Tag: Kemensos

  • Cara Cek Bansos PKH 2026 Lewat HP, Mudah dan Praktis!

    Cara Cek Bansos PKH 2026 Lewat HP, Mudah dan Praktis!

    Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)! Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penyaluran bansos reguler, termasuk PKH, tahap 1 akan dimulai Februari 2026.

    Untuk memudahkan pengecekan, pemerintah menyediakan situs dan aplikasi. KPM tidak perlu lagi mengantri di dinas sosial atau kelurahan. Lalu, bagaimana cara cek bansos PKH lewat HP?

    Bansos PKH tahap 1 periode Januari – Maret 2026 akan disalurkan bertahap mulai Februari melalui Kantor Pos dan Bank Himbara, seperti dikutip dari Antaranews.

    Kategori penerima bansos PKH sesuai Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor : 59/3/BS.01.00/1/2025 adalah keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu yang ditetapkan pemerintah.

    Pengecekan status pencairan bansos PKH tahap 1 tahun 2026 dapat dilakukan melalui website Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Kunjungi situs resmi Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id

    2. Masukkan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai dengan tempat tinggal.

    3. Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan KTP.

    4. Ketik kode captcha yang tampil di layar.

    5. Klik tombol CARI DATA.

    Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data yang terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya akan menampilkan nama, daftar bansos, dan status penerima.

    Cara Cek Bansos PKH 2026 Lewat Aplikasi Cek Bansos

    Selain website, KPM juga dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos. Pastikan aplikasi sudah terpasang di HP Anda. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Install aplikasi Cek Bansos di Play Store (Android) atau App Store (iOS).

    2. Buka aplikasi Cek Bansos.

    3. Masuk dengan menggunakan username dan password. Jika belum terdaftar, daftarlah dengan mengisi data yang diminta oleh sistem.

    4. Setelah masuk, pilih menu “Cek Bansos”.

    5. Isi data lokasi tempat tinggal dalam formulir yang tersedia.

    6. Masukkan nama penerima bantuan sosial seperti yang tertera di KTP.

    7. Tulis kode verifikasi.

    8. Klik “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan informasi pencairan bansos, termasuk PKH.

    Syarat Penerima Bansos PKH 2026

    Perlu diingat, bansos PKH ditujukan bagi masyarakat miskin atau fakir miskin. Tidak semua masyarakat bisa menerima bansos ini. Berikut syarat penerima bansos PKH:

    Berikut adalah syarat penerima bansos PKH yang harus dipenuhi:

    No. Kriteria Keterangan
    1 Keluarga Desil 1-4 Sesuai aturan terbaru Kemensos 2026
    2 Warga Negara Indonesia Dibuktikan dengan KK dan NIK KTP
    3 Bukan ASN/TNI/Polri Tidak termasuk pensiunan aktif atau penerima tunjangan dari APBN/APBD
    4 Tidak Menerima Bansos Lain Tidak mendapatkan bantuan sosial serupa dari program lain

    Itulah cara mudah cek bansos PKH lewat HP menggunakan website dan aplikasi Cek Bansos. Pastikan Anda memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

  • Kemensos Sediakan Aplikasi Cek Bansos 2026, Ini Cara Pakainya

    Kemensos Sediakan Aplikasi Cek Bansos 2026, Ini Cara Pakainya

    Pemerintah kembali menyalurkan program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan pengecekan status penerima bansos secara online melalui aplikasi resmi agar penyaluran tepat sasaran.

    Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial melalui aplikasi Kemensos. Berikut panduan lengkap cara cek bansos 2026 lewat aplikasi Kemensos.

    Aplikasi Cek Bansos adalah layanan resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Platform ini terintegrasi langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga informasi yang ditampilkan bersumber dari database resmi pemerintah.

    Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dalam berbagai program bantuan sosial melalui aplikasi ini, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), hingga PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).

