Tag: kesehatan masyarakat

  • Pemerintah Beri Vaksin HPV Gratis, Cegah Kanker Serviks Anak di Indonesia

    Pemerintah Beri Vaksin HPV Gratis, Cegah Kanker Serviks Anak di Indonesia

    Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan kanker serviks. Program vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) diberikan secara gratis. Inisiatif ini menargetkan anak-anak sebagai garda terdepan penekanan kasus kanker serviks di masa mendatang.

    Kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi wanita di seluruh dunia. Virus HPV yang menular melalui hubungan seksual adalah penyebab utama penyakit mematikan ini.

    Vaksin HPV memberikan perlindungan signifikan terhadap berbagai penyakit akibat virus HPV. Manfaat utamanya mencakup pencegahan kanker serviks yang menjadi penyebab utama kematian pada wanita secara global.

    Selain itu, vaksin ini juga melindungi dari kanker vagina, vulva, penis, anus, dan beberapa jenis kanker kepala serta leher. Pencegahan kutil kelamin, kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan, juga termasuk dalam manfaat vaksin HPV.

    Saat anak menerima vaksin, tubuh akan membentuk antibodi yang kuat melawan virus HPV. Antibodi inilah yang memberikan perlindungan efektif dari infeksi.

    Infeksi virus HPV berhubungan dengan berbagai jenis kanker. Termasuk kanker serviks, vagina, vulva, penis, anus, bahkan orofaringeal atau kanker tenggorokan belakang.

    Pria juga mendapatkan manfaat dari vaksin HPV. Infeksi HPV pada pria bermanifestasi sebagai kutil anogenital yang meningkatkan angka penularan. Infeksi ini juga terkait dengan kanker penis, dubur, dan orofaring.

    The International Agency for Research on Cancer memperkirakan sekitar 69.400 kasus kanker pada pria pada tahun 2018 disebabkan oleh HPV.

    Jangkauan Program Vaksinasi HPV Gratis

    Program vaksinasi HPV gratis pemerintah menargetkan kelompok usia berisiko tinggi. Di Indonesia, vaksinasi ini umumnya diberikan kepada anak perempuan usia sekolah dasar (SD).

    Program ini menjadi bagian dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Pemberian vaksin HPV gratis juga menjangkau anak-anak usia 11 tahun yang tidak bersekolah.

    Menurut Kementerian Kesehatan RI, dosis pertama diberikan kepada anak perempuan kelas 5 SD/MI/sederajat. Dosis kedua diberikan 6-12 bulan kemudian.

    Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan RI juga memperluas jangkauan vaksinasi. Target usia diperluas hingga anak berusia 15 tahun.

    Dirjen P2P menyatakan, imunisasi HPV adalah program yang telah dilakukan sejak tahun 2016 di DKI Jakarta. Prosedurnya dilaksanakan melalui BIAS setiap bulan Agustus dan tidak dipungut biaya.

    Berikut adalah tabel usia dan dosis vaksin HPV yang direkomendasikan:

    Usia Penerima Vaksin Jumlah Dosis Interval Dosis
    Anak 9-14 tahun 2 Dosis Dosis 2 diberikan 6–12 bulan setelah dosis 1
    Anak >15 tahun & Dewasa 3 Dosis Dosis 2 diberikan 1-2 bulan setelah dosis 1, Dosis 3 diberikan 6 bulan setelah dosis 1
    Dewasa 27-45 tahun (FDA) Sesuai rekomendasi Diskusikan dengan dokter

    Ketersediaan dan cakupan program vaksinasi gratis dapat berbeda. Hal ini tergantung kebijakan pemerintah daerah. Hubungi dinas kesehatan setempat atau fasilitas kesehatan terdekat untuk informasi akurat.

    Rekomendasi Usia Vaksinasi dan Keamanan

    Vaksinasi sebaiknya dilakukan saat anak berusia 9 hingga 12 tahun. Pada rentang usia ini, tubuh menghasilkan antibodi paling banyak terhadap HPV. Rekomendasi pemberian vaksin HPV dimulai dari anak-anak dan orang dewasa usia 9 hingga 26 tahun.

    Untuk dewasa usia 27 hingga 45 tahun, pemberian vaksin sesuai rekomendasi Food and Drug Administration (FDA). Penting untuk menunda vaksinasi HPV sampai setelah kehamilan.

