Tag: Koperasi Desa

  • Aprindo Tanggapi Rencana Pembatasan Ritel Modern di Desa

    Aprindo Tanggapi Rencana Pembatasan Ritel Modern di Desa

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk membatasi perkembangan ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, di wilayah pedesaan. Pembatasan ini direncanakan sejalan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa operasional gerai di daerah selalu mengikuti regulasi yang berlaku. Solihin menegaskan bahwa prinsip utama bagi pelaku usaha ritel saat melakukan ekspansi adalah mematuhi aturan yang berlaku di setiap daerah.

    "Pada prinsipnya, saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sudah meminta, sudah lama ya sudah laksanakan, membuka satu usaha di satu daerah, wajib mengikuti aturan yang berlaku di daerah itu," ujar Solihin kepada detikcom, Jumat (27/2/2026).

    Menanggapi wacana moratorium atau penghentian izin ekspansi ritel baru di desa oleh beberapa kepala daerah, Solihin menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Pelaku usaha akan mengikuti aturan daerah yang sah.

    "Kalau ada aturan di daerah itu ya kan kita buka toko atau gerai kan kita ikutin aturan di daerah. Ya seperti itu," tambahnya.

    Solihin juga membantah tudingan bahwa ritel modern seringkali melanggar zonasi. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional.

    Solihin menegaskan, setiap gerai yang beroperasi telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. "Bahwa perusahaan, anggota Aprindo itu taat pada aturan. Artinya dia membuka, pasti ada izinnya. Seperti itu," tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta agar ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak terus melakukan ekspansi ke wilayah pedesaan. Permintaan ini diajukan seiring dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Ferry berpendapat bahwa desa seharusnya menjadi pusat ekonomi bagi warga lokal melalui Kopdes Merah Putih. Dominasi ritel modern di desa, menurutnya, hanya akan mengalihkan perputaran uang ke pusat dan tidak menyejahterakan masyarakat setempat.

    "Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa, tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa ya mbok ingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga," ujar Ferry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

    Ferry juga menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah kepala daerah untuk melakukan moratorium izin ekspansi ritel modern. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan pelanggaran aturan jarak dan dampak negatif terhadap warung kelontong milik warga.

    Ferry menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional. Namun, fakta di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap aturan ini.

    "Justru mereka (Pemda) lihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap izin sehingga mereka mempertimbangkan akan melaksanakan moratorium untuk membatasi keluarnya izin baru, tapi terhadap yang (ritel yang sudah) ada, silahkan, nggak apa-apa," tambah Ferry.

  • Kemhan Bantah Bekingi Impor Pikap Mahindra untuk Koperasi Desa

    Kemhan Bantah Bekingi Impor Pikap Mahindra untuk Koperasi Desa

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengeluarkan bantahan terkait isu yang menyebutkan adanya bekingan impor 105 ribu mobil pikap merek India dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Mobil-mobil tersebut rencananya akan digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

    Brigjen Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, memberikan klarifikasi pada Kamis (26/2/2026) untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

    Menurut Rico, kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan sebelumnya merupakan hibah murni sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana di Aceh. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat mobilitas logistik dan bantuan di lapangan.

    "Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh," ujarnya.

    Rico menegaskan bahwa hibah tersebut tidak terkait dengan rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    "Penerimaan hibah itu juga berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105.000 unit kendaraan oleh Agrinas yang diberitakan di sejumlah media," ujarnya.

    Kemhan, dalam hal ini, hanya berperan sebagai penerima hibah dan akan memanfaatkannya sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan serta penanganan darurat bencana.

    "Kemhan memastikan setiap dukungan yang diterima diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

    Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India, merek Mahindra dan Tata Motors, yang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih.

    Agrinas telah menandatangani kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun, meliputi 105 ribu unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.

    Mahindra akan memasok 35 ribu unit Scorpio Pick Up, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor ini sementara waktu, menunggu pembahasan lebih lanjut oleh Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden juga diharapkan akan mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan.

    "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

  • Agrinas Gandeng Isuzu untuk Pasok Kendaraan Koperasi Desa

    Agrinas Gandeng Isuzu untuk Pasok Kendaraan Koperasi Desa

    PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) telah menghubungi beberapa merek otomotif yang memiliki fasilitas pabrik di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan berbagai merek, termasuk Group Astra, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi, Hino, dan Foton. Namun, hanya beberapa merek yang dinilai sanggup memenuhi permintaan tersebut. Kesepakatan pertama dicapai dengan Isuzu.

