Tag: Kementerian Ketenagakerjaan

  • Negara Hadir, PMI Indramayu Dipulangkan dari Oman

    Negara Hadir, PMI Indramayu Dipulangkan dari Oman

    Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memulangkan seorang PMI asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dari Muscat, Oman. Karwati bt Dasta Ali tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) setelah melalui koordinasi intensif lintas negara.

    Proses pemulangan Karwati menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang beroperasi bersama Garuda Indonesia GA 901, melalui rute Muscat-Doha-Jakarta. Rincian jadwal pemulangan tercatat dalam Brafaks KBRI Muscat Nomor B-00042/Muscat/260219. Sempat terjadi kendala ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal, namun koordinasi yang diperkuat membuahkan hasil.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI (P2MI) Mukhtarudin memberikan arahan langsung untuk memperkuat koordinasi antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI; KBRI Muscat; KBRI Doha; maskapai; dan agensi di Oman. Hal ini memastikan jadwal terbaru pemulangan.

    Sesuai instruksi Mukhtarudin, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten, dan Tim Wascendak ditugaskan menjemput, mendalami kasus, dan memastikan pemulangan yang aman dan bermartabat. Setibanya di Bandara Soetta, Karwati langsung diarahkan ke Lounge PMI untuk pemeriksaan awal dan identifikasi potensi pelanggaran administratif atau pidana, termasuk peran pihak perekrut.

    “Setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus kita telusuri. Kita tidak akan mentolerir praktik yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran,” tegas Mukhtarudin, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

    Perwakilan RI di Oman melaporkan bahwa Karwati bekerja di sektor domestik dan mengalami masalah selama penempatan. KBRI memberikan pendampingan penuh hingga keberangkatan dari Muscat, termasuk koordinasi khusus saat transit di Doha demi keselamatan perjalanan.

    Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap praktik perekrutan nonprosedural. Pemerintah berencana memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah pelanggaran.

    KP2MI kembali mengingatkan masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dan memanfaatkan layanan informasi serta pengaduan pemerintah. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa perlindungan PMI adalah prioritas utama.

    “Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi memastikan ada pertanggungjawaban,” sambung Mukhtarudin.

  • Tinjau Magang Nasional di Transmedia, Menaker Pastikan Hak dan Kompetensi Peserta Terpenuhi

    Tinjau Magang Nasional di Transmedia, Menaker Pastikan Hak dan Kompetensi Peserta Terpenuhi

    Kualitas pelaksanaan Program Magang Nasional menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melakukan inspeksi langsung ke kantor Transmedia di Jakarta pada Jumat (20/2/2026) guna memverifikasi bahwa program tersebut memberikan dampak nyata bagi para pesertanya.

    Dalam kunjungan tersebut, Yassierli memantau aktivitas sekitar 450 peserta magang yang tersebar di unit usaha CNN Indonesia, detikcom, dan CNBC Indonesia. Ia berdialog langsung dengan para peserta untuk menggali informasi mendalam terkait pengalaman praktis, materi pelatihan yang diterima, hingga kepastian pemenuhan hak berupa uang saku.

    "Kita melihat bagaimana antusiasme yang luar biasa dari peserta magang. Mereka belajar banyak hal yang baru, kita berharap itu menjadi suatu kompetensi baru buat mereka untuk persiapan mereka bisa bekerja," ujar Yassierli saat memberikan apresiasi kepada pihak Transmedia atas kesempatan praktik langsung dalam produksi konten media.

    Guna menjaga standar kualitas magang, Kementerian Ketenagakerjaan memperketat pengawasan melalui dua jalur utama. Selain melakukan konsolidasi rutin dengan para mentor di perusahaan penerima magang, pemerintah juga telah mengimplementasikan sistem monitoring berbasis digital.

    Sistem ini mewajibkan setiap peserta untuk mengisi laporan aktivitas harian atau log book secara mandiri. "Kita memiliki sistem monitoring magang. Makanya setiap peserta magang diminta untuk mengisi log book, terkait hari ini aktivitasnya apa saja," tegas Yassierli mengenai mekanisme kontrol transparansi program tersebut.

  • Sidang Korupsi Kemnaker: Hakim Cecar Eks Sekjen Terkait Pungutan Percepatan Izin TKA

    Sidang Korupsi Kemnaker: Hakim Cecar Eks Sekjen Terkait Pungutan Percepatan Izin TKA

    Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Heri Sudarmanto, mendapatkan cecaran dari majelis hakim dalam persidangan kasus dugaan pemerasan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026). Hakim menyoroti adanya celah birokrasi yang sengaja dimanfaatkan untuk memungut biaya tidak resmi dalam proses pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).

    Dalam persidangan tersebut, terungkap adanya keluhan dari para agen TKA mengenai lambatnya pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kondisi ini diduga menciptakan ruang bagi oknum untuk menawarkan percepatan proses dengan imbalan uang. Hakim membeberkan bahwa para agen diminta membayar Rp 500 ribu per TKA secara umum, sementara untuk TKA asal Cina dipatok sebesar Rp 1.500.000.

    Heri Sudarmanto sempat terpojok saat hakim mengonfirmasi keterangan saksi-saksi sebelumnya yang menyebut bahwa arahan terkait prosedur 'jalur cepat' tersebut berasal dari dirinya. Namun, Heri secara tegas membantah tudingan tersebut di hadapan majelis hakim.

    "Saya tidak merasa seperti itu. Jadi mohon maaf," ujar Heri menanggapi pertanyaan hakim mengenai dugaan arahan percepatan izin yang merugikan pihak agen tersebut.

    Kasus ini menyeret delapan orang terdakwa, termasuk eks Dirjen Binapenta Suhartono serta beberapa pejabat dan staf lainnya seperti Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Angraeni, dan Gatot Widiartono. Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya diri sendiri dengan meminta berbagai gratifikasi dari para agen.

    Bentuk pemberian yang diminta tidak hanya berupa uang tunai senilai miliaran rupiah, tetapi juga barang mewah. Beberapa aset yang disebutkan dalam dakwaan meliputi satu unit mobil Innova Reborn serta sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T. Salah satu terdakwa, Haryanto, tercatat menerima aliran dana terbesar dengan total mencapai Rp 84,72 miliar.

    Pihak hakim pun menyayangkan sikap Heri Sudarmanto yang dinilai tidak memberikan jawaban lugas terkait durasi pengurusan izin yang memakan waktu lama, termasuk proses verifikasi melalui Skype yang sering tertunda. Hakim menilai ketidakefektifan sistem ini merupakan awal mula terjadinya praktik pemerasan di lingkungan kementerian.