    Vaksin HPV telah melalui uji klinis ketat dan terbukti aman serta efektif. Badan pengawas obat dan makanan di berbagai negara, termasuk Badan POM di Indonesia, telah menyetujui penggunaan vaksin HPV.

    Manfaat vaksin HPV jauh lebih besar dibandingkan risiko efek samping yang mungkin terjadi. Vaksin umumnya diberikan dalam serangkaian dosis.

    Jumlah dosis dapat bervariasi. Tergantung pada usia penerima dan rekomendasi dari tim medis terkait. Dua dosis vaksin HPV pada anak usia 9-14 tahun dengan jarak minimal 6 bulan memberikan perlindungan lebih baik.

    Perlindungan ini lebih baik dibandingkan tiga dosis yang diberikan kepada remaja atau dewasa muda.

    Efek Samping dan Mitos Vaksin HPV

    Vaksin HPV telah melewati uji keamanan ketat sebelum diedarkan massal. Namun, seperti vaksinasi lainnya, efek samping ringan mungkin terjadi. Efek samping ini biasanya hilang dengan sendirinya.

    Beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain sakit kepala, demam, serta rasa sakit, kemerahan, dan bengkak di tempat suntikan. Dalam kasus yang jarang, beberapa anak dapat mengalami efek samping serius, seperti reaksi alergi atau pingsan.

    Oleh karena itu, individu dengan alergi parah sebaiknya tidak menerima vaksin HPV. Vaksin ini juga tidak menyebabkan kemandulan pada wanita.

    Banyak mitos beredar tentang vaksin HPV. Pertama, mitos vaksin HPV menyebabkan kemandulan tidak didukung bukti ilmiah. Vaksin HPV tidak memengaruhi kesuburan.

    Kedua, mitos vaksin HPV hanya untuk wanita juga tidak benar. Vaksin HPV bermanfaat bagi pria karena melindungi dari kanker penis, anus, dan kutil kelamin.

    Ketiga, mitos vaksin HPV tidak efektif jika sudah aktif secara seksual juga keliru. Vaksin HPV tetap memberikan manfaat, meskipun tidak seefektif jika diberikan sebelum terpapar virus.

    Pemberian vaksin HPV gratis dari pemerintah hanya berlaku untuk anak-anak pada batasan usia yang telah ditetapkan. Remaja di atas 15 tahun dan orang dewasa perlu membayar biaya untuk mendapatkan vaksin HPV di rumah sakit.

    Harga vaksin HPV berkisar mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Harga ini tergantung paket, merek vaksin, dan rumah sakit tempat melakukan vaksinasi.

    Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai vaksin HPV, Anda dapat mengonsultasikannya dengan dokter spesialis obgyn.

  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 102.921 Peserta PBI untuk Penyakit Kronis

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 102.921 Peserta PBI untuk Penyakit Kronis

    BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali status kepesertaan sebanyak 102.921 individu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini ditujukan bagi warga pengidap penyakit kronis atau katastropik. Kebijakan ini memastikan mereka tetap memperoleh akses layanan kesehatan esensial.

    Pengaktifan kembali ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia bernomor 24/HUK/2026. Keputusan tersebut bertujuan menjamin layanan kesehatan bagi 106.153 peserta yang teridentifikasi menderita kondisi medis serius.

    Sebanyak 102.921 orang dari jumlah tersebut berhasil diaktifkan kembali melalui sistem otomatis. Sisa peserta lain masih dalam tahap pemeriksaan karena adanya perubahan catatan atau ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada lembaga kependudukan.

    Bagi peserta yang merasa BPJS PBI-nya dinonaktifkan pada awal Januari atau Februari 2026, segera cek status reaktivasi. Pengecekan dapat dilakukan melalui beberapa kanal mudah dan cepat.

    Berikut adalah beberapa cara untuk memeriksa status keaktifan BPJS PBI Anda:

    Cek BPJS PBI via WhatsApp PANDAWA

    Pengecekan status kepesertaan BPJS PBI dapat dilakukan melalui WhatsApp PANDAWA. Caranya, kirim pesan ke nomor 08118165165.

    Pilih opsi 'Informasi' dari menu bot, lalu 'Cek Status Kepesertaan'. Masukkan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan dan tanggal lahir. Sistem PANDAWA akan menampilkan informasi terkini mengenai status keaktifan keanggotaan.

