Tag: Kemenkumham

  • Kemenkumham Perketat Aturan RUU Kewarganegaraan

    Kemenkumham Perketat Aturan RUU Kewarganegaraan

    Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang akan memperketat aturan mengenai status Warga Negara Indonesia (WNI). RUU ini dirancang untuk lebih selektif dalam memberikan status kewarganegaraan dan juga dalam hal kehilangan status tersebut.

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Widodo, menjelaskan bahwa draf RUU yang ada saat ini akan lebih memperketat proses menjadi WNI dan juga proses kehilangan kewarganegaraan.

    "Di dalam RUU Kewarganegaraan diatur dan tadi sudah saya sampaikan draf yang ada sekarang ini lebih selektif lagi. Jadi orang menjadi warga negara Indonesia dan juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan semakin diperketat, gitu," kata Widodo saat jumpa pers di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

    Nantinya, permohonan untuk menjadi WNI akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dari negara asal pemohon. Pertimbangan lintas kementerian dan lembaga ini diperlukan untuk menilai kelayakan pemohon, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul.

    Widodo menambahkan, "Bahkan, harus banyak izin dan persetujuan dari kementerian/lembaga lainnya selain juga konfirmasi dari negara tersebut ya. Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif. Bisa jadi karena mau melarikan diri dan lain sebagainya."

    RUU Kewarganegaraan yang baru juga akan memperketat aturan bagi seseorang yang ingin melepaskan status WNI. Kemenkumham akan memeriksa status keuangan WNI yang bersangkutan.

    "Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia kita harus cek juga dari PPATK, dari OJK, dan lain sebagainya termasuk juga ATR/BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam, sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah," kata Widodo.

    Menurut Widodo, RUU ini adalah bagian dari strategi politik hukum Indonesia. Tujuannya adalah agar warga negara asing memahami bahwa memperoleh status WNI tidaklah mudah, begitu pula dengan melepaskan status tersebut.

    "Nah, ini salah satu strategi politik hukum yang nanti akan dibangun supaya tidak mudah menjadi warga negara Indonesia tapi juga tidak mudah untuk kehilangan status kewarganegaraannya," ujarnya.

  • Kemenkumham Pertanyakan Status WN Anak Penerima LPDP

    Kemenkumham Pertanyakan Status WN Anak Penerima LPDP

    Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyoroti status kewarganegaraan anak dari DS, seorang penerima beasiswa LPDP yang berstatus WNI Inggris. Hal ini memicu pertanyaan terkait asas kewarganegaraan yang berlaku.

    Widodo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, menjelaskan bahwa anak dari pasangan penerima beasiswa LPDP, AI dan DS, secara hukum berstatus WNI. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026), menyusul polemik konten DS yang mengklaim paspor Inggris milik anaknya.

    Status identitas anak tersebut ditentukan berdasarkan asas garis keturunan kedua orang tuanya. Kemenkumham menekankan bahwa garis keturunan merupakan penentu utama status legal warga negara, sesuai dengan hukum nasional.

    Verifikasi mendalam perlu dilakukan oleh Ditjen AHU Kemenkumham atas klaim DS di media sosial. Pernyataan DS yang viral, "cukup saya WNI, anak jangan", menuai kontroversi karena dinilai merendahkan paspor Indonesia dan tidak menunjukkan kebanggaan sebagai WNI. Dalam unggahannya, DS menuliskan pernyataan tersebut.

  • Skor Risiko Asesmen Napi Akan Diturunkan Kementerian Imipas

    Skor Risiko Asesmen Napi Akan Diturunkan Kementerian Imipas

    Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berencana menurunkan standar poin risiko pada proses asesmen atau penilaian warga binaan pemasyarakatan (WBP)/narapidana (napi). Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas kesempatan pembinaan bagi napi melalui program latihan kerja dan kemandirian, sekaligus mengatasi masalah overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah melakukan survei terkait masalah overcrowded di lapas dan rumah tahanan (rutan). Hasil survei menunjukkan bahwa tingginya parameter poin risiko dalam asesmen napi menjadi salah satu penyebab utama.

    Menurut Menteri Agus, tim survei Bappenas berpendapat bahwa standar asesmen saat ini terlalu tinggi, sehingga membatasi kesempatan warga binaan untuk mengikuti program pembinaan latihan kerja di balai atau lapas terbuka. Hal ini disampaikan saat kunjungan Menteri Agus ke Lapas Terbuka Kelas II Ciangir, Tangerang, Banten pada Selasa (24/2/2026).

    Menteri Agus menjelaskan bahwa penurunan standar risiko pada asesmen diharapkan dapat mengatasi masalah overcrowded secara bertahap. Kementerian Imipas saat ini menawarkan beragam program pembinaan berbasis latihan kerja dan kemandirian yang dapat diikuti oleh napi dengan risiko medium dan rendah.

    "Tim dari Bappenas melaksanakan survei untuk mengatasi overcrowded. Beliau menyampaikan ada standar assessment yang kemungkinan terlalu tinggi, sehingga sulit bagi warga binaan untuk mendapatkan kesempatan pembinaan latihan kerja di balai atau lapas terbuka," jelas Menteri Agus.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menambahkan, penurunan skor risiko akan memungkinkan penempatan napi dari lapas overcrowded di wilayah Banten dan sekitarnya ke Lapas Terbuka Ciangir, guna memaksimalkan program ketahanan pangan.

    Sebagai contoh, Lapas Ciangir memiliki lahan seluas 27 hektare yang digunakan untuk pembinaan napi yang telah menjalani proses asimilasi. Saat ini, hanya 19 orang napi yang dibina di lapas terbuka ini. Menteri Agus berharap, dengan perubahan standar asesmen, semakin banyak napi yang dapat mengikuti program pembinaan latihan kerja, termasuk kegiatan ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan yang sedang dikembangkan di Lapas Terbuka Ciangir.

    "Sehingga tadi Pak Dirjen secara langsung merespons bahwa akan menurunkan standar assessment, supaya banyak warga binaan yang nanti akan bergabung di bapas, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat," terang Menteri Agus.

    Mashudi menambahkan, idealnya dibutuhkan sekitar 200 warga binaan untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan di Lapas Ciangir.

    "(Dibutuhkan) sekitar 200 warga binaan (agar lahan di lapas tergarap maksimal untuk ketahanan pangan). Nanti kan akan diturunkan standar penilaiannya, sehingga yang menurut assessment aman berkegiatan di sini sangat memungkinkan untuk kita geser ke sini," pungkas Mashudi.

    Menteri Agus berharap, dengan standar asesmen yang lebih rendah, semakin banyak napi yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program pembinaan dan latihan kerja.

    "Ya itu tadi, standar assessment diubah sehingga banyak yang punya kesempatan. Kita akan tambah sesuai proses dengan assessment yang sudah diturunkan. Mudah-mudahan kalau standar assessment sudah diturunkan, lebih banyak lagi yang bisa ke sini," tutur Menteri Agus.

  • Hasil CAT PPPK Kemenkumham 2026 Diumumkan, Ini Tahapan Selanjutnya

    Hasil CAT PPPK Kemenkumham 2026 Diumumkan, Ini Tahapan Selanjutnya

    Pengumuman hasil Computer Assisted Test (CAT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) 2026 menjadi penentu bagi ribuan pelamar.

    Sesuai jadwal nasional, hasil CAT PPPK Kemenkumham 2026 sudah dapat diakses peserta mulai 24–26 Februari 2026. Tahapan ini menjadi momen penting setelah pelamar lolos seleksi administrasi dan mengikuti ujian berbasis komputer.

    CAT menjadi tahap penyaringan awal untuk menilai kompetensi peserta sebelum melanjutkan ke seleksi kompetensi tambahan. Kelulusan CAT tidak menjamin posisi PPPK karena CAT berperan memetakan kualitas serta kesiapan aparatur negara.

    Seleksi CAT PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2026 menilai empat aspek utama, yaitu:

    • Kompetensi teknis.
    • Kompetensi manajerial.
    • Kompetensi sosial kultural.
    • Integritas dan moralitas (melalui wawancara berbasis sistem).

    Kemenkumham membutuhkan pegawai yang tidak hanya mampu secara administratif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, integritas kuat, serta kemampuan mengambil keputusan dalam konteks HAM.

    Rincian Formasi PPPK Kemenkumham 2026

    Kebutuhan PPPK Kemenkumham 2026 ditetapkan sebanyak 500 formasi. Sebaran formasi menunjukkan adanya penekanan pada penguatan bidang teknis dan layanan operasional, sesuai pengumuman resmi Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025.

    Rincian formasi sebagai berikut:

    • Analis SDM Ahli Pertama: 242 formasi
    • Perencana Ahli Pertama: 82 formasi
    • Penata Layanan Operasional: 108 formasi
    • Pengelola Layanan Operasional: 66 formasi
    • Apoteker Ahli Pertama: 2 formasi

    Komposisi tersebut mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis kinerja.

    Masa Kontrak dan Penempatan PPPK

    Peserta yang lolos seleksi akan menjalani Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) selama lima tahun dengan evaluasi kinerja tahunan. Perpanjangan kontrak dimungkinkan sesuai hasil penilaian tersebut.

