Tag: karyawan

  • THR Kena Pajak PPh 21 Tahun 2026, Ini Skema Perhitungannya

    THR Kena Pajak PPh 21 Tahun 2026, Ini Skema Perhitungannya

    Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinantikan setiap tahun oleh karyawan swasta. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah THR dikenakan pajak. Pemerintah telah menyatakan bahwa THR tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2026.

    Meskipun demikian, pemerintah mempertimbangkan kembali usulan pembebasan pajak THR yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa aturan pajak yang berlaku tetap akan diterapkan pada pemberian THR tahun ini.

    "Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," kata Yassierli di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

    Ia menambahkan, wacana mengenai pembebasan pajak THR masih memerlukan kajian mendalam dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

    Secara hukum, THR termasuk ke dalam objek PPh Pasal 21, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjelaskan tata cara pemotongan pajak bagi penghasilan pribadi.

    Skema Perhitungan PPh Pasal 21

    Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori: A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang mulai dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp5,4 juta.

    • Kategori A: Wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
    • Kategori B: Wajib pajak tidak kawin dengan 2–3 tanggungan (TK/2 & TK/3), dan kawin dengan 1–2 tanggungan (K/1 & K/2).
    • Kategori C: Wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan (K/3).

    Cara Menerima THR Tanpa Potongan Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa karyawan tetap dapat menerima THR dan gaji secara penuh jika perusahaan menerapkan skema gross up. Dalam skema ini, perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, sehingga pajak tetap dibayarkan tanpa mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.

    DJP menjelaskan melalui akun Instagram resminya:

    "Karyawan bisa menikmati gaji dan THR utuh jika perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dengan skema gross up."

    Sebagai contoh, seorang karyawan dengan gaji Rp7,5 juta yang menerima THR sebesar satu kali gaji akan menerima sekitar Rp14,1 juta jika pajak ditanggung sendiri. Namun, dengan skema gross up, karyawan tersebut dapat menerima total Rp15 juta karena pajak ditanggung oleh perusahaan.

    Selain itu, pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dicatat sebagai deductible expense, yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan saat perhitungan pajak.

    Kesimpulannya, THR untuk karyawan swasta pada tahun 2026 tetap dikenakan pajak PPh Pasal 21. Akan tetapi, karyawan masih berpeluang menerima THR secara penuh melalui skema gross up di mana perusahaan menanggung pajak tersebut.

  • Jadwal dan Cara Hitung THR Karyawan Swasta 2026

    Jadwal dan Cara Hitung THR Karyawan Swasta 2026

    Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib dipenuhi perusahaan menjelang hari raya keagamaan.

    Pemerintah telah mengatur pemberian THR bagi karyawan swasta melalui regulasi ketenagakerjaan.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengatur tentang THR. Perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan yang dirayakan karyawan.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pembayaran THR untuk pekerja swasta dan buruh melalui akun Instagram @kemnaker pada Rabu, 4 Maret 2026.

    Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026, THR Keagamaan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika Idulfitri 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026, maka perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 14 Maret 2026.

    Kriteria Penerima THR

    Berdasarkan surat edaran tersebut, seperti dilansir dari Kompas.tv, karyawan swasta atau buruh berhak menerima THR dengan kriteria berikut:

    1. Telah bekerja minimal satu bulan berturut-turut.
    2. Memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

    Setiap karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan, baik berstatus tetap maupun kontrak, berhak mendapatkan THR tanpa pengecualian, asalkan hubungan kerja terdaftar secara resmi.

    Cara Menghitung THR

    Besaran THR umumnya bergantung pada masa kerja karyawan. Perusahaan wajib membayar THR secara penuh, tidak boleh dicicil.

    Ketentuan perhitungan THR berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI:

    1. Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar satu bulan gaji penuh.
    2. Masa kerja 1-12 bulan: THR proporsional, dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) x satu bulan gaji.

    Bagi pekerja harian lepas:

    • Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar satu bulan gaji, dihitung dari rata-rata gaji dalam 12 bulan terakhir.
    • Masa kerja kurang dari 12 bulan: rata-rata gaji dihitung dari upah yang diterima setiap bulan selama periode kerja.

