Tag: Jateng

  • Dana Desa 2026 Dipangkas untuk Koperasi, Program di Sejumlah Desa Terancam Tertunda

    Dana Desa 2026 Dipangkas untuk Koperasi, Program di Sejumlah Desa Terancam Tertunda

    Pengalihan fokus dana desa tahun 2026 ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berimbas pada sejumlah desa di Jawa Tengah. Beberapa kepala desa mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menunda berbagai program, mulai dari pembangunan fisik hingga kegiatan budaya, akibat penurunan signifikan anggaran.

    Kepala Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Heru, mengonfirmasi adanya penyusutan dana desa yang masuk ke rekening desa tahun ini. "Tahun lalu kami dapat sekitar Rp 800 jutaan, bahkan sempat dapat afirmasi sampai Rp 1,1 miliar. Sekarang yang reguler sekitar Rp 373 juta," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

    Heru menjelaskan, meski kebijakan alokasi dana untuk KDMP adalah keputusan pemerintah pusat yang harus diikuti, dampaknya cukup terasa. Perencanaan yang telah disusun melalui Musrenbangdes dengan acuan anggaran tahun sebelumnya menjadi terganggu. Akibatnya, desa harus memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak.

    Sebagai contoh, Heru menyebut rencana festival budaya untuk mengangkat nama seniman pedalangan asal desa setempat, Ki Narto Sabdo, yang terpaksa ditangguhkan. Pembangunan fisik seperti penguatan talud jaringan irigasi juga belum dapat direalisasikan, padahal saluran tersebut krusial bagi pertanian warga. Saat ini, dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan kelembagaan seperti PAUD, posyandu, serta program ketahanan pangan dan stunting.

    Di Desa Pandes, pembangunan gedung koperasi hampir rampung. Koperasi ini nantinya diharapkan dapat mewadahi produk UMKM desa serta memotong rantai distribusi kebutuhan pokok dan pertanian. Heru berharap, keuntungan dari koperasi dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) agar program-program yang tertunda dapat terealisasi di masa depan.

    Senada dengan Heru, Kepala Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Hoho, juga menyebut penurunan pagu dana desa di wilayahnya, dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 373 juta. "(Sempat kaget dana menurun?) Kalau kaget tidak. Dulu 2020 juga pernah dialihkan karena COVID-19. Sekarang difokuskan ke KDMP, ya kita ikuti," kata Hoho.

    Hoho menilai konsep KDMP positif karena menyediakan mini market, apotek, gudang hingga lumbung pertanian untuk menstabilkan harga. Ia lebih memilih pendekatan usaha produktif seperti KDMP ketimbang hanya mengandalkan transfer dana desa dari pemerintah. Namun, sejumlah rencana seperti penambahan ternak ayam melalui BUMDes terpaksa ditunda.

    Sementara itu, di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sejumlah infrastruktur desa batal diperbaiki tahun ini. Kepala Desa Ngampel Wetan, Abdul Malik, menyebut beberapa proyek yang tertunda, seperti talut jalan dan betonisasi jalan masjid, talut senderan makam, dan betonisasi jalan penghubung. Dampaknya, akses masyarakat menjadi kurang optimal.

    Abdul Malik mengaku telah mengkomunikasikan kondisi ini kepada warga melalui musyawarah desa dan memacu kegiatan mandiri dari masing-masing lembaga desa. Kegiatan seremonial desa juga diganti dengan diskusi biasa untuk menghemat anggaran.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso, menjelaskan bahwa nominal Dana Desa (DD) tahun 2026 di Jawa Tengah berubah dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Sisanya, Rp 4,1 triliun, dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akibatnya, setiap desa mengalami penurunan dana yang signifikan, dari sekitar Rp 1 miliar menjadi Rp 300-400 juta per desa.

  • Jateng Pastikan PKB 2026 Tidak Naik, Diskon Dikaji

    Jateng Pastikan PKB 2026 Tidak Naik, Diskon Dikaji

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan. Pemprov memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2026. Bahkan, relaksasi atau diskon PKB sebesar lima persen sedang dikaji dan rencananya akan berlaku hingga akhir tahun 2026.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa PKB di Jawa Tengah tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025.

    "Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan," tegasnya.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan pengkajian penerapan relaksasi PKB sebesar lima persen pada tahun 2026.

    "Bapak Gubernur memerintahkan pengkajian kemungkinan menerapkan relaksasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2026," kata Sumarno, dikutip dari jatengprov.go.id.

    Relaksasi ini bertujuan mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama terkait dengan kebijakan kenaikan yang sempat direncanakan. Pengkajian ini juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi saat ini.

    "Besarannya kurang lebih lima persen," terang Sumarno.

    BBNKB II Tetap Gratis

    Pemprov Jawa Tengah akan tetap memberlakukan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II yang gratis untuk kendaraan bekas. Namun, pemilik kendaraan tetap wajib membayar biaya lainnya, seperti PKB, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK, TNKB, BPKB, dan SWDKLLJ.

    "Yang dibebaskan adalah Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas. Namun, biaya lain tetap harus dibayar," jelas Sumarno.

    Dasar Pertimbangan Relaksasi

    Kajian terkait pemberian relaksasi PKB sebesar lima persen mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi sosial ekonomi.

    "Kajian ini akan kami laporkan, dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti," jelas Sumarno.

    Potensi pajak ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, termasuk jalan, serta pendidikan melalui sekolah gratis untuk SMA dan SMK Negeri.

    Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pendanaan program pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PKB dapat dicapai melalui pertumbuhan kendaraan baru dan pembayaran tunggakan pajak dari tahun sebelumnya.

    Kebijakan Opsen Pajak

    Sumarno menjelaskan bahwa kebijakan opsen sejalan dengan UU Pajak Daerah. Sebelumnya, pajak daerah melalui sistem bagi hasil, namun dengan opsen, pajak akan langsung disetor oleh Samsat ke rekening kabupaten atau kota.

    "Kami mendorong teman di kabupaten/kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor," ujar Sumarno.

    Optimalisasi PAD

    Pemprov Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai terobosan, seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah.

    "Optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset akan terus dilakukan untuk meningkatkan PAD," kata Sumarno.

    Rincian Biaya yang Dibebaskan dan Tidak

    Berikut rincian biaya terkait kendaraan bermotor di Jawa Tengah:

    Jenis Biaya Status Keterangan
    Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Gratis Hanya untuk kendaraan bekas
    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tetap Dibayar Ada potensi relaksasi 5%
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK Tetap Dibayar –
    TNKB (Plat Nomor) Tetap Dibayar –
    BPKB Tetap Dibayar –
    SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Tetap Dibayar –

    Dengan berbagai kebijakan ini, Pemprov Jawa Tengah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

  • Rumah Anggota DPRD Jateng di Pekalongan Ditembak OTK

    Rumah Anggota DPRD Jateng di Pekalongan Ditembak OTK

    Rumah milik anggota DPRD Jawa Tengah, Nur Fatwah, yang berlokasi di Pekalongan menjadi sasaran penembakan oleh orang tak dikenal (OTK). Suami Nur Fatwah, Amat Muzakhim alias Boim (55) mengaku tidak curiga dan awalnya mengira pelaku adalah pengantar paket.

    Boim menceritakan, peristiwa penembakan terjadi pada Sabtu (14/2) malam. Saat itu, dirinya sedang duduk di teras rumah bersama kepala desa setempat.

    Tiba-tiba, seorang pria mengendarai sepeda motor matik berwarna hitam masuk ke halaman rumah. Jarak antara Boim dan pelaku sekitar 10 meter.

    "Saya kira orang COD paket. Kan sering ada kiriman begitu," kata Boim saat ditemui di rumahnya, Minggu (15/2/2026).

    Menurut Boim, pelaku berhenti menghadap ke arah barat, lalu menoleh ke arahnya dan menembakkan senjata api satu kali. Tembakan tersebut meleset.

    "Ya, mengarah ke saya. Mengarah, tapi goyang, meleset," ujarnya.

    Pelaku Melarikan Diri

    Setelah menembak, pelaku langsung melarikan diri. Boim sempat ingin mengejar, namun mengurungkan niat karena pelaku membawa pistol.

    "Saya tadinya mau ngejar, tapi saya tangan kosong. Penembak bawa pistol, jadi urung," katanya.

    Ciri-ciri Pelaku

    Berdasarkan ciri-ciri yang diamati Boim, pelaku adalah seorang pria bertubuh sedang dengan tinggi sekitar 170 sentimeter. Pelaku mengenakan helm dan masker sehingga wajahnya tidak terlihat jelas.

    Sepeda motor yang digunakan diduga Honda Vario hitam dengan nomor polisi yang ditutup kertas atau plastik putih.

    Boim juga mendengar suara letusan yang sangat keras saat tembakan dilepaskan. Polisi menemukan proyektil di lokasi kejadian.

    "Keluar api dan ditemukan proyektilnya oleh petugas," ucap Boim.

    Berikut rincian perkiraan tinggi badan pelaku:

    Tinggi Badan Deskripsi
    170 cm Perkiraan tinggi pelaku berdasarkan pengamatan korban.

    Hingga saat ini, motif penembakan belum diketahui. Boim mengaku sedang mendampingi kasus dugaan salah tangkap dalam perkara penculikan seorang pedagang martabak yang tengah ditangani kepolisian.

  • Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan diskon sebesar 5 persen untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan yang dirasakan cukup signifikan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyampaikan bahwa Gubernur Jateng telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.

    "Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).

    Sumarno menambahkan, besaran diskon yang diberikan tidak akan sama dengan tahun 2025. "Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.

    Harapan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

    Plt Kepala Bapenda Jateng, Masrofi, menyatakan bahwa pemberian diskon opsen PKB sebesar 5 persen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

    "Adanya nanti diskon itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, (masyarakat berpikir) 'ternyata ada diskon' tentu dia berpikir ulang ternyata bisa kepatuhan membayar pajak meningkat," kata Masrofi.

    "Yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti semuanya kembali membayar pajak," lanjutnya.

    Masrofi optimistis, kebijakan relaksasi pajak ini penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dan meredakan penolakan yang sempat muncul di masyarakat.

    "Harapannya dengan diskon ini, semuanya kembali taat dan kepatuhan membayar pajak meningkat," ujarnya.

    Masrofi menjelaskan bahwa opsen tidak dibagi dengan skema bagi hasil seperti pajak lainnya, melainkan langsung masuk ke kas kabupaten/kota.

    "Opsen itu langsung mengalir ke kabupaten-kota setiap hari. Bukan seperti bagi hasil yang dibagi di akhir tahun dengan formula tertentu," jelasnya.

    Besaran penerimaan opsen di masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    "Potensi kabupaten-kota itu tergantung aktivitas pembayaran pajak di daerah masing-masing," ujarnya.

    Berikut ilustrasi pengaruh usia kendaraan terhadap nilai opsen PKB:

    Pengaruh Usia Kendaraan pada Nilai Opsen PKB

    Tahun Pembayaran Pajak Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Nilai Opsen PKB
    2023 Tinggi Tinggi
    2024 Lebih Rendah dari 2023 Lebih Rendah dari 2023

    Masrofi menjelaskan, dasar penghitungan opsen menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sehingga nilai opsen PKB akan terus menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.

    "Kalau dasarnya NJKB, itu pasti turun tiap tahun karena nilai jual kendaraan makin turun. Jadi untuk kendaraan yang sama, opsennya tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.

    Ia mencontohkan, kendaraan yang dibayar pajaknya pada 2023 akan memiliki NJKB lebih rendah pada 2024, sehingga nilai opsen yang dikenakan juga ikut menurun.

  • Warga Kaget Pajak Kendaraan di Jateng Naik, Pemprov Beri Penjelasan

    Warga Kaget Pajak Kendaraan di Jateng Naik, Pemprov Beri Penjelasan

    Kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah (Jateng) menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah wajib pajak merasa terkejut dengan nominal pajak yang melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng buka suara terkait keluhan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun ini.

    "Tahun 2026 dibandingkan 2025 untuk PKB itu tidak ada kenaikan," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).

