Tag: Kesehatan

  • Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dua puskesmas di Aceh masih belum bisa beroperasi. Hal ini dikarenakan bangunannya rusak parah akibat dampak bencana hidrometeorologi.

    Dua puskesmas tersebut mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat melayani masyarakat. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

    "Puskesmas (ada) dua belum beroperasi karena hancur dan rusak berat," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan bahwa total 867 dari 1.265 puskesmas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sempat berhenti beroperasi. Ini terjadi pada awal bencana melanda tiga provinsi tersebut.

    Setelah pemerintah memulai upaya revitalisasi sejak 1 Desember, kini tersisa 152 puskesmas. Jumlah tersebut masih belum bisa beroperasi di ketiga wilayah itu.

    "Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi," jelas Budi.

    Ia menambahkan, "Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152."

    Saat ini, 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sudah kembali berfungsi. Sebanyak 146 di antaranya tersebar di Aceh, 119 di Sumatera Utara, dan 149 di Sumatera Barat.

    Dukungan Pemerintah untuk Korban Bencana

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyatakan ada 52 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi. Daerah-daerah tersebut meliputi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Saat ini, tersisa 11 daerah yang masih memerlukan perhatian khusus pascabencana. "Sebelas perlu atensi khusus," kata Tito dalam paparannya.

    Pemerintah berupaya agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan uang tunai diberikan bagi pengungsi dengan kategori kerusakan berbeda.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu para korban bencana. Rusak ringan menerima Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta.

    Bagi yang rumahnya rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan bantuan Rp 1,8 juta selama tiga bulan.

    Daftar Kabupaten/Kota yang Memerlukan Atensi Khusus Pascabencana di Sumatera

    Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus pascabencana di wilayah Sumatera:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman
    Sumatera Barat Kabupaten Agam
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah
    Aceh Kabupaten Pidie Jaya
    Aceh Kabupaten Aceh Tamiang
    Aceh Kabupaten Aceh Utara
    Aceh Kabupaten Aceh Tengah
    Aceh Kabupaten Aceh Timur
    Aceh Kabupaten Bireuen
    Aceh Kabupaten Gayo Lues
  • Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat mengumpulkan 95 ahli gizi Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Lesehan Tanak Maiq, Kecamatan Narmada pada Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pelatihan diberikan agar sajian MBG tidak asal-asalan dan lebih bermutu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berharap penerima manfaat, seperti siswa, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, tidak lagi mengeluh.

    Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Saeful Akhkam, menekankan pentingnya kualitas menu. "Idealnya seperti itu (tidak boleh serampangan menu MBG). Namun, kembali berpulang kepada persediaan bahan baku," ujar Saeful Akhkam, Rabu (11/2/2026).

    Para ahli gizi diharapkan mampu menciptakan menu MBG yang sesuai selera penerima tanpa mengurangi kandungan gizi. "Kami mengumpulkan ahli gizi agar tidak cuma cukup gizi, namun enak dilihat dan disantap," jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Lombok Barat itu.

    Dia menambahkan bahwa pedoman gizi sudah didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) untuk angka kecukupan gizi.

    SPPG diberikan keleluasaan untuk menyajikan menu bervariasi. Tidak ada tuntutan untuk menyajikan satu menu saja. Namun, setiap menu yang berbeda harus dilaporkan melalui grup WhatsApp koordinator per kecamatan.

    "Sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, setiap bulan (dilaporkan)," terang Akhkam.

    Berikut adalah informasi mengenai jumlah ahli gizi yang dikumpulkan di Lombok Barat:

    Jabatan Jumlah Lokasi Pelatihan
    Ahli Gizi SPPG 95 orang Lesehan Tanak Maiq, Narmada

    Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan (BBPOM) Mataram, Dinas Kesehatan Lombok Barat, serta Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolaboratif terhadap program ini.

  • Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan informasi terbaru mengenai implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Skema ini dirancang untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, memastikan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

    Budi Gunadi Sadikin berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur KRIS dan sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG) dapat segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

    "Tadi ada pertanyaan kapan-kapan ini KRIS sama IDRG keluar? Diharapkan ini sudah final nih Perpres-nya. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Setelah Perpres diteken, pemerintah akan segera memulai proyek percontohan (pilot project). Tiga sistem baru, termasuk sistem rujukan, akan diuji coba secara bersamaan.