    Berikut langkah detail pengecekan melalui WhatsApp PANDAWA:

    Langkah Deskripsi
    1 Buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.
    2 Kirim pesan ke nomor kontak 08118165165.
    3 Tulis pesan singkat, contohnya “test” atau “halo”.
    4 Dari menu yang tampil oleh sistem BOT, pilih opsi “Informasi”.
    5 Selanjutnya, pilih menu “Cek Status Kepesertaan”.
    6 Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu BPJS Kesehatan.
    7 Cantumkan tanggal lahir sesuai format Tahun-Bulan-Tanggal.
    8 Sistem PANDAWA akan menampilkan informasi terkini status keaktifan.

    Cek BPJS PBI via Mobile JKN

    Selain WhatsApp, status BPJS PBI juga dapat dicek melalui aplikasi Mobile JKN. Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store.

    Login menggunakan NIK atau nomor kartu JKN. Kemudian, pilih menu 'Peserta'. Status kepesertaan akan langsung muncul, termasuk jenis kepesertaan (PBI atau non-PBI).

    Cek BPJS PBI via Care Center 165

    Pusat panggilan BPJS Kesehatan di nomor 165 juga bisa digunakan untuk mengecek status kepesertaan. Hubungi nomor tersebut.

    Setelah terhubung, tekan angka 1 untuk memilih layanan. Kemudian, pilih opsi pengecekan status keanggotaan. Masukkan nomor identitas peserta atau NIK dan sebutkan tanggal lahir. Sistem akan memberitahukan status keaktifan kepesertaan Anda.

    Bagi yang merasa BPJS PBI mereka dinonaktifkan pada tahun 2026, segera lakukan pengecekan. Pastikan status kepesertaan Anda sudah aktif kembali demi kelancaran layanan kesehatan.

  • Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap hasil evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan setahun terakhir. Dari 70 juta penduduk yang mengakses layanan pada tahun 2025, mayoritas ditemukan mengidap penyakit hipertensi dan diabetes.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengatakan bahwa hipertensi menjadi temuan terbanyak dari populasi yang diperiksa.

    "Kalau dari populasi 70 juta yang tahun lalu memang terbanyak adalah hipertensi ya," kata Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, di Satkes Denma Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026).

    Murti menjelaskan banyak masyarakat tidak menyadari mengidap hipertensi. Program CKG bertujuan deteksi dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Kemenkes berambisi tingkatkan kesadaran dan perilaku sehat.

    "Target kami yang hipertensinya tadinya tinggi gitu kita maunya dengan adanya memberikan pengobatan, adanya edukasi untuk perubahan perilaku, pola makan, kita maunya terus kembali hijau, dia kembali normal kembali gitu ya," ujarnya.

    Kemenkes berencana memperluas jangkauan CKG. Tahun lalu, program ini ditekankan pada 10.300 Puskesmas dengan target 70 juta penduduk. Tahun ini, target diperluas hingga 130 juta penduduk.

    Pemerintah akan menggandeng berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Murti mengatakan sektor swasta, tempat kerja, dan TNI-Polri akan diajak berkolaborasi.

    Peran TNI dalam Program CKG

    Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI Laksamana Pertama TNI Tjahja Nurrobi mengumumkan dimulainya program CKG di fasilitas kesehatan TNI. TNI memiliki 600 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap mendukung.

    "Jadi kita untuk FKTP di TNI ada sebanyak 600 lebih, nantinya kita akan berupaya kita daftarkan ke dalam (aplikasi) Satu Sehat. Itu pun juga ada yang faskes-faskes yang ada di 3T," ujar Nurrobi.

    Nurrobi menegaskan, seluruh personel TNI beserta anggota keluarganya dapat memanfaatkan layanan CKG di satuan unit bertugas. Masyarakat umum juga dipersilakan menggunakan fasilitas kesehatan TNI untuk CKG.

    "Jadi nanti semua faskes TNI bisa diakses oleh masyarakat tidak hanya TNI dan keluarganya," imbuhnya.

    Berikut adalah perbandingan target dan capaian program CKG:

    Keterangan Tahun 2025 Target Tahun 2026
    Jumlah Penduduk Akses CKG 70 Juta 130 Juta
    Jumlah Puskesmas Fokus CKG 10.300 Diperluas
    Fasilitas Kesehatan TNI Terlibat – 600+

    Layanan Cek Kesehatan Gratis dapat diakses seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke fasilitas kesehatan terdekat yang terdaftar.

  • Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus TBC 50 Persen dalam Lima Tahun di Jakarta

    Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus TBC 50 Persen dalam Lima Tahun di Jakarta

    Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Program ini merupakan salah satu dari tiga program \'quick win\' Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Target ambisius ditetapkan untuk menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun ke depan.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 1/2026. SE ini mengatur Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

    Rini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis dalam upaya ini. Selain berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan masyarakat, ASN juga merupakan bagian dari komunitas besar. Mereka berpotensi menjadi sasaran serta agen perubahan dalam penanggulangan TBC. Hal ini diungkapkannya di Jakarta, hari ini.

    "ASN harus berperan aktif sebagai penggerak kebijakan publik dan bagian dari solusi dalam upaya penanggulangan TBC," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Surat Edaran Menteri PANRB tersebut memuat empat poin penting. Poin pertama bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ASN mengenai gejala, risiko, serta pencegahan TBC. Poin kedua pada SE ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan instansi pemerintah. Hal ini untuk mendorong keterlibatan aktif ASN dalam mendukung pelaksanaan Satu Gerakan Aksi Temukan TB (SATU TB).

    Poin ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC. Terakhir, poin keempat mengatur pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan TBC. Pendanaan ini menggunakan anggaran instansi pemerintah masing-masing atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Langkah Percepatan Penanggulangan TBC

    Percepatan penanggulangan TBC di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Ini meliputi penguatan edukasi dan sosialisasi, penyediaan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Selain itu, kebijakan internal yang mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan juga diperlukan.

    Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan ASN, tetapi juga memperkuat kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah menilai, seperti saat menghadapi pandemi COVID-19, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama. Ini penting dalam mengatasi persoalan kesehatan nasional. Berikut adalah ringkasan upaya percepatan TBC:

    Aspek Deskripsi
    Edukasi & Sosialisasi Penguatan informasi gejala, risiko, dan pencegahan TBC.
    Akses Layanan Penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau ASN.
    Kebijakan Internal Mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan di lingkungan kerja.
    Pendanaan Menggunakan anggaran instansi atau sumber lain yang sah.
    Kolaborasi Keterlibatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    "Penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terlibat. Instansi pemerintah harus menjadi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas stigma, sehingga ASN tidak ragu untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan," tutur Rini.

    "Dengan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, penanggulangan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," tutupnya.

  • Dinkes Kabupaten Tangerang Larang Warga Konsumsi Ikan Cisadane Tercemar Pestisida

    Dinkes Kabupaten Tangerang Larang Warga Konsumsi Ikan Cisadane Tercemar Pestisida

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mengeluarkan imbauan serius kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati akibat paparan bahan kimia pestisida di aliran Sungai Cisadane. Bahan kimia tersebut sangat berbahaya.

    Larangan ini dikeluarkan setelah ikan-ikan di Sungai Cisadane mati mendadak. Kematian ikan disebabkan oleh paparan bahan kimia dari gudang pestisida di Tangerang Selatan yang mencemari sungai.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menjelaskan dasar larangan tersebut. Bahaya kesehatan jangka panjang dari zat kimia menjadi perhatian utama.

    "Kalau risiko jangka panjang zat kimia ini salah satunya menimbulkan kanker, kalau masuk ke lambung jadi kanker usus," ujar Hendra dilansir Antara, Rabu (11/2/2026).

    Hendra menyarankan masyarakat sekitar bantaran Cisadane di Cisauk, Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, dan Sepatan tidak mengonsumsi ikan sungai. Larangan berlaku hingga ada pemeriksaan laboratorium lebih lanjut oleh pemerintah.

    "Kita berharap agar masyarakat tidak konsumsi ikan yang terpapar di sungai terlebih dahulu, karena kita belum pasti benar-benar aman," katanya.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebelumnya telah mengidentifikasi sumber cemaran. Dugaan cemaran aliran kali di Serpong berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida.

    Gudang tersebut berlokasi di Taman Tekno, Kecamatan Setu. Insiden pencemaran terjadi pada Senin lalu.

    Kepala Seksi (Kasie) Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan (P3L) DLH Tangsel, Hadiman, menyampaikan hasil penelusuran lapangan. Ditemukan sumber pencemaran berupa cairan kimia.

    "Iya dari cairan kimia di lokasi kebakaran gudang pestisida," ucapnya.

