Tag: Koperasi Desa

  • Impor 105 Ribu Mobil Pickup India untuk Koperasi Desa, Agrinas: Istana dan Danantara Sudah Tahu

    Impor 105 Ribu Mobil Pickup India untuk Koperasi Desa, Agrinas: Istana dan Danantara Sudah Tahu

    Rencana pengadaan 105.000 unit mobil pickup impor asal India dipastikan telah mengantongi izin dari pihak Istana Negara dan Danantara. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto melalui Koperasi Desa Merah Putih.

    Joao menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga negara dalam pengawasan proyek ini sangat kuat mengingat statusnya sebagai program prioritas. "Ya tahu dong, orang itu program-program unggulan Presiden, masa di istana nggak tahu," ungkap Joao saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Ia juga menambahkan bahwa Danantara bertindak sebagai pihak yang mengucurkan dana untuk pengadaan armada tersebut.

    Menanggapi isu pengabaian industri otomotif nasional, Joao mengklaim bahwa Agrinas telah lebih dulu berupaya menyerap unit dari produsen lokal sebelum beralih ke opsi impor. Namun, keterbatasan stok di dalam negeri menjadi kendala utama dalam memenuhi target distribusi kendaraan operasional desa tersebut.

    "Semua produk dalam negeri kita sudah beli semua, untuk truk roda 6 habis, sudah nggak ada lagi. Coba lu sekarang coba aja beli Mitsubishi canter, sudah nggak ada, itu nunggunya paling 1 tahun itu baru bisa dapat," jelasnya mengenai alasan kelangkaan stok lokal.

    Secara teknis, kendaraan pickup asal India ini dipilih karena memiliki spesifikasi yang dianggap mumpuni untuk medan pedesaan, yakni sistem penggerak 4×4. Selain ketangguhan mesin, unit ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kenyamanan seperti AC dan sistem audio kabin.

    Joao menilai kehadiran kendaraan impor ini akan memberikan dampak kompetitif pada pasar otomotif nasional. Dengan spesifikasi lengkap namun harga yang bersaing, ia berharap produsen lain dapat menyesuaikan harga agar tercipta persaingan yang sehat atau fair price di pasar kendaraan niaga Indonesia.

  • Mensesneg Jamin Anggaran Kopdes Merah Putih Tak Pangkas Dana Pembangunan Desa

    Mensesneg Jamin Anggaran Kopdes Merah Putih Tak Pangkas Dana Pembangunan Desa

    Pemerintah memberikan jaminan bahwa pengalokasian dana desa untuk mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menghambat proses pembangunan di tingkat desa. Penegasan ini merespons kekhawatiran sejumlah kepala desa terkait kebijakan baru dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2026.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan pergeseran peruntukan anggaran, bukan pengurangan nominal yang diterima desa. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menjaga pembangunan infrastruktur dasar melalui skema program kementerian lain yang menyasar langsung ke wilayah perdesaan.

    "Banyak program dari pemerintah yang fokus penerimanya itu di desa, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah, hingga jembatan. Itu tidak menggunakan dana desa," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan pagu Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp 60,57 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58,03 persen atau setara Rp 34,57 triliun dialokasikan khusus untuk penguatan implementasi Kopdes Merah Putih.

    Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan fisik koperasi, mulai dari pembangunan gerai, fasilitas pergudangan, hingga kelengkapan operasional lainnya. Prasetyo menambahkan bahwa sosialisasi mengenai skema ini telah dilakukan sejak awal agar pemerintah desa memahami distribusi beban anggaran tersebut.

    Meskipun porsi besar dialokasikan untuk sektor koperasi, PMK Nomor 7 Tahun 2026 tetap mengamanatkan penggunaan dana desa untuk aspek krusial lainnya. Berikut adalah rincian prioritas pemanfaatan dana desa berdasarkan regulasi terbaru:

    Prioritas Pemanfaatan Detail Program
    Ekonomi Desa Dukungan implementasi Kopdes Merah Putih (angsuran fisik & gudang)
    Kesejahteraan Sosial Penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
    Kesehatan Peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan skala desa
    Lingkungan Penguatan desa berketahanan iklim dan ketangguhan bencana

    Kebijakan yang mulai berlaku sejak 12 Februari 2026 ini menekankan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa guna memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

  • Menkeu Alokasikan Rp 34,57 Triliun Dana Desa untuk Koperasi pada 2026

    Menkeu Alokasikan Rp 34,57 Triliun Dana Desa untuk Koperasi pada 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa. Aturan ini mengatur alokasi Dana Desa untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Sebanyak 58,03 persen Dana Desa diwajibkan untuk dialokasikan kepada pengembangan KDMP. Pagu Dana Desa 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun. Maka, Rp 34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung implementasi KDMP.

    “Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000,” bunyi Pasal 15 Ayat (3) beleid tersebut.

    Sisa pagu sekitar Rp 25 triliun menjadi alokasi reguler yang dapat digunakan desa untuk kebutuhan prioritas lain.

    Pasal 20 ayat 1 huruf e menyebut Dana Desa diutamakan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk dukungan implementasi KDMP. Anggaran dipakai antara lain untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

    Skema Pencairan Dana KDMP

    Skema pencairan dana untuk KDMP dipisahkan dari pagu reguler. Pasal 22 Ayat 4 mengatur penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampungan penyaluran dana.

    Penyaluran harus sesuai rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa melalui koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

    Pasal 26 ayat 2 menyebut penyaluran Dana Desa untuk mendukung KDMP harus disahkan sebagai realisasi Dana Desa setiap desa melalui Keputusan Menteri sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

    Jika terdapat sisa pagu penyaluran untuk dukungan KDMP, sisa tersebut menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau dapat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

    Insentif untuk Desa Berkinerja Baik

    Aturan ini juga memuat insentif bagi desa dengan kinerja usaha KDMP yang dinilai baik. Status pembentukan dan kinerja usaha KDMP menjadi indikator penentuan insentif Dana Desa.

    Pagu insentif Dana Desa 2026 ditetapkan Rp 1 triliun.

    Pasal 7 ayat 3 menyebut insentif dialokasikan kepada desa yang memiliki kinerja usaha KDMP, berada di kawasan perdesaan prioritas, dan atau memiliki kemampuan fiskal untuk pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDMP.

    Alokasi Dana Desa 2026 Jumlah
    Total Pagu Dana Desa Rp 60,57 Triliun
    Alokasi untuk KDMP (58,03%) Rp 34,57 Triliun
    Alokasi Reguler Rp 25 Triliun
    Pagu Insentif Dana Desa Rp 1 Triliun

    Purbaya sebelumnya menanggapi santai protes dari kepala desa terkait pencairan Dana Desa.

    "Pencairan Dana Desa tetap sesuai aturan," kata Purbaya, Minggu (15/2/2026).

  • Purworejo Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    Purworejo Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BP Taskin, dan Pemkab Purworejo memulai kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dukuhrejo dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako Menuju Kemandirian Ekonomi pada 14 Februari 2026. Program ini menjadi pilot project untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui koperasi desa.

    Kegiatan ini menandai integrasi bantuan sosial dengan skema pemberdayaan ekonomi berbasis Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kemensos di Purworejo didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih Dukuhrejo agar memperoleh manfaat lebih luas dan bertahap menuju kemandirian.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Kopdes Merah Putih disiapkan sebagai instrumen strategis menggerakkan ekonomi masyarakat dan membantu KPM naik kelas secara bertahap. Kick off ini merupakan tindak lanjut kerja sama lintas kementerian yang telah disepakati.

    "Ini menjadi kelanjutan dari MoU yang dilakukan antara Kemensos dan Kemenkop beberapa waktu lalu untuk mendorong para penerima manfaat menjadi anggota Kopdes. Selanjutnya aspek pemberdayaannya akan kita bantu melalui operasionalisasi Kopdes Merah Putih," ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Ferry menyebut model kolaborasi pemberdayaan KPM akan diperluas ke berbagai wilayah seiring dimulainya operasional Kopdes/Kel Merah Putih. Sinergi ini diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan kelompok desil terbawah agar naik kelas secara bertahap.

    "Ini akan kita uji cobakan di beberapa tempat lagi dan ini akan menjadi model bagi pengentasan kemiskinan sehingga warga desil 1 bisa berkurang dan naik kelas menjadi desil 2 dan seterusnya," lanjutnya.

    Kopdes Sebagai Offtaker Produk Lokal

    Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok. Kopdes juga diposisikan sebagai offtaker bagi produk warga sekitar, termasuk hasil usaha yang dibina melalui dukungan lintas pihak.

    Contohnya, bantuan dari Kemensos bersama Japfa Comfeed Indonesia berupa satu set ayam petelor untuk KPM. Hasil produksi diharapkan dapat disalurkan melalui Kopdes Merah Putih Dukuhrejo secara teratur dan bermanfaat.

    "Kopdes ini harus menjadi tempat menampung hasil produk masyarakat desa seperti hasil ternak telur yang telah dibantu bisa dijual melalui Kopdes di sini sehingga Bapak/ Ibu mendapatkan tambahan penghasilan," katanya.

    Setelah menjadi anggota koperasi, KPM berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas usaha Kopdes, termasuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir periode.

    "Harapannya nanti mereka setelah menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, mereka juga akan mendapatkan tambahan pendapatan sisa hasil usaha. InsyaAllah dengan menjadi anggota koperasi desa, manfaatnya akan lebih besar," jelasnya.

    Ferry meminta Pemkab Purworejo memastikan operasional Kopdes Merah Putih Dukuhrejo berjalan konsisten. Ia mengapresiasi sinergi Kemensos dan BP Taskin yang diharapkan menjadi pengungkit percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa.

    "Terima kasih kepada Kemensos dan BP Taskin yang telah bersinergi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat bersama-sama," katanya.

    Kopdes Instrumen Percepatan Pengentasan Kemiskinan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu instrumen dalam skema percepatan pengentasan kemiskinan yang efektif. Kopdes harus didukung penuh karena menjadi bagian dari program pemberdayaan, bukan semata penyaluran bantuan.

    "Kami dari Kementerian Sosial ditugaskan untuk mendorong agar penerima manfaat, bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial nanti menjadi anggota Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dan hari ini kita uji coba di sini," kata Gus Ipul.

    Gus Ipul berharap sinergi lintas lembaga terus diperkuat agar angka kemiskinan bisa ditekan. Ia juga mendorong semua pihak terlibat dalam pemutakhiran data KPM bansos, mengingat data sosial dapat berubah cepat.

    Ia berharap, pada 2026 kemiskinan ekstrem di Purworejo terus menurun melalui penguatan pemberdayaan setelah KPM bergabung menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih. Saifullah juga menyinggung capaian graduasi KPM dan dorongan agar jumlahnya meningkat.

    "Terima kasih tahun lalu sudah wisuda graduasi sebanyak 1.000 KPM dari Kemensos, kita harap tahun depan menjadi 3.000 yang lulus graduasi menjadi keluarga mandiri," katanya.

    KPM PKH usia produktif perlu diarahkan masuk ke ekosistem Kopdes Merah Putih. Menurutnya, bantuan sosial bersifat sementara untuk menjaga agar masyarakat tidak jatuh, sementara koperasi menjadi jalan untuk bangkit dan mandiri.

    "Ini sesuai arahan Presiden: keluarga usia produktif tidak boleh kehilangan semangat untuk menjadi keluarga berdaya. Mereka harus terdorong menjadi anggota koperasi desa," katanya.

    Peran BP Taskin dalam Pengentasan Kemiskinan

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional. Ia mendorong penautan program lintas sektor agar saling menguatkan, termasuk Kopdes/Kel Merah Putih sebagai salah satu jalur percepatan pengentasan kemiskinan.

    "BP Taskin sedang merumuskan pendekatan program – program yang anti-inflasi agar seluruh program Kementerian Lembaga bisa nyambung dan bangsa ini selamat dari jerat kemiskinan ekstrem," tegasnya.

    Dukungan Pemkab Purworejo

    Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat serta capaian graduasi KPM PKH di wilayahnya. Pemkab Purworejo berkomitmen mendukung program prioritas, terutama pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    "Kami berkomitmen memajukan ekonomi rakyat di Purworejo dan terus mendukung percepatan operasional koperasi desa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan," ujarnya.

