Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinantikan setiap tahun oleh karyawan swasta. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah THR dikenakan pajak. Pemerintah telah menyatakan bahwa THR tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2026.
Meskipun demikian, pemerintah mempertimbangkan kembali usulan pembebasan pajak THR yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa aturan pajak yang berlaku tetap akan diterapkan pada pemberian THR tahun ini.
"Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," kata Yassierli di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Ia menambahkan, wacana mengenai pembebasan pajak THR masih memerlukan kajian mendalam dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Secara hukum, THR termasuk ke dalam objek PPh Pasal 21, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjelaskan tata cara pemotongan pajak bagi penghasilan pribadi.
Skema Perhitungan PPh Pasal 21
Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori: A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang mulai dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp5,4 juta.
- Kategori A: Wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
- Kategori B: Wajib pajak tidak kawin dengan 2–3 tanggungan (TK/2 & TK/3), dan kawin dengan 1–2 tanggungan (K/1 & K/2).
- Kategori C: Wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan (K/3).
Cara Menerima THR Tanpa Potongan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa karyawan tetap dapat menerima THR dan gaji secara penuh jika perusahaan menerapkan skema gross up. Dalam skema ini, perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, sehingga pajak tetap dibayarkan tanpa mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.
DJP menjelaskan melalui akun Instagram resminya:
"Karyawan bisa menikmati gaji dan THR utuh jika perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dengan skema gross up."
Sebagai contoh, seorang karyawan dengan gaji Rp7,5 juta yang menerima THR sebesar satu kali gaji akan menerima sekitar Rp14,1 juta jika pajak ditanggung sendiri. Namun, dengan skema gross up, karyawan tersebut dapat menerima total Rp15 juta karena pajak ditanggung oleh perusahaan.
Selain itu, pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dicatat sebagai deductible expense, yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan saat perhitungan pajak.
Kesimpulannya, THR untuk karyawan swasta pada tahun 2026 tetap dikenakan pajak PPh Pasal 21. Akan tetapi, karyawan masih berpeluang menerima THR secara penuh melalui skema gross up di mana perusahaan menanggung pajak tersebut.

Leave a Reply