Tag: kesehatan masyarakat

  • Dinkes Kabupaten Tangerang Larang Warga Konsumsi Ikan Cisadane Tercemar Pestisida

    Dinkes Kabupaten Tangerang Larang Warga Konsumsi Ikan Cisadane Tercemar Pestisida

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mengeluarkan imbauan serius kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati akibat paparan bahan kimia pestisida di aliran Sungai Cisadane. Bahan kimia tersebut sangat berbahaya.

    Larangan ini dikeluarkan setelah ikan-ikan di Sungai Cisadane mati mendadak. Kematian ikan disebabkan oleh paparan bahan kimia dari gudang pestisida di Tangerang Selatan yang mencemari sungai.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menjelaskan dasar larangan tersebut. Bahaya kesehatan jangka panjang dari zat kimia menjadi perhatian utama.

    "Kalau risiko jangka panjang zat kimia ini salah satunya menimbulkan kanker, kalau masuk ke lambung jadi kanker usus," ujar Hendra dilansir Antara, Rabu (11/2/2026).

    Hendra menyarankan masyarakat sekitar bantaran Cisadane di Cisauk, Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, dan Sepatan tidak mengonsumsi ikan sungai. Larangan berlaku hingga ada pemeriksaan laboratorium lebih lanjut oleh pemerintah.

    "Kita berharap agar masyarakat tidak konsumsi ikan yang terpapar di sungai terlebih dahulu, karena kita belum pasti benar-benar aman," katanya.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebelumnya telah mengidentifikasi sumber cemaran. Dugaan cemaran aliran kali di Serpong berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida.

    Gudang tersebut berlokasi di Taman Tekno, Kecamatan Setu. Insiden pencemaran terjadi pada Senin lalu.

    Kepala Seksi (Kasie) Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan (P3L) DLH Tangsel, Hadiman, menyampaikan hasil penelusuran lapangan. Ditemukan sumber pencemaran berupa cairan kimia.

    "Iya dari cairan kimia di lokasi kebakaran gudang pestisida," ucapnya.

    Cairan kimia itu berasal dari gudang penyimpanan pestisida di Kota Tangerang Selatan yang mengalami kebakaran. Bahan kimia ini kemudian menyebar ke bantaran kali setelah disemprot Damkar.

    Dampak dan Bahaya Kimia

    Akibat kejadian ini, aliran kali mengalami perubahan warna dan mengeluarkan bau menyengat. Ikan-ikan di dalam kali mengambang mati setelah terpapar cairan pestisida.

    Cairan kimia tersebut terbawa arus hingga mengalir ke anak kali, mengubah warna air menjadi putih. Aroma menyengat tercium jelas di area terdampak.

    "Akibatnya bahan cairan kimia terbawa arus hingga mengalir ke anak kali yang berwarna putih dengan aroma menyengat. Jadi dia (lokasi yang kebakaran) enggak ada produksi," kata Hadiman.

    Berikut adalah beberapa wilayah terdampak dan potensi risiko kesehatan:

    Wilayah Terdampak Potensi Risiko Kesehatan Status Konsumsi Ikan
    Cisauk Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Teluknaga Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Kosambi Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Pakuhaji Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
    Sepatan Kanker Usus, Gangguan Kesehatan Lain Dilarang Sementara
  • Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas program cek kesehatan gratis (CKG) tahun ini. Program tersebut kini menyasar lingkungan kerja, dimulai dari Markas Besar (Mabes) TNI hari ini.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengungkapkan rencana perluasan tersebut di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    “Kita ingin tempat-tempat kerja gitu, teman-teman kementerian, tempat-tempat kerja swasta pun juga membuat apa tempat-tempat CKG ini gitu ya. Jadi memang perluasannya seperti itu,” kata Murti Utami, Rabu (11/2/2026).

    “Nah makanya hari ini dimulai dengan teman-teman dari TNI,” sambungnya.

    Layanan CKG di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, telah berlangsung sejak pagi. Sejumlah anggota TNI tampak mengikuti pemeriksaan kesehatan.

