kami dapat sekitar Rp 800 jutaan, bahkan sempat dapat afirmasi sampai Rp 1,1 miliar. Sekarang yang reguler sekitar Rp 373 juta," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Heru menjelaskan, meski kebijakan alokasi dana untuk KDMP adalah keputusan pemerintah pusat yang harus diikuti, dampaknya cukup terasa. Perencanaan yang telah disusun melalui Musrenbangdes dengan acuan anggaran tahun sebelumnya menjadi terganggu. Akibatnya, desa harus memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak.
Sebagai contoh, Heru menyebut rencana festival budaya untuk mengangkat nama seniman pedalangan asal desa setempat, Ki Narto Sabdo, yang terpaksa ditangguhkan. Pembangunan fisik seperti penguatan talud jaringan irigasi juga belum dapat direalisasikan, padahal saluran tersebut krusial bagi pertanian warga. Saat ini, dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan kelembagaan seperti PAUD, posyandu, serta program ketahanan pangan dan stunting.
Di Desa Pandes, pembangunan gedung koperasi hampir rampung. Koperasi ini nantinya diharapkan dapat mewadahi produk UMKM desa serta memotong rantai distribusi kebutuhan pokok dan pertanian. Heru berharap, keuntungan dari koperasi dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) agar program-program yang tertunda dapat terealisasi di masa depan.
Senada dengan Heru, Kepala Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Hoho, juga menyebut penurunan pagu dana desa di wilayahnya, dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 373 juta. "(Sempat kaget dana menurun?) Kalau kaget tidak. Dulu 2020 juga pernah dialihkan karena COVID-19. Sekarang difokuskan ke KDMP, ya kita ikuti," kata Hoho.
Hoho menilai konsep KDMP positif karena menyediakan mini market, apotek, gudang hingga lumbung pertanian untuk menstabilkan harga. Ia lebih memilih pendekatan usaha produktif seperti KDMP ketimbang hanya mengandalkan transfer dana desa dari pemerintah. Namun, sejumlah rencana seperti penambahan ternak ayam melalui BUMDes terpaksa ditunda.
Sementara itu, di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sejumlah infrastruktur desa batal diperbaiki tahun ini. Kepala Desa Ngampel Wetan, Abdul Malik, menyebut beberapa proyek yang tertunda, seperti talut jalan dan betonisasi jalan masjid, talut senderan makam, dan betonisasi jalan penghubung. Dampaknya, akses masyarakat menjadi kurang optimal.
Abdul Malik mengaku telah mengkomunikasikan kondisi ini kepada warga melalui musyawarah desa dan memacu kegiatan mandiri dari masing-masing lembaga desa. Kegiatan seremonial desa juga diganti dengan diskusi biasa untuk menghemat anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso, menjelaskan bahwa nominal Dana Desa (DD) tahun 2026 di Jawa Tengah berubah dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Sisanya, Rp 4,1 triliun, dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akibatnya, setiap desa mengalami penurunan dana yang signifikan, dari sekitar Rp 1 miliar menjadi Rp 300-400 juta per desa.




