Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang akan memperketat aturan mengenai status Warga Negara Indonesia (WNI). RUU ini dirancang untuk lebih selektif dalam memberikan status kewarganegaraan dan juga dalam hal kehilangan status tersebut.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Widodo, menjelaskan bahwa draf RUU yang ada saat ini akan lebih memperketat proses menjadi WNI dan juga proses kehilangan kewarganegaraan.
"Di dalam RUU Kewarganegaraan diatur dan tadi sudah saya sampaikan draf yang ada sekarang ini lebih selektif lagi. Jadi orang menjadi warga negara Indonesia dan juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan semakin diperketat, gitu," kata Widodo saat jumpa pers di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Nantinya, permohonan untuk menjadi WNI akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dari negara asal pemohon. Pertimbangan lintas kementerian dan lembaga ini diperlukan untuk menilai kelayakan pemohon, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul.
Widodo menambahkan, "Bahkan, harus banyak izin dan persetujuan dari kementerian/lembaga lainnya selain juga konfirmasi dari negara tersebut ya. Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif. Bisa jadi karena mau melarikan diri dan lain sebagainya."
RUU Kewarganegaraan yang baru juga akan memperketat aturan bagi seseorang yang ingin melepaskan status WNI. Kemenkumham akan memeriksa status keuangan WNI yang bersangkutan.
"Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia kita harus cek juga dari PPATK, dari OJK, dan lain sebagainya termasuk juga ATR/BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam, sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah," kata Widodo.
Menurut Widodo, RUU ini adalah bagian dari strategi politik hukum Indonesia. Tujuannya adalah agar warga negara asing memahami bahwa memperoleh status WNI tidaklah mudah, begitu pula dengan melepaskan status tersebut.
"Nah, ini salah satu strategi politik hukum yang nanti akan dibangun supaya tidak mudah menjadi warga negara Indonesia tapi juga tidak mudah untuk kehilangan status kewarganegaraannya," ujarnya.





