Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berencana menurunkan standar poin risiko pada proses asesmen atau penilaian warga binaan pemasyarakatan (WBP)/narapidana (napi). Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas kesempatan pembinaan bagi napi melalui program latihan kerja dan kemandirian, sekaligus mengatasi masalah overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah melakukan survei terkait masalah overcrowded di lapas dan rumah tahanan (rutan). Hasil survei menunjukkan bahwa tingginya parameter poin risiko dalam asesmen napi menjadi salah satu penyebab utama.
Menurut Menteri Agus, tim survei Bappenas berpendapat bahwa standar asesmen saat ini terlalu tinggi, sehingga membatasi kesempatan warga binaan untuk mengikuti program pembinaan latihan kerja di balai atau lapas terbuka. Hal ini disampaikan saat kunjungan Menteri Agus ke Lapas Terbuka Kelas II Ciangir, Tangerang, Banten pada Selasa (24/2/2026).
Menteri Agus menjelaskan bahwa penurunan standar risiko pada asesmen diharapkan dapat mengatasi masalah overcrowded secara bertahap. Kementerian Imipas saat ini menawarkan beragam program pembinaan berbasis latihan kerja dan kemandirian yang dapat diikuti oleh napi dengan risiko medium dan rendah.
"Tim dari Bappenas melaksanakan survei untuk mengatasi overcrowded. Beliau menyampaikan ada standar assessment yang kemungkinan terlalu tinggi, sehingga sulit bagi warga binaan untuk mendapatkan kesempatan pembinaan latihan kerja di balai atau lapas terbuka," jelas Menteri Agus.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menambahkan, penurunan skor risiko akan memungkinkan penempatan napi dari lapas overcrowded di wilayah Banten dan sekitarnya ke Lapas Terbuka Ciangir, guna memaksimalkan program ketahanan pangan.
Sebagai contoh, Lapas Ciangir memiliki lahan seluas 27 hektare yang digunakan untuk pembinaan napi yang telah menjalani proses asimilasi. Saat ini, hanya 19 orang napi yang dibina di lapas terbuka ini. Menteri Agus berharap, dengan perubahan standar asesmen, semakin banyak napi yang dapat mengikuti program pembinaan latihan kerja, termasuk kegiatan ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan yang sedang dikembangkan di Lapas Terbuka Ciangir.
"Sehingga tadi Pak Dirjen secara langsung merespons bahwa akan menurunkan standar assessment, supaya banyak warga binaan yang nanti akan bergabung di bapas, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat," terang Menteri Agus.
Mashudi menambahkan, idealnya dibutuhkan sekitar 200 warga binaan untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan di Lapas Ciangir.
"(Dibutuhkan) sekitar 200 warga binaan (agar lahan di lapas tergarap maksimal untuk ketahanan pangan). Nanti kan akan diturunkan standar penilaiannya, sehingga yang menurut assessment aman berkegiatan di sini sangat memungkinkan untuk kita geser ke sini," pungkas Mashudi.
Menteri Agus berharap, dengan standar asesmen yang lebih rendah, semakin banyak napi yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program pembinaan dan latihan kerja.
"Ya itu tadi, standar assessment diubah sehingga banyak yang punya kesempatan. Kita akan tambah sesuai proses dengan assessment yang sudah diturunkan. Mudah-mudahan kalau standar assessment sudah diturunkan, lebih banyak lagi yang bisa ke sini," tutur Menteri Agus.

Leave a Reply