    Penempatan mencakup unit pusat dan Kantor Wilayah Kemenkumham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia. Hal ini membuka kesempatan pengembangan karier sekaligus menuntut kemampuan beradaptasi di berbagai daerah.

    Cara Melihat Hasil CAT PPPK

    Peserta dapat mengetahui hasil seleksi melalui:

    1. Portal SSCASN BKN: Login ke akun SSCASN, buka menu Riwayat Pendaftaran, dan lihat status hasil CAT.
    2. Website Resmi Kemenkumham: Pengumuman dipublikasikan dalam bentuk dokumen resmi dan kanal media sosial resmi yang dilengkapi QR code.

    Tahapan Seleksi Kompetensi Tambahan

    Seleksi kompetensi tambahan akan dihadapi peserta yang lolos CAT. Penilaian meliputi tingkat penguasaan tugas jabatan, kesesuaian karakter dengan posisi yang dilamar, dan kesiapan menjalani pekerjaan dalam jangka menengah. Peringkat akhir ditentukan pada tahap ini.

    CAT Sebagai Reformasi ASN

    Pelaksanaan CAT PPPK Kemenkumham 2026 menunjukkan arah pembaruan birokrasi dengan menekan unsur subjektivitas, membatasi peluang campur tangan, serta menjamin proses rekrutmen berdasarkan prinsip merit. CAT menjadi instrumen yang menegaskan profesionalisme ASN di bidang HAM.

  • Kemenkumham Bagikan 1.500 Paket Takjil di Jakarta Selatan

    Kemenkumham Bagikan 1.500 Paket Takjil di Jakarta Selatan

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi sosial dengan membagikan 1.500 paket takjil di depan kantor mereka, yang terletak di Jakarta Selatan, pada Senin (23/2/2026).

    Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh warga serta para pengendara yang melintas di area tersebut. Mereka tampak mengantre untuk mendapatkan paket berbuka puasa gratis ini.

    Petugas dari Kementerian HAM terlihat mengatur jalannya pembagian takjil untuk memastikan kelancaran dan ketertiban. Sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi akibat antrean kendaraan yang cukup panjang.

    Namun, kondisi lalu lintas berangsur normal kembali setelah proses pembagian takjil selesai. Pembagian takjil ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang diadakan Kementerian HAM selama bulan Ramadan. Aksi berbagi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya mereka yang masih dalam perjalanan ketika waktu berbuka tiba.

  • Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 2026: Golongan IX Mulai Rp3,2 Juta

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 2026: Golongan IX Mulai Rp3,2 Juta

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 guna memperkuat sektor peradilan dan perlindungan HAM. Proses seleksi yang telah dimulai sejak Januari melalui portal SSCASN BKN ini menawarkan skema penghasilan kompetitif sesuai regulasi terbaru.

    Besaran gaji pokok PPPK tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, standar upah ditetapkan berdasarkan golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Rentang gaji dimulai dari Rp1,9 juta untuk Golongan I hingga mencapai Rp7,3 juta untuk Golongan XVII per bulan.

    Bagi pelamar lulusan sarjana (S1/D4), penempatan awal akan masuk dalam Golongan IX. Estimasi gaji pokok untuk jenjang ini berada pada kisaran Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500, tergantung pada akumulasi masa kerja yang diakui oleh pemerintah.

    Masa pengabdian menjadi faktor penentu kenaikan nilai gaji pokok. Berikut adalah simulasi besaran gaji berdasarkan Masa Kerja Golongan (MKG):

    Masa Kerja Besaran Gaji Pokok
    0–1 Tahun Rp3.203.600
    10–11 Tahun Rp3.740.800
    20–21 Tahun Rp4.368.200
    32 Tahun Rp5.261.500

    Selain pendapatan pokok, PPPK Kemenkumham juga berhak menerima berbagai tunjangan kesejahteraan. Komponen tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan yang nilainya berkisar antara 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Pemerintah juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan transportasi bagi petugas lapangan.

    Aspek perlindungan sosial turut menjadi bagian dari fasilitas kerja. Pegawai akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan serta perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga jaminan kematian. Skema perlindungan ini juga berlaku bagi PPPK paruh waktu dengan penyesuaian jam kerja.

    Seleksi rekrutmen ini diproyeksikan selesai agar pegawai dapat mulai bertugas pada April atau Mei 2026. Struktur gaji yang transparan ini diharapkan membantu calon pelamar dalam melakukan perencanaan keuangan sebelum resmi bergabung sebagai aparatur negara.