    Berikut kelebihan aplikasi Cek Bansos dibandingkan mengakses lewat website:

    • Akses lebih praktis: Cukup buka aplikasi.
    • Notifikasi langsung: Pemberitahuan jika ada perubahan status bantuan.
    • Fitur Usul dan Sanggah: Mengajukan diri sebagai calon penerima atau melaporkan data penerima yang tidak sesuai.

    Cara Unduh Aplikasi Cek Bansos

    Berikut langkah-langkah mudah untuk mengunduh aplikasi Cek Bansos:

    1. Pengguna Android dapat membuka Google Play Store, sedangkan pengguna iPhone melalui App Store.
    2. Ketik “Cek Bansos” pada kolom pencarian. Pastikan aplikasi diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
    3. Klik tombol “Install” atau “Pasang”. Ukuran aplikasi sekitar 15–20 MB.
    4. Setelah proses instalasi selesai, jalankan aplikasi.

    Cara Buat Akun di Aplikasi Cek Bansos

    Pengguna wajib membuat akun terlebih dahulu sebelum dapat mengecek status bansos. Berikut tahapan lengkapnya:

    1. Pada halaman awal aplikasi, klik opsi “Buat Akun Baru” atau “Daftar”.
    2. Siapkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli dengan data yang masih berlaku dan sesuai.
    3. Lengkapi formulir pendaftaran dengan informasi berikut:
    Informasi Keterangan
    NIK 16 digit sesuai KTP
    Nomor KK Sesuai Kartu Keluarga
    Nama Lengkap Sesuai KTP
    Alamat Lengkap Sesuai KTP
    Nomor HP Aktif Nomor yang bisa dihubungi
    Email Jika ada

    Setelah melengkapi informasi di atas, ikuti langkah berikut:

    1. Ambil foto selfie sambil memegang KTP. Pastikan wajah serta tulisan pada KTP terlihat jelas dan tidak buram.
    2. Unggah foto KTP secara terpisah dengan tampilan yang jelas dan utuh, termasuk bagian foto dan data diri.
    3. Setelah semua data lengkap, tekan tombol “Daftar” untuk mengirim permohonan pembuatan akun.

    Tim Kemensos akan melakukan verifikasi data. Proses ini memerlukan waktu sekitar 1–3 hari kerja. Anda akan menerima notifikasi ketika akun sudah aktif dan siap digunakan.

    Anda dapat langsung mengecek status bansos serta memanfaatkan fitur lain yang tersedia di aplikasi Cek Bansos setelah akun terverifikasi.

  • Kemensos Bangun Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang

    Kemensos Bangun Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang

    Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Program ini menyasar warga desa yang rumahnya tidak layak huni.

    Pembangunan RST merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Kitabisa.com. Total ada 10 rumah warga yang mendapatkan bantuan ini. Lima rumah ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2026, sementara sisanya akan dibangun setelah Idul Fitri 2026.

    Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa program RST adalah wujud nyata dari program Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kurang mampu.

    "Saat ini walaupun skupnya kecil ya, kita sedang berusaha sekuat-kuatnya untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden," kata Agus, Jumat (13/2/2026).

    "Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, betul-betul sedang berjuang sekuat-kuatnya, berjuang sekeras-kerasnya dengan menyusun program-program prioritas supaya seluruh rakyat Indonesia ini bisa berbahagia," tambahnya.

    Peran Aktif Pemerintah Daerah

    Agus Jabo Priyono meminta kepala desa dan kepala daerah untuk proaktif dalam memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya, mereka adalah ujung tombak pemerintah dalam menjalankan program-program presiden.

    "Jangan sampai kemudian terjadi sesuatu yang menimpa rakyatnya, tetapi kepala desanya, bupatinya tidak tahu. Jadi saya pesan itu, mari kita sebagai pejabat negara buka telinga kita, buka mata kita, lihat kehidupan masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing," tegas Agus.

    Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk berkolaborasi dalam menangani berbagai persoalan masyarakat agar dapat segera diatasi.