    Salah satu peserta, Peltu Rum/W Siti Rina Maryani, membagikan pengalamannya. Ia menyebut proses pemeriksaan berjalan lancar.

    “Alhamdulillah kita hari ini lumayan lancar ya. Dari pertama pendaftaran kita mengisi aplikasi Satu Sehat, di situ kita melaksanakan screening. Screening mulai dari riwayat kesehatan keluarga, kemudian kesehatan kita,” ujar Rina.

    Setelah skrining, Rina menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi. Dilanjutkan dengan pengambilan darah, pemeriksaan mata, hingga pemeriksaan gigi.

    Rina juga sempat diperiksa oleh dokter karena keluhan batuk-batuk. Dokter langsung memberikan resep obat kepadanya.

    “Kebetulan ya tadi saya emang lagi batuk ya, jadi langsung ditindaklanjuti sama dokter. Di situ ditanya batuk hari ke berapa gitu kan. Jadi langsung kita langsung dapat follow up dikasih resep, nanti setelah ini kita bisa ambil resep,” sebutnya.

    Harapan Peserta Terhadap Program CKG

    Menurut Rina, pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan sudah cukup baik. Namun, ia berharap layanan CKG dapat dilengkapi untuk menunjang pekerjaan anggota TNI.

    “Jadi kita kan kalau di tentara itu di TNI kita ada sesuai kategori usia ya, jadi kategori 1, 2, dan 3. Jadi misalkan kita kategori usia 45 tahun ke atas itu ada tambahan misalkan treadmill, terus ada pemeriksaan mata yang lebih kompleks, terus untuk apa pemeriksaan untuk kewanitaan itu ada tambahan pap smear. Itu mungkin biar lebih kita pun lebih bisa mengetahui ya deteksi dini untuk kesehatan kita,” tuturnya.

    Berikut adalah perbandingan target sasaran program CKG:

    Tahun Lokasi Program Target Sasaran
    2025 10.300 Puskesmas 70 Juta Masyarakat
    2026 Lingkungan Kerja (Kementerian, Swasta, TNI/Polri) 130 Juta Penduduk

    Sebagai informasi, CKG merupakan program inisiasi Presiden Prabowo yang dijalankan Kemenkes. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 70 juta masyarakat melalui 10.300 puskesmas.

    Pada 2026, lokasi CKG diperluas ke lingkungan kerja seperti kementerian, swasta, hingga institusi TNI/Polri. Target sasaran diperkirakan mencapai 130 juta penduduk.

  • Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur berpotensi hilang. Ancaman ini muncul setelah adanya pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan menjelaskan, Cianjur sebelumnya berhasil mencapai target UHC Prioritas. Persentase kepesertaan saat itu mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81 persen.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah mengucurkan dana besar untuk memenuhi target UHC. "Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas," ujar Made, Rabu (11/2/2026), di Pendopo Cianjur.

    Anggaran bahkan sempat ditambah hingga Rp 7 miliar. Penambahan ini dilakukan karena adanya sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret pemerintah pusat pada tahun sebelumnya.

    Namun, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan kembali pada awal Februari 2026. Pemberitahuan tersebut mengenai pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI lagi.

    "Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret," kata Made. Dengan demikian, total 240 ribu orang telah dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pusat.

    Dampak pada Status UHC Prioritas

    Menurut Made, jika pencoretan ini diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang. Jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.

    "Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ungkapnya.

    Berikut adalah perbandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cianjur:

    Indikator Kondisi Awal (2025) Kondisi Pasca-Pencoretan (2026) Target UHC Prioritas
    Persentase Kepesertaan 98% < 98% ≥ 98%
    Tingkat Keaktifan Peserta 81% 78% ≥ 80%
    Jumlah Peserta PBI Dicoret 120.000 240.000 (total) 0

    Upaya Koordinasi dan Anggaran Tambahan

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Koordinasi ini terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.

    "Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori," ucap Made.

    Harapannya, penurunan peserta tidak signifikan dan status UHC Prioritas bisa tetap dipertahankan untuk Cianjur. Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.