    Yuli juga mengajak KPM PKH memanfaatkan koperasi sebagai jalan menuju kemandirian. Ia menilai koperasi desa memiliki potensi besar untuk menopang kesejahteraan, termasuk sebagai wadah berusaha dan mengelola keuangan secara lebih produktif.

    "Kami ingin keluarga penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan. Kopdes Merah Putih menjadi wadah bagi mereka untuk berdaya, menabung, dan berusaha secara mandiri," tambahnya.

    Berikut rincian target graduasi KPM PKH di Purworejo:

    Tahun Target Graduasi KPM
    2025 1.000 KPM
    2026 3.000 KPM

    Dengan kolaborasi ini, Purworejo optimis dapat menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan koperasi desa.

  • Kemensos Beri Bantuan Ayam Petelur untuk KPM Purworejo

    Kemensos Beri Bantuan Ayam Petelur untuk KPM Purworejo

    Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyerahkan bantuan berupa paket pemberdayaan ayam petelur secara simbolik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Purworejo. Bantuan ini ditujukan bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos.

    Penyerahan bantuan dilakukan dalam acara Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dukuhrejo dengan Program Keluarga Harapan dan Sembako Menuju Kemandirian Ekonomi. Acara tersebut digelar di Koperasi Desa Merah Putih Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM. "Program ini merupakan bagian dari strategi graduasi dan pemberdayaan KPM agar mampu mandiri secara ekonomi. Kami di Kemensos Mendorong penerimaan manfaat menjadi anggota Kopdes. Tidak hanya menjadi anggota tapi juga bagian dari pemberdayaan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Secara simbolik, 70 KPM menerima paket bantuan yang terdiri dari kandang ayam tiga tingkat, 24 ekor ayam berusia 14 minggu (siap bertelur), 50 kilogram pakan, dan vitamin. Nilai total bantuan per paket diperkirakan mencapai Rp 5,7 juta.

    Setiap keluarga penerima bantuan diproyeksikan dapat menghasilkan rata-rata 1,5 kilogram telur per hari. Dari jumlah tersebut, 1 kilogram diharapkan dapat dijual melalui koperasi desa, sementara sisanya (0,5 kilogram) untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

    Dengan perhitungan tersebut, setiap keluarga berpotensi memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per hari, atau setidaknya Rp 500 ribu per bulan.

    Data Terpadu dan Pendampingan PKH

    Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh program Kemensos didasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Proses bisnis kita jelas, data dulu. Data yang akurat adalah kunci keadilan. Jangan sampai yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapat, dan yang tidak berhak justru menerima," kata dia.

    Kemensos juga mendorong para pendamping PKH untuk mendampingi minimal 10 KPM agar dapat mencapai graduasi mandiri. Selain itu, KPM penerima bantuan juga didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan.

    "Koperasi adalah instrumen pemberdayaan. Kita dorong KPM masuk Kopdes Merah Putih agar hasil usahanya terserap dan mereka menjadi pelaku ekonomi," ujarnya.

    Sinergi Kementerian untuk Pengentasan Kemiskinan

    Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial dalam upaya mempercepat pemberdayaan ekonomi KPM. Program ini akan diujicobakan di beberapa daerah sebagai model pengentasan kemiskinan berbasis koperasi desa.

    Kementerian Koperasi juga siap membantu meringankan iuran pokok dan wajib anggota agar tidak memberatkan masyarakat.

    "KPM kita dorong menjadi pelaku ekonomi sekaligus anggota koperasi. Jika anggota membeli di koperasi, maka Sisa Hasil Usaha akan kembali kepada anggota," kata Ferry Joko Juliantono.

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Pembentukan BP Taskin merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat orkestrasi kebijakan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

    "Ibarat sepak bola, Kemenkop adalah striker, Kemensos adalah bek sebagai jaring pengaman sosial, dan BP Taskin adalah gelandang yang mengatur ritme. Semua harus bergerak bersama," ujarnya.

    Potensi Penghasilan KPM dari Ayam Petelur

    Berikut adalah estimasi potensi penghasilan KPM penerima bantuan ayam petelur:

    Aspek Estimasi
    Produksi Telur per Hari 1,5 kg
    Telur Dijual ke Koperasi 1 kg
    Konsumsi Keluarga 0,5 kg
    Tambahan Penghasilan per Hari Rp 15.000 – Rp 20.000
    Tambahan Penghasilan per Bulan Minimal Rp 500.000

    Dalam kesempatan tersebut, para tamu juga meninjau gerai koperasi yang menjual produk KPM, seperti kue kering dan kerajinan tangan. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, para KPM penerima bansos, dan para pendamping PKH Kementerian Sosial.

  • Pertamina Daftarkan Ribuan Koperasi Desa dalam Sistem Distribusi Energi

    Pertamina Daftarkan Ribuan Koperasi Desa dalam Sistem Distribusi Energi

    PT Pertamina (Persero) mencatat ribuan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terdaftar dalam sistem sebagai bagian dari penguatan distribusi energi berbasis desa. Hingga 1 Februari 2026, sebanyak 5.689 KDMP tercatat dalam sistem SimKopDes.

    Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, 2.592 outlet LPG telah terverifikasi dalam sistem digikoperasi sebagai bagian dari jaringan distribusi resmi.

    Saat ini, tercatat sebanyak 442 koperasi telah resmi terdaftar dan beroperasi sebagai penyalur produk energi dari Pertamina, di mana 429 menjadi outlet LPG.

    “Dari 2.592 yang telah terregistrasi, terdapat 442 KDMP, dengan 429 menjadi outlet LPG dan 13 menjadi outlet pangkalan minyak tanah karena wilayahnya memang belum konversi,” ujar Mars Ega dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI.

    Proses Verifikasi Berlapis

    Mars Ega menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis dan terintegrasi. Calon KDMP mendaftar melalui laman SimKopDes, kemudian diverifikasi oleh tim Pertamina Regional untuk diselaraskan dengan agen LPG di lokasi setempat.

    Setelah itu, pengesahan dilakukan melalui sistem Dealership Database Management System (DDMS) LPG yang terhubung langsung dengan merchant apps Pertamina dan sistem monitoring LPG online.

    Menurut Mars Ega, integrasi sistem ini penting karena menjadi bagian dari verifikasi penyaluran LPG subsidi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setiap transaksi di outlet KDMP dilakukan secara non-tunai (cashless) dan wajib mencatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen melalui sistem yang telah disiapkan.

    “Empat segmen penerima LPG 3 kilogram tetap mengacu pada ketentuan, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Seluruh transaksi dicatat secara sistematis,” katanya.

    Target dan Dukungan Regulasi

    Ia menambahkan, percepatan pembentukan outlet LPG di KDMP masih memerlukan dukungan regulasi teknis sesuai ketentuan Kementerian ESDM Nomor 249 Tahun 2025. Pertamina pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan proses verifikasi berjalan sesuai aturan.

    Selain memperluas akses LPG subsidi, pengembangan KDMP juga dinilai memberikan efek berganda bagi ekonomi desa.

    Salah satu contohnya terdapat di Gondorio, Semarang, di mana KDMP setempat telah menjual LPG sesuai harga eceran tertinggi (HET), sehingga mampu menekan harga di pasar dan menjamin pasokan langsung ke masyarakat.

    “Ini juga mendorong program One Field One Outlet untuk pemerataan outlet serta meningkatkan sisa hasil usaha koperasi di wilayah tersebut,” ujar Mars Ega.

    Sistem Terintegrasi untuk Pengawasan Distribusi

    Ia menegaskan, sistem KDMP telah terintegrasi untuk pencatatan transaksi di tingkat outlet dan dapat tersambung dengan sistem pemerintah, sehingga pengawasan distribusi LPG subsidi menjadi lebih transparan dan akuntabel.

    Dengan skema tersebut, Pertamina menargetkan KDMP tidak hanya menjadi simpul distribusi LPG, tetapi juga pusat penguatan ekonomi desa melalui ekosistem energi yang terintegrasi.