    "Kita harus sinergi, harus berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat secepatnya bisa kita tangani. Mari kita mengubah diri kita supaya kemudian rakyat yang ada di wilayah kita masing-masing betul-betul bisa kita perhatikan, bisa kita muliakan," jelas Agus.

    Bantuan Sembako dan Apresiasi

    Selain meninjau pembangunan RST, Agus Jabo Priyono juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program RST.

    Sementara itu, Kepala Desa Purwosari Hajar Budianto menyampaikan terima kasih kepada Kemensos dan Kitabisa.com atas program RST ini.

    "Harapan, doa kami semoga rumah yang nantinya dibangun itu bermanfaat, berkah untuk warga masyarakat Purwosari," ujar Hajar.

    Rincian Penerima Bantuan RST di Desa Purwosari

    Berikut adalah rincian penerima bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di Desa Purwosari, Kecamatan Salaman:

    No Nama Penerima Alamat
    1 [Data Penerima 1] [Alamat Penerima 1]
    2 [Data Penerima 2] [Alamat Penerima 2]
    3 [Data Penerima 3] [Alamat Penerima 3]
    4 [Data Penerima 4] [Alamat Penerima 4]
    5 [Data Penerima 5] [Alamat Penerima 5]
    6 [Data Penerima 6] [Alamat Penerima 6]
    7 [Data Penerima 7] [Alamat Penerima 7]
    8 [Data Penerima 8] [Alamat Penerima 8]
    9 [Data Penerima 9] [Alamat Penerima 9]
    10 [Data Penerima 10] [Alamat Penerima 10]

    *Catatan: Data penerima di atas bersifat ilustratif dan perlu diisi dengan data sebenarnya.

    Peninjauan ini dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Adrianus Alla, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Magelang Bella Pinarsi, dan Head of Government Relation Kitabisa Istata Luqman.

  • Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Resmi Lewat HP

    Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Resmi Lewat HP

    Bingung bagaimana cara cek bansos Kemensos 2026 secara resmi melalui handphone (HP)? Jangan khawatir, artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan mudah diikuti.

    Pengecekan bansos Kemensos 2026 secara resmi hanya bisa dilakukan melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), baik melalui laman resmi maupun aplikasi Cek Bansos.

    Berikut langkah-langkah pengecekan bansos Kemensos 2026 melalui laman resmi:

    1. Buka laman resmi Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal.
    3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    4. Masukkan kode captcha yang ditampilkan.
    5. Klik “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan jika NIK terdaftar. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM.”

    Cara Cek Bansos Lewat Aplikasi Cek Bansos

    Berikut langkah-langkah pengecekan bansos Kemensos 2026 melalui aplikasi Cek Bansos:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store.
    2. Isi data pribadi lengkap, termasuk nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi.
    3. Unggah swafoto dan foto KTP.
    4. Tekan “Buat Akun Baru”.
    5. Ikuti proses verifikasi email jika diminta.
    6. Setelah masuk, buka menu “Profil” untuk melihat informasi bantuan yang diterima.

    Syarat Penerima Bansos Kemensos

    Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, calon penerima wajib memenuhi beberapa syarat berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP.
    2. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin sesuai data DTKS.
    3. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
    4. Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya.
    5. Bukan pendamping sosial di lapangan.

    Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan syarat umum penerima Bansos Kemensos 2026:

    Kriteria Persyaratan
    Kewarganegaraan WNI dengan e-KTP
    Status Ekonomi Keluarga miskin/rentan miskin (DTKS)
    Pekerjaan Bukan ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD
    Bantuan Lain Tidak menerima bansos lain
    Profesi Bukan pendamping sosial

    Dengan mengikuti panduan di atas, pengecekan bansos Kemensos 2026 melalui HP dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Pastikan data yang dimasukkan benar agar informasi yang ditampilkan akurat dan proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

  • Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2026, Begini Caranya

    Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2026, Begini Caranya

    Pencarian terkait cara cek bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kembali meningkat. Banyak warga ingin memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pada tahun 2026.