    Bagi pekerja yang dibayar berdasarkan hasil, satu bulan gaji dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.

    Jika perusahaan telah menentukan jumlah THR yang lebih tinggi dalam kontrak kerja, perjanjian bersama, atau kebiasaan, maka jumlah yang lebih tinggi tersebut yang harus dibayarkan.

    THR untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan

    Pemerintah juga menjamin pembayaran THR untuk pegawai negeri, pensiunan, dan penerima pensiun melalui PT TASPEN (Persero), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. THR bagi penerima pensiun mulai dibayarkan sejak 5 Maret 2026.

    Jumlah THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan selama bulan Februari 2026, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

    TASPEN mengingatkan pensiunan agar waspada terhadap penipuan dan menyediakan Call Center resmi di nomor 1500919 untuk informasi lebih lanjut.

    Kemenaker menyediakan Posko Satgas THR Keagamaan tahun 2026 di setiap provinsi dan daerah. Pekerja dapat mengakses situs poskothr.kemnaker.go.id untuk melaporkan penyimpangan.

    THR adalah hak pekerja yang dilindungi hukum dan wajib dipenuhi setiap perusahaan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, diharapkan semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik.

  • Karyawan Swasta Wajib Bayar Pajak THR, Ini Rinciannya

    Karyawan Swasta Wajib Bayar Pajak THR, Ini Rinciannya

    Karyawan swasta akan segera menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja, sesuai dengan regulasi pemerintah. Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) atas THR yang mereka terima.

    Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan pada THR karyawan swasta. Mekanisme perhitungan pajaknya menggunakan Tarif Efektif (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

    Peraturan ini berlaku untuk penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

    Penghitungan pemotongan pajak THR, sesuai dengan PP No. 58/2023, menggunakan mekanisme TER yang terbagi menjadi tiga kategori: TER Bulanan A, TER Bulanan B, dan TER Bulanan C.

  • Pajak THR 2026: Karyawan Perlu Tahu Aturan dan Skemanya

    Pajak THR 2026: Karyawan Perlu Tahu Aturan dan Skemanya

    Menjelang hari raya, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi kabar yang dinantikan pekerja. Namun, muncul pertanyaan mengenai pengenaan pajak THR di tahun 2026.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa THR tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tunjangan dari perusahaan kepada karyawan berpotensi dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

    Meski demikian, ada skema yang memungkinkan karyawan menerima gaji dan THR secara utuh, tanpa potongan pajak langsung dari penghasilan.

    Dalam sistem perpajakan Indonesia, THR termasuk penghasilan tidak tetap (irregular income). Tunjangan yang diberikan setahun sekali ini tetap dianggap sebagai bagian dari penghasilan karyawan.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyampaikan bahwa belum ada kebijakan baru terkait pembebasan pajak THR pada tahun 2026. Ketentuan pajak THR masih mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

    Oleh karena itu, THR dikenakan PPh Pasal 21, sama seperti komponen penghasilan lain yang diterima pekerja.

    Dasar Hukum Pajak THR 2026

    Pengenaan pajak THR merujuk pada beberapa aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia:

    • Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.
    • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
    • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan terkait pekerjaan atau jasa.

    Ketiga aturan tersebut menjadi dasar bahwa THR tetap termasuk objek pajak yang harus dipotong perusahaan ketika dibayarkan kepada karyawan.

    Cara Menghitung Pajak THR 2026

    Perhitungan pajak THR menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER). THR tidak dihitung terpisah, melainkan digabungkan dengan gaji pada bulan saat tunjangan dibayarkan.

    Berikut adalah cara menghitung pajak THR:

    Menentukan Total Penghasilan Bruto

    Pertama, perusahaan menghitung seluruh penghasilan karyawan pada bulan tersebut, termasuk gaji dan THR.

    • Gaji bulanan: Rp8.000.000
    • THR: Rp8.000.000
    • Total penghasilan bruto bulan tersebut menjadi:
    • Rp8.000.000 + Rp8.000.000 = Rp16.000.000

    Menggunakan Tarif TER

    Setelah total penghasilan diketahui, tarif TER diterapkan berdasarkan status pajak karyawan.

