Tag: jawa barat

  • Gubernur Jabar Jemput Langsung 13 Korban TPPO di NTT

    Gubernur Jabar Jemput Langsung 13 Korban TPPO di NTT

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menerjunkan tim khusus ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan untuk menjemput dan memulangkan 13 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direncanakan akan bertolak langsung ke lokasi guna memastikan proses pemulangan warga berjalan tanpa kendala. Langkah responsif ini diambil setelah informasi mengenai nasib belasan warga tersebut viral dan menjadi sorotan publik.

    Ketua Tim Hukum Jawa Barat Istimewa, Jutek Bongso, mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan secara intensif. Pihaknya bekerja sama dengan Mabes Polri, Polda Jabar, Polda NTT, hingga Polres Sikka untuk penyelesaian kasus ini.

    "Kami sampaikan, ada 13 warga Jabar yang jadi korban dalam kasus ini. Kami ditugaskan dan berkoordinasi hingga membentuk tim untuk penyelesaiannya," kata Jutek pada Kamis (19/2/2026).

    Otoritas terkait saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut karena adanya indikasi penambahan jumlah korban. Penyelidikan diarahkan untuk menyisir kemungkinan adanya warga Jawa Barat lain yang masih terjebak dalam jaringan sindikat yang sama di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa penjemputan langsung oleh Gubernur merupakan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban.

    "Pak Gubernur mau jemput, ini menyangkut hak korban dan kepentingan terbaik untuk anak. Penanganan saat ini berjalan lancar proses hukum juga berjalan dengan baik," pungkas Siska.

  • Panduan Buka Puasa Ramadan 2026: Jadwal Wilayah Jawa Barat dan Sunnah Rasulullah

    Panduan Buka Puasa Ramadan 2026: Jadwal Wilayah Jawa Barat dan Sunnah Rasulullah

    Umat Islam di Indonesia akan segera memasuki bulan suci Ramadan 1447 H yang diperkirakan jatuh mulai Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini menjadikan informasi mengenai jadwal azan Maghrib sebagai panduan krusial bagi warga di berbagai wilayah Jawa Barat untuk memastikan ibadah puasa berjalan tepat waktu.

    Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam telah menyediakan data referensi jadwal berbuka puasa. Informasi ini mencakup kota-kota besar hingga kabupaten di Jawa Barat, mulai dari Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, jadwal akurat ini juga diperuntukkan bagi penduduk di wilayah Tasikmalaya, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Sukabumi, Garut, Cianjur, Karawang, hingga Purwakarta.

    Dalam membatalkan puasa, terdapat dua versi doa yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW yang umum digunakan oleh masyarakat:

    Pertama, merujuk pada HR Bukhari dan Muslim: Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin. Artinya, "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang".

    Kedua, sesuai dengan HR Abu Daud: Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah. Artinya, "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap, insya Allah".

    Adab dan Sunnah Saat Berbuka

    Selain ketepatan waktu dan membaca doa, umat Islam dianjurkan mengikuti adab berbuka sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW membiasakan diri mengonsumsi ruthab (kurma basah) atau tamr (kurma kering) sebelum menunaikan salat Maghrib.

    Jika kedua jenis kurma tersebut tidak tersedia, para ahli agama menyarankan untuk membatalkan puasa dengan meminum seteguk air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap sunnah dalam menyegerakan berbuka dengan cara yang sederhana namun penuh berkah.

  • 13 Perempuan Jawa Barat Jadi Korban TPPO di NTT, Penjemputan Dijadwalkan Besok

    13 Perempuan Jawa Barat Jadi Korban TPPO di NTT, Penjemputan Dijadwalkan Besok

    Sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diamankan oleh Polres Sikka, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Para korban yang berasal dari Bandung, Indramayu, dan Cianjur tersebut rencananya akan dipulangkan ke daerah asal pada Jumat (20/2/2026).

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Polda NTT dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proses evakuasi. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan dan memberikan pendampingan penuh kepada para korban selama proses pemulangan berlangsung.