    Peningkatan ini dinilai wajar karena penyaluran bansos 2026 menggunakan basis data terbaru. Hal ini menyebabkan status penerima bantuan berpotensi mengalami perubahan. Masyarakat disarankan untuk rutin melakukan pengecekan bansos Kemensos 2026 untuk memastikan kelayakan sebagai penerima.

    Mulai tahun 2026, pemerintah secara resmi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Data ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan. Seluruh data telah disesuaikan dengan data kependudukan berbasis KTP. Sehingga, pembaruan status penerima bansos dapat terjadi setelah proses pemutakhiran data selesai.

    Dengan sistem yang baru ini, masyarakat diimbau untuk mengecek status bansos secara mandiri. Terlebih lagi, beberapa bantuan reguler sudah mulai disalurkan sejak awal tahun 2026.

    Jenis Bantuan Sosial yang Disalurkan

    Sejumlah bantuan sosial dari Kemensos kembali disalurkan pada tahun 2026. Bantuan tersebut di antaranya:

    • Program Keluarga Harapan (PKH)
    • Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Bantuan Sembako
    • Bantuan beras
    • PBI-JKN atau BPJS Kesehatan PBI

    Untuk mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos atau situs cek.bansos.kemensos.go.id.

    Perkiraan Besaran Bantuan

    Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan perubahan besaran bantuan. Jika mengacu pada skema sebelumnya, berikut perkiraan bantuan yang diterima:

    Berikut ini adalah estimasi nominal bantuan sosial yang mungkin diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

    Jenis Bantuan Besaran
    BPNT Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 untuk pencairan tiga bulan
    PKH 2026 Nominal berbeda sesuai kategori KPM
    Bantuan Beras 20 kg per KPM setiap bulan
    PBI-JKN/BPJS PBI Iuran Rp 42.000 per orang per bulan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah ke BPJS Kesehatan

    Penyaluran bansos dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau kantor pos, menyesuaikan kebijakan daerah masing-masing.

    Cara Cek Status Penerima Bansos 2026

    Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos 2026 dengan dua cara berikut:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store
    2. Buka aplikasi dan pilih menu Cek Bansos
    3. Isi data wilayah sesuai KTP (provinsi hingga desa/kelurahan)
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
    5. Ketik kode captcha
    6. Klik Cari Data

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status penerima, serta periode pencairan.

    Akses Situs Cek Bansos Kemensos

    1. Akses https://cek.bansos.kemensos.go.id
    2. Lengkapi data wilayah sesuai KTP
    3. Masukkan nama lengkap penerima
    4. Isi kode captcha
    5. Klik Cari Data

    Hasil pencarian akan menunjukkan jenis bansos, status penerimaan, dan jadwal penyaluran jika data ditemukan.

    Perlu diketahui, bansos 2026 disalurkan secara bertahap setiap triwulan. Waktu pencairan dapat berbeda antarwilayah tergantung kesiapan administrasi dan mekanisme penyaluran di daerah.

    Karena itu, masyarakat disarankan secara berkala mengecek status bansos melalui aplikasi atau situs resmi agar tidak melewatkan informasi pencairan terbaru.

    Jika bantuan belum muncul atau terdapat perbedaan data, warga dapat menghubungi pendamping sosial, RT/RW, atau kelurahan setempat untuk klarifikasi.

    Masyarakat disarankan rutin mengecek bansos Kemensos 2026 melalui jalur resmi agar mengetahui status penerima bantuan terbaru dan tidak ketinggalan informasi pencarian.

  • Bantuan ATENSI YAPI 2026 Belum Cair, Ini Penjelasan Kemensos

    Bantuan ATENSI YAPI 2026 Belum Cair, Ini Penjelasan Kemensos

    Penyaluran bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) YAPI tahun 2026 masih dinantikan anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga kurang mampu. Program ini adalah bentuk perhatian negara dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam kondisi ekonomi rentan.

