Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memulangkan seorang PMI asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dari Muscat, Oman. Karwati bt Dasta Ali tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) setelah melalui koordinasi intensif lintas negara.
Proses pemulangan Karwati menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang beroperasi bersama Garuda Indonesia GA 901, melalui rute Muscat-Doha-Jakarta. Rincian jadwal pemulangan tercatat dalam Brafaks KBRI Muscat Nomor B-00042/Muscat/260219. Sempat terjadi kendala ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal, namun koordinasi yang diperkuat membuahkan hasil.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI (P2MI) Mukhtarudin memberikan arahan langsung untuk memperkuat koordinasi antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI; KBRI Muscat; KBRI Doha; maskapai; dan agensi di Oman. Hal ini memastikan jadwal terbaru pemulangan.
Sesuai instruksi Mukhtarudin, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten, dan Tim Wascendak ditugaskan menjemput, mendalami kasus, dan memastikan pemulangan yang aman dan bermartabat. Setibanya di Bandara Soetta, Karwati langsung diarahkan ke Lounge PMI untuk pemeriksaan awal dan identifikasi potensi pelanggaran administratif atau pidana, termasuk peran pihak perekrut.
“Setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus kita telusuri. Kita tidak akan mentolerir praktik yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran,” tegas Mukhtarudin, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).
Perwakilan RI di Oman melaporkan bahwa Karwati bekerja di sektor domestik dan mengalami masalah selama penempatan. KBRI memberikan pendampingan penuh hingga keberangkatan dari Muscat, termasuk koordinasi khusus saat transit di Doha demi keselamatan perjalanan.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap praktik perekrutan nonprosedural. Pemerintah berencana memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah pelanggaran.
KP2MI kembali mengingatkan masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dan memanfaatkan layanan informasi serta pengaduan pemerintah. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa perlindungan PMI adalah prioritas utama.
“Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi memastikan ada pertanggungjawaban,” sambung Mukhtarudin.

Leave a Reply