    Identitas korban mencakup lima warga Bandung berinisial IN (18), GAT (20), YAP (23), PN (20), dan BSN (21). Sementara itu, dua korban berasal dari Indramayu yakni SS (31) dan CN (25), serta enam warga Cianjur yang terdiri dari JTP (18), DO (19), R (22), TRA (21), SK (29), dan N (20). Sebelum dikembalikan ke keluarga, mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendampingan psikologis.

    "Kami terus berkoordinasi dengan Polres Sikka dan Polda NTT terkait penanganan kasus ini. Fokus utama kami adalah memastikan kondisi para korban dalam keadaan aman serta memberikan pendampingan yang dibutuhkan saat proses pemulangan," ujar Hendra dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

    Selain fokus pada pemulangan, kepolisian juga tengah mendalami jaringan di balik kasus ini untuk mengidentifikasi keterlibatan pihak-pihak di wilayah Jawa Barat. Hendra menegaskan bahwa tindakan hukum tegas akan diambil jika ditemukan adanya aktor lokal yang terlibat dalam sindikat tersebut.

    Merespons kejadian ini, Polda Jabar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar daerah yang tidak memiliki legalitas jelas. Warga diharapkan segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan indikasi mencurigakan terkait perekrutan tenaga kerja di lingkungan mereka.

  • Kondisi Alun-alun Gadobangkong Memprihatinkan, Bupati Sukabumi Evaluasi Pengelolaan

    Kondisi Alun-alun Gadobangkong Memprihatinkan, Bupati Sukabumi Evaluasi Pengelolaan

    Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan Alun-alun Gadobangkong di Palabuhanratu. Langkah ini diambil setelah Bupati Sukabumi, Asep Japar, menemukan kondisi ikon wisata pesisir tersebut dalam keadaan rusak parah saat melakukan tinjauan lapangan pada Rabu (18/2/2026).

    Kerusakan yang paling mencolok ditemukan pada landmark raksasa bertuliskan "ALUN-ALUN GADOBANGKONG". Huruf-huruf kapital berwarna merah tersebut tampak terlepas dari dudukannya dan pecah di area pedestrian, sehingga memberikan kesan kumuh pada kawasan yang seharusnya menjadi daya tarik wisatawan. Selain faktor cuaca berupa angin laut yang kencang, pengerjaan yang belum sempurna sejak serah terima dari Pemprov Jabar pada akhir 2024 disinyalir menjadi penyebab rendahnya ketahanan struktur bangunan.

    Menanggapi situasi ini, Bupati Asep Japar berencana mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan fisik dan kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ia menegaskan pentingnya pengawasan optimal mengingat anggaran pembangunan aset ini tidak sedikit. "Pengelolaan oleh DLH dinilai belum maksimal, maka kami berencana mengalihkan tanggung jawabnya ke Dinas Perkim," ujar Asep Japar saat meninjau lokasi bersama Sekda Ade Suryaman.

    Selain kerusakan pada visual landmark, aspek keamanan konstruksi juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa struktur dek pandang (viewing deck) di lokasi tersebut saat ini memiliki titik lemah yang membahayakan jika dinaiki pengunjung.

    Ade mengakui bahwa sejak diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang memang belum rampung secara sempurna. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh. Upaya ini dilakukan guna memastikan Alun-alun Gadobangkong kembali berfungsi sebagai aset wisata unggulan yang aman dan representatif bagi masyarakat.

  • Antusiasme Ratusan Jemaah Padati Salat Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Jabbar

    Antusiasme Ratusan Jemaah Padati Salat Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Jabbar

    Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, dipadati ratusan umat muslim yang melaksanakan ibadah salat tarawih perdana pada Rabu (18/2/2026) malam. Jemaah datang menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi hingga berjalan kaki, guna mengisi saf-saf di dalam masjid ikonik tersebut.

    Ketua DKM Masjid Raya Al Jabbar, KH Tata Sukayat, bertindak langsung sebagai imam pada pembukaan rangkaian ibadah Ramadhan tahun ini. Selain warga lokal, daya tarik arsitektur masjid juga mengundang jemaah dari luar daerah, seperti Nunu dan Gina yang sengaja datang dari Sumedang.