    Anggaran ini diperlukan demi mengejar kembali target UHC. "Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar," pungkasnya.

  • Kemenkes Targetkan 130 Juta Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Tahun Ini

    Kemenkes Targetkan 130 Juta Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Tahun Ini

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 130 juta masyarakat mengikuti program cek kesehatan gratis (CKG) pada tahun ini. Angka tersebut meningkat signifikan dari target tahun sebelumnya, yaitu 70 juta penduduk.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menyampaikan bahwa target tahun lalu telah tercapai. Pelayanan CKG dilakukan di 10.300 puskesmas.

    Pada tahun ini, Kemenkes berupaya memperluas layanan CKG. Keterlibatan pihak swasta dan institusi lain diharapkan dapat meningkatkan jangkauan program ini.

    “Jadi tahun lalu sudah tercapai hampir 70 juta populasi dari penduduk kita yang sudah menerima cek kesehatan gratis,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    Murti Utami berharap keterlibatan berbagai pihak akan membantu mencapai target. Ini termasuk institusi, tempat kerja, serta TNI dan Polri.

    “Nah tahun ini kita ingin ada keterlibatan dari swasta, dari institusi, tempat-tempat kerja, teman-teman dari TNI, Polri untuk membuka pelayanan-pelayanan cek kesehatan gratis supaya tahun ini kita bisa memeriksa sekitar 130 juta penduduk kita untuk mendapatkan cek kesehatan gratis,” sambungnya.

    Fokus pada Tata Laksana dan Perawatan Lanjutan

    Ke depan, Kemenkes akan berfokus pada tata laksana program CKG. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya sekadar melakukan pengecekan, tetapi juga menerima perawatan atau pelayanan lanjutan dari hasil pemeriksaan.

    Inovasi ini memastikan bahwa deteksi dini dapat segera diikuti dengan penanganan yang tepat. Dengan demikian, program CKG diharapkan memberikan dampak kesehatan yang lebih optimal.

    “Jadi misalnya seorang yang mendapatkan pengecekan tensi tekanan darah gitu ya, terus diketahui memiliki hipertensi, ya, ini bisa langsung mendapatkan pengobatan saat mereka menerima CKG ini,” ujarnya.

    Program CKG dirancang untuk dimanfaatkan masyarakat setiap tahun. Partisipasi aktif sangat dianjurkan agar deteksi penyakit dapat dilakukan lebih awal.

    Berikut adalah perbandingan target peserta program CKG:

    Tahun Target Peserta Jumlah Puskesmas Terlibat
    Tahun Lalu 70 juta 10.300
    Tahun Ini 130 juta Diperluas (swasta, institusi, TNI/Polri)

    Deteksi dini penyakit menjadi kunci dalam penanganan yang efektif. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sehat.

    “Jadi ini adalah cek rutin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun. Nah yang belum, silakan memulai melakukan pemeriksaan sekarang. Kenapa? Supaya kita bisa hidup nantinya lebih sehat ke depan gitu ya. Nah kita lebih baik tahu lebih dulu apa yang terjadi dari kesehatan kita, kalau memang bisa kita obati lebih awal akan lebih baik,” imbuhnya.

  • PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    Banyuwangi, Jawa Timur – PT Bumi Suksesindo (PT BSI) menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perusahaan tambang emas ini menyalurkan bantuan susu kepada balita dan ibu hamil di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan dan merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    PT BSI merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Penyaluran nutrisi tambahan ini berfokus pada keluarga yang membutuhkan.

    Khususnya balita yang berisiko stunting dan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Promosi Kesehatan (Prokes) PT BSI pada Kamis, 5 Februari 2026.

    Ketua PKK Desa Kandangan, Nyi Anggraini Suparminingsih, menyampaikan apresiasi tinggi. Ia menghargai kontribusi berkelanjutan dari operator tambang emas Gunung Tumpang Pitu.

    Gunung Tumpang Pitu berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sinergi ini disebutnya sebagai langkah nyata dalam menekan angka stunting di tingkat desa.

    “Bantuan susu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan tambahan nutrisi. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang,” ujar Nyi Anggraini, Rabu (11/2/2026).

    Dia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sepihak. Kolaborasi kuat diperlukan dari tingkat keluarga hingga dukungan pelaku investasi seperti PT BSI.

    “Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencegah stunting. Kami juga mengajak para orang tua untuk aktif memanfaatkan program kesehatan desa, seperti Posyandu dan penyuluhan gizi,” tambahnya.

    Edukasi Gizi dan Lingkungan Sehat

    Selain membagikan susu, Tim Prokes PT BSI juga memberikan edukasi mendalam. Edukasi tersebut meliputi pola makan bergizi seimbang.

    Pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan kehamilan secara rutin juga disampaikan. Melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah desa, dan kader kesehatan, Desa Kandangan diharapkan mampu menciptakan lingkungan sehat.

    Hal ini bertujuan menuju generasi yang cerdas, berkualitas, dan bebas stunting di masa depan.

    Wilayah Operasional PT BSI

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, merupakan lokasi investasi PT BSI. Perusahaan ini adalah pemegang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Emas dan Mineral Pengikutnya, Nomor 188/547/KEP/429.011/2012.

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran meliputi Desa Kandangan, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo, dan Pesanggaran.

    Program Utama PPM/CSR PT BSI
    No. Bidang Program
    1 Pendidikan
    2 Kesehatan
    3 Tingkat Pendapatan Riil/Pekerjaan
    4 Kemandirian Ekonomi
    5 Sosial Budaya
    6 Lingkungan
    7 Pembentukan Lembaga Komunitas
    8 Infrastruktur

    Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk ini telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini sesuai Kepmen ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

    Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini beroperasi produksi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Sebagai pelaku investasi, PT BSI terus berkomitmen kepada masyarakat. Program PPM atau CSR digelontorkan dengan delapan program utama.

  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah memimpin langsung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Langkah ini krusial mengingat pemerintah berkomitmen mengeliminasi TBC pada 2030.

    Upaya tersebut juga menjadi bagian program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden RI. Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024.

    Wiyagus menjelaskan, penemuan kasus TBC di Indonesia baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan optimal serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

    "Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan. Acara digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2).

    Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah wajib menangani TBC.

    Salah satu caranya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Daerah juga perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

    Penguatan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

    Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB). Tim ini diharapkan aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala.

    Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan. Hal ini mendorong seluruh elemen pemerintah daerah terlibat aktif dalam eliminasi TBC.

    Tugas Camat dalam Deteksi Dini

    Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat menuntaskan persoalan TBC. Camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW.

    Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat. Peran ini vital untuk menemukan kasus sedini mungkin.

    "Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi. Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik," sambung Wiyagus.

    Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

    Beberapa data penting terkait TBC di Indonesia:

    Indikator Data
    Peringkat Kasus TBC Dunia (Global Tuberculosis Report 2024) Posisi Kedua
    Penemuan Kasus TBC di Indonesia 62%
    Target Eliminasi TBC Nasional 2030
    Regulasi Penanggulangan TBC Perpres Nomor 67 Tahun 2021

    Sebagai informasi, turut hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus; Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami, serta pihak terkait di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda.

  • Sungai Jaletreng Tangsel Berubah Putih Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

    Sungai Jaletreng Tangsel Berubah Putih Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

    Sungai Jaletreng di Tangerang Selatan (Tangsel) mendadak berubah warna menjadi putih. Perubahan warna ini diduga kuat akibat pencemaran dampak kebakaran gudang pabrik pestisida di kawasan tersebut.

    Meski demikian, Perseroda PITS memastikan air baku yang digunakan untuk pasokan air bersih bagi warga Tangsel tetap aman dari cemaran. Pihak PITS menjamin tidak ada dampak terhadap kualitas air yang didistribusikan.

    Humas Perseroda PITS melalui akun Instagram @perserodapits, pada Rabu (10/2/2026), mengonfirmasi bahwa air baku yang digunakan tidak terpengaruh. Mereka menekankan bahwa air baku PAM Tangsel tetap aman.

    "Perseroda PITS memastikan air baku yang digunakan tidak terpengaruh oleh pencemaran air kali akibat kebakaran Gudang Pestisida di Kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan," tulis Humas Perseroda PITS.

    Perseroda PITS menyatakan bahwa titik pengambilan air baku PAM Tangsel berada jauh di hulu Sungai Cisadane. Lokasi tersebut sebelum pertemuan dengan aliran Kali Jaletreng.

    "Sehingga air PAM Tangsel Perseroda PITS tetap aman dan tidak terdampak," kata Perseroda PITS.

    Penyebab Pencemaran dan Dampaknya

    Sebelumnya, Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengungkapkan bahwa perubahan warna sungai disebabkan kebakaran gudang pabrik pestisida. Insiden ini terjadi di Kecamatan Setu.

    "Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya saat dihubungi, Senin (9/2).

    Dampak kebakaran ini bahkan menyebabkan ikan-ikan di Sungai Jaletreng mati. Masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan yang sempat dipanen dari sungai tersebut.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Mereka telah mengambil sampel air berwarna putih itu untuk uji laboratorium.

    "Dan juga sudah ambil sampel untuk proses uji labnya," ujar Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan DLH Tangsel, Deni Danial.

    Kronologi Pencemaran Sungai Jaletreng
    Tanggal Kejadian Lokasi Kebakaran Dampak Awal
    Senin, 9 Februari Gudang Pestisida Taman Tekno, Kec. Setu Sungai Jaletreng berubah putih, ikan mati
    Rabu, 10 Februari Tangerang Selatan Pernyataan PITS air baku aman
  • Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin rapat perdana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019. Rapat ini membahas revisi PP tersebut menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Fokus utama adalah isu kesehatan masyarakat.

    Zulhas menyebutkan bahwa peraturan terbaru akan mencakup isu kesehatan, termasuk rencana penerapan label khusus pada makanan dan minuman. Label ini akan menandakan produk yang memiliki kandungan gula tinggi.

    Inisiatif ini didasari laporan yang menyebut tingginya angka penyakit diabetes pada anak muda di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam memberikan label peringatan pada produk makanan dan minuman.

    Pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan detail pelabelan produk bergula tinggi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui risiko dari konsumsi produk tersebut.

    "Oleh karena itu, kami sudah bikin tim yang tepat nanti makanan dan minimum yang kandungan gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa. Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Penerapan label ini diharapkan serupa dengan label peringatan yang ada di bungkus rokok. Zulhas menambahkan, gula disebut sebagai pembunuh nomor satu. Ia sempat menerima usulan pewarnaan label, namun mempertimbangkan dampak terhadap produsen.

    "Agar orang tahu kalau minum ini risikonya apa, kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula, gula nomor satu. Tadi ada usulan diwarnai. Kalau diwarnai takut yang punya warna marah-marah, jadi nanti kita rumuskan seperti apa," imbuh Zulhas.

    Peran BPOM dan Penyakit Kronis Non-Menular

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan mencegah masyarakat dari berbagai penyakit kronis non-menular.

    "Yaitu bagaimana mencegah masyarakat secara keseluruhan supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit tadi. Penyakit karena gula, penyakit karena kelebihan lemak, penyakit karena salt atau garam. Nah, tiga hal ini yang memang menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif," jelas Taruna.

    Berikut adalah beberapa penyakit kronis non-menular yang menjadi perhatian pemerintah:

    Penyakit Penyebab Utama
    Diabetes Konsumsi gula berlebih
    Penyakit Jantung Kelebihan lemak dan garam
    Hipertensi Konsumsi garam berlebih
    Obesitas Kelebihan gula dan lemak

    Mekanisme Pelabelan dan Target Waktu

    BPOM akan berperan sebagai pembuat aturan teknis yang harus dipatuhi oleh industri. Industri sendirilah yang akan memberikan label tinggi gula, garam, atau lemak pada produk mereka, mengacu pada aturan BPOM.

    Aturan ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

    "Teknis aturan pelabelannya BPOM yang buat, tapi yang industri yang bersangkutan itu yang akan membuat sendiri kemasannya. Kemasannya kan dia memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu, tapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat," tutup Taruna.

  • Pemerintah Jawa Tengah Perketat Pengawasan Perjalanan Internasional Antisipasi Virus Nipah

    Pemerintah Jawa Tengah Perketat Pengawasan Perjalanan Internasional Antisipasi Virus Nipah

    Hingga Kamis (5/2/2026), Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaporkan belum ada kasus infeksi virus Nipah yang terdeteksi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pemerintah setempat mulai memperketat pengawasan di pintu masuk internasional guna mencegah masuknya virus.

    Pemerintah memfokuskan pemantauan pada pelaku perjalanan internasional yang mengalami gejala demam. Pengawasan ketat diterapkan di bandara-bandara yang melayani penerbangan luar negeri untuk meminimalkan risiko penularan dari negara terdampak.

    Karakteristik dan Gejala Virus Nipah

    Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar menjelaskan bahwa virus Nipah merupakan kategori zoonosis. Virus ini dapat menular dari hewan, khususnya kelelawar sebagai inang alami, kepada manusia melalui berbagai jalur kontak.

    Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, konsumsi makanan yang terkontaminasi, hingga kontak erat antarmanusia. Masa inkubasi biasanya berlangsung antara 4 hingga 14 hari setelah terpapar.

    "Sekitar 4 hingga 14 hari setelah terpapar virus nipah, biasanya muncul sejumlah gejala. Gejala-gejala itu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan nyeri tenggorokan," kata Yunita Dyah Suminar, Kamis (5/2/2026).

    Ia juga menambahkan bahwa gejala berat dapat berupa penurunan kesadaran hingga pneumonia berat. Masyarakat diimbau untuk segera mengakses fasilitas kesehatan jika mengalami gejala flu yang memburuk secara signifikan.

    Langkah Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

    Dinas Kesehatan menekankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah preventif utama. Masyarakat juga disarankan untuk lebih selektif dalam mengonsumsi buah-buahan dan produk alam langsung dari pohonnya.

    "Sebelum memakan buah, cuci dan kupas buah secara menyeluruh. Lalu, jangan ambil buah yang jatuh dari pohon. Biasanya kan orang ambil buah yang jatuh dari pohon karena biasanya manis kan, nah itu jangan diambil atau dimakan. Segera buang buah yang ada tanda gigitan hewannya," ucap Yunita Dyah Suminar, Kamis (5/2/2026).

    Selain itu, para petugas pemotong hewan diinstruksikan untuk selalu menggunakan alat pelindungan diri (APD) saat bekerja guna menghindari risiko penularan langsung dari hewan ternak yang mungkin terinfeksi.

    Sistem Pengawasan di Pintu Masuk Bandara

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pengawasan kesehatan telah terintegrasi hingga tingkat desa. Pemerintah memiliki program dokter spesialis keliling yang disebut Sipeling untuk membantu proses deteksi dini di masyarakat.

    "Kami punya program Sipeling sampai tingkat desa. Saya yakin kami punya penjagaan yang luar biasa," ujar Ahmad Luthfi, Kamis (5/2/2026).

    Di sektor transportasi udara, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang melayani rute Malaysia dan Singapura mulai mengaktifkan protokol khusus. Pengelola bandara bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan untuk memantau suhu tubuh penumpang.

    "Balai Karantina Kesehatan Kelas I Semarang melakukan pemantauan penumpang internasional yang tiba dengan menggunakan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang. Thermal scanner ini berlokasi di area kedatangan penumpang internasional," kata Arif Haryanto, Kamis (5/2/2026).

    Arif Haryanto selaku Branch Communication and Corporate Social Responsibility Department Head Bandara Jenderal Ahmad Yani menambahkan bahwa penumpang yang terdeteksi demam akan menjalani observasi medis lanjutan oleh petugas di lokasi.

  • Waspada Ancaman Virus Nipah Di Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus di Asia

    Waspada Ancaman Virus Nipah Di Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus di Asia

    Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan hingga kini belum ditemukan satu pun kasus virus Nipah di Tanah Air, meskipun wabah terbaru dilaporkan meningkat di negara-negara Asia seperti India dan Bangladesh yang memicu kesiapsiagaan nasional untuk mencegah masuknya penyakit tersebut. 

    Virus Nipah adalah infeksi zoonosis yang ditularkan dari hewan, terutama kelelawar buah, ke manusia dan memiliki tingkat fatalitas yang sangat tinggi, antara 40–75 persen menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penularannya dapat melalui kontak langsung dengan hewan atau melalui makanan yang terkontaminasi, serta dalam beberapa kasus penularan antarmanusia telah dilaporkan. 

    Lonjakan Kasus di Kawasan dan Risiko Internasional

    Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas kesehatan di India melaporkan kasus penyakit akibat virus Nipah di negara bagian Bengal Barat yang memicu sinyal kewaspadaan global. Kasus ini termasuk pasien konfirmasi dan suspek yang tengah ditangani, meskipun belum dilaporkan angka kematian dalam laporan terbaru. 

    Kondisi ini didukung oleh pernyataan masyarakat medis internasional bahwa virus Nipah telah mewarnai wabah di beberapa negara Asia, termasuk Bangladesh dan India beberapa tahun belakangan, dan merupakan ancaman serius karena belum ada vaksin atau terapi spesifik yang terbukti efektif. 

    Status di Indonesia: Belum Ada Kasus, Tapi Waspada Diperkuat

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan bahwa hingga 27 Januari 2026 belum ada kasus konfirmasi virus Nipah di Indonesia. Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, menegaskan pemantauan situasi global terus dilakukan melalui kanal resmi dan sistem surveilans penyakit menular. 

    Upaya pencegahan juga mencakup peningkatan pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional dan barang dari negara terjangkit, seraya mendorong pelaporan mandiri melalui aplikasi kesehatan terkait bagi pelaku perjalanan yang mengalami gejala. 

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah telah menyiapkan reagen PCR khusus untuk deteksi virus Nipah sebagai salah satu langkah memperkuat kemampuan skrining di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. 

    Pengawasan di Pintu Masuk dan Pelaku Perjalanan

    Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga meningkatkan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai langkah antisipatif. Pemeriksaan kesehatan dan protokol pelaporan diperketat guna mendeteksi kemungkinan kasus sejak awal. 

    Bagaimana Virus Nipah Menular dan Gejalanya

    Virus Nipah berasal dari kelelawar buah sebagai reservoir alami. Penularan dapat terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan cairan atau jaringan hewan yang terinfeksi, seperti melalui konsumsi makanan yang telah tercemar atau kontak langsung dengan hewan sakit, termasuk babi. 

    Pada manusia, infeksi dapat bervariasi dari tanpa gejala hingga gejala berat termasuk demam, batuk, sesak napas, hingga peradangan otak (ensefalitis) yang berpotensi fatal. Dalam beberapa wabah sebelumnya, tingkat kematian akibat infeksi ini mencapai puluhan hingga lebih dari 70 persen. 

    Tantangan dan Kesiapsiagaan Nasional

    Meski belum ada kasus di Indonesia, letak geografis Indonesia yang dekat dengan negara yang melaporkan wabah dan mobilitas internasional yang tinggi menempatkan negara ini pada risiko potensial masuknya virus Nipah. Pakar kesehatan menekankan pentingnya sistem surveilans epidemiologi yang kuat, kapasitas diagnostik yang memadai, serta koordinasi lintas sektor untuk mendeteksi dan merespons setiap kemungkinan kasus. 

    Kemenkes juga telah mengaktifkan sistem kewaspadaan dini di fasilitas kesehatan, termasuk sosialisasi gejala dan protokol pelaporan guna mempercepat identifikasi kasus yang dicurigai. 

    Dengan langkah-langkah ini, otoritas kesehatan Indonesia berupaya menjaga kesiapan menghadapi ancaman virus Nipah sambil terus memantau perkembangan situasi global yang dinamis.