    "Sesudah ditandatangani, kita bisa mem-pilot project-nya, yang IDRG, rujukan, dan KRIS sekaligus supaya kita bisa melihat," imbuh Budi Gunadi Sadikin.

    Berikut adalah beberapa sistem baru yang akan diuji coba:

    Sistem Tujuan Utama
    KRIS Menyamakan standar layanan rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
    iDRG Mengendalikan pembiayaan layanan kesehatan melalui prosedur yang lebih rinci.
    Sistem Rujukan Mengoptimalkan alur rujukan pasien untuk efisiensi dan kualitas layanan.

    Efisiensi Biaya dan Peningkatan Mutu

    Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa uji coba perubahan sistem rujukan dalam skala kecil telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan.

    "Insight orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu biasanya harus 3-4 kali dirawat pindah-pindah RS, itu (nanti) hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja," terang Budi.

    Dengan implementasi KRIS, kendali mutu layanan diharapkan akan lebih baik. Sementara itu, iDRG akan memungkinkan kontrol pembiayaan yang lebih efektif.

    "Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Dengan adanya IDRG, kita juga akan membuat, agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol, untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi, antara prosedur A-1, prosedur A-2. Yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita pasti harapkan itu bisa dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan," tambahnya.

  • Ratusan Siswa SMK Dairi Diduga Keracunan Makanan Gratis, SPPG Sidikalang Dihentikan

    Ratusan Siswa SMK Dairi Diduga Keracunan Makanan Gratis, SPPG Sidikalang Dihentikan

    Ratusan murid dari SMK Swasta HKBP Sidikalang dan SMK Swasta Arina Sidikalang di Dairi diduga mengalami keracunan makanan. Insiden ini terjadi setelah mereka menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan. Gejala yang dialami para murid meliputi mual, muntah, diare, dan pusing.

    "Mual-mual, muntah-muntah, diare, sama pusing," kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Salman, Rabu (11/2/2026).

    MBG yang dikonsumsi kedua sekolah berasal dari penyedia yang sama, yaitu SPPG Sidikalang 3. Murid SMK Swasta Arina Sidikalang menyantap MBG pada hari Selasa, sementara murid SMK Swasta HKBP Sidikalang mengonsumsi makanan tersebut pada Senin (9/2).

    "Berhenti operasi kan hari ini, SMK Arina ini masih menyantap makanan yang didistribusikan hari Selasa," ujarnya.

    Menu yang disantap para murid yang diduga keracunan adalah ayam dan ikan. Laporan awal mengindikasikan bahwa makanan tersebut cenderung basi saat disajikan.

    "Menurut laporan kepala sekolah kalau yang hari Senin yang menimpa sekolah HKBP ayam, pengakuannya ada yang belum matang dan cenderung basi, SMK Arini itu ikan, nasi mulai basi dan memunculkan aroma," ucap Salman.

    Berikut adalah rincian dugaan insiden keracunan di SMK Sidikalang:

    Sekolah Tanggal Konsumsi Menu Kondisi Makanan
    SMK Swasta HKBP Sidikalang Senin (9/2) Ayam Belum matang, cenderung basi
    SMK Swasta Arina Sidikalang Selasa (10/2) Ikan Nasi mulai basi, memunculkan aroma

    Penyelidikan dan Penghentian Operasional SPPG

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara (Sumut), Agung Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Labkesda Sumut. Sebagai langkah antisipasi, operasional SPPG Sidikalang 3 telah dihentikan sementara.

    "SPPG nya itu sementara sudah ditutup per besok, hari ini keluar suratnya," sebut Agung Kurniawan, Selasa (11/2).

    Pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti keracunan tersebut. Hasil lab dari Labkesda Sumut terkait keberadaan Escherichia coli (E.coli) masih dinantikan.

    "Makanya ku bilang kita belum bisa mengatakan itu adalah kontaminasi pangan, hasil temuan-temuan kita dan lab dari Labkesda Sumut itu belum membilangkan bahwasanya ada temuan terkait E.coli nya," ujarnya.