    "Sengaja salat tarawih di sini karena memang lagi berkunjung ke rumah saudara. Alhamdulilah ramai, adem juga suasananya, luar biasa sekali," ujar Gina, salah satu jemaah yang mengaku baru pertama kali merasakan suasana tarawih di Al Jabbar.

    Pihak pengelola masjid telah menyiapkan serangkaian agenda selama sebulan penuh. KH Tata Sukayat menjelaskan bahwa DKM telah membentuk panitia khusus untuk mengelola kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk pemberian santunan kepada 400 anak yatim dan kaum duafa.

    "Ada lagi kegiatan lain seperti madrasah Ramadhan dan pesantren kilat atau camp Ramadhan, juga kegiatan yang bekerja sama dengan kita," jelas Tata mengenai variasi program yang akan dijalankan.

    Guna menjamin kekhusyukan ibadah, aspek kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama. Tim kebersihan serta personel keamanan telah disiagakan untuk melayani jemaah yang hadir. Adapun agenda rutin lainnya meliputi ceramah menjelang tarawih, kuliah subuh, kuliah dzuhur, hingga pelaksanaan itikaf pada sepuluh hari terakhir menjelang Idul Fitri.

  • Polda Jabar Jemput 13 Warga Korban TPPO di NTT pada 20 Februari

    Polda Jabar Jemput 13 Warga Korban TPPO di NTT pada 20 Februari

    Polda Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadwalkan penjemputan terhadap 13 warga Jabar yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Polres Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana pemulangan belasan warga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 Februari 2026.

    Kombes Pol Hendra Rochmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, mengonfirmasi bahwa saat ini para korban telah diamankan di Polres Sikka. Penanganan kasus ini berpijak pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/II/2026/SPKT/Polres Sikka/Polda Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan pada 3 Februari 2026 lalu.

    "Kami terus berkoordinasi dengan Polres Sikka dan Polda NTT terkait penanganan kasus ini. Fokus utama kami adalah memastikan kondisi para korban dalam keadaan aman serta memberikan pendampingan yang dibutuhkan saat proses pemulangan," ujar Kombes Pol Hendra Rochmawan pada Rabu (18/2/2026).

    Setibanya di Jawa Barat, para korban tidak langsung dipulangkan ke kediaman masing-masing. Pihak kepolisian telah menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan menyeluruh serta pendampingan psikologis guna memulihkan trauma yang mungkin dialami para korban sebelum mereka kembali ke daerah asal.

    Selain fokus pada pemulangan, Polda Jabar juga tengah melakukan pengembangan penyelidikan untuk membongkar jaringan yang terlibat dalam kasus ini. Hendra menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak dari wilayah Jawa Barat, kepolisian akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

    Sebagai langkah preventif, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang prosedur maupun legalitasnya tidak jelas. Kepolisian meminta warga segera melapor jika menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perdagangan manusia di lingkungan mereka.

  • Pemprov Jabar Minta Penertiban Tempat Hiburan Saat Ramadan Tetap Jaga Roda Ekonomi

    Pemprov Jabar Minta Penertiban Tempat Hiburan Saat Ramadan Tetap Jaga Roda Ekonomi

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan aktivitas ekonomi menjelang Ramadan 2026. Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk melakukan penertiban terhadap tempat hiburan dan restoran tanpa menghentikan laju perekonomian masyarakat setempat.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa meskipun otoritas penertiban berada pada pemerintah daerah masing-masing, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Pendekatan yang humanis serta persuasif menjadi kunci dalam menegakkan aturan di lapangan.

    "Tentu kabupaten-kota sudah punya mekanismenya, yang jelas kita saling menghormati, saling menghargai dan tentu aktivitas ekonomi tetap berjalan ya," ujar Herman pada Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa teguran terhadap pelaku usaha yang belum menyesuaikan aturan harus dilakukan secara santun untuk menghindari kegaduhan.

    Selain fokus pada ketertiban, Pemprov Jabar memprioritaskan stabilitas harga kebutuhan pokok. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna memastikan inflasi tetap terkendali serta pasokan pangan aman bagi masyarakat menjelang Idul Fitri.

