Sidang mediasi gugatan yang dilayangkan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Paku Buwono Empat Belas atau PB XIV digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sidang yang dilaksanakan hari ini, Kamis (12/2/2026), berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.
Gusti Moeng diwakili kuasa hukumnya Sigit Nugroho Sudibyanto. Sedangkan pihak PB XIV Purbaya diwakili Teguh Satya Bakti. Mediasi ini bertujuan mencari jalan tengah atas sengketa tersebut.
Kuasa hukum penggugat, Sigit Nugroho, membenarkan mediasi ini menemui jalan buntu.
"Mediasi deadlock," kata Sigit, ditemui usai sidang mediasi, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, mediator dari PN Solo menghendaki kedua pihak prinsipal hadir. Namun, mereka berhalangan hadir.
"Dari mediator menghendaki prinsipal penggugat dan tergugat diharapkan hadir. Namun, karena baik prinsipal penggugat maupun tergugat ada alasan pekerjaan, maka tidak bisa hadir," paparnya.
Karena ketidakhadiran prinsipal, mediator mengembalikan putusan mediasi kepada kuasa hukum. Sigit menyebut mediasi ini tidak menemukan kesepakatan.
"Mediator kemudian melanjutkan, kira-kira arah mediasi ini mau ke mana. Jadi tadi kami dari penggugat juga menyampaikan, karena objek sengketa dari perkara ini kan adalah produk dari pengadilan, yaitu Penetapan Nomor 178. Itu kan kalau kemudian dikembalikan ke para pihak mungkin tidak akan berhasil mediasinya," terangnya.
Sigit menambahkan, tidak akan ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) dari mediasi tersebut. Apalagi, objek sengketa merupakan produk hukum yang menjadi kewenangan pengadilan.
"Konsepnya itu kan mencari win-win solution, mencari jalan tengah. Nah, sedangkan objek sengketa ini kan adalah produk hukum, artinya itu memang kewenangan dari pengadilan," terangnya.
"Artinya, melihat objek sengketanya itu tidak muncul opsi untuk diselesaikan secara musyawarah. Dengan demikian, mediasi dianggap gagal. Kemudian diserahkan kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara," sambungnya.
Tanggapan Kuasa Hukum Tergugat
Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Teguh Satya Bakti, juga membenarkan sidang mediasi berakhir deadlock. Perkara ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.
"Ya, pada hari ini kami sidang mediasi yang hasilnya adalah deadlock, yang nanti akan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," ucapnya.
Teguh menyampaikan, ada permintaan yang belum cocok sehingga perkara diserahkan kembali kepada majelis hakim. Menurutnya, dalam sidang tersebut kepentingan kedua belah pihak belum bertemu.
"Permintaannya belum cocok, akan ada sidang lanjutan diserahkan kepada majelis hakim oleh hakim mediator. (Deadlock) Ya, mungkin kepentingan dari pihak penggugat dan kepentingan dari pihak tergugatnya belum bertemu," pungkasnya.
Latar Belakang Gugatan
Sebelumnya, Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, menggugat putusan yang menetapkan perubahan nama Paku Buwono XIV Purbaya ke Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan ini dilayangkan setelah PN Solo mengabulkan pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.
Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, mengatakan gugatan telah didaftarkan sejak Rabu (28/1) ke PN Solo. Sidang pertama dijadwalkan pada Kamis (5/2).
Berikut adalah ringkasan proses hukum yang telah berlangsung:
| Tahap | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|
| Pendaftaran Gugatan | 28 Januari 2026 | Gugatan diajukan oleh Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah. |
| Sidang Perdana | 5 Februari 2026 | Jadwal sidang pertama kasus perubahan nama. |
| Sidang Mediasi | 12 Februari 2026 | Berakhir deadlock tanpa kesepakatan. |
| Lanjutan Kasus | Akan datang | Dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. |
Eddy menegaskan, pihaknya menggugat legalitas pergantian nama dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas.
"Putusan itu kita gugat," ucapnya.

Leave a Reply