    Agung menjelaskan, kepastian keracunan karena MBG baru bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan lab keluar. "Kalau informasi yang sudah dikeluarkan tim Labkesda sudah eligible baru kita sampaikan itu adalah hal keracunan pangan, Kalau pandangan ku belum bisa kita sampaikan belum bisa kita bilang itu keracunan makanan, karena mereka hari ini tidak makan MBG," jelasnya.

  • Manfaat Daun Sambung Nyawa bagi Kesehatan, dari Antioksidan hingga Antikanker

    Manfaat Daun Sambung Nyawa bagi Kesehatan, dari Antioksidan hingga Antikanker

    Tumbuhan sambung nyawa atau Gynura procumbens telah lama dikenal masyarakat sebagai obat tradisional. Masyarakat percaya daun ini mampu memperpanjang umur karena khasiatnya.

    Tanaman liar ini mengandung senyawa aktif penting seperti saponin, flavonoid, alkaloid, steroid, triterpenoid, dan protein. Kandungan-kandungan ini berkontribusi pada beragam manfaat kesehatannya.

    Berikut adalah berbagai manfaat daun sambung nyawa bagi kesehatan, dirangkum dari berbagai penelitian ilmiah:

    Daun sambung nyawa kaya akan ekstrak polar dan nonpolar yang mengandung polifenol. Kandungan ini menjadikan daun sambung nyawa sebagai antioksidan yang sangat baik bagi tubuh.

    Menurunkan Kadar Gula Darah

    Air rebusan daun sambung nyawa menunjukkan efek hipoglikemik. Ini membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot.

    Selain itu, daun sambung nyawa juga dapat menghambat pembentukan glukosa baru di hati, mencegah risiko diabetes.

    Melawan Kanker dan Tumor

    Kandungan etanol dalam daun sambung nyawa bersifat antikanker dan antitumor. Zat ini mampu menekan reproduksi sel-sel yang tidak terkendali.

    Protein dalam daun ini juga efektif menghambat pertumbuhan sel kanker payudara, menjadikannya potensial dalam terapi kanker.

    Antivirus Efektif

    Etanol dari daun sambung nyawa juga berkhasiat sebagai antivirus. Kandungan ini terbukti mampu menghancurkan berbagai virus, termasuk virus herpes simpleks.

    Meredakan Nyeri

    Ekstrak daun sambung nyawa dalam bentuk minyak esensial berfungsi sebagai pereda nyeri. Minyak ini juga dapat menghambat penumpukan sel imun di area cedera atau sakit.

    Meningkatkan Kesuburan Pria

    Rebusan air daun sambung nyawa juga berpotensi meningkatkan kesuburan pria. Protein di dalamnya berperan penting dalam pematangan sperma dan interaksi sperma dengan sel telur.

    Mengendalikan Tekanan Darah Tinggi

    Daun sambung nyawa memiliki sifat antihipertensi. Kandungannya dapat menurunkan kadar laktat dehidrogenase, enzim penanda kerusakan jaringan.

    Rebusan daun ini juga menghambat aktivitas enzim pengubah angiotensi yang dapat meningkatkan tekanan darah.

    Menurunkan Kolesterol

    Kandungan etanol daun sambung nyawa memiliki efek antihiperlipidemia. Ini membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL).

    Metode Konsumsi Daun Sambung Nyawa

    Untuk mendapatkan manfaat maksimal, daun sambung nyawa bisa dikonsumsi dengan beberapa cara:

    Anda dapat mengonsumsinya langsung sebagai lalapan. Rasanya sedikit pahit, sehingga disarankan untuk dimakan bersama sambal atau lauk pauk lainnya.

    Sebagai alternatif, daun sambung nyawa yang sudah dicuci bersih bisa dicampurkan ke dalam salad sayuran hijau lainnya. Ini menambah variasi nutrisi pada hidangan Anda.

    Metode paling sederhana adalah merebusnya. Air rebusan daun sambung nyawa kemudian diminum sebagai obat herbal, sekaligus mengurangi rasa pahitnya.

    Daun sambung nyawa juga dapat dikeringkan dan dihaluskan untuk dijadikan teh herbal. Seduh bubuk daun dengan air hangat untuk minuman berkhasiat.

    Jika ingin kepraktisan, daun sambung nyawa tersedia dalam bentuk kapsul herbal. Pastikan memilih produk yang terjamin keaslian dan keamanannya.

    Berikut adalah tabel ringkasan manfaat daun sambung nyawa:

    Manfaat Kesehatan Senyawa Aktif Terkait Mekanisme Kerja
    Antioksidan Polifenol Melindungi sel dari kerusakan radikal bebas
    Menurunkan Gula Darah Efek Hipoglikemik Meningkatkan penyerapan glukosa, menghambat pembentukan glukosa baru
    Antikanker & Antitumor Etanol, Protein Menekan reproduksi sel tidak terkendali, menghambat pertumbuhan sel kanker
    Antivirus Etanol Menghancurkan virus (misalnya Herpes simpleks)
    Pereda Nyeri Minyak Esensial Menghambat penumpukan sel imun di area cedera
    Meningkatkan Kesuburan Pria Protein Membantu pematangan sperma dan interaksi sperma-sel telur
    Antihipertensi Menurunkan laktat dehidrogenase Menghambat aktivitas enzim pengubah angiotensi
    Menurunkan Kolesterol Etanol (Efek antihiperlipidemia) Menurunkan kolesterol total dan LDL
  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan bahwa 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah diaktifkan kembali. Ia menilai polemik terkait penonaktifan peserta kini telah selesai.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ghufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia juga menyayangkan persoalan ini masih terus menjadi perbincangan.

    “Penyakit yang berbiaya katastropik, itu ada memang 120 ribu, tepatnya 120.472. Nah oleh Kemensos dicocokkan lagi. Sekarang sudah aktif kembali,” kata Ghufron.

    Ghufron menambahkan bahwa peserta yang membutuhkan layanan seperti cuci darah juga sudah diaktifkan kembali. Menurutnya, masalah utama penonaktifan sudah teratasi.

    “Yang butuh cuci darah segala macam itu yang ramai ini sudah diaktifkan kembali, jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan gorengannya belum selesai itu masalahnya,” sambungnya.

    Penonaktifan peserta PBI khusus merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. SK ini berlaku per 1 Februari 2026, dan tertanggal 22 Januari 2026.

    BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa data dari Kemensos kemudian didaftarkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk kepesertaan periode Februari 2026. BPJS hanya menjalankan keputusan berdasarkan data yang ditetapkan Kemensos.

    Verifikasi Data dan Jumlah Peserta

    Menurut Ghufron, jumlah peserta yang dinonaktifkan sebenarnya tidak mencapai 120 ribu. Verifikasi ulang menunjukkan angka yang berbeda.

    “Jadi itu ada 102.921. Jadi bukan 120. Kenapa begitu? Karena sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, lalu dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi,” ujarnya.

    Dengan demikian, sisa 102.921 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini sudah kembali aktif. Proses verifikasi data telah dilakukan oleh Kemensos.

    Berikut rincian data peserta PBI JK yang sempat menjadi polemik:

    Deskripsi Jumlah Peserta
    Peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan 120.472
    Peserta yang telah diaktifkan kembali (setelah verifikasi Kemensos) 102.921
    Peserta yang pindah segmen/lapor ke Dinas Sosial 17.551

    Ini menunjukkan proses validasi data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagian peserta telah berpindah segmen kepesertaan. Sebagian lain melaporkan kondisinya ke dinas sosial setempat untuk proses aktivasi ulang.

  • Ananda Riastanto Lumpuh 9 Tahun Usai Digigit Ular Weling di Kulon Progo

    Ananda Riastanto Lumpuh 9 Tahun Usai Digigit Ular Weling di Kulon Progo

    Ananda Yue Riastanto, 16 tahun, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terbaring di kasur. Ia lumpuh sembilan tahun lalu, tepatnya pada 5 Januari 2017, setelah digigit ular weling di Padukuhan Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

    Nanda dan keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana. Kamar berukuran 3×4 meter menjadi dunia utamanya. Sesekali ia keluar dengan kursi roda untuk berjemur.