    ATENSI YAPI merupakan program bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dengan kondisi sosial rentan agar tetap mendapat dukungan hidup yang layak. Dana bantuan disalurkan melalui bank yang ditunjuk pemerintah dan PT Pos Indonesia.

    Pencairan dilakukan setelah pengumpulan data kondisi sosial dan ekonomi calon penerima. Jadwal pencairan nasional tidak serentak karena penyaluran menyesuaikan kesiapan masing-masing daerah.

    Syarat Penerima Bantuan ATENSI YAPI

    Sasaran utama program ini adalah anak berusia di bawah 18 tahun dengan status yatim, piatu, atau yatim piatu dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Berikut adalah syarat penerima bantuan ATENSI YAPI:

    • Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    • Berada di bawah pengasuhan wali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang valid.
    • Tidak menerima bantuan sosial serupa dari program lain.
    • Belum menikah.
    • Dinyatakan layak berdasarkan hasil asesmen pendamping sosial.

    Dokumen yang wajib dipenuhi antara lain Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, surat keterangan yatim atau piatu dari desa atau kelurahan, KTP wali atau pengasuh, serta rekomendasi dari pendamping sosial. Verifikasi rutin di tingkat desa juga dapat memengaruhi status penerima apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

    Jadwal dan Mekanisme Pencairan

    Penyaluran bantuan ATENSI YAPI berlangsung sepanjang tahun 2026 tanpa jadwal nasional yang tetap. Hal ini bergantung pada proses verifikasi data serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan.

    Secara umum, pencairan dilakukan mengikuti pola triwulanan atau dua bulanan, tergantung kebijakan dan kesiapan wilayah masing-masing.

    Di sejumlah daerah, bantuan disalurkan setiap dua bulan sekali dengan nominal sekitar Rp400.000 atau setara Rp200.000 per bulan. Tahapan pencairan berlangsung dari awal hingga akhir tahun dengan penyaluran melalui bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia.

    Perkiraan Jadwal Pencairan Bantuan ATENSI YAPI

    Berikut adalah perkiraan jadwal pencairan bantuan ATENSI YAPI:

    Periode Estimasi Nominal Penyalur
    Dua Bulanan Rp400.000 Bank Himbara, BSI, PT Pos Indonesia
    Triwulanan Menyesuaikan Bank Himbara, BSI, PT Pos Indonesia

    Perlu diperhatikan bahwa jadwal tersebut bersifat perkiraan dan dapat mengalami perbedaan antar wilayah karena faktor administrasi dan validasi data.

    Cara Memantau Status Penerima

    Masyarakat dapat memantau status kepesertaan dan informasi terbaru terkait bantuan ATENSI YAPI melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id agar memperoleh data yang akurat dan terkini.

    Semoga bantuan ini membantu kebutuhan dasar serta memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masa depan anak-anak penerima.

  • Kemensos Libatkan Pendamping PKH Aktifkan Kembali Peserta BPJS yang Dinonaktifkan

    Kemensos Libatkan Pendamping PKH Aktifkan Kembali Peserta BPJS yang Dinonaktifkan

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Sebanyak 11 juta peserta akan didampingi untuk memahami alasan penonaktifan dan langkah selanjutnya.

    “Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Pendampingan ini bertujuan mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Kemensos berkomitmen memperbarui data secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran.

    Peserta PBI dapat dinonaktifkan jika data pribadinya tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Contohnya, kondisi ekonomi membaik atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi. Masyarakat dapat menyampaikan klarifikasi jika ada kesalahan pendataan.

    Gus Ipul menegaskan, penonaktifan massal PBI BPJS tidak mengurangi jumlah penerima bantuan. Penonaktifan ini merupakan bagian dari pemutakhiran data dan pengalihan kepesertaan PBI-JK dari kelompok mampu ke kelompok yang lebih membutuhkan.

    “Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah dikutip Antara.

    Masyarakat yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi jika membutuhkan layanan kesehatan.

    Koordinasi Kemensos, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan

    Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK. Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing.

