Tag: jawa tengah

  • Jawa Tengah Waspada Hujan Lebat Disertai Banjir dan Longsor

    Jawa Tengah Waspada Hujan Lebat Disertai Banjir dan Longsor

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan seluruh wilayah di Jawa Tengah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hari ini. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bencana banjir hingga tanah longsor.

    Arif N, Prakirawan Cuaca BMKG Ahmad Yani Semarang, menyampaikan bahwa pada pagi hari, umumnya wilayah Jawa Tengah berawan. Untuk wilayah pantura bagian timur berpotensi hujan ringan hingga sedang.

    "Pagi umumnya berawan. Pantura bagian timur hujan ringan-sedang," kata Arif N, Jumat (13/2/2026).

    Pada siang hingga awal malam hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi.

    "Hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya," lanjutnya.

    Imbauan Waspada Bencana

    BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya. Bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air dapat terjadi.

    "Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, genangan air, dll," lanjutnya.

    Suhu dan Kelembaban Udara

    Suhu udara di Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 18-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60-95 persen.

    Berikut adalah daftar wilayah di Jawa Tengah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dan hujan ringan hingga sedang:

    Kategori Hujan Wilayah
    Hujan Sedang-Lebat Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Kudus, Ungaran, Temanggung, Kajen, Slawi, Magelang, Salatiga, Majenang, Bumiayu, Ambarawa
    Hujan Ringan-Sedang Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, Jepara, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal

    Prakiraan cuaca ini berlaku Jumat (13/2/2026) pukul 07.00-19.00 WIB.

  • Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Banyak pemilik kendaraan, baik motor maupun mobil, mengeluhkan lonjakan tarif yang cukup drastis.

    Sebagai contoh, pajak motor yang sebelumnya sekitar Rp 130 ribu kini melonjak menjadi Rp 170 ribu. Sementara itu, pajak mobil juga naik signifikan dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 6 juta.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    "Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah dihitung sebesar 1,74 persen dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang terdiri dari tarif provinsi sebesar 1,05 persen dan opsen pajak sebesar 66 persen. Jadi kenaikan pajak masyarakat akibat opsen ini kurang lebih 16 persen," demikian dijelaskan pada unggahan Instagram Bapenda Jateng.

    Opsen yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

    Penggunaan opsen bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, meningkatkan layanan publik, serta membiayai program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.

    Dasar Hukum dan Tarif Progresif

    Penetapan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05 persen.

    Sementara itu, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dikenakan tarif progresif berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Berikut adalah rincian tarif progresif PKB di Jawa Tengah:

    Kepemilikan Ke- Tarif PKB
    Kedua 1,40 %
    Ketiga 1,75 %
    Keempat 2,10 %
    Kelima dan seterusnya 2,45 %

    Opsen Pajak Daerah ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, yaitu PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kepada kabupaten/kota. Dengan penerapan opsen ini, bagian pajak yang menjadi hak kabupaten/kota dapat langsung diterima saat wajib pajak melakukan pembayaran kepada pemerintah provinsi.

  • Gubernur Jateng Perintahkan Bapenda Kaji Ulang Diskon Pajak Kendaraan 2026

    Gubernur Jateng Perintahkan Bapenda Kaji Ulang Diskon Pajak Kendaraan 2026

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengkaji ulang kebijakan pencabutan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Perintah ini menyusul banyaknya masukan dari masyarakat terkait tidak adanya diskon pajak tahun ini.

    Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi membenarkan pembahasan kebijakan tersebut sedang berlangsung. Masyarakat sempat salah paham soal istilah kenaikan pajak kendaraan bermotor 2026.

    "Ya ini baru dibahas," ujar Muhammad Masrofi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Masrofi menjelaskan, tarif PKB tahun 2026 sebenarnya sama dengan tahun 2025. Tidak ada kenaikan tarif dasar yang diberlakukan.

    Perbedaan nominal yang dirasakan masyarakat diakibatkan adanya kebijakan keringanan pajak pada tahun 2025. Ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

    Dua Kebijakan Keringanan Pajak 2025

    Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menerapkan dua kebijakan keringanan pajak.

    Pertama, Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Merah Putih diberikan pada Januari hingga Maret 2025. Kemudian, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku pada April sampai Juni 2025.

    Masyarakat merasakan kemudahan dan penyesuaian tarif pada tahun sebelumnya. Kondisi ini berbeda dengan nominal yang akan dibayarkan pada tahun 2026.

    "Tidak ada kenaikan pada tahun 2026 ini dibandingkan 2025. Cuma di tahun 2025 kemarin ada diskon, jadi masyarakat tidak merasa jika sudah naik. Nah, saat bayar di tahun 2026 ini, mungkin kaget karena nominalnya berbeda. padahal itu adalah nominal pajak reguler ya segitu," tutur Masrofi.

    Berikut perbandingan kebijakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah:

    Tahun Kebijakan Keterangan
    2025 Diskon Pajak Merah Putih Januari – Maret
    2025 Pemutihan Pajak April – Juni
    2026 Pajak Reguler Tanpa diskon/pemutihan

    Perintah Gubernur untuk mengkaji ulang diskon PKB 2026 memerlukan pembahasan mendalam. Pajak kendaraan bermotor adalah bagian penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pengaruh Terhadap Anggaran Daerah

    PAD berpengaruh langsung terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekuatan anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama.

    "Ya salah satu pertimbangannya adalah kekuatan anggaran," tutup Muhammad Masrofi.

    Pemprov Jateng mengalami pemotongan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 triliun tahun ini. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan.

  • Delegasi Jepang Terkesan Keramahan Warga saat Kunjungi Jateng

    Delegasi Jepang Terkesan Keramahan Warga saat Kunjungi Jateng

    Delegasi Prefektur Shiga, Jepang, menyampaikan kesan mendalam atas keramahan masyarakat Jawa Tengah (Jateng) saat kunjungan kerja sama pengelolaan danau. Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan antara kedua wilayah.

    Kesan tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Tenaga Kerja Prefektur Shiga, Takeshi Tominaga. Ia mengaku ini adalah kunjungan pertamanya ke Jawa Tengah.

    Takeshi Tominaga merasakan kehangatan yang luar biasa dari warga setempat. Pengalaman ini dibagikan saat bertemu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan jajaran Pemprov Jawa Tengah pada Rabu (11/2).

    "Ini pengalaman pertama saya datang ke Jawa Tengah. Yang paling saya rasakan adalah kehangatan dari orang-orang di sini," kata Takeshi Tominaga, Kamis (12/2/2026).

    Tominaga menceritakan, sambutan hangat sudah terasa sejak tiba di bandara. Kesan tersebut semakin kuat saat delegasinya mengunjungi Rawa Pening dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

    Bahkan, sebuah kejadian sederhana sangat membekas baginya. Ketika dalam perjalanan, kendaraan yang ditumpanginya berpapasan dengan warga yang menggelar acara.

    Sopir rombongan menyapa, dan warga membalasnya dengan ramah. Interaksi ini menunjukkan budaya yang sangat positif.

    "Hal kecil seperti itu sangat berkesan bagi saya. Itu menunjukkan budaya yang luar biasa," katanya.

    Potensi Kerja Sama dan Investasi di Jawa Tengah

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap pertemuan ini dapat mempererat hubungan antara Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Jepang. Khususnya dengan Prefektur Shiga, di masa mendatang.

    Luthfi menyampaikan, Jawa Tengah memiliki banyak keunggulan. Ini meliputi masyarakat yang ramah, alam yang indah, keamanan terjamin, dan kemudahan perizinan.

    Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen penuh untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para investor.

    Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat strategis untuk investasi di Pulau Jawa. Luas wilayahnya sekitar 3,3 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa.

    Berikut adalah beberapa keunggulan Jawa Tengah:

    Aspek Deskripsi
    Keramahan Masyarakat ramah dan terbuka.
    Keindahan Alam Pemandangan alam yang indah dan beragam.
    Keamanan Kondisi keamanan yang terjamin.
    Perizinan Proses perizinan yang mudah dan cepat.
    Strategis Lokasi yang sangat strategis di Pulau Jawa.

    Potensi ini didukung oleh investasi yang datang tidak hanya dari Eropa dan Timur Tengah. Namun juga dari negara-negara Asia, termasuk Jepang, yang menunjukkan minat besar di wilayah ini.

  • Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mempercepat proses relokasi bagi korban bencana tanah gerak di sejumlah wilayah. Total 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Mayoritas tersebar di Kabupaten Tegal, diikuti Purbalingga, Pemalang, dan Batang.

    Percepatan ini dilakukan mengingat kondisi wilayah yang tidak aman. Curah hujan tinggi juga meningkatkan potensi bencana. Targetnya, warga segera dapat pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara).

    “Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Lahan relokasi bukan hanya untuk tempat tinggal yang aman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan akses pendidikan dan mata pencarian warga.

    Data menunjukkan, 800 rumah akan direlokasi dari Padasari Kabupaten Tegal. Selanjutnya, 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang.

    Berikut adalah rincian data relokasi rumah terdampak tanah gerak di Jawa Tengah:

    Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Terdampak
    Kabupaten Tegal (Padasari) 800
    Purbalingga 50
    Pemalang 30
    Batang 20
    Total 900

    Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah edukasi kepada warga. Tidak semua warga bersedia pindah secara sukarela. Beberapa alasan meliputi pekerjaan dan harta benda yang terpaksa ditinggalkan.

    Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng TNI dan Polri. Mereka akan memberikan edukasi dan mendekati masyarakat agar bersedia direlokasi. Pemerintah Kabupaten juga diminta terus berkoordinasi.

    Pendataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

    Luthfi juga meminta Dinas Sosial untuk mendata lengkap seluruh warga terdampak. Pendataan meliputi nama, asal, pekerjaan, hingga harta benda. Tujuannya agar tidak ada yang tercecer atau hilang selama proses relokasi.

    Saat ini, warga terdampak tanah gerak Tegal masih menempati pengungsian. Semua kebutuhan dasar dipastikan terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.

    “Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.

    Penetapan Status Tanggap Bencana Lokal

    Gubernur Luthfi juga meminta bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status 'Tanggap Bencana Lokal'. Penetapan dilakukan jika terjadi bencana berbahaya meski skalanya tidak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan.

    Penanganan tidak hanya meliputi evakuasi korban. Namun juga perbaikan lebih lanjut di lokasi bencana. Ini untuk memastikan pemulihan pasca-bencana berjalan optimal.

    “Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka Provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.

    Terakhir, Luthfi berpesan kepada warga Jawa Tengah untuk terus waspada. Curah hujan yang masih tinggi berpotensi menyebabkan longsor, banjir, rob, dan tanah gerak di berbagai wilayah.

  • Gubernur Luthfi Ungkap Backlog Perumahan Jawa Tengah Berkurang 274 Ribu Unit

    Gubernur Luthfi Ungkap Backlog Perumahan Jawa Tengah Berkurang 274 Ribu Unit

    Angka kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Jawa Tengah berkurang signifikan, mencapai 274.514 unit sepanjang tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, dan para pengembang properti di wilayah tersebut.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan data tersebut saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2). Luthfi menyebutkan, pada awal tahun 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat 1.332.968 unit. Setelah penanganan sepanjang tahun, sisa backlog kini menjadi 1.058.454 unit.

    Luthfi menegaskan bahwa penuntasan backlog perumahan adalah pekerjaan rumah yang harus dikeroyok bersama. Ia mengajak Real Estate Indonesia (REI) dan asosiasi perumahan lainnya untuk bersinergi. Percepatan ini juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

    “Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Pemprov Jateng aktif menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, serta pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Upaya ini menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

    Gubernur juga meminta asosiasi perumahan dan pengembang untuk memperkuat pasokan rumah. Ketersediaan hunian harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.

    Meski demikian, Luthfi menekankan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan lahan dan aturan tata ruang dalam pembangunan perumahan. Ia secara khusus melarang alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi permukiman. Koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota juga krusial, mengingat kewenangan tata ruang ada di masing-masing daerah.

    Dukungan REI Jawa Tengah

    Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. REI Jateng rutin mengevaluasi program 3 juta rumah bersama Gubernur Ahmad Luthfi setiap tiga bulan.

    “Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.

    Hermawan juga menilai positif keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kehadiran kementerian ini membantu pencapaian target perumahan, terutama dengan penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Berikut adalah data backlog perumahan di Jawa Tengah:

    Tahun Backlog Awal (Unit) Unit Tertangani (Unit) Sisa Backlog (Unit)
    Awal 2025 1.332.968 0 1.332.968
    Sepanjang 2025 – 274.514 –
    Akhir 2025 – – 1.058.454
  • Gerakan Tanah Rayapan Terjadi di Jangli Semarang dan Jatinegara Tegal

    Gerakan Tanah Rayapan Terjadi di Jangli Semarang dan Jatinegara Tegal

    Fenomena gerakan tanah rayapan (creeping) dilaporkan terjadi di wilayah Jangli, Semarang, dan Jatinegara, Tegal. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah (Jateng), Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa jenis tanah lempung (clay) merupakan faktor utama penyebabnya.

    Menurut Agus, tanah lempung akan merayap secara perlahan saat terkena air. Gerakan ini memiliki cakupan wilayah yang luas, terutama di daerah dengan kemiringan lereng tertentu.

    Investigasi geologi menunjukkan bahwa fenomena di Tegal adalah gerakan creeping dengan lapisan tanah berjenis lempung.

    "Jadi kalau Tegal itu dari sisi geologi, hasil investigasi dan kajian teman-teman itu memang creeping, lapisan tanahnya jenisnya clay atau lempung," kata Agus, Selasa (10/2/2026).

    Agus menambahkan bahwa air memicu pergerakan tanah yang melambat. "Kemudian kena air dia merayap, pelan-pelan geraknya. Itu creeping salah satu jenis gerakan tanah. Macam-macam jenis gerakan tanah, rayapan ini wilayahnya biasanya luas dan ada kemiringan lereng sehingga litologi itu bergerak," lanjutnya.

    Selain Kabupaten Tegal, gerakan tanah serupa juga teridentifikasi di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali; Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang; serta beberapa titik di Kota Semarang. Salah satunya adalah Kelurahan Jangli yang berada di atas kawasan Candi Golf.

    "Kayak Greenwood Kali Pancur itu creeping juga, pecahnya alon-alon, tapi lama-lama tergeser. Termasuk yang di Gombel, di atas lapangan golf itu creeping juga, clay," ujarnya.

    "(Kelurahan Jangli juga termasuk creeping dengan lapisan tanahnya jenis lempung?) Kemungkinan juga sama," lanjutnya.

    Solusi dari Pemerintah dan Peran Hujan

    Pemerintah telah menyiapkan solusi bagi warga yang terdampak, khususnya di Tegal. Hunian di lokasi yang lebih aman sedang dipersiapkan untuk mereka.

    "Jadi memang ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang memiliki gerakan tanah rayapan. Namun pemerintah sudah memberikan solusi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak mungkin dihuni lagi, sudah dicarikan lokasi di dua lokasi tanah milik Perhutani," jelas Agus.

    Tim saat ini sedang melakukan kajian detail. Ini untuk memastikan lokasi yang dicadangkan aman sebagai hunian tetap. "Hari ini sedang kami kirimkan tim untuk melakukan kajian secara detail menyeluruh dan teliti untuk memastikan bahwa lokasi yang diberikan atau dicadangkan untuk hunian tetap warga yang tidak bisa menghuni rumahnya, betul-betul aman," imbuhnya.

    Hujan adalah pemicu utama pergerakan tanah. Daerah dengan karakteristik tanah lempung dan potensi gerakan rayapan sebaiknya tidak dijadikan lokasi pembangunan tempat tinggal.