    Di kamar bercat biru, Nanda menerima kehangatan dari ibu, ayah, dan adik. Tubuhnya kurus, ditopang bantal, dengan tisu menampung liur di pipi kirinya. Meski lumpuh, pendengarannya masih berfungsi baik.

    Selang nasogastric tube (NGT) terpasang di hidungnya untuk menyuplai makanan dan obat. Hidup remaja itu kini bergantung pada orang lain, terutama sang ibu, Deni Rianingsih (41).

    Deni Rianingsih mengenang kejadian sembilan tahun lalu.

    "Dulu, 9 tahun lalu ya, tanggal 5 Januari 2017," kata Deni membuka perbincangan dengan detikJogja, Rabu (11/2/2026).

    Pukul 03.00 WIB, Deni terbangun karena Nanda, yang saat itu kelas 1 SD, mengaku digigit ular.

    "Jadi tiba-tiba bangun aja gitu. Terus dia ngomong, 'Bu, aku digigit ular' gitu. Aku tak tanya toh 'Mana?'. (Dijawab Nanda) 'Lah itu lari'. Memang ada di situ (ularnya)," katanya.

    Bersama suaminya, Sugianto (42), Nanda segera dibawa ke RSUD Wates. Deni belum menyadari dampak peristiwa itu karena kondisi Nanda masih ceria. Di rumah sakit, Nanda tidak langsung diberi anti bisa.

    Setengah jam kemudian, bisa ular weling bereaksi. Nanda mual, muntah, dan sempat henti napas.

    "Tapi alhamdulillah sama dokter masih bisa (diselamatkan)," ujarnya.

    Paginya, Nanda dirujuk ke RSUP Dr Sardjito dan dirawat selama 32 hari. Hari ke-33, ia diperbolehkan pulang.

    Kenyataan Pahit dan Perjuangan Ibu

    Deni mengira Nanda sudah pulih, namun kenyataan pahit dihadapinya.

    "Saya dulu nggak expect. Tak kira disuruh pulang tuh kayak sehat gitu loh sampai sehat. Ternyata bedrest total makan pakai NGT seperti itu," ujarnya.

    Awalnya, Deni sulit menerima kondisi anaknya. Ia banyak melamun, kesehatannya menurun, dan emosinya tidak stabil.

    "Dukanya awal-awal itu susah banget terima, kayak anak-anak sehat tiba-tiba kayak gitu gimana sih? Di saat itu banyak bengongnya. Pulang masih banyak bengongnya," kenangnya.

    Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Deni untuk berdamai dengan keadaan.

    "Sekitar 5 tahun di belakang ini lah mulai mulai mulai menata diri, menata hati, pikiran, semuanya seperti itu pelan-pelan menerima. Ya, kalau memang jalannya begini, ya udah. Ayo dijalanin aja, dinikmatin aja, berusaha, pasrah, ikhlas, sabar," ujarnya.

    Tabel Perjalanan Kesehatan Ananda

    Berikut adalah ringkasan perjalanan kondisi Ananda sejak insiden gigitan ular:

    Tanggal Kejadian Peristiwa Kondisi Awal Perkembangan Selanjutnya
    5 Januari 2017 Digigit ular weling Ceria, belum ada gejala Mual, muntah, henti napas
    5 Januari 2017 Dirawat di RSUD Wates Stabil setelah diselamatkan Dirujuk ke RSUP Dr Sardjito
    32 hari setelahnya Dirawat di RSUP Dr Sardjito Bedrest total Diperbolehkan pulang
    Saat ini (11 Februari 2026) Lumpuh total Bergantung pada orang lain Tulang belakang skoliosis, ada kemajuan kecil (tidur, gerak tangan, bersuara)

    Menulis Novel sebagai Terapi Mental

    Di tengah kesibukan merawat Nanda, Deni menemukan cara menjaga kesehatan mentalnya: menulis novel.

    "Menulis itu biar saya nggak stres. Saya diam di rumah, tapi pikiran saya bisa ke mana-mana lewat cerita," ujar Deni.

    Kondisi Nanda kini menunjukkan sedikit kemajuan, meskipun tulang belakangnya skoliosis.