    “Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

    Memahami Desil DTSEN

    Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dari 1 hingga 10. Desil 1 menunjukkan kondisi ekonomi paling rentan, sedangkan desil tinggi menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik.

    Program bantuan sosial umumnya menyasar masyarakat di desil 1 hingga 4. Posisi desil sangat penting untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan.

    Langkah Jika Data Tidak Sesuai

    Jika desil DTSEN tidak sesuai kondisi sebenarnya, masyarakat dapat:

    • Melapor ke RT/RW atau desa setempat.
    • Mengajukan pembaruan data ke dinas sosial.
    • Menyampaikan ke pendamping bansos.

    Tabel: Pembagian Desil dan Tingkat Kesejahteraan

    Berikut adalah gambaran umum pembagian desil berdasarkan tingkat kesejahteraan:

    Desil Tingkat Kesejahteraan Potensi Penerima Bansos
    1-4 Sangat Rentan dan Rentan Sangat Tinggi
    5-6 Hampir Miskin Tinggi
    7-8 Menengah Sedang
    9-10 Kaya Rendah
  • Kemensos Libatkan Pendamping PKH Cek Penerima BPJS PBI

    Kemensos Libatkan Pendamping PKH Cek Penerima BPJS PBI

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia untuk melakukan ground check terhadap 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah ini diambil untuk menonaktifkan atau mengalihkan kepesertaan kepada yang lebih membutuhkan.

    “Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Peserta PBI dapat dinonaktifkan jika hasil pendataan menunjukkan bahwa data pribadi mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Hal ini bisa disebabkan kondisi ekonomi yang membaik atau ketidaksesuaian data administrasi. Namun, Kemensos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahan pendataan.

    Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

    Menurut Saifullah, penonaktifan dilakukan untuk memutakhirkan data dan mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok mampu (desil 6-10 DTSEN) ke kelompok tidak mampu (desil 1-5).

    “Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah.

    Mensos menambahkan, masyarakat yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi jika membutuhkan layanan kesehatan.

    Gus Ipul kembali menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

    Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

    Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK.

    Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. Kemensos menetapkan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan untuk anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan ke rumah sakit.

    “Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

    Berikut adalah rincian peran masing-masing instansi dalam program PBI-JK:

    Instansi Peran
    Kemensos Menetapkan penerima bantuan
    Kemenkes Meneruskan anggaran ke BPJS Kesehatan
    BPJS Kesehatan Membayarkan klaim ke rumah sakit

    Koordinasi yang baik antar instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program PBI-JK.

  • Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP dan Nama Lengkap Jadi Kunci Pencairan Bantuan

    Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP dan Nama Lengkap Jadi Kunci Pencairan Bantuan

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Untuk memastikan status penerimaan bantuan, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring. Proses ini dirancang untuk memudahkan akses informasi dan transparansi.

    Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos Kemensos 2026 dengan dua cara utama. Yaitu melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kemensos.

    Pengecekan memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan nama lengkap. Hal ini penting untuk verifikasi data penerima.

    Masyarakat dapat langsung mengecek status bansos Kemensos 2026. Akses melalui situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Situs ini terhubung dengan data nasional penerima bantuan.

    Hasil pengecekan lebih tepat, transparan, dan aman dibandingkan layanan tidak resmi. Dilansir dari suarasumsel.id, keakuratan data menjadi prioritas.

    Berikut langkah yang dapat Anda lakukan untuk pengecekan melalui situs resmi:

    1. Buka peramban di HP atau komputer.
    2. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    3. Pilih data wilayah domisili sesuai KTP.
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    5. Ketik kode captcha untuk verifikasi keamanan.
    6. Klik “Cari Data”.

    Setelah itu, sistem akan menampilkan status penerimaan bantuan. Informasi ini meliputi apakah Anda terdaftar sebagai Penerima Manfaat (PM).