    Faktor Pemicu Gerakan Tanah Dampak pada Tanah Lempung
    Air Hujan Menambah massa tanah, melemahkan daya ikat antarbutir
    Drainase Buruk Memungkinkan air masuk ke lapisan tanah
    Sifat Impermeable Tanah Lempung Sulit melepaskan air, menahan air dalam waktu lama

    "Memang kalau tidak ada pemicunya itu nggak masalah. Pemicunya itu salah satunya kan air. Kemudian kita membuat salinasi apa drainase nggak bener. Sehingga air masuk ke dalam tanah yang mengakibatkan tanah itu bertambah massanya," terang Agus.

    Tanah lempung memiliki kemampuan serap air yang tinggi namun sulit melepaskannya. "Lempung itu kemampuan menyerapnya tinggi, tapi ngelepasnya air sulit. Jadi dia itu impermeable (kedap air) tapi bukan nggak punya porositas. Porositasnya ada tapi impermeable, nggak mau melepaskan air," lanjutnya.

    Air yang masuk ke dalam tanah lempung akan menambah beban massa dan melemahkan daya ikat antarbutir. "Kalau massa airnya bertambah, daya ikat antarbutir berkurang, maka dia akan lemah dan bergerak. Jadi nek sak jane ora udan nemen-nemen yo ora obah (kalau tidak hujan terus tidak akan bergerak)," pungkas Agus.

  • Jawa Tengah Akselerasi Program Dokter Spesialis Keliling, Jangkau Ribuan Desa

    Jawa Tengah Akselerasi Program Dokter Spesialis Keliling, Jangkau Ribuan Desa

    Jelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) menunjukkan hasil signifikan. Program ini telah menjangkau 891 desa di 398 kecamatan. Sebanyak 88.979 warga telah merasakan manfaat dari layanan kesehatan gratis ini.

    Gubernur Luthfi menegaskan komitmen Jawa Tengah dalam mendukung pemeriksaan kesehatan. Program Speling tidak hanya menyediakan pemeriksaan umum, tetapi juga layanan spesialis untuk berbagai penyakit. Ini mencakup pemeriksaan tuberkulosis (TBC), kanker serviks, serta antenatal care (ANC) bagi ibu hamil.

    Layanan juga diperluas untuk penyandang disabilitas dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dokter spesialis jiwa turut turun langsung ke lapangan. Inisiatif ini menandai dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kesehatan masyarakat.

    “Jawa Tengah sudah mendukung penuh tentang cek kesehatan gratis,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

    Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 9 Februari 2026 menunjukkan total 88.979 orang telah dilayani Speling. Dari jumlah tersebut, 11.777 orang mendapatkan layanan ANC Ibu Hamil. Sebanyak 4.230 orang diperiksa kanker serviks.

    Pemeriksaan kesehatan jiwa menjangkau 24.997 orang. Sementara itu, 39.031 orang dilayani untuk pemeriksaan tuberkulosis. Sisanya menerima pemeriksaan terkait beberapa penyakit lain. Ini menunjukkan cakupan layanan yang komprehensif.

    Berikut rincian layanan yang telah diberikan Program Speling:

    Jenis Layanan Jumlah Pasien
    ANC Ibu Hamil 11.777
    Pemeriksaan Kanker Serviks 4.230
    Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 24.997
    Pemeriksaan Tuberkulosis 39.031
    Pemeriksaan Penyakit Lainnya 8.000 (estimasi)

    Integrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis Nasional

    Program Speling juga terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah pusat. Selama tahun 2025, sebanyak 13.789.318 warga Jawa Tengah telah memanfaatkan CKG. Hingga 9 Februari 2026, 1.045.924 orang sudah terlayani program tersebut.

    Gubernur Luthfi menyampaikan kebanggaannya atas kesadaran masyarakat Jawa Tengah. Mereka antusias memeriksakan kesehatan. Program dokter spesialis keliling menjadi andalan dalam melayani warga desa secara optimal. Jawa Tengah bahkan menempati peringkat pertama nasional untuk CKG.

    “Program terkait dokter spesialis keliling itu yang menjadi sandalan kita sehingga masyarakat desa betul-betul terlayani dengan dokter spesialis. Untuk CKG, Jawa Tengah nomor 1 nasional,” jelas Luthfi.

