Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Jaminan ini diberikan meski ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada tahun 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan adalah prioritas. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.623.753 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan pada 2026. Jumlah ini dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah.
Penonaktifan ini berdampak pada pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia. Kelangsungan pengobatan mereka harus dipastikan secara berkelanjutan.
"Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," ujar Yunita dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
Langkah Antisipasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Untuk mengantisipasi dampak penonaktifan, Pemprov Jawa Tengah menghimbau Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah. Mereka diminta memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas kesehatan.
Koordinasi ini bertujuan menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Terutama pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, dan penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi.
Selain itu, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah diharapkan menghimbau seluruh BPJS cabang. Tujuannya agar jaminan pembiayaan layanan bagi pasien tetap berjalan sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.
Berikut rincian data peserta PBI JK Jawa Tengah:
| Deskripsi | Jumlah Jiwa |
|---|---|
| Total Peserta PBI JK | 14.299.031 |
| Peserta Dinonaktifkan (2026) | 1.623.753 |
| Peserta Terdampak Penyakit Kronis | (Termasuk hemodialisa, kemoterapi, thalasemia) |
"Pemprov Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi kepesertaan," tandasnya.