    • Total penghasilan: Rp16.000.000
    • Tarif TER: 9%
    • Perhitungan pajak:
    • PPh 21 = 9% × Rp16.000.000 = Rp1.440.000

    Potongan Pajak Lebih Besar?

    Potongan pajak pada bulan pembayaran THR seringkali terlihat lebih besar dibandingkan bulan biasa. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penghasilan akibat penggabungan gaji dan THR dalam satu periode.

    Namun, secara tahunan, jumlah pajak tetap dihitung secara normal berdasarkan tarif progresif.

    Skema Gross Up

    Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa karyawan dapat menerima THR tanpa potongan langsung jika perusahaan menggunakan skema gross up pajak. Dalam skema ini, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama dengan pajak yang harus dibayar karyawan.

    Dengan demikian, karyawan tetap menerima take home pay secara utuh, sementara pajak tetap dibayarkan oleh perusahaan. Biaya pajak yang ditanggung perusahaan juga dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan pajak.

    Contoh Perhitungan Pajak THR

    Berikut adalah ilustrasi sederhana:

    Seorang karyawan bernama Pak Raposo memiliki gaji bulanan Rp7,5 juta dan menerima THR sebesar satu kali gaji pada bulan Maret.

    Tanpa Skema Gross Up

    • Total penghasilan: Rp15.000.000
    • Pajak PPh 21: Rp900.000
    • Take home pay: Rp14.100.000

    Dengan Skema Gross Up

    • Total penghasilan bruto: Rp16.129.032
    • Pajak PPh 21 ditanggung perusahaan: Rp1.129.032
    • Take home pay yang diterima karyawan tetap Rp15.000.000.

    Dengan skema ini, gaji dan THR dapat diterima secara penuh tanpa mengurangi penghasilan bersih karyawan.

    Apakah Semua THR Kena Pajak?

    Pada umumnya, seluruh THR yang diterima dalam bentuk uang tunai dikenakan pajak karena dianggap sebagai bagian dari penghasilan.

    Namun dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor usaha tertentu sebagai stimulus ekonomi. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor.

    Kesimpulan

    THR 2026 tetap dikenakan PPh Pasal 21 karena termasuk bagian dari penghasilan karyawan. Perhitungan pajaknya dilakukan menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan menggabungkan gaji dan THR pada bulan pembayaran.

    Potongan pajak pada bulan penerimaan THR mungkin terlihat lebih besar, sebagai konsekuensi dari meningkatnya total penghasilan dalam satu periode. Jika perusahaan menggunakan skema gross up, karyawan dapat menerima gaji dan THR secara utuh karena pajak ditanggung perusahaan. Dengan memahami ketentuan pajak THR 2026, pekerja diharapkan tidak lagi bingung atau terkejut ketika melihat potongan pajak pada slip gaji menjelang hari raya.

  • Karyawan Swasta Bisa Terima Gaji Utuh dengan Skema Gross Up

    Karyawan Swasta Bisa Terima Gaji Utuh dengan Skema Gross Up

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa karyawan swasta berpotensi menerima gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh tanpa adanya potongan pajak. Kondisi ini memungkinkan jika perusahaan tempat mereka bekerja menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan skema perhitungan gross up.

    Apa itu gross up pajak? Ini adalah metode perhitungan PPh 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya setara dengan jumlah potongan pajak karyawan. Tujuannya, agar gaji bersih (take home pay) serta THR yang diterima karyawan tetap utuh.

    "Kami bisa banget terima gaji dan THR utuh kalau perusahaan kamu pakai skema gross up, yaitu pemberian tunjangan pajak yang nominalnya sama dengan pajak yang terutang," tulis unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri, Kamis (5/3/2026).

    DJP menilai bahwa skema perhitungan gross up pajak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Karyawan diuntungkan karena pajak yang seharusnya terutang tidak mengurangi penghasilan mereka. Sementara itu, perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible).

