Tag: Korea Selatan

  • Kabar Dunia: Vonis Seumur Hidup Yoon Suk Yeol hingga Pembebasan Andrew Mountbatten-Windsor

    Kabar Dunia: Vonis Seumur Hidup Yoon Suk Yeol hingga Pembebasan Andrew Mountbatten-Windsor

    Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Putusan ini ditetapkan setelah Yoon terbukti bersalah melakukan pemberontakan melalui upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal pada Desember 2024. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pengerahan pasukan ke gedung parlemen merupakan upaya ilegal untuk melumpuhkan lembaga legislatif serta lawan politiknya.

    Dari Inggris dilaporkan, Andrew Mountbatten-Windsor telah dibebaskan dari tahanan Kepolisian Thames Valley dengan status masih dalam penyelidikan. Mantan pangeran tersebut sebelumnya ditangkap pada Kamis pagi (19/02) atas dugaan penyalahgunaan wewenang di jabatan publik. Ia dituding menyerahkan dokumen sensitif milik pemerintah kepada Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual.

    Meski telah dibebaskan setelah menjalani penahanan selama hampir 12 jam, proses hukum tetap berjalan. Pihak kepolisian terpantau masih melakukan penggeledahan di bekas kediaman Andrew yang berlokasi di Windsor guna mencari bukti tambahan terkait kasus tersebut.

    Ledakan Gas di Pakistan dan Teror di Australia

    Insiden berdarah terjadi di Karachi, Pakistan, ketika sebuah ledakan gas menghancurkan gedung apartemen tepat pada hari pertama bulan Ramadhan. Sedikitnya 16 orang, termasuk kelompok perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas dalam peristiwa tragis yang terjadi saat warga sedang menyiapkan makan sahur. Hingga saat ini, tim penyelamat masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan untuk mengevakuasi korban yang kemungkinan masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sementara itu di Sydney, Australia, Kepolisian New South Wales memperketat pengamanan di tempat-tempat ibadah menyusul pengiriman surat ancaman ke Masjid Lakemba. Surat tersebut berisi konten ofensif berupa gambar babi dan ancaman pembunuhan. Otoritas setempat kini tengah melakukan pengujian forensik terhadap barang bukti tersebut. Sebelumnya, seorang pria lanjut usia berumur 70 tahun telah diamankan polisi pada Januari lalu atas tindakan intimidasi serupa.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Dakwaan Pemberontakan

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Dakwaan Pemberontakan

    Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Seoul pada Kamis (19/2). Putusan ini menjadi puncak dari krisis politik berkepanjangan setelah Yoon dinyatakan bersalah memimpin aksi pemberontakan (insurrection) pada Desember 2024 lalu.

    Kasus ini bermula ketika Yoon secara mendadak mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Saat itu, ia menuduh Partai Demokrat (DPK) yang menjadi oposisi telah bekerja sama dengan pihak Korea Utara dalam kegiatan anti-negara. Langkah ekstrem tersebut diikuti dengan pengerahan pasukan bersenjata ke gedung parlemen (National Assembly) guna memblokir akses anggota legislatif.

    Meski sempat terjadi ketegangan, upaya Yoon hanya bertahan selama enam jam setelah para legislator berhasil masuk dan memberikan suara untuk membatalkan deklarasi tersebut. Jaksa dalam persidangan menegaskan bahwa mobilisasi militer tersebut merupakan bagian dari upaya kudeta pribadi demi membungkam lawan politiknya.

    Dalam nota pembelaannya, Yoon tetap bersikukuh bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan tata kelola konstitusional dari ancaman sayap kiri. Namun, sentimen publik berkata lain. Berdasarkan jajak pendapat terbaru, sebanyak 43% masyarakat memang menginginkan hukuman seumur hidup, sementara sebagian lainnya menuntut hukuman mati.

    Leif-Eric Easley, profesor studi internasional dari Ewha Womans University, menilai bahwa meskipun sistem demokrasi Korea Selatan menunjukkan ketangguhannya, masih banyak tantangan di depan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan amandemen konstitusi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

    Senada dengan hal tersebut, Profesor Hyobin Lee dari Sogang University mengingatkan bahwa vonis ini bukanlah titik akhir. Ia mengamati adanya potensi munculnya figur serupa di masa depan jika polarisasi di tingkat elite tidak segera dibenahi. Salah satu titik terang yang muncul adalah sikap prajurit muda yang menolak instruksi non-demokratis saat darurat militer terjadi.

    Kini, peta perpolitikan Korea Selatan mulai bergeser. People Power Party (PPP) dijadwalkan akan memilih kepemimpinan baru pada 1 Maret mendatang sebