Pihak KGPH Panembahan Agung Tedjowulan memberikan respons terhadap pernyataan dari pihak Paku Buwono XIV Purbaya mengenai pembagian dana Keraton Solo yang bersumber dari hibah pemerintah. Dana tersebut diterima pada era mendiang Paku Buwana XIII.
Juru bicara Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro, tidak membantah bahwa Panembahan Agung Tedjowulan juga menerima dana hibah tersebut. Ia justru mempertanyakan mengapa hal tersebut menjadi masalah.
"Lalu, di mana letak kesalahannya?" kata Pakoenegoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikJateng, Kamis (26/2/2026).
Ia kemudian menyinggung bahwa uang yang diterima itu kemungkinan adalah gaji atau honor dari keraton.
"Lebih dari itu, apakah penggunaan uang gaji harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan?" ujarnya.
Mengenai bukti yang diklaim dimiliki oleh pihak PB XIV Purbaya soal penerimaan dana hibah Panembahan Agung Tedjowulan, Pakoenegoro menyatakan bahwa hal itu wajar. Menurutnya, akan menjadi tidak wajar jika tidak ada bukti serah terima.
"Wajar (memiliki bukti penerimaan dana hibah oleh Tedjowulan). Justru menjadi tidak wajar kalau serah-terima dana tanpa bukti," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Jubir PB XIV Purbaya, KPA Singonegoro, menyebut permohonan Tedjowulan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit Keraton Solo. Ia juga menyinggung bahwa Tedjowulan menerima dana dari keraton yang bersumber dari hibah tersebut.
KPA Singonagoro mengatakan, selama pengelolaan dana hibah 2018-2025, Gusti Tedjowulan termasuk sebagai penerima. Ia menegaskan, setiap bulan Gusti Tedjowulan menerima haknya, yang diberikan dengan cara dirapel setahun sekali.
"Kalau Gusti Tedjo meminta audit 2018-2025, Gusti Tedjo juga salah satu penerima dana itu. Kalau Gusti Tedjo lupa, bisa hubungi saya, bisa saya kirimi foto dan kwitansi waktu menerima dana tersebut. Gusti Tedjo haknya selalu diberikan, cuma pemberiannya itu beliau datang ke sini 1 tahun sekali untuk menerima dana itu," terangnya.