    "Dan sampai di titik ini, kesepakatan yang disepakati antara Agrinas dengan Isuzu adalah mereka mampu menyuplai 900 unit," kata Joao Angelo De Sousa Mota saat konferensi pers, Selasa (24/2/2026).

    Joao menjelaskan, jumlah 900 unit tersebut merupakan batas maksimal yang dapat disuplai Isuzu karena kesepakatan baru terjalin belakangan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan karoseri, karena sebagian besar karoseri lokal telah dipesan oleh merek lain.

    Selain Isuzu, beberapa merek lain juga dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan segmen truk. Mitsubishi Fuso menawarkan truk roda 6 dan bersedia menyuplai 20.600 unit, sesuai dengan kapasitas produksi mereka hingga akhir tahun. Hino Motor, setelah melakukan lobi ke pihak Jepang, menyatakan kesanggupan untuk menyuplai hingga 10.000 unit. Sementara itu, Foton, produk asal Cina, akan menyuplai 13.500 unit Foton Auman.

    Untuk segmen pickup, Agrinas tidak mencapai kesepakatan dengan Suzuki. "Suzuki Carry juga kita undang, kita berdiskusi, ada beberapa hal yang akhirnya tidak terjadi kesepakatan, tapi ini ada berita acaranya," ungkap Joao.

    Salah satu alasan utama adalah masalah kapasitas produksi. Suzuki Carry dan Daihatsu Gran Max diperkirakan hanya mampu memproduksi sekitar 100.000 hingga 120.000 unit per tahun. Jumlah tersebut sudah terserap oleh pasar yang ada, termasuk digunakan secara masif untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis).

    Joao menjelaskan bahwa Agrinas mengajukan penawaran pembelian dalam jumlah besar (gelondongan), dengan harapan mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Namun, pabrikan lokal enggan memberikan fleksibilitas harga tersebut. "Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao.

    Karena produsen lokal tetap bertahan pada skema harga pasar biasa, Agrinas terpaksa mencari alternatif ke luar negeri. India, lewat Tata Motors dan Mahindra, memberikan penawaran yang lebih masuk akal. "Sampai dengan terakhir kami tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan harga yang khusus, sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar, khususnya India," tutup Joao.

    Detikcom telah menghubungi pihak Suzuki dan Daihatsu untuk konfirmasi, namun belum mendapatkan respons.

    Group Astra juga menawarkan Isuzu D-Max dan Toyota Hilux, namun tidak terjadi kesepakatan terkait harga dan kemampuan produksi yang terbatas. "D-Max pun akhirnya tidak ada kesepakatan," ungkap Joao. "Kami pastikan bahwa semua produsen lokal kami undang. Jadi, ini Astra yang menawarkan Hilux. Hilux ini pun sama," kata dia. "Mereka menawarkan ada dua tipe. Ada tipe 4×4 dan 4×2. Harga yang mereka tawarkan tidak kami sepakati," ungkap Joao. Kemampuan produksi mereka hanya 800 unit dari April hingga Mei 2026.

  • Mendes PDT Bantah Ingin Tutup Ritel Modern di Desa

    Mendes PDT Bantah Ingin Tutup Ritel Modern di Desa

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menepis anggapan bahwa dirinya berencana menutup jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di wilayah pedesaan.

    Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa keberadaan ritel modern dapat mengganggu perkembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Melalui unggahan di akun Instagram resminya @yandri-susanto, Yandri menjelaskan bahwa yang menjadi perhatiannya adalah ekspansi ritel modern yang berpotensi mengancam usaha-usaha lokal, termasuk Kopdes Merah Putih.

    "Minimarket-minimarket yang sudah ada, ya silahkan jalan. Indomaret, Alfamart yang sudah ada silahkan jalan, saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang di setop itu izin baru, jangan sampai minimarket-minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa," ungkap Yandri dalam unggahannya, dikutip Rabu (25/2/2026).

    Yandri menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih perlu didukung karena 20% keuntungannya akan dikembalikan sebagai pendapatan asli desa. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya ingin menutup ritel modern yang sudah ada.

    Menurutnya, penghentian izin baru bagi ritel modern bertujuan untuk memprioritaskan dan memajukan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa, dengan sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan Kopdes kembali menjadi pendapatan asli desa.

    Yandri menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting untuk mendorong pemerataan ekonomi di desa. Ia juga mengklarifikasi bahwa pemerintah pusat tidak memangkas dana desa, melainkan mengalihkan alokasi anggaran untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

    "Saya sampaikan di mana-mana, dana desa itu nggak turun, tidak dikurangi, tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Tapi yang diubah adalah tata kelolanya, dan sekarang dalam rangka pemerataan ekonomi itu, maka koperasi desa merah putih itu adalah alat yang jitu dan akurat di setiap desa untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," pungkasnya.

  • Agrinas Tanggapi Kekhawatiran ‘Bangkai’ Pickup Impor Kopdes

    Agrinas Tanggapi Kekhawatiran ‘Bangkai’ Pickup Impor Kopdes

    Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai sorotan terkait rencana pengadaan 105.000 unit pickup impor dari India. Pengadaan ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada industri dalam negeri, khususnya terkait layanan purna jual.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti potensi masalah layanan purna jual jika Kopdes Merah Putih menggunakan produk impor dalam jumlah besar. Ia khawatir kesulitan suku cadang akan menyebabkan mobil impor menjadi "bangkai" setelah beberapa tahun.

    Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan bahwa Tata Motors dan Mahindra memiliki strategi yang solid, yang diawali dengan penguatan fondasi suku cadang, bukan hanya penjualan unit.

    Joao menjelaskan bahwa kedua perusahaan India tersebut diwajibkan untuk berinvestasi lebih dalam di Indonesia, termasuk membangun fasilitas perakitan atau pabrik. Tata sendiri berencana membuka pabriknya di Indonesia pada tahun 2029.

    Agrinas membutuhkan 105 ribu unit kendaraan untuk mengoperasikan 30.712 koperasi desa. Impor menjadi solusi cepat dengan janji investasi pabrik di masa depan. Mahindra akan memasok 35.000 unit Scorpio Pickup, sementara Tata Motors akan menyediakan 70.000 unit, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

    Joao membantah tudingan tidak melibatkan pabrikan otomotif yang sudah beroperasi di dalam negeri. Ia mengaku telah bernegosiasi dengan Group Astra, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi, Hino, dan Foton. Namun, hanya beberapa merek yang bersedia memenuhi permintaan Agrinas.

    Menurut Joao, pihaknya mengajukan penawaran pembelian dalam jumlah besar atau "gelondongan". Pembelian ini seharusnya mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan efektif sesuai anggaran negara.

    Namun, pabrikan lokal disebut tidak memberikan fleksibilitas harga tersebut. Joao menilai bahwa dominasi mereka selama puluhan tahun di Indonesia membuat mereka merasa tidak perlu memberikan harga khusus untuk proyek negara yang bersifat sementara ini.

    "Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao.

    Karena produsen lokal tetap pada skema harga pasar biasa, Agrinas memilih alternatif impor dari India. Tata Motors dan Mahindra menawarkan harga yang lebih sesuai dengan anggaran proyek Koperasi Merah Putih. Keputusan impor ini menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil.

    "Sampai dengan terakhir kami tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan harga yang khusus, sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar, khususnya India," tutup Joao.

  • Agrinas Jelaskan Impor Mobil India untuk Koperasi Desa 24 Februari 2026

    Agrinas Jelaskan Impor Mobil India untuk Koperasi Desa 24 Februari 2026

    PT Agrinas Pangan Nusantara memberikan penjelasan mengenai impor mobil dari Mahindra dan Tata di India. Mobil-mobil ini diperuntukkan bagi operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    Menurut Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, pihaknya akan menyuplai 70 ribu koperasi desa merah putih dengan mobil pikap dari India. Jumlahnya mencapai 35 ribu unit dari Mahindra dan 35 ribu unit dari Tata.

    Joao menjelaskan, mobil pikap produksi Tata memiliki kapasitas muatan yang lebih besar, mencapai 1,2 ton. "Karena rata-rata untuk Tata sendiri itu bisa mengangkut sampai dengan 1,2 ton gitu, sehingga saya melihat untuk kapasitas angkut hingga pada saat waktu kualifikasi dan verifikasi, mereka yang lolos begitu," tuturnya.

    Awalnya, Mahindra melalui RMA hanya mampu menyuplai 2.000 unit mobil. Namun, setelah lobi dan diskusi, mereka bersedia memprioritaskan produksi mobil untuk Agrinas. "Sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kami harus memberikan down payment 30 Desember," kata Joao.

    Joao menambahkan, Tata dan Mahindra adalah produsen otomotif yang besar dan tangguh di dunia. Kehadiran mereka didahului dengan suplai suku cadang serta persiapan membuka bengkel di seluruh wilayah operasional. Produsen juga akan menyediakan dealer penjualan mobil.

    Dalam kontrak pengadaan dengan Mahindra, mereka tak hanya menyiapkan bengkel dan dealer, tetapi juga membangun pabrik di Indonesia. "Kemudian untuk Tata sendiri akan membuka pabriknya di Indonesia 2029," tutur Joao.

    Dengan banyaknya pilihan, Joao berharap masyarakat Indonesia dapat memilih dan membeli produk mobil yang lebih kompetitif dengan harga yang lebih adil.

  • Kemensos Gandeng Kemenkop Berdayakan Penerima Bansos

    Kemensos Gandeng Kemenkop Berdayakan Penerima Bansos

    Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk memberdayakan penerima bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kerja sama ini bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menjadi anggota aktif koperasi desa.

    Para penerima bantuan ini adalah KPM yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Sembako dari Kemensos. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif dalam ekosistem koperasi desa.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan penguatan koperasi desa menjadi jalur utama pemberdayaan KPM.

    Gus Ipul menjelaskan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026), "Seluruh KPM penerima bansos Kemensos, sekitar 18 juta KPM, akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih."

    Selain penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kemensos menyerahkan 67 unit kandang ayam lengkap dengan ayam siap bertelur. Setiap kandang berisi 24 ekor ayam, dilengkapi pakan dan vitamin.

    Penandatanganan PKS berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Selasa (24/2).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa di Kabupaten Serang telah terbentuk delapan koperasi desa yang mulai beroperasi.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai kerja sama ini sebagai kolaborasi strategis. Ia menyatakan Kopdes ditopang penguatan tata kelola Dana Desa.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menuturkan, berbagai program pemerintah bergerak serentak mulai dari program pangan, pendidikan, koperasi desa, hingga pemberdayaan ekonomi. BP Taskin akan mengkolaborasikan langkah percepatan pengentasan kemiskinan bersama kementerian/lembaga terkait.

    Kemensos dan Kemenkop menargetkan terbentuknya rantai pemberdayaan yang terukur melalui PKS ini. Bansos tetap menjadi jaring pengaman, sementara koperasi desa menjadi tangga kemandirian ekonomi warga.

    Acara ini dihadiri oleh Gus Ipul, Ferry Juliantono, Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

  • Tata Motors Kantongi Order 70 Ribu Unit Kendaraan Niaga untuk Koperasi Desa

    Tata Motors Kantongi Order 70 Ribu Unit Kendaraan Niaga untuk Koperasi Desa

    Tata Motors mengumumkan perolehan pesanan signifikan sebanyak 70.000 unit kendaraan komersial yang akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kesepakatan ini menjadi pesanan terbesar bagi produsen otomotif asal India tersebut.

    Dalam siaran persnya, Tata Motors menjelaskan bahwa pesanan tersebut terdiri dari 35.000 unit Yodha (pick-up) dan 35.000 unit Ultra T.7 (truk). Kendaraan-kendaraan ini akan didistribusikan melalui anak perusahaannya, PT Tata Motors Distribusi Indonesia, kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Operasional kendaraan niaga ini ditujukan untuk mendukung Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sebuah proyek strategis nasional yang bertujuan memperkuat konektivitas pedesaan, meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

    Asif Shamim, Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, menyatakan, "Pesanan ini mencerminkan penerimaan yang berkelanjutan terhadap kendaraan komersial India di pasar internasional dan kepercayaan pelanggan akan kemampuan kendaraan kami untuk beroperasi secara andal di berbagai kondisi."

    Shamim menambahkan komitmen Tata Motors untuk terus memperluas jangkauan global solusi mobilitas India melalui kendaraan yang menggabungkan skala besar, keandalan, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi pelanggan.

    Sebagai informasi tambahan, sebelumnya terdapat rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India untuk mendukung operasional KDKMP. Kontrak tersebut mencakup pengadaan kendaraan dari dua produsen otomotif India, yaitu Mahindra (35.000 unit Scorpio Pik Up) dan Tata Motors (70.000 unit Yodha Pick-Up dan Ultra T.7 Light Truck).

