Tag: Keraton

  • Tanggapan Pihak Tedjowulan Soal Dana Hibah Keraton Solo

    Tanggapan Pihak Tedjowulan Soal Dana Hibah Keraton Solo

    Pihak KGPH Panembahan Agung Tedjowulan memberikan respons terhadap pernyataan dari pihak Paku Buwono XIV Purbaya mengenai pembagian dana Keraton Solo yang bersumber dari hibah pemerintah. Dana tersebut diterima pada era mendiang Paku Buwana XIII.

    Juru bicara Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro, tidak membantah bahwa Panembahan Agung Tedjowulan juga menerima dana hibah tersebut. Ia justru mempertanyakan mengapa hal tersebut menjadi masalah.

    "Lalu, di mana letak kesalahannya?" kata Pakoenegoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikJateng, Kamis (26/2/2026).

    Ia kemudian menyinggung bahwa uang yang diterima itu kemungkinan adalah gaji atau honor dari keraton.

    "Lebih dari itu, apakah penggunaan uang gaji harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan?" ujarnya.

    Mengenai bukti yang diklaim dimiliki oleh pihak PB XIV Purbaya soal penerimaan dana hibah Panembahan Agung Tedjowulan, Pakoenegoro menyatakan bahwa hal itu wajar. Menurutnya, akan menjadi tidak wajar jika tidak ada bukti serah terima.

    "Wajar (memiliki bukti penerimaan dana hibah oleh Tedjowulan). Justru menjadi tidak wajar kalau serah-terima dana tanpa bukti," ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Jubir PB XIV Purbaya, KPA Singonegoro, menyebut permohonan Tedjowulan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit Keraton Solo. Ia juga menyinggung bahwa Tedjowulan menerima dana dari keraton yang bersumber dari hibah tersebut.

    KPA Singonagoro mengatakan, selama pengelolaan dana hibah 2018-2025, Gusti Tedjowulan termasuk sebagai penerima. Ia menegaskan, setiap bulan Gusti Tedjowulan menerima haknya, yang diberikan dengan cara dirapel setahun sekali.

    "Kalau Gusti Tedjo meminta audit 2018-2025, Gusti Tedjo juga salah satu penerima dana itu. Kalau Gusti Tedjo lupa, bisa hubungi saya, bisa saya kirimi foto dan kwitansi waktu menerima dana tersebut. Gusti Tedjo haknya selalu diberikan, cuma pemberiannya itu beliau datang ke sini 1 tahun sekali untuk menerima dana itu," terangnya.

  • Mediasi Gugatan Perubahan Nama PB XIV Solo Berakhir Deadlock

    Mediasi Gugatan Perubahan Nama PB XIV Solo Berakhir Deadlock

    Sidang mediasi gugatan yang dilayangkan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Paku Buwono Empat Belas atau PB XIV digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sidang yang dilaksanakan hari ini, Kamis (12/2/2026), berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.

    Gusti Moeng diwakili kuasa hukumnya Sigit Nugroho Sudibyanto. Sedangkan pihak PB XIV Purbaya diwakili Teguh Satya Bakti. Mediasi ini bertujuan mencari jalan tengah atas sengketa tersebut.

    Kuasa hukum penggugat, Sigit Nugroho, membenarkan mediasi ini menemui jalan buntu.

    "Mediasi deadlock," kata Sigit, ditemui usai sidang mediasi, Kamis (12/2/2026).

    Ia menjelaskan, mediator dari PN Solo menghendaki kedua pihak prinsipal hadir. Namun, mereka berhalangan hadir.

    "Dari mediator menghendaki prinsipal penggugat dan tergugat diharapkan hadir. Namun, karena baik prinsipal penggugat maupun tergugat ada alasan pekerjaan, maka tidak bisa hadir," paparnya.

    Karena ketidakhadiran prinsipal, mediator mengembalikan putusan mediasi kepada kuasa hukum. Sigit menyebut mediasi ini tidak menemukan kesepakatan.

    "Mediator kemudian melanjutkan, kira-kira arah mediasi ini mau ke mana. Jadi tadi kami dari penggugat juga menyampaikan, karena objek sengketa dari perkara ini kan adalah produk dari pengadilan, yaitu Penetapan Nomor 178. Itu kan kalau kemudian dikembalikan ke para pihak mungkin tidak akan berhasil mediasinya," terangnya.

    Sigit menambahkan, tidak akan ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) dari mediasi tersebut. Apalagi, objek sengketa merupakan produk hukum yang menjadi kewenangan pengadilan.

    "Konsepnya itu kan mencari win-win solution, mencari jalan tengah. Nah, sedangkan objek sengketa ini kan adalah produk hukum, artinya itu memang kewenangan dari pengadilan," terangnya.

    "Artinya, melihat objek sengketanya itu tidak muncul opsi untuk diselesaikan secara musyawarah. Dengan demikian, mediasi dianggap gagal. Kemudian diserahkan kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara," sambungnya.

    Tanggapan Kuasa Hukum Tergugat

    Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Teguh Satya Bakti, juga membenarkan sidang mediasi berakhir deadlock. Perkara ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

    "Ya, pada hari ini kami sidang mediasi yang hasilnya adalah deadlock, yang nanti akan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," ucapnya.

    Teguh menyampaikan, ada permintaan yang belum cocok sehingga perkara diserahkan kembali kepada majelis hakim. Menurutnya, dalam sidang tersebut kepentingan kedua belah pihak belum bertemu.

    "Permintaannya belum cocok, akan ada sidang lanjutan diserahkan kepada majelis hakim oleh hakim mediator. (Deadlock) Ya, mungkin kepentingan dari pihak penggugat dan kepentingan dari pihak tergugatnya belum bertemu," pungkasnya.

    Latar Belakang Gugatan

    Sebelumnya, Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, menggugat putusan yang menetapkan perubahan nama Paku Buwono XIV Purbaya ke Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan ini dilayangkan setelah PN Solo mengabulkan pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, mengatakan gugatan telah didaftarkan sejak Rabu (28/1) ke PN Solo. Sidang pertama dijadwalkan pada Kamis (5/2).

    Berikut adalah ringkasan proses hukum yang telah berlangsung:

    Tahap Tanggal Keterangan
    Pendaftaran Gugatan 28 Januari 2026 Gugatan diajukan oleh Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah.
    Sidang Perdana 5 Februari 2026 Jadwal sidang pertama kasus perubahan nama.
    Sidang Mediasi 12 Februari 2026 Berakhir deadlock tanpa kesepakatan.
    Lanjutan Kasus Akan datang Dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim.

    Eddy menegaskan, pihaknya menggugat legalitas pergantian nama dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas.

    "Putusan itu kita gugat," ucapnya.