    Keuntungan bagi perusahaan, menurut DJP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible) selama berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

    Sebagai contoh, Pak Raposo adalah karyawan tetap di PT KLM, berstatus lajang tanpa tanggungan, dengan gaji bulanan sebesar Rp 7,5 juta. Pada Maret 2026, ia menerima gaji dan THR sebesar satu kali gaji. Berikut adalah perbandingan perhitungannya:

    Jika PPh Pasal 21 tidak ditanggung perusahaan, penghasilan Pak Raposo adalah Rp 15 juta, yang juga menjadi penghasilan brutonya.

    Sebaliknya, jika PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, penghasilannya tetap Rp 15 juta, namun penghasilan brutonya menjadi Rp 16.129.032.

    Dengan skema PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, Pak Raposo dapat menerima gaji dan THR utuh sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, perusahaan dapat membebankan Rp 1.129.032 sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan PPh perusahaan.

  • Pajak THR Karyawan Swasta, Begini Cara Penghitungannya

    Pajak THR Karyawan Swasta, Begini Cara Penghitungannya

    Karyawan swasta akan segera menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

    Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas THR mereka, karyawan swasta memiliki kewajiban membayar pajak atas THR yang diterima.

    Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan pada THR karyawan swasta melalui mekanisme Tarif Efektif (TER), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

    Peraturan ini berlaku untuk penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

    Menurut PP No. 58/2023, perhitungan pemotongan pajak THR menggunakan mekanisme TER yang terbagi menjadi tiga kategori: TER Bulanan A, TER Bulanan B, dan TER Bulanan C.

  • THR 2026 Kena Pajak, Begini Cara Menghitungnya

    THR 2026 Kena Pajak, Begini Cara Menghitungnya

    Menjelang Lebaran 2026, pekerja akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan hak wajib. Aturan ini berlaku bagi karyawan swasta sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

    Kewajiban pembayaran THR diatur dalam Pasal 6 Ayat 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beleid ini menegaskan pengusaha wajib memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Pembayaran THR oleh perusahaan wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2026. Artinya, pekerja harus menerima THR pada H-7 Lebaran.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa dasar hukum kewajiban THR sudah jelas dan pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan yang mengabaikannya.

    "THR sudah ada regulasi, kalau tidak memberikan THR akan ada sanksi," kata Yassierli.

  • Jadwal Pencairan THR 2026 untuk ASN, Pensiunan, dan Swasta

    Jadwal Pencairan THR 2026 untuk ASN, Pensiunan, dan Swasta

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pertanyaan mengenai kapan pencairan THR 2026 menjadi perhatian banyak orang. ASN, pensiunan, serta karyawan swasta tentu menantikan kejelasan terkait jadwal Tunjangan Hari Raya tahun ini.

    Pemerintah, seperti tahun-tahun sebelumnya, memberikan THR kepada ASN menjelang Lebaran saat bulan Ramadan. Sementara itu, pekerja swasta menerima THR dari perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Lalu, kapan THR 2026 cair untuk ASN, pensiunan, dan karyawan swasta? Berikut adalah perkiraan jadwal lengkapnya.

    Hingga awal Maret 2026, pemerintah belum secara resmi mengumumkan tanggal pencairan THR 2026 bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan, seperti dilansir dari Detik.com.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa proses pencairan THR ASN masih berlangsung dan pengumuman resminya akan disampaikan langsung oleh Presiden.

    PT Taspen (Persero) melalui akun Instagram resminya menyampaikan bahwa pembayaran THR pensiunan 2026 masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum.

    Namun, mengacu pada pola tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR biasanya dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    Berdasarkan Kalender Hijriah yang disusun Kementerian Agama RI, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026. Dengan demikian, pencairan THR ASN dan pensiunan 2026 diperkirakan mulai sekitar 6 Maret 2026.

    THR Swasta 2026

    Jadwal pencairan THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD mengacu pada aturan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mewajibkan pengusaha membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

    Jika Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 Maret 2026, maka THR karyawan swasta diperkirakan cair paling lambat pada 14 Maret 2026.