    Dukungan Pemerintah Pusat dan Perluasan CKG

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi pentingnya CKG. Program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sejak tahun lalu. Pada tahun 2026, CKG tidak hanya sekadar pengecekan, tetapi juga meliputi pengobatan.

    “Obatnya langsung diberikan setelah pemeriksaan. Penyakit seperti darah tinggi dan gula itu yang harus dijaga, jangan dianggap enteng, karena itu bisa menyerang ke organ lainnya termasuk jantung kalau dibiarkan. Itu penting untuk menjaga kita tetap sehat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

    Program Speling pertama kali diluncurkan sebagai salah satu prioritas Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen pada Maret 2025. Sejak saat itu, para dokter langsung mengunjungi desa-desa. Mereka memberikan layanan cek kesehatan dan konsultasi gratis dengan target 1.278 desa sasaran.

  • Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi calon relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi. Ini untuk memastikan tingkat keamanannya sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.

    Kajian geologi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemindahan warga. Tujuannya adalah memindahkan warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak huni.

    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa asesmen geologi sedang berlangsung. Empat lokasi menjadi fokus kajian, termasuk tiga calon lahan relokasi dan satu pondok pesantren eksisting milik Perhutani.

    "Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujar Agus, Selasa (10/2/2026).

    Kajian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Keduanya meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen ini juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

    Tiga lokasi yang dikaji sebagai calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi.

    Lokasi Relokasi Luas Lahan (Hektare)
    Desa Padasari 3,238
    Desa Lebakwangi 5,081
    Desa Capar 10,042

    "Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.

    Penanganan Pengungsi dan Tahapan Relokasi

    Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, mengatakan penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Tercatat 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak.

    Para korban tersebar di sembilan titik pengungsian. "Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Bergas.

    Proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap. Hunian tersebut akan dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan bagi warga. Relokasi dilakukan demi keselamatan masyarakat.

    "Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad.

  • Tanah Bergerak Rusak Ratusan Rumah di Padasari Tegal, Ribuan Warga Mengungsi

    Tanah Bergerak Rusak Ratusan Rumah di Padasari Tegal, Ribuan Warga Mengungsi

    Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menghadapi bencana tanah gerak yang mengakibatkan kerusakan masif. Sebanyak 464 unit rumah dilaporkan rusak, memaksa ribuan warga mengungsi demi keselamatan.

    Kepala Desa Padasari, Mashuri, mengonfirmasi pergerakan tanah masih terus terasa di lokasi. Peristiwa ini telah terjadi sejak Senin (2/2/2026), ditandai dengan suara retakan pada bangunan.

    Intensitas hujan dan kondisi tanah yang labil menjadi faktor pemicu utama pergerakan ini. Pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi. Hal ini diungkapkan oleh Mashuri pada Selasa (4/2/2026).

    "Dengan intensitas hujan dan kondisi labil, pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi kejadian susulan," kata Mashuri saat dihubungi.

    Data terkini dari posko bencana menunjukkan total 464 rumah warga terdampak. Angka tersebut terdiri dari berbagai tingkat kerusakan.

    Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Unit
    Rusak Berat 205
    Rusak Sedang 174
    Rusak Ringan 85
    Total 464

    Selain kerusakan rumah, bencana ini juga berdampak pada fasilitas umum dan infrastruktur desa. Tercatat, 2.460 warga telah dievakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    Dampak Kerusakan Fasilitas Umum

    Data dari pihak desa merinci kerusakan fasilitas umum. Sebanyak 21 unit fasilitas sosial mengalami kerusakan. Tak hanya itu, bangunan peribadatan juga terdampak, dengan 7 unit dilaporkan rusak.

    Sektor pendidikan dan pemerintahan juga tak luput dari dampak. Sebanyak 7 unit fasilitas pendidikan dan 1 unit fasilitas pemerintahan rusak akibat pergerakan tanah ini. Pihak berwenang terus berupaya menangani dampak bencana dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.