    Cairan kimia itu berasal dari gudang penyimpanan pestisida di Kota Tangerang Selatan yang mengalami kebakaran. Bahan kimia ini kemudian menyebar ke bantaran kali setelah disemprot Damkar.

    Dampak dan Bahaya Kimia

    Akibat kejadian ini, aliran kali mengalami perubahan warna dan mengeluarkan bau menyengat. Ikan-ikan di dalam kali mengambang mati setelah terpapar cairan pestisida.

    Cairan kimia tersebut terbawa arus hingga mengalir ke anak kali, mengubah warna air menjadi putih. Aroma menyengat tercium jelas di area terdampak.

    "Akibatnya bahan cairan kimia terbawa arus hingga mengalir ke anak kali yang berwarna putih dengan aroma menyengat. Jadi dia (lokasi yang kebakaran) enggak ada produksi," kata Hadiman.

    Berikut adalah beberapa wilayah terdampak dan potensi risiko kesehatan:

    Wilayah Terdampak Potensi Risiko Kesehatan Status Konsumsi Ikan
    Cisauk Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Teluknaga Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Kosambi Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Pakuhaji Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Sepatan Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
  • Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas program cek kesehatan gratis (CKG) tahun ini. Program tersebut kini menyasar lingkungan kerja, dimulai dari Markas Besar (Mabes) TNI hari ini.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengungkapkan rencana perluasan tersebut di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    “Kita ingin tempat-tempat kerja gitu, teman-teman kementerian, tempat-tempat kerja swasta pun juga membuat apa tempat-tempat CKG ini gitu ya. Jadi memang perluasannya seperti itu,” kata Murti Utami, Rabu (11/2/2026).

    “Nah makanya hari ini dimulai dengan teman-teman dari TNI,” sambungnya.

    Layanan CKG di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, telah berlangsung sejak pagi. Sejumlah anggota TNI tampak mengikuti pemeriksaan kesehatan.

    Salah satu peserta, Peltu Rum/W Siti Rina Maryani, membagikan pengalamannya. Ia menyebut proses pemeriksaan berjalan lancar.

    “Alhamdulillah kita hari ini lumayan lancar ya. Dari pertama pendaftaran kita mengisi aplikasi Satu Sehat, di situ kita melaksanakan screening. Screening mulai dari riwayat kesehatan keluarga, kemudian kesehatan kita,” ujar Rina.

    Setelah skrining, Rina menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi. Dilanjutkan dengan pengambilan darah, pemeriksaan mata, hingga pemeriksaan gigi.

    Rina juga sempat diperiksa oleh dokter karena keluhan batuk-batuk. Dokter langsung memberikan resep obat kepadanya.

    “Kebetulan ya tadi saya emang lagi batuk ya, jadi langsung ditindaklanjuti sama dokter. Di situ ditanya batuk hari ke berapa gitu kan. Jadi langsung kita langsung dapat follow up dikasih resep, nanti setelah ini kita bisa ambil resep,” sebutnya.

    Harapan Peserta Terhadap Program CKG

    Menurut Rina, pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan sudah cukup baik. Namun, ia berharap layanan CKG dapat dilengkapi untuk menunjang pekerjaan anggota TNI.

    “Jadi kita kan kalau di tentara itu di TNI kita ada sesuai kategori usia ya, jadi kategori 1, 2, dan 3. Jadi misalkan kita kategori usia 45 tahun ke atas itu ada tambahan misalkan treadmill, terus ada pemeriksaan mata yang lebih kompleks, terus untuk apa pemeriksaan untuk kewanitaan itu ada tambahan pap smear. Itu mungkin biar lebih kita pun lebih bisa mengetahui ya deteksi dini untuk kesehatan kita,” tuturnya.

    Berikut adalah perbandingan target sasaran program CKG:

    Tahun Lokasi Program Target Sasaran
    2025 10.300 Puskesmas 70 Juta Masyarakat
    2026 Lingkungan Kerja (Kementerian, Swasta, TNI/Polri) 130 Juta Penduduk

    Sebagai informasi, CKG merupakan program inisiasi Presiden Prabowo yang dijalankan Kemenkes. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 70 juta masyarakat melalui 10.300 puskesmas.

    Pada 2026, lokasi CKG diperluas ke lingkungan kerja seperti kementerian, swasta, hingga institusi TNI/Polri. Target sasaran diperkirakan mencapai 130 juta penduduk.

  • Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur berpotensi hilang. Ancaman ini muncul setelah adanya pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan menjelaskan, Cianjur sebelumnya berhasil mencapai target UHC Prioritas. Persentase kepesertaan saat itu mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81 persen.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah mengucurkan dana besar untuk memenuhi target UHC. "Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas," ujar Made, Rabu (11/2/2026), di Pendopo Cianjur.

    Anggaran bahkan sempat ditambah hingga Rp 7 miliar. Penambahan ini dilakukan karena adanya sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret pemerintah pusat pada tahun sebelumnya.

    Namun, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan kembali pada awal Februari 2026. Pemberitahuan tersebut mengenai pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI lagi.

    "Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret," kata Made. Dengan demikian, total 240 ribu orang telah dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pusat.

    Dampak pada Status UHC Prioritas

    Menurut Made, jika pencoretan ini diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang. Jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.

    "Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ungkapnya.

    Berikut adalah perbandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cianjur:

    Indikator Kondisi Awal (2025) Kondisi Pasca-Pencoretan (2026) Target UHC Prioritas
    Persentase Kepesertaan 98% < 98% ≥ 98%
    Tingkat Keaktifan Peserta 81% 78% ≥ 80%
    Jumlah Peserta PBI Dicoret 120.000 240.000 (total) 0

    Upaya Koordinasi dan Anggaran Tambahan

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Koordinasi ini terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.

    "Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori," ucap Made.

    Harapannya, penurunan peserta tidak signifikan dan status UHC Prioritas bisa tetap dipertahankan untuk Cianjur. Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.

    Anggaran ini diperlukan demi mengejar kembali target UHC. "Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar," pungkasnya.

  • Kemenkes Targetkan 130 Juta Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Tahun Ini

    Kemenkes Targetkan 130 Juta Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Tahun Ini

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 130 juta masyarakat mengikuti program cek kesehatan gratis (CKG) pada tahun ini. Angka tersebut meningkat signifikan dari target tahun sebelumnya, yaitu 70 juta penduduk.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menyampaikan bahwa target tahun lalu telah tercapai. Pelayanan CKG dilakukan di 10.300 puskesmas.

    Pada tahun ini, Kemenkes berupaya memperluas layanan CKG. Keterlibatan pihak swasta dan institusi lain diharapkan dapat meningkatkan jangkauan program ini.

    “Jadi tahun lalu sudah tercapai hampir 70 juta populasi dari penduduk kita yang sudah menerima cek kesehatan gratis,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    Murti Utami berharap keterlibatan berbagai pihak akan membantu mencapai target. Ini termasuk institusi, tempat kerja, serta TNI dan Polri.

    “Nah tahun ini kita ingin ada keterlibatan dari swasta, dari institusi, tempat-tempat kerja, teman-teman dari TNI, Polri untuk membuka pelayanan-pelayanan cek kesehatan gratis supaya tahun ini kita bisa memeriksa sekitar 130 juta penduduk kita untuk mendapatkan cek kesehatan gratis,” sambungnya.

    Fokus pada Tata Laksana dan Perawatan Lanjutan

    Ke depan, Kemenkes akan berfokus pada tata laksana program CKG. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya sekadar melakukan pengecekan, tetapi juga menerima perawatan atau pelayanan lanjutan dari hasil pemeriksaan.

    Inovasi ini memastikan bahwa deteksi dini dapat segera diikuti dengan penanganan yang tepat. Dengan demikian, program CKG diharapkan memberikan dampak kesehatan yang lebih optimal.

    “Jadi misalnya seorang yang mendapatkan pengecekan tensi tekanan darah gitu ya, terus diketahui memiliki hipertensi, ya, ini bisa langsung mendapatkan pengobatan saat mereka menerima CKG ini,” ujarnya.

    Program CKG dirancang untuk dimanfaatkan masyarakat setiap tahun. Partisipasi aktif sangat dianjurkan agar deteksi penyakit dapat dilakukan lebih awal.

    Berikut adalah perbandingan target peserta program CKG:

    Tahun Target Peserta Jumlah Puskesmas Terlibat
    Tahun Lalu 70 juta 10.300
    Tahun Ini 130 juta Diperluas (swasta, institusi, TNI/Polri)

    Deteksi dini penyakit menjadi kunci dalam penanganan yang efektif. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sehat.