  • Kontrak Impor Pickup Rp 24,66 Triliun Disorot, DPR Pertanyakan Komitmen Produk Dalam Negeri

    Kontrak Impor Pickup Rp 24,66 Triliun Disorot, DPR Pertanyakan Komitmen Produk Dalam Negeri

    Rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih (KDKMP) menuai kritik tajam dari parlemen. Proyek raksasa yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara ini menjadi sorotan karena seluruh unit kendaraan dipasok oleh produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra serta Tata Motors.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan bahwa skala pengadaan yang masif ini seharusnya memberikan dampak signifikan bagi penguatan struktur industri otomotif nasional, bukan justru bergantung pada produk impor. Menurutnya, langkah ini berpotensi mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

    "Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional," ujar Evita dalam keterangan resminya, Sabtu (21/2/2026).

    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri otomotif di Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi kendaraan pickup mencapai 1 juta unit per tahun. Angka ini dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk tipe penggerak roda 4×2 yang umum digunakan dalam distribusi logistik pedesaan.

    Evita mendesak adanya transparansi terkait alasan pemilihan produk impor. Ia memperingatkan agar spesifikasi teknis tidak sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga produk lokal seolah-olah tidak memenuhi kriteria. Salah satu yang disoroti adalah rasionalisasi penggunaan sistem penggerak empat roda (4×4) yang memiliki biaya pengadaan serta operasional jauh lebih tinggi.

    "Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4×4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan," tegasnya.

    Sebagai informasi, rincian pengadaan kendaraan tersebut mencakup 35.000 unit Scorpio pickup dari Mahindra & Mahindra, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri atas tipe Yodha pickup dan Ultra T.7 Light Truck. Evita menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional koperasi agar investasi bernilai triliunan rupiah ini tidak membebani kas negara di masa depan.

  • Dukung Program Presiden, Agrinas Impor 105.000 Pickup India untuk Koperasi Desa

    Dukung Program Presiden, Agrinas Impor 105.000 Pickup India untuk Koperasi Desa

    PT Agrinas Pangan Nusantara merealisasikan pengadaan 105.000 unit mobil pickup asal India untuk memperkuat infrastruktur Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Langkah impor dalam skala besar ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 guna mempercepat efisiensi distribusi hasil tani di tingkat desa.

    Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhir bulan ini, sebanyak 1.000 unit kendaraan dilaporkan telah mendarat di pelabuhan Indonesia.

    Keputusan mendatangkan armada dari India didasari oleh keterbatasan kapasitas produksi otomotif dalam negeri yang hanya berkisar di angka 70.000 unit per tahun. Joao menjelaskan, jika seluruh kebutuhan Kopdes diambil dari pasar domestik, dikhawatirkan akan terjadi gangguan pada stabilitas industri logistik nasional lainnya.

    Selain faktor ketersediaan, aspek ekonomis menjadi pertimbangan utama. Agrinas mengklaim harga unit pickup ini hanya berkisar setengah dari harga kompetitor yang ada di pasar saat ini. Hal ini dinilai memberikan nilai lebih (money value) bagi masyarakat dan koperasi yang akan mengoperasikannya.

    "Konsumen cenderung tidak memiliki banyak pilihan sehingga harga kendaraan dari merek-merk tertentu belum tentu sepadan dengan nilai yang didapatkannya," ungkap Joao saat menjelaskan urgensi pemberian alternatif kendaraan dengan harga yang adil.

    Skema Pendanaan dan Distribusi

    Proyek pengadaan armada ini dibiayai melalui anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih dengan dukungan pendanaan dari Danantara. Skema distribusi nantinya akan memberikan setiap koperasi satu unit gedung lengkap dengan fasilitas transportasi berupa satu truk, satu pickup, dan dua unit sepeda motor.

    Joao juga mengonfirmasi bahwa rencana ini telah diketahui oleh pihak Istana dan lembaga Danantara. Ia menepis anggapan bahwa langkah impor ini mengabaikan industri lokal, mengingat Agrinas telah lebih dulu melakukan penyerapan produk dalam negeri sebelum akhirnya memutuskan impor karena kuantitas yang tidak mencukupi kebutuhan program.

    Kehadiran ratusan ribu kendaraan ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memotong rantai distribusi pangan yang panjang. Dengan adanya armada mandiri di setiap desa, beban biaya logistik yang selama ini menghimpit petani diharapkan dapat ditekan secara signifikan.