Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menerjunkan tim khusus ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan untuk menjemput dan memulangkan 13 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direncanakan akan bertolak langsung ke lokasi guna memastikan proses pemulangan warga berjalan tanpa kendala. Langkah responsif ini diambil setelah informasi mengenai nasib belasan warga tersebut viral dan menjadi sorotan publik.
Ketua Tim Hukum Jawa Barat Istimewa, Jutek Bongso, mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan secara intensif. Pihaknya bekerja sama dengan Mabes Polri, Polda Jabar, Polda NTT, hingga Polres Sikka untuk penyelesaian kasus ini.
"Kami sampaikan, ada 13 warga Jabar yang jadi korban dalam kasus ini. Kami ditugaskan dan berkoordinasi hingga membentuk tim untuk penyelesaiannya," kata Jutek pada Kamis (19/2/2026).
Otoritas terkait saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut karena adanya indikasi penambahan jumlah korban. Penyelidikan diarahkan untuk menyisir kemungkinan adanya warga Jawa Barat lain yang masih terjebak dalam jaringan sindikat yang sama di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa penjemputan langsung oleh Gubernur merupakan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban.
"Pak Gubernur mau jemput, ini menyangkut hak korban dan kepentingan terbaik untuk anak. Penanganan saat ini berjalan lancar proses hukum juga berjalan dengan baik," pungkas Siska.









