Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan diskon sebesar 5 persen untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan yang dirasakan cukup signifikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyampaikan bahwa Gubernur Jateng telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.
"Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).
Sumarno menambahkan, besaran diskon yang diberikan tidak akan sama dengan tahun 2025. "Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.
Harapan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Plt Kepala Bapenda Jateng, Masrofi, menyatakan bahwa pemberian diskon opsen PKB sebesar 5 persen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
"Adanya nanti diskon itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, (masyarakat berpikir) 'ternyata ada diskon' tentu dia berpikir ulang ternyata bisa kepatuhan membayar pajak meningkat," kata Masrofi.
"Yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti semuanya kembali membayar pajak," lanjutnya.
Masrofi optimistis, kebijakan relaksasi pajak ini penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dan meredakan penolakan yang sempat muncul di masyarakat.
"Harapannya dengan diskon ini, semuanya kembali taat dan kepatuhan membayar pajak meningkat," ujarnya.
Masrofi menjelaskan bahwa opsen tidak dibagi dengan skema bagi hasil seperti pajak lainnya, melainkan langsung masuk ke kas kabupaten/kota.
"Opsen itu langsung mengalir ke kabupaten-kota setiap hari. Bukan seperti bagi hasil yang dibagi di akhir tahun dengan formula tertentu," jelasnya.
Besaran penerimaan opsen di masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
"Potensi kabupaten-kota itu tergantung aktivitas pembayaran pajak di daerah masing-masing," ujarnya.
Berikut ilustrasi pengaruh usia kendaraan terhadap nilai opsen PKB:
Pengaruh Usia Kendaraan pada Nilai Opsen PKB
| Tahun Pembayaran Pajak | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) | Nilai Opsen PKB |
|---|---|---|
| 2023 | Tinggi | Tinggi |
| 2024 | Lebih Rendah dari 2023 | Lebih Rendah dari 2023 |
Masrofi menjelaskan, dasar penghitungan opsen menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sehingga nilai opsen PKB akan terus menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.
"Kalau dasarnya NJKB, itu pasti turun tiap tahun karena nilai jual kendaraan makin turun. Jadi untuk kendaraan yang sama, opsennya tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.
Ia mencontohkan, kendaraan yang dibayar pajaknya pada 2023 akan memiliki NJKB lebih rendah pada 2024, sehingga nilai opsen yang dikenakan juga ikut menurun.

Leave a Reply