    Berikut rincian data Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terdaftar:

    Status Jumlah
    Total KDMP Terdaftar (SimKopDes) 5.689
    Outlet LPG Terverifikasi (Digikoperasi) 2.592
    Koperasi Resmi Beroperasi sebagai Penyalur 442
    Outlet LPG 429
    Outlet Pangkalan Minyak Tanah 13
  • Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Toko Rakyat Serba Ada (TORASERA) Pondok Pesantren Abdussalam di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

    Kehadiran TORASERA juga bertujuan mendorong penguatan usaha rakyat berbasis koperasi. Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

    Ferry Juliantono menegaskan TORASERA dirancang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang kuat. Kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi kunci.

    Koperasi pesantren akan berperan sebagai mitra sekaligus kakak asuh bagi koperasi desa. Ini terutama dalam penguatan manajemen, model bisnis, dan operasional usaha.

    “TORASERA bukan sekadar toko ritel, tetapi menjadi pusat distribusi, agregator, sekaligus hub ekonomi rakyat,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    “Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan koperasi mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, memanfaatkan teknologi, dan memberi manfaat langsung yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    TORASERA sebagai Model Nasional

    Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar adalah operasionalisasi koperasi sebagai entitas bisnis yang sehat.

    Oleh karena itu, keberadaan TORASERA di Kubu Raya diproyeksikan menjadi model nasional. Model ini akan direplikasi di berbagai daerah.

    “TORASERA ini akan kita susun sebagai model bisnis dan pedoman operasional yang bisa diterapkan di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.

    Fungsinya tidak hanya menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi offtaker produk petani, nelayan, UMKM. Selain itu, menyalurkan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

    Keberpihakan Daerah dan Solusi Ekonomi Desa

    Ferry menekankan pentingnya keberpihakan daerah terhadap koperasi. Kebijakan tata kelola distribusi dan ritel diperlukan agar koperasi desa dapat tumbuh.

    Manfaat ekonomi harus kembali ke masyarakat, bukan terserap ke pemegang saham besar. Koperasi desa dan TORASERA diharapkan menjadi solusi persoalan ekonomi masyarakat desa.

    Persoalan tersebut mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, panjangnya rantai distribusi, hingga jeratan pinjaman ilegal. Dengan koperasi, masyarakat didorong menjadi pelaku ekonomi.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional,” tegasnya.

    “Kita ingin menciptakan perputaran uang di desa, menumbuhkan ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” lanjut Ferry.

    Dukungan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Lokal

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi berdirinya TORASERA. Ia melihatnya sebagai wujud eksistensi pengusaha lokal.

    Ria meyakini, kehadiran TORASERA akan menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal. Ini membantu mereka bersaing di tengah menjamurnya ritel modern.

    “Dengan munculnya TORASERA Abdussalam ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk dikembangkan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” tegas Ria.

    Berikut adalah daftar pihak yang hadir dalam peresmian TORASERA:

    Jabatan Nama Pejabat
    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus
    Pengasuh Pesantren Abdussalam Hifni Hafiluddin Muhammad Yusuf
    Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan
    Anggota DPR RI Komisi V Juliansyah
    Bupati Kubu Raya Sujiwo
    Direktur Perekonomian Ponpes Abdussalam Anas Al Hifni

    Ketua Pengurus TORASERA Abdussalam, Gus Anas mengatakan, sedikitnya 100 Kepala Desa bersama ketua koperasi desa hadir. Mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama distribusi barang melalui TORASERA.

    “Kami ingin TORASERA ini menjadi pusat ekonomi bersama,” kata Gus Anas.

    “Pesantren bisa menyuplai produk, koperasi desa berbelanja grosir, dan UMKM sekitar menjadi tenant,” tambahnya.

    Gus Anas menjelaskan konsep TORASERA tidak hanya sebagai pusat belanja. Namun, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ATM perbankan, restoran berbasis pembayaran nontunai (cashless), hingga pujasera yang diisi UMKM lokal tanpa biaya sewa, listrik, maupun air.

    Apresiasi dan Sejarah Baru Ekonomi Kerakyatan

    Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Abdussalam, Koperasi Pondok Pesantren, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi.

    Mereka telah mewujudkan TORASERA pertama di Indonesia tersebut. Ini bukan hanya kebanggaan Kubu Raya dan Kalimantan Barat, tetapi juga gerakan koperasi nasional.

    “Dengan keberhasilan TORASERA, kita sedang membangun sejarah baru ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Ferry.