    “Jadi ini adalah cek rutin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun. Nah yang belum, silakan memulai melakukan pemeriksaan sekarang. Kenapa? Supaya kita bisa hidup nantinya lebih sehat ke depan gitu ya. Nah kita lebih baik tahu lebih dulu apa yang terjadi dari kesehatan kita, kalau memang bisa kita obati lebih awal akan lebih baik,” imbuhnya.

  • PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    Banyuwangi, Jawa Timur – PT Bumi Suksesindo (PT BSI) menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perusahaan tambang emas ini menyalurkan bantuan susu kepada balita dan ibu hamil di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan dan merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    PT BSI merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Penyaluran nutrisi tambahan ini berfokus pada keluarga yang membutuhkan.

    Khususnya balita yang berisiko stunting dan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Promosi Kesehatan (Prokes) PT BSI pada Kamis, 5 Februari 2026.

    Ketua PKK Desa Kandangan, Nyi Anggraini Suparminingsih, menyampaikan apresiasi tinggi. Ia menghargai kontribusi berkelanjutan dari operator tambang emas Gunung Tumpang Pitu.

    Gunung Tumpang Pitu berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sinergi ini disebutnya sebagai langkah nyata dalam menekan angka stunting di tingkat desa.

    “Bantuan susu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan tambahan nutrisi. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang,” ujar Nyi Anggraini, Rabu (11/2/2026).

    Dia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sepihak. Kolaborasi kuat diperlukan dari tingkat keluarga hingga dukungan pelaku investasi seperti PT BSI.

    “Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencegah stunting. Kami juga mengajak para orang tua untuk aktif memanfaatkan program kesehatan desa, seperti Posyandu dan penyuluhan gizi,” tambahnya.

    Edukasi Gizi dan Lingkungan Sehat

    Selain membagikan susu, Tim Prokes PT BSI juga memberikan edukasi mendalam. Edukasi tersebut meliputi pola makan bergizi seimbang.

    Pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan kehamilan secara rutin juga disampaikan. Melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah desa, dan kader kesehatan, Desa Kandangan diharapkan mampu menciptakan lingkungan sehat.

    Hal ini bertujuan menuju generasi yang cerdas, berkualitas, dan bebas stunting di masa depan.

    Wilayah Operasional PT BSI

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, merupakan lokasi investasi PT BSI. Perusahaan ini adalah pemegang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Emas dan Mineral Pengikutnya, Nomor 188/547/KEP/429.011/2012.

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran meliputi Desa Kandangan, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo, dan Pesanggaran.

    Program Utama PPM/CSR PT BSI
    No. Bidang Program
    1 Pendidikan
    2 Kesehatan
    3 Tingkat Pendapatan Riil/Pekerjaan
    4 Kemandirian Ekonomi
    5 Sosial Budaya
    6 Lingkungan
    7 Pembentukan Lembaga Komunitas
    8 Infrastruktur

    Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk ini telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini sesuai Kepmen ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

    Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini beroperasi produksi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Sebagai pelaku investasi, PT BSI terus berkomitmen kepada masyarakat. Program PPM atau CSR digelontorkan dengan delapan program utama.

  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah memimpin langsung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Langkah ini krusial mengingat pemerintah berkomitmen mengeliminasi TBC pada 2030.

    Upaya tersebut juga menjadi bagian program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden RI. Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024.

    Wiyagus menjelaskan, penemuan kasus TBC di Indonesia baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan optimal serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

    "Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan. Acara digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2).

    Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah wajib menangani TBC.

    Salah satu caranya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Daerah juga perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

    Penguatan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

    Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB). Tim ini diharapkan aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala.

    Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan. Hal ini mendorong seluruh elemen pemerintah daerah terlibat aktif dalam eliminasi TBC.

    Tugas Camat dalam Deteksi Dini

    Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat menuntaskan persoalan TBC. Camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW.

    Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat. Peran ini vital untuk menemukan kasus sedini mungkin.

    "Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi. Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik," sambung Wiyagus.

    Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

    Beberapa data penting terkait TBC di Indonesia:

    Indikator Data
    Peringkat Kasus TBC Dunia (Global Tuberculosis Report 2024) Posisi Kedua
    Penemuan Kasus TBC di Indonesia 62%
    Target Eliminasi TBC Nasional 2030
    Regulasi Penanggulangan TBC Perpres Nomor 67 Tahun 2021

    Sebagai informasi, turut hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus; Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami, serta pihak terkait di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda.