Tag: Kemensos

  • Mensos Gus Ipul Apresiasi Polri dalam Penguatan Kedisiplinan Siswa Sekolah Rakyat di TMII Jakarta

    Mensos Gus Ipul Apresiasi Polri dalam Penguatan Kedisiplinan Siswa Sekolah Rakyat di TMII Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Apresiasi ini terkait peran Polri dalam memperkuat kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat.

    Dukungan tersebut dinilai memberi dampak nyata dalam membentuk karakter dan kemandirian anak-anak. Terutama bagi mereka dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Gus Ipul menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polri dan TNI atas bantuan mereka. Bantuan ini penting dalam menguatkan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat di lapangan.

    “Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa),” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Polri 2026. Acara tersebut berlangsung di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 TMII, Jakarta Timur.

    Ia menjelaskan, penguatan kedisiplinan merupakan bagian penting dari pembelajaran. Hal ini untuk membentuk kemandirian dan karakter siswa Sekolah Rakyat.

    “Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Fokus Sekolah Rakyat pada Kelompok Rentan

    Sekolah Rakyat hadir untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis. Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang belum terjangkau pembangunan.

    Khususnya mereka yang kurang beruntung, miskin, dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Gus Ipul menekankan bahwa kelompok ini disebut presiden sebagai 'The Invisible People'. Mereka perlu mendapat perhatian khusus, didukung jejaring Polri seperti Bhabinkamtibmas.

    “Dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang,” ungkap Gus Ipul.

    Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret menjalankan mandat konstitusi.

    “Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita,” ujar Gus Ipul.

    Dukungan Menyeluruh untuk Keluarga Miskin

    Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan. Program ini terintegrasi dengan prioritas Presiden, dengan dukungan tidak hanya berhenti di pendidikan.

    Berikut adalah tabel manfaat bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat:

    Program Deskripsi
    Pemberdayaan Orang Tua Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
    Perbaikan Rumah Meningkatkan kualitas hunian keluarga.
    Keanggotaan Kopdes Merah-Putih Akses ke koperasi desa untuk kesejahteraan.
    Bansos Lengkap Termasuk PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).

    Dengan pendekatan menyeluruh ini, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai solusi terpadu. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu.

    “Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Hilirisasi Lulusan dan Kolaborasi Polri

    Selain sarana dan prasarana memadai, Sekolah Rakyat juga menyiapkan hilirisasi siswa. Melalui tes DNA talent berbasis AI, minat dan bakat mereka dipetakan.

    Pembinaan dapat diarahkan sesuai cita-cita, memastikan mereka siap menghadapi masa depan.

    “Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri. Pihaknya siap mengawal dan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga.

    Ini untuk menyukseskan program kerja pemerintah di Tahun 2026, termasuk Sekolah Rakyat.

    “Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden,” kata Listyo.

  • Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan jajarannya untuk bekerja berbasis data akurat dan membumi pada tahun 2026. Hal ini disampaikan agar manfaat program Kemensos dapat langsung dirasakan masyarakat.

    Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut saat Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung di Hotel Fairfield Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/2).

    Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas Tahun 2026.

    Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap intervensi program Kemensos. Ia juga menyebut tahun 2025 sebagai masa penyesuaian untuk menyelaraskan program dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulailah bekerja dengan data yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua intervensi program harus berbasis data,” ujar Gus Ipul, Rabu (11/2/2026).

    Perhatian Khusus untuk 'The Invisible People'

    Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan, atau yang disebut 'the invisible people'. Gus Ipul menegaskan tugas Kemensos adalah memastikan mereka tidak terlewat.

    “Presiden memiliki atensi luar biasa kepada 'the invisible people' ini. Mereka ada di sekitar kita, tapi sering luput dari perhatian,” kata Gus Ipul.

    “Karena itu, tugas kita memastikan mereka tidak terlewat,” sambungnya.

    Tugas Kemensos memiliki dasar konstitusional kuat, yakni Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata terarah dan berkelanjutan.

    Program Sosial Harus Membumi

    Gus Ipul mengingatkan agar seluruh jajarannya tidak terjebak pada rutinitas administratif. Namun, memastikan masyarakat memahami dan merasakan manfaat program yang dijalankan. Pesan program juga harus sampai ke publik secara sederhana.

    “Kerja kita harus membumi. Bukan hanya rapi di laporan, tapi dipahami masyarakat dan dirasakan dampaknya,” kata Gus Ipul.

    Program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial Kemensos harus saling terhubung antar satuan kerja. Selain itu, disertai mitigasi risiko serta disusun dengan tahapan waktu terukur.

    Daftar Pejabat yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemensos. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan arahan Mensos Gus Ipul.

    Jabatan Nama Pejabat
    Sekretaris Jenderal Robben Rico
    Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih
    Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo
    Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin
    Inspektur Jenderal Dody Sukmono

    Selain nama-nama tersebut, hadir pula jajaran Kepala Biro (Kabiro), Staf Khusus (Stafsus), Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia.

    Menyambut 2026 dengan Semangat Baru

    Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kemensos menjaga semangat kerja dan tanggung jawab bersama. Hal ini dilakukan dalam menyongsong tahun 2026 agar lebih banyak prestasi dapat diukir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Mari kita songsong 2026 ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan semakin banyak prestasi yang bisa kita ukir, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Ipul.

  • Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Indonesia akan memulai distribusi bantuan sosial (bansos) pada kuartal I-2026. Penyaluran bansos ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

    Bantuan tersebut mencakup dua kategori utama, yakni bansos reguler dan bansos adaptif untuk penanganan bencana. Targetnya adalah 18 juta keluarga.

    Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler mencapai Rp 17,5 triliun.

    "Bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Penyaluran Bansos Bencana

    Selain bansos reguler, pemerintah juga mengalokasikan bantuan untuk korban bencana. Dana ini ditujukan bagi daerah yang terkena musibah, termasuk Sumatera dan wilayah lainnya.

    Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos bencana adalah sekitar Rp 2,3 triliun.

    Realisasi Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

    Total anggaran bansos yang dikelola Kemensos untuk asistensi rehabilitasi sosial adalah Rp 20 triliun. Hingga saat ini, sekitar Rp 17 triliun telah disalurkan.

    "Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni," jelas Mensos.

    Penyaluran bansos Kemensos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Data penerima bansos bersifat dinamis.

    Data tersebut berpedoman pada data tunggal yang diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini memungkinkan adanya perubahan penerima setiap periode.

    Daftar Anggaran Bansos Kemensos

    Jenis Bansos Anggaran (Triliun Rupiah)
    Bansos Reguler (Sembako & PKH) 17.5
    Bansos Bencana 2.3
    Asistensi Rehabilitasi Sosial (Total) 20

    "Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan tiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial," terang Mensos.

  • Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Kabar mengenai bantuan sosial (bansos) menjadi topik yang paling dinanti masyarakat Indonesia, terutama menjelang tahun 2026. Salah satu yang paling ditunggu adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Bantuan ini sering disebut sebagai bantuan sembako. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BPNT bukan sekadar angka saldo, tetapi juga penopang kebutuhan hidup di tengah gejolak ekonomi.

    BPNT adalah bantuan sosial pemerintah berupa uang elektronik. Dana ini khusus digunakan untuk berbelanja bahan makanan pokok.

    Penerima dapat membeli beras, telur, dan protein lain di e-warong atau agen resmi. Berbeda dengan uang tunai, saldo BPNT tidak dapat diambil secara bebas.

    Skema penyaluran periode Januari-Maret 2026 dilakukan untuk tiga bulan sekaligus. Besaran bantuan adalah Rp 200.000 per bulan. Jadi, total yang diterima KPM mencapai Rp 600.000.

    Tujuan penyaluran ini untuk memastikan ketahanan pangan keluarga prasejahtera pada kuartal pertama 2026.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Pemerintah semakin memperketat akurasi data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. Kriteria utama penerima BPNT tahun 2026 adalah sebagai berikut:

    Kriteria Keterangan
    Terdaftar di DTKS Masyarakat wajib terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos.
    Masuk Desil Rendah Fokus bantuan diberikan kepada masyarakat desil 1 hingga 4.
    Bukan ASN/TNI/Polri Penerima bukan anggota atau keluarga aparat negara/pegawai pemerintahan.

    Kriteria ini bertujuan menjamin bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Kementerian Sosial menyediakan dua cara resmi yang praktis untuk memeriksa daftar penerima BPNT 2026. Proses ini dapat dilakukan dari rumah hanya dengan modal smartphone dan KTP.

    1. Melalui Situs Web Resmi

    Cara ini sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin menginstal aplikasi tambahan di ponsel. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka browser (Chrome/Safari) dan kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id/

    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai KTP Anda.

    Ketik nama lengkap Penerima Manfaat (pastikan ejaannya persis seperti di KTP).

    Masukkan huruf kode (captcha) yang muncul. Jika sulit terbaca, klik ikon "refresh".

    Klik tombol "Cari Data".

    Sistem akan mencari nama Anda. Jika terdaftar, akan muncul tabel berisi status "YA" pada kolom BPNT, lengkap dengan periode distribusinya.

    2. Melalui Aplikasi "Cek Bansos"

    Aplikasi ini sangat berguna bagi Anda yang ingin memantau bantuan secara berkala. Ikuti langkah-langkah berikut:

    Unduh aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos di Google Play Store atau App Store.

    Buat akun baru menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Anda akan diminta mengunggah foto KTP dan swafoto memegang KTP untuk keamanan.

    Tunggu verifikasi, akun biasanya akan aktif dalam 1-3 hari kerja.

    Setelah login, pilih menu "Cek Bansos" dan masukkan data diri.

    Mengecek status BPNT 2026 kini jauh lebih mudah berkat transparansi digital dari Kemensos. Pastikan Anda hanya menggunakan kanal resmi yaitu situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler resmi untuk menghindari kebocoran data pribadi.

    Dengan informasi yang tepat, Anda bisa mengakses hak Anda dengan aman dan nyaman.

  • Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran ini dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026.

    Menteri Sosial (Mensos) RI Gus Ipul menyampaikan, dua bansos reguler akan disalurkan per Februari 2026. Dua bansos tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.

    "Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari," ucap Gus Ipul.

    Masyarakat perlu memahami informasi penting terkait BPNT. Hal ini mengingat bansos akan kembali disalurkan tahun 2026 ini. Berikut panduan lengkapnya.

    BPNT sebagai bagian dari bansos reguler akan disalurkan pada Februari 2026. Namun, pemerintah belum memberikan detail tanggal atau waktu penyaluran spesifik.

    Mensos RI Gus Ipul memperkirakan, PKH dan BPNT akan disalurkan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat. Penyaluran ini akan melalui dua mekanisme berbeda.

    Mekanisme tersebut adalah Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Ini sama dengan penyaluran tahun sebelumnya.

    "Selama ini penyaluran Bansos itu lewat dua jalur satu lewat Himbara, bank-bank milik pemerintah. Yang kedua lewat PT. Pos Indonesia," lanjut Mensos RI Gus Ipul.

    Calon penerima BPNT dapat melakukan pengecekan secara berkala. Ini untuk memastikan status penerimaan dan mendapatkan informasi terbaru waktu pencairan dana.

    Nominal Bantuan BPNT 2026

    Bansos PKH memiliki nominal yang berbeda-beda. Ini bergantung pada sejumlah komponen atau kategori tertentu. Setiap penerima PKH bisa menerima nominal berbeda.

    Berbeda dengan BPNT, nominal yang disalurkan sama. Setiap penerima manfaat BPNT atau bantuan sembako akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Tidak semua masyarakat berhak menerima BPNT. Hanya kalangan tertentu yang menjadi prioritas penerima bansos ini.

    Instagram @pusdatinkesos pada Senin (26/1/2026) lalu, mengumumkan perubahan kriteria. Perubahan ini berlaku per triwulan 1 tahun 2026.

    Kriteria penerima BPNT sebelumnya Desil 1-5. Namun, per tahun 2026 ini diubah menjadi Desil 1-4 saja.

    "Kemensos RI terus melakukan berbagai upaya agar Bansos tepat sasaran. Selain terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Pemerintah Daerah dan Pilar-pilar Sosial, Kemensos saat ini juga semakin mempertajam sasaran penerima bansos.Penerima Program Sembako (BPNT) yang semula berada pada Desil 1-5 diubah menjadi Desil 1-4. Penerima Program Sembako yang berada di Desil 5 dialihkan ke Desil 1-4 seusai hasil usulan masyarakat," tulis @pustatinkesos dalam unggahan tersebut.

    Penentuan penerima manfaat didasarkan pada DTSEN. Seluruh penduduk diperingkatkan menurut tingkat kesejahteraannya dari desil 1 sampai desil 10.

    Desil 1 merupakan 10% kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling bawah. Penentuan sasaran diprioritaskan dari urutan desil yang paling bawah.

    Kategori Desil dan Tingkat Kesejahteraan

    Desil Tingkat Kesejahteraan
    Desil 1 10% kelompok penduduk paling bawah
    Desil 2 10% kelompok penduduk di atas Desil 1
    Desil 3 10% kelompok penduduk di atas Desil 2
    Desil 4 10% kelompok penduduk di atas Desil 3
    Desil 5 10% kelompok penduduk di atas Desil 4
    … …
    Desil 10 10% kelompok penduduk paling mampu

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Untuk memastikan status penerima BPNT, masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri. Langkahnya melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.

    Cukup masukkan nama penerima manfaat dan wilayahnya secara lengkap. Maka Anda dapat mengetahui status kepesertaan BPNT.

    Langkah Pengecekan Status Penerima BPNT:

    • Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    • Lengkapi kolom Wilayah PM dan Nama PM sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Isi kolom Kode Huruf yang tertera di layar.
    • Pilih opsi Cari Data.

    Hasil pencarian akan otomatis ditampilkan. Jika Anda bukan penerima BPNT, akan muncul notifikasi "Tidak Terdapat Peserta / PM."

    Apabila Anda termasuk penerima, hasil pencarian akan menampilkan nama, umur, dan jenis sembako yang diterima. Penyaluran BPNT tahap 1 2026 dijadwalkan cair Februari 2026.

  • Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akhir-akhir ini. Penonaktifan ini terjadi sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Kemensos menilai kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan telah membaik.

    BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) merupakan program khusus untuk masyarakat fakir miskin atau tidak mampu. Data ini sesuai dengan yang tercatat di Dinas Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menjamin peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan.

    Pemerintah menanggung seluruh iuran BPJS PBI. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap kelas 3. Peserta juga harus terdaftar di DTKS dan belum menjadi peserta BPJS Mandiri, PPU, atau PBPU.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penonaktifan 13,5 juta peserta PBI JKN merupakan bagian dari pemutakhiran data. Proses ini melalui DTSEN agar bantuan lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga membuka ruang reaktivasi bagi warga yang masih memenuhi kriteria.

    “Pemutakhiran adalah mandat negara, dan melindungi rakyat adalah prinsip negara,” ungkap Gus Ipul.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut mandat presiden untuk memastikan perlindungan sosial berbasis data akurat. Evaluasi menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran.

    Lebih dari 54 juta jiwa di desil 1-5 belum menerima PBI JKN. Sementara, sekitar 15 juta jiwa di desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Gus Ipul menegaskan tidak ada pengurangan, melainkan realokasi.

    “Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kami alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kami miliki,” jelasnya.

    Kemensos mencatat perbaikan akurasi data setelah konsolidasi dengan BPS dan pemda. Ini menurunkan inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Dari 13,5 juta peserta dinonaktifkan, 87.591 mengajukan reaktivasi.

    Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemda di wilayah UHC. “Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

    Kemensos membuka reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta dengan penyakit kronis atau katastrofik. Ini termasuk bayi baru lahir. Bantuan dalam kondisi khusus seperti bencana atau keadaan darurat juga tetap diberikan.

    Prioritas Peserta BPJS PBI

    Kelompok prioritas BPJS PBI ditetapkan untuk memastikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran. Program ini memfokuskan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan yang memenuhi kriteria tertentu.

    Kriteria Prioritas BPJS PBI
    Masyarakat miskin atau penerima bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako)
    Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas tanpa penopang ekonomi
    Korban bencana alam atau sosial yang kehilangan mata pencarian
    Calon peserta memiliki e-KTP dan KK
    Pendaftar baru berusia di bawah 60 tahun (di beberapa daerah)
    Tidak memiliki tunggakan iuran sebelumnya

    Data nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah agar bantuan tepat sasaran.

    Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI

    Status kepesertaan BPJS PBI dapat dicek secara online melalui tiga cara: aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa, atau care center BPJS Kesehatan.

    Via Aplikasi Mobile JKN

    1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store.
    2. Daftar atau login menggunakan NIK dan tanggal lahir.
    3. Pilih menu 'Info Peserta' untuk melihat status aktif, nonaktif, atau terblokir.

    Melalui WhatsApp Pandawa

    1. Kirim pesan ke nomor 0811-8-165-165.
    2. Pilih menu Informasi, lalu pilih 'Cek Status Kepesertaan'.
    3. Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS.
    4. Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
    5. Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau tidak.

    Lewat Care Center BPJS Kesehatan

    1. Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
    2. Pilih layanan cek status kepesertaan.
    3. Masukkan NIK atau Noka.
    4. Masukkan tanggal lahir.
    5. Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

    Ketentuan dan Persyaratan Reaktivasi BPJS PBI

    Reaktivasi BPJS PBI penting diketahui peserta yang statusnya nonaktif. Selama masih memenuhi kriteria masyarakat miskin atau rentan miskin, peserta berhak mengajukan pengaktifan kembali sesuai prosedur.

    Ketentuan Reaktivasi

    • Pernah dinonaktifkan sebelumnya (khususnya 2025 atau terbaru).
    • Diverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin di DTKS.
    • Menderita penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis yang mengancam jiwa.
    • Data DTKS peserta dimutakhirkan maksimal 2 periode terakhir.
    • Jika nonaktif kurang dari enam bulan, bisa langsung reaktivasi.
    • Jika lebih dari enam bulan, wajib dilakukan pengusulan ulang DTKS.

    Dokumen yang Diperlukan

    • e-KTP asli dan fotokopi valid.
    • KK terbaru dengan barcode.
    • Kartu KIS/JKN PBI nonaktif.
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    • Surat keterangan berobat/rujukan/rekam medis dari Puskesmas/RS (untuk kasus sakit).
    • Surat keterangan dari desa (jika diperlukan).

    Prosedur Reaktivasi BPJS PBI

    BPJS PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali melalui dinas sosial setempat. Ini berlaku jika peserta masih memenuhi kriteria miskin/rentan miskin dan masa nonaktif kurang dari enam bulan (sesuai Permensos No 21/2019).

    Reaktivasi Kurang dari Enam Bulan

    1. Cek status kepesertaan via Mobile JKN.
    2. Ajukan permohonan ke dinas sosial kabupaten/kota dengan membawa semua dokumen. Dinas sosial akan memverifikasi dan mendaftarkan ulang ke DTKS jika perlu.
    3. Dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat untuk proses reaktivasi.
    4. Tunggu konfirmasi aktivasi dari BPJS (bisa 1-7 hari). Cek ulang status via aplikasi atau hubungi faskes pertama. Jika darurat medis, faskes akan menangani lebih dulu sambil mengurus berkas.

    Reaktivasi Lebih dari Enam Bulan

    Jika BPJS PBI nonaktif lebih dari enam bulan, proses reaktivasi tidak bisa langsung. Wajib usulan ulang ke DTKS melalui musyawarah desa/kelurahan. Mulai dengan daftar ulang DTKS, ikuti langkah-langkah ini:

    1. Kunjungi kelurahan/desa membawa e-KTP, KK, dan SKTM dari RT/RW untuk verifikasi lapangan oleh dinas sosial.
    2. Setelah data DTKS disetujui via SIKS-NG dan musyawarah, Dinsos akan mengeluarkan rekomendasi ke BPJS untuk aktivasi ulang (bisa 1-3 bulan).
    3. Serahkan rekomendasi DTKS ke kantor BPJS cabang, tunggu konfirmasi status aktif di Mobile JKN.

    Apabila ada kondisi sakit mendesak, pengajuan bisa langsung ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) atau dinas sosial. Lampirkan rekam medis dari puskesmas agar layanan darurat segera diproses. Pastikan NIK sudah sinkron dengan data Dukcapil agar prosesnya lebih cepat.

    Jika sudah tidak tercatat lagi di DTKS, syarat utama reaktivasi atau pendaftaran ulang BPJS PBI tidak terpenuhi. Peserta perlu mengajukan data kembali melalui prosedur resmi di tingkat desa atau kelurahan. Ini biasanya melalui pendataan ulang atau usulan dari aparat setempat agar bisa dipertimbangkan masuk lagi ke program.

  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.

  • Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berdiskusi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung Kemensos, Jakarta Pusat. Pertemuan pada Selasa (10/2/2026) itu membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi.

    Gus Ipul menyampaikan harapannya agar data sosial yang dikelola Kementerian Sosial dapat semakin akurat dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rieke Diah Pitaloka mengenai pentingnya data bagi pembangunan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting bagi negara. Menurutnya, data yang aktual dan relevan sangat vital sebagai basis kebijakan pembangunan.

    "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rieke menyoroti polemik 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dicoret. Ia mengkritik penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan tersebut.

    "Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.

    Rieke juga menyebut adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia menekankan bahwa data sosial seharusnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial.

    Revisi Undang-undang dan Peran Kemensos

    "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.

    Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai upaya memperkuat data. Ia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data Kemensos.

    Berikut adalah perbandingan peran data dalam kebijakan sosial:

    Aspek Kondisi Saat Ini Harapan
    Wali Data Sosial Tersebar di berbagai lembaga Kemensos (sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)
    Akurasi Data Masih perlu perbaikan Meningkat secara signifikan
    Basis Kebijakan Kadang tidak konsisten Data aktual, akurat, relevan
    Sumber Data BPJS PBI Bukan hanya dari Kemensos Optimal dari Kemensos

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

    Validasi Pendataan Dimulai dari Desa

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Proses ini dimulai dari tingkat desa untuk memastikan akurasi data.

    "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.

  • Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahap 1. Penyaluran ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berlangsung bertahap mulai Februari 2026.

    KPM yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengingat pentingnya bantuan ini, penting bagi KPM untuk mengetahui status penerima dan jadwal pencairan dana bansos.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp508,2 triliun pada tahun 2026. Penyaluran bantuan menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan skala desil untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    Skala desil membantu pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Ini dilakukan agar bantuan tersalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan.

    Pembagian Skala Desil Kesejahteraan

    Pemerintah menggunakan angka desil sebagai acuan utama dalam menetapkan jenis bantuan. Berikut rincian distribusi bantuan berdasarkan desilnya:

    • Desil 1-4: Berhak menerima bantuan PKH.
    • Desil 1-5: Berhak menerima BPNT atau Program Sembako.
    • Desil 1-5: Berhak menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
    • Desil 1-5: Berhak menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sesuai hasil asesmen.
    • Desil 1-5: Berhak menerima bansos lain yang dikelola oleh Kemensos.

    Masyarakat pada skala desil 1-4 memiliki peluang terbesar menerima semua jenis bantuan. Sementara itu, untuk desil 5, jenis bantuan yang diterima cenderung lebih terbatas.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Februari 2026

    Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri. Ada tiga cara untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.

    1. Melalui Situs Resmi Kemensos

    Anda bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah penerima secara detail, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

    Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu ketik kode captcha yang muncul. Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerima, jenis bansos, dan periode pencairan.

    2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi resmi "Cek Bansos" milik Kemensos RI melalui Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos" untuk melanjutkan proses.

    Lengkapi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi, lalu klik "Cari Data". Jika terdaftar, informasi detail bantuan akan muncul. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur "Usul dan Sanggah".

    3. Pengecekan Secara Luring (Offline)

    Bagi masyarakat dengan keterbatasan akses internet, pengecekan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Bawa dokumen asli berupa NIK KTP atau Kartu Keluarga (KK).

    Tanyakan status kepesertaan kepada petugas layanan. Selain itu, Anda juga dapat berkoordinasi dengan Ketua RT/RW atau perangkat kelurahan setempat yang memiliki akses ke data terpadu.

    Nominal PKH dan BPNT Februari 2026

    Kementerian Sosial RI menetapkan tujuh golongan kategori penerima bansos dengan nominal berbeda. Penyaluran BPNT dilakukan per triwulan.

    Setiap KPM menerima bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan. Penyaluran dilakukan per triwulan (3 bulan sekali), sehingga total yang diterima per tahap adalah Rp600.000.

    Daftar Nominal Bantuan PKH Berdasarkan Golongan

    Golongan Kategori Nominal per Tahun Nominal per Tahap
    Ibu hamil Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Anak usia dini Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Siswa SD Rp 900.000 Rp 225.000
    Siswa SMP Rp 1.500.000 Rp 375.000
    Siswa SMA Rp 2.000.000 Rp 500.000
    Disabilitas berat Rp 2.400.000 Rp 600.000
    Lanjut usia 60+ Rp 2.400.000 Rp 600.000

    Sesuai regulasi yang berlaku, bantuan BPNT wajib digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat diuangkan. Total bantuan BPNT dalam setahun adalah Rp2.400.000.

    Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Februari 2026

    Skema pencairan bansos ditetapkan dalam empat tahap per tahun. Tahap pertama penyaluran mencakup periode Januari hingga Maret.

    Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti pencairan. Penerima diimbau untuk mengecek secara berkala.

    Jadwal Lengkap Pencairan Bansos

    Tahap Periode Pencairan
    1 Januari, Februari, Maret
    2 April, Mei, Juni
    3 Juli, Agustus, September
    4 Oktober, November, Desember

    Waktu pencairan setiap tahap dapat bervariasi, yakni pada pekan pertama hingga keempat. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Penyebab Tidak Terdata Sebagai Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

    Berdasarkan data Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial (Solidaritas) Provinsi Jawa Barat, beberapa faktor teknis dan administratif dapat menjadi penyebab KPM tidak terdata.

    Penyebab tersebut antara lain masalah administrasi NIK KTP yang tidak valid atau tidak padan dengan data Dukcapil. Selain itu, kondisi ekonomi yang dinilai sudah mampu juga dapat menyebabkan tidak layak menerima bantuan.

    Pemilik NIK yang sudah terdaftar dalam skema bantuan lain yang tidak boleh ganda juga menjadi penyebab. Kesalahan saat proses input data atau sinkronisasi dari daerah ke pusat dapat menjadi faktor.

    Adanya potensi atau riwayat gagal salur pada periode sebelumnya juga dapat menyebabkan data ditangguhkan. Pastikan data kependudukan (KK dan KTP) selalu diperbarui.

    Perubahan status perkawinan, domisili, hingga kondisi ekonomi sangat memengaruhi keberlanjutan status kepesertaan bansos.

  • Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi 106 ribu pengidap penyakit katastropik atau kronis.

    Proses reaktivasi otomatis ini telah resmi berjalan per hari ini, Selasa (10/2/2026), di Gedung Kemensos RI, Jakarta Pusat.

    Gus Ipul menjelaskan, aktivasi bantuan ini akan berlaku selama tiga bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Kemensos akan melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan para penerima.

    "Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya," kata Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Bagi peserta yang memenuhi syarat, bantuan akan terus dilanjutkan. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, Kemensos akan menyarankan untuk beralih menjadi peserta mandiri.

    "Selama 3 bulan ke depan, nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat ya. Bagi yang memenuhi syarat ya tentu akan mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.

    Metode Pengecekan Kelayakan Bersama BPS

    Kemensos akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pengecekan ulang. Metode-metode khusus telah disiapkan untuk memastikan data penerima.

    Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah penerima manfaat berada di desil 1 sampai 5 (kelompok ekonomi terbawah) atau di atasnya, yaitu desil 6 sampai 10.

    "Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya, desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan," kata Gus Ipul.

    Kebijakan untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan

    Sebelumnya, Gus Ipul telah membuka opsi reaktivasi otomatis ini bagi sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI nonaktif penderita penyakit kronis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

    Informasi tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Reaktivasi otomatis ini menargetkan peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Penyakit-penyakit yang menjadi fokus meliputi jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Kebijakan ini adalah langkah proaktif Kemensos dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan.

    "Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ringkasan penting mengenai reaktivasi BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos:

    Aspek Detail
    Jumlah Penerima 106 ribu pengidap penyakit katastropik/kronis
    Jenis Penyakit Jantung, kanker, stroke, gagal ginjal
    Durasi Bantuan 3 bulan, kemudian evaluasi
    Lembaga Pengecek Kemensos bersama BPS
    Tujuan Pengecekan Memastikan kelayakan (desil 1-5)