    Herman menjelaskan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kini melakukan mitigasi dini terhadap potensi lonjakan harga. Langkah ini mencakup pemantauan stok barang, kelancaran distribusi transportasi, hingga efektivitas komunikasi antarpihak terkait.

    "Sampai sekarang masih relatif aman. Kami akan rapat koordinasikan biar kroscek dari berbagai aspek, harga, pasokan, transportasi, komunikasi. Empat hal itu yang akan kita jagain menjelang Ramadan," tutur Herman memastikan kondisi komoditas saat ini masih dalam batas terkendali di berbagai wilayah Jawa Barat.

  • Panduan Imsakiyah Ramadhan 2026 Wilayah Jawa Barat dan Adab Sahur Sesuai Sunnah

    Panduan Imsakiyah Ramadhan 2026 Wilayah Jawa Barat dan Adab Sahur Sesuai Sunnah

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Menjelang dimulainya ibadah wajib bagi umat Islam ini, ketersediaan jadwal imsakiyah menjadi rujukan krusial bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat, mulai dari Bandung, Cirebon, Bekasi, Bogor, Depok, hingga Tasikmalaya dan Sukabumi.

    Data resmi dari Bimas Islam Kemenag RI menyediakan informasi lengkap batas waktu sahur untuk wilayah Karawang, Indramayu, Cimahi, Sumedang, Majalengka, hingga Garut. Akses informasi yang lebih awal diharapkan membantu masyarakat dalam mengatur ritme ibadah agar lebih tertib dan tepat waktu.

    Secara terminologi fiqih, imsak merupakan batas dimulainya pengendalian diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri. Meskipun sering dianggap sebagai peringatan berhenti makan sahur, secara bahasa imsak bermakna "menahan", selaras dengan prinsip kekuasaan Allah SWT dalam menahan langit dan bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Fathir ayat 41.

    Kesahihan ibadah puasa juga sangat bergantung pada niat yang dilakukan sebelum waktu subuh tiba. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dalam Kitab Minhajul Muslim menekankan bahwa niat sudah bisa dilakukan sejak malam hari dengan lafal: Nawaitu shauma ghadin 'an adâ'i fardhi syahri Ramadhâni hâdzihis sanati lillâhi ta'âla (Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah ta'ala).

    Sunnah Sahur dan Amalan Menanti Imsak

    Menjaga kebugaran fisik selama Ramadhan 2026 dapat dilakukan dengan mengikuti pola makan sahur yang disunnahkan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kurma kering atau tamar adalah sebaik-baiknya hidangan sahur bagi seorang mukmin. Mengonsumsi kurma dinilai memberikan keberkahan sekaligus sumber energi yang optimal untuk menunjang aktivitas ibadah seharian, meski sahur tetap sah meski hanya dengan segelas air putih.

    Sambil menunggu perpindahan waktu dari sahur menuju imsak, umat Muslim dianjurkan mengisi waktu dengan zikir dan doa. Salah satu doa yang dipraktikkan Rasulullah SAW saat sahur adalah: Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi 'alaina rabbana shohibna wa afdhil 'alaina 'aizan billahi minan nari. Doa ini berisi permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari api neraka serta harapan akan limpahan karunia-Nya.

  • Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Tembus 95 Persen, DPRD Jabar Soroti Strategi Ekonomi 2026

    Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Tembus 95 Persen, DPRD Jabar Soroti Strategi Ekonomi 2026

    Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatatkan angka fantastis bagi kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 95 persen. Kendati mendapatkan apresiasi tinggi, sektor pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir dinilai masih memerlukan upaya ekstra agar lebih optimal.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut positif capaian tersebut sebagai wujud sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melayani masyarakat. Menurutnya, keselarasan antara Gubernur dan DPRD menjadi kunci utama di balik tingginya angka kepuasan tersebut.

    "95 persen lebih ya Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur dan DPRD menjadi satu kesatuan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ono pada Rabu (18/2/2026).

    Meskipun kepuasan publik tinggi, Ono tidak menampik adanya tantangan besar di sektor ekonomi yang tidak bisa tuntas secara instan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyepakati peta jalan pembangunan prioritas bersama Gubernur yang dirancang hingga tahun 2030.