    "Keadaannya iki tetep ada kemajuan, tapi dari fisik itu yang kena. Tapi kalau misal dari segi dia bisa tidur, terus dia bisa gerakin tangan, dia lebih banyak bersuara itu ada kemajuan," ucapnya.

    Deni tidak mau berharap terlalu banyak, karena harapan bisa membebani.

    "Kecil kemungkinan untuk sembuh total itu, tapi harapan itu masih tetap ada, terus berdoa, terus meminta (kepada Tuhan)," pungkasnya.

  • Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merespons ramainya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Validasi data bagi warga kurang mampu akan dilakukan secara langsung.

    Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan bergerak menangani permasalahan tersebut. Penonaktifan JKN PBI ini harus diselesaikan secara bersama-sama.

    Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat ditemui di Lapangan Putra Padjajaran, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Selasa (10/2/2026). Ia akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tersebut.

    "Saya tetap akan terus berjuang melalui Kementerian Sosial, bahwa PBI ini saya dengar di Kabupaten Bandung tadi malam dapat laporan hampir 72.954 penerima manfaat JKN ini yang dinonaktifkan," ujar Dadang.

    Dadang menambahkan, permasalahan tersebut menjadi prioritas yang mendesak. Pasalnya, hal ini berdampak secara langsung kepada akses pengobatan warga.

    "Saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk segera menyampaikan informasi dan data susulan ke Kementerian Sosial. Kita targetkan warga yang masuk kriteria desil 1 sampai desil 5 tetap terakomodasi," katanya.

    Pihaknya menilai pengurangan dapat dilakukan jika masyarakat dikategorikan telah mampu. Menurut Dadang, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.

    "Ini salah satu prioritas yang tentunya kami juga sependapat kalau seandainya ada pengurangan, tetapi dikurangi bagi orang-orang yang saat ini sudah mampu," tegasnya.

    Dinas Sosial Mulai Proses Pemulihan Hak

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengungkapkan proses pemulihan hak layanan kesehatan bagi warga terdampak sudah mulai berjalan. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.

    "Sudah mulai berproses di wilayah. Warga yang berobat rutin memiliki penyalit kronis ke puskesmas dan terdeteksi nonaktif periode Februari 2026," kata Ningning.

    Berikut adalah skema pemulihan hak layanan kesehatan:

    Tahapan Keterangan
    Puskesmas Menerbitkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan beserta diagnosis penyakit.
    Warga Membawa surat tersebut ke Puskesos.
    Puskesos Mengunggah surat ke aplikasi Sibedasken.
    Dinsos Memverifikasi data dan mengunggah ke sistem SIKS-NG Kemensos.
    Kemensos Mengaktifkan kembali kepesertaan PBI.

    Dinas Sosial akan memverifikasi data tersebut untuk diunggah kembali ke sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial agar kepesertaan PBI diaktifkan kembali.

    Dinsos juga mencatat adanya transisi data sebanyak 18.629 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Mereka kini dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat karena masuk dalam kategori desil 1-5.

    "Kita mau ada zoom secepatnya bersama seluruh Puskesmas, Puskesos, Asosiasi Klinik (Asklin), dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat warga saat membutuhkan penanganan medis darurat," pungkas Ningning.

  • Kemenkes Ungkap Jumlah Peserta JKN Tidak Aktif Melonjak Drastis, Capai Rp 26 T Tunggakan

    Kemenkes Ungkap Jumlah Peserta JKN Tidak Aktif Melonjak Drastis, Capai Rp 26 T Tunggakan

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan lonjakan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (11/2/2026).

    Jumlah peserta JKN tidak aktif terus meningkat, mencapai 63 juta jiwa pada tahun 2026. Angka ini naik signifikan dari 49 juta peserta pada tahun 2025.

    Menkes Budi sebelumnya membahas kebijakan penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Regulasi ini sedang menunggu penandatanganan setelah harmonisasi di Sekretariat Negara.

    “Sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi, tinggal ditandatangani,” kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Detail kebijakan akan dijelaskan langsung oleh BPJS Kesehatan. Setelah itu, Menkes memaparkan kondisi kepesertaan JKN yang memprihatinkan.