    Tabel berikut menunjukkan jenis bantuan yang umumnya disalurkan Kemensos:

    Jenis Bantuan Keterangan
    Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan bersyarat untuk keluarga miskin
    Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan
    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Bantuan iuran BPJS Kesehatan

    Status jenis bantuan yang diterima, seperti PKH atau BPNT, juga akan muncul. Masyarakat dapat melihat rincian bantuan yang akan diterima.

    Cek Bansos Lewat Aplikasi Resmi Kemensos

    Selain melalui situs web, pengecekan bansos juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi. Aplikasi ini bisa diunduh di perangkat seluler.

    Berikut langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi:

    1. Buka Play Store (Android) atau App Store (iPhone).
    2. Cari aplikasi “Cek Bansos Kemensos”.
    3. Pastikan pengembangnya adalah Kementerian Sosial RI.
    4. Unduh dan buka aplikasi tersebut.
    5. Login atau daftar akun baru jika belum punya.
    6. Ikuti petunjuk untuk masukkan data NIK dan nama KTP.
    7. Lakukan pengecekan status bansos.

    Aplikasi ini memberikan keuntungan untuk mengecek secara berkala. Pengguna tidak perlu memasukkan alamat lengkap setiap kali pengecekan.

    Demikianlah cara pengecekan bansos Kemensos yang dapat Anda lakukan di rumah dengan mudah. Melalui link situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos Kemensos.

  • Menteri Sosial Libatkan Pendamping PKH Awasi 11 Juta Peserta PBI-JK Dinonaktifkan

    Menteri Sosial Libatkan Pendamping PKH Awasi 11 Juta Peserta PBI-JK Dinonaktifkan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia aktif terlibat dalam proses ground check. Hal ini berkaitan dengan 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan.

    Peserta tersebut dinonaktifkan atau dialihkan kepesertaannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Langkah ini bagian dari pemutakhiran data nasional yang terus berjalan.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya peran lebih dari 30 ribu pendamping PKH. Mereka akan membantu memastikan kondisi objektif dari setiap penerima manfaat yang terdampak kebijakan ini.

    "Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Proses ground check bertujuan memverifikasi kondisi aktual penerima manfaat yang dinonaktifkan. Penonaktifan ini tidak mengurangi total jumlah penerima bantuan, tetapi mengalihkan kepesertaan PBI-JK. Pengalihan dilakukan dari kelompok mampu di desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke kelompok tidak mampu di desil 1-5.

    Pengalihan kepesertaan ini telah berlangsung sejak Mei 2025 secara bertahap. Masyarakat terdampak yang masih memerlukan layanan kesehatan dapat melakukan reaktivasi sesuai ketentuan.

    Reaktivasi Otomatis dan Peran Masyarakat

    Untuk pasien dengan penyakit berat, akses pengobatan tetap terjaga. Sebanyak 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis telah direaktivasi otomatis.

    "Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya," ujarnya.

    Selain pendamping, Gus Ipul juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam pemutakhiran data. Usulan atau sanggahan dapat disampaikan melalui saluran yang disediakan Kemensos.

    Saluran tersebut meliputi aplikasi Cek Bansos, Call Center, hingga WhatsApp Center. Partisipasi masyarakat sangat krusial untuk akurasi data.

    "Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah beberapa saluran pengaduan atau partisipasi masyarakat terkait PBI-JK:

    Saluran Fungsi
    Aplikasi Cek Bansos Pengajuan usulan dan sanggahan
    Call Center Kemensos Informasi dan pengaduan
    WhatsApp Center Layanan informasi dan pengaduan cepat

    Koordinasi Lintas Kementerian dan Program Strategis

    Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan. Koordinasi ini memastikan perbaikan layanan PBI-JK.

    Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. Kemensos menetapkan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan untuk anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan ke rumah sakit.

    "Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit," terangnya.

    Proses konsolidasi data nasional melalui DTSEN merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditetapkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2025.

    Pemutakhiran data secara berkala bertujuan meningkatkan akurasi data. Data yang akurat akan memastikan program tepat sasaran.

    "Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat," pungkasnya.