    Gaji ke-13 2026

    Selain THR, ASN juga menantikan pencairan gaji ke-13. Meski belum ada pengumuman resmi, berdasarkan pola tahun sebelumnya, gaji ke-13 biasanya dibayarkan pada pertengahan tahun.

    Merujuk regulasi sebelumnya, pencairan gaji ke-13 diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026.

    Komponen THR ASN 2026

    Kebijakan tahun sebelumnya mengatur komponen THR ASN sebagai berikut:

    Untuk ASN Pusat (APBN):

    • Gaji pokok
    • Tunjangan keluarga
    • Tunjangan pangan
    • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
    • Tunjangan kinerja sesuai jabatan

    Untuk ASN Daerah (APBD):

    • Gaji pokok
    • Tunjangan keluarga
    • Tunjangan pangan
    • Tunjangan jabatan/umum
    • Tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal daerah

    Guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi dalam satu bulan. Sementara itu, ASN yang bertugas di luar negeri dapat menerima 50 persen tunjangan penghidupan luar negeri sesuai ketentuan.

    Besaran THR Karyawan Swasta 2026

    Merujuk pada Permenaker No. 6 Tahun 2016, berikut adalah ketentuannya:

    • Masa kerja ≥ 12 bulan: sebesar 1 bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap)
    • Masa kerja 1–11 bulan: proporsional (masa kerja/12 x 1 bulan upah)
    • Pekerja harian lepas: dihitung berdasarkan rata-rata upah sesuai masa kerja

    Sebagai simpulan, perkiraan pencairan THR 2026 untuk ASN dan pensiunan mulai sekitar 6 Maret 2026, masih menunggu pengumuman resmi pemerintah. Sementara itu, THR swasta paling lambat cair pada 14 Maret 2026 sesuai aturan Permenaker.

    Masyarakat dapat memperkirakan waktu pencairan berdasarkan pola dan regulasi tahun sebelumnya sembari terus memantau pengumuman resmi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar THR 2026.

  • Karyawan Toba Pulp Lestari Demo Tuntut Pesangon

    Karyawan Toba Pulp Lestari Demo Tuntut Pesangon

    Sekitar 300 karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menggelar aksi unjuk rasa terkait tuntutan pesangon. Aksi ini dilakukan di kantor PT TPL Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

    Direktur PT TPL, Anwar Lawden, membenarkan adanya aksi tersebut. "Benar, tadi ada sekitar 300-an karyawan yang menyampaikan aspirasinya," kata Anwar Lawden, Selasa (3/3/2026).

    Menurut Anwar, belum ada PHK sejak pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Januari 2026. Namun, penghentian kegiatan operasional yang bergantung pada PBPH berdampak pada keberlangsungan karyawan.

    Anwar menjelaskan, perusahaan melakukan penyesuaian terukur dan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan usaha serta memitigasi dampak yang timbul, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak.

    Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa tuntutan aksi terkait regulasi pesangon PHK. Manajemen, kata Anwar, telah mendengar aspirasi dan masih akan membahasnya. "(Tuntutan aksi) terkait paket pesangon PHK. Manajemen sudah mendengar aspirasi dan masih akan membahasnya," pungkasnya.

  • Cara Menghitung THR Karyawan Swasta Tahun 2026

    Cara Menghitung THR Karyawan Swasta Tahun 2026

    Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan non-upah yang wajib diterima pekerja menjelang hari raya keagamaan. Bagi karyawan swasta, pemahaman mengenai cara menghitung THR di tahun 2026 menjadi krusial untuk memastikan hak terpenuhi.

    Kewajiban pembayaran THR ini meliputi karyawan tetap (PKWTT), karyawan kontrak (PKWT), serta pekerja harian lepas yang telah bekerja minimal satu bulan secara berkelanjutan.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengatur tentang pembayaran THR. Regulasi ini menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh, tanpa dicicil.

    Perusahaan memiliki kewajiban membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar pekerja dapat menggunakan dana THR untuk memenuhi kebutuhan selama hari raya.

    Besaran THR ditentukan oleh masa kerja dan komponen upah. Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap, tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak tetap.