    Kategori Peserta JKN Tidak Aktif

    Peserta JKN yang tidak aktif terbagi dalam dua kategori utama. Kategori tersebut adalah tidak aktif karena menunggak iuran dan tidak aktif karena mutasi kepesertaan.

    Mutasi kepesertaan terjadi misalnya pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang beralih. Mereka keluar dari PBI dan berpindah ke kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri atau kategori lain, namun tidak melanjutkan pembayaran iuran.

    “Misalnya PBI, ada sekitar 16,9 juta yang tidak aktif karena dimutasi keluar dari PBI, pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, sehingga tidak bayar iurannya,” jelas Menkes.

    Total Piutang Iuran BPJS Kesehatan

    Kondisi ini menyebabkan total piutang iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 26,47 triliun. Mayoritas tunggakan berasal dari peserta PBPU mandiri yang berhenti membayar setelah berpindah kategori.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta tidak aktif dan piutang iuran BPJS Kesehatan:

    Tahun Jumlah Peserta Tidak Aktif Keterangan
    2025 49 juta jiwa Meningkat
    2026 63 juta jiwa Meningkat drastis

    Menkes Budi menambahkan bahwa tunggakan terbesar secara nilai rupiah berasal dari peserta PBPU mandiri. Angkanya mencapai sekitar Rp 22 triliun.

    “Kalau dari jumlah rupiah, paling besar di PBPU mandiri, sekitar Rp 22 triliun,” ungkap Menkes.

    Ini menunjukkan bahwa sebagian besar beban tunggakan berasal dari peserta mandiri. Mereka berhenti membayar iuran dalam jangka panjang. Tingginya angka tunggakan ini menjadi alasan utama pemerintah menyiapkan kebijakan baru.

    Meski Menkes belum menyebutkan bentuk kebijakan secara eksplisit, pernyataannya menguatkan wacana penghapusan. Kebijakan ini bertujuan untuk penataan ulang tunggakan iuran agar peserta bisa aktif kembali tanpa terbebani utang lama.

    “Mengenai detail isinya seperti apa, mungkin nanti lebih tepat teman-teman BPJS Kesehatan yang akan menjelaskan,” pungkasnya.

  • Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh rumah sakit tidak perlu ragu melayani pasien penyakit kronis atau katastropik. Terutama bagi mereka yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sedang dalam proses reaktivasi.

    Budi memastikan pemerintah akan menanggung penuh biaya layanan kesehatan bagi pasien tersebut. Jaminan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

    Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Budi menjelaskan bahwa sebanyak 120.000 pasien katastropik akan direaktivasi status PBI JK-nya.

    "120.000 pasien-pasien katastropik ini sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial," kata Budi.

    Dengan demikian, kata Budi, mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan. Pasien dapat menerima layanan, dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah.

    Budi juga menyebut sudah ada surat edaran (SE) kepada seluruh rumah sakit. Surat edaran ini untuk memastikan pelayanan tetap diberikan.

    "Hari ini, kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit, bahwa untuk layanan-layanan katastropik yang BPJS keluarkan 120.000, bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani," ujarnya.

    Budi berharap Kementerian Sosial segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait reaktivasi ini. Ia telah meminta Sekjennya untuk berkoordinasi dengan Kemensos.

    "Jadi kita keluarkan suratnya hari ini, sekarang saya pribadi akan, sudah minta Pak Sekjen saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga SK Kemensos," sambungnya.

    Iuran PBI JK bagi pasien tersebut akan dibayarkan melalui Kementerian Sosial. Hal ini menegaskan kembali agar fasilitas kesehatan tidak menunda atau menghentikan layanan.

    "Rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya, karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial," tuturnya.

    Berikut ringkasan poin penting terkait kebijakan PBI JK:

    Poin Kebijakan Keterangan
    Jumlah Pasien 120.000 pasien katastropik
    Status Kepesertaan PBI JK dalam proses reaktivasi
    Penjamin Biaya Pemerintah (melalui Kementerian Sosial)
    Tujuan Memastikan akses layanan kesehatan
    Tindakan Kemenkes Mengeluarkan surat edaran ke rumah sakit
    Harapan Menkes Kemensos segera mengeluarkan SK reaktivasi