    Sumarno menjelaskan bahwa persepsi kenaikan pajak di masyarakat muncul karena adanya diskon yang diberikan Pemprov Jateng pada tahun 2025. Sementara itu, pada awal tahun 2026 belum ada kebijakan serupa.

    "Tahun 2025 kita menerapkan kebijakan relaksasi dengan diskon sebesar 13,94 persen dan itu berlaku dari Januari-Maret. April-Desember tarif sudah sesuai dengan Perda Pajak Daerah," jelasnya.

    Rencana Relaksasi Pajak di Tahun 2026

    Menanggapi keluhan masyarakat, Sumarno menyatakan bahwa Gubernur Jateng telah memerintahkan jajaran Pemprov untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.

    "Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," jelasnya.

    "Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.

    Sumarno menambahkan bahwa besaran PKB di Jateng masih lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta atau Jawa Barat. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan menerapkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    "Kita tahun 2026 ini masih menerapkan kebijakan yang sama terkait dengan BBNKB untuk balik nama kendaraan yang lama tidak dikenakan BBNKB jadi tarifnya 0 persen," ungkapnya.

    Keluhan Warga Semarang

    Pantauan di Samsat Online Simpang Lima, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, menunjukkan sejumlah warga mengantre untuk membayar pajak.

    Nur, seorang warga Semarang, mengaku terkejut saat mengetahui pajak mobilnya naik hampir dua kali lipat.

    "Yang mobil itu luar biasa (naiknya) sampai Rp 1,5 juta-an. Dari yang sebelumnya saya bayar Rp 2 juta-an, jadi hampir Rp 4 juta. Kemarin itu Rp 3,9 juta-an. Lucu ya, nggak masuk akal menurut saya," kata Nur.

    Menurutnya, kenaikan pajak tersebut terasa janggal karena usia kendaraan semakin tua, sehingga harganya di pasaran pun akan semakin menurun.

    Agus (33), warga Semarang yang bekerja di Jakarta, membandingkan besaran opsen di Jateng dengan provinsi lain dan mempertanyakan ketidaksesuaian dengan tingkat upah minimum.

    "Kalau dibandingkan Jawa Barat sama Jawa Timur, UMR Jawa Tengah itu paling rendah. Tapi kenapa opsennya malah lebih tinggi? Itu yang jadi pertanyaan," kata Agus.

    Agus juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.

    "Jalan di Kota Semarang khususnya itu masih banyak yang jelek. Saya sendiri kemarin kena. Kakak saya jatuh duluan, saya menyusul. Kendaraan saya rusak, itu kan kerugian materi," tuturnya.

    Harapan Warga Terhadap Transparansi Pemerintah

    Agus berharap ada transparansi dari pemerintah terkait penggunaan opsen.

    "Opsen itu sebenarnya buat apa? Sampai sekarang kita juga nggak tahu," imbuhnya.

    Suripto (45), seorang pengemudi ojek online asal Semarang, juga mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan opsen.

    "Nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu pas bayar kok ada tambahan. Opsennya Rp 102 ribu, naik Rp 30 ribu. Dulu saya bayar pajak Rp 260 ribu, sekarang Rp 290 ribu total," kata Suripto.

    Suprapto (51), warga asal Jepara, juga menyampaikan hal senada. Ia menyebut pajak motornya naik cukup tajam dari Rp 218 ribu menjadi Rp 267 ribu.

    "Kemarin itu saya baru bayar pajak, pas lihat STNK, baru sekarang ada tulisan opsen, kayaknya tahun lalu belum. Opsennya Rp 87 ribu, kaget juga," katanya.

    Berikut perbandingan perkiraan perubahan tarif PKB dengan adanya opsen:

    Jenis Kendaraan PKB Awal (Rp) Opsen (Rp) PKB Total (Rp)
    Motor (Suripto) 260.000 30.000 290.000
    Motor (Suprapto) 218.000 87.000 267.000

    Suprapto berharap ada penjelasan detail mengenai penggunaan pajak.

    "(Pajak) Naik sebenarnya boleh, tapi jangan yang tinggi banget. Harusnya ada penjelasan detail juga buat apa pajak itu," ujarnya.