    Pada tahun 2025, fokus utama diarahkan pada pemerataan infrastruktur dasar, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Memasuki tahun 2026, akan terjadi pergeseran strategi anggaran di mana APBD akan dikonsentrasikan untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota memperbaiki akses jalan rusak.

    Ono meyakini perbaikan infrastruktur jalan yang terintegrasi merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Di 2026 kita mulai memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tuturnya menjelaskan arah kebijakan masa depan.

    Ketenagakerjaan dan Penataan Ruang

    Selain infrastruktur, pemerintah provinsi juga memperkuat sektor tenaga kerja melalui program 'Cari Gawe' yang diluncurkan pada 2025. Program ini didesain untuk memangkas birokrasi rekrutmen di pusat-pusat industri baru, khususnya di kawasan Rebana, agar lebih memprioritaskan warga lokal tanpa pungutan biaya.

    Sebagai penunjang iklim usaha, DPRD Jabar mendesak adanya kepastian tata ruang melalui evaluasi RTRW dan moratorium tambang. Langkah ini diambil guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memberikan kepastian zonasi bagi para investor, baik di sektor industri, perumahan, maupun pangan.

    DPRD berkomitmen untuk terus mengawal struktur APBD agar setiap alokasi anggaran pada organisasi perangkat daerah terkait benar-benar berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan bagi warga Jawa Barat.

  • Polda Jabar Musnahkan Puluhan Kilogram Sabu dan Ribuan Botol Miras Jelang Ramadan

    Polda Jabar Musnahkan Puluhan Kilogram Sabu dan Ribuan Botol Miras Jelang Ramadan

    Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah tegas dengan memusnahkan puluhan kilogram narkotika dan ribuan botol minuman keras. Proses pemusnahan barang bukti hasil penindakan tersebut berlangsung di halaman belakang Mapolda Jabar, Kota Bandung, pada Rabu (18/2/2026).

    Berbagai jenis barang haram dihancurkan dalam kegiatan ini, mulai dari 28,9 kilogram sabu yang dibakar menggunakan mesin insinerator, hingga 160 ribu butir obat-obatan terlarang dan ganja. Selain itu, petugas juga menggilas lebih dari 69 ribu botol minuman keras (miras) serta 4.500 knalpot bising yang tidak sesuai standar menggunakan alat berat.

    Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk proteksi institusi Polri terhadap masyarakat, khususnya generasi muda di Jawa Barat. Menurutnya, peredaran psikotropika dan obat-obatan murah memiliki daya rusak yang sangat masif bagi fisik maupun perilaku penggunanya.

    "Ini kita lakukan sebagai wujud pelayanan wujud lindungi Polda Jabar dan jajaran kepada masyarakat Jawa Barat. Dampak dari mengonsumsi pil berbahaya ini sangat luar biasa rusaknya meskipun harganya murah," ujar Rudi usai memimpin seremoni pemusnahan bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan unsur Forkopimda.

    Rudi menambahkan, pengaruh narkoba dan alkohol seringkali menjadi pemicu utama munculnya masalah sosial di tengah masyarakat. Perubahan perilaku akibat zat terlarang ini kerap berujung pada aksi kekerasan, pengeroyokan, pelecehan, hingga tindakan kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor yang bisa berakibat fatal.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kecepatan penindakan yang dilakukan oleh jajaran Polda Jabar di bawah kepemimpinan Irjen Pol Rudi Setiawan. Ia mencatat adanya respons cepat dalam pengungkapan kasus besar seperti pembunuhan, premanisme, hingga gangguan geng motor.

    Namun, Dedi menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan memperbaiki perilaku sosial masyarakat. Ia menyoroti karakter masyarakat Jawa Barat yang sangat terbuka namun rentan terhadap pengaruh luar dan gaya hidup hedonis.

    "Perilaku sosial ini kalau pemimpinnya tidak keras melakukan upaya pembatasan terhadap perilaku yang merugikan orang lain, maka 20 tahun ke depan Jawa Barat bisa bablas. Rakyat bisa kehilangan tanah, rumah, hingga kesempatan kerja," tutur Dedi memperingatkan pentingnya ketegasan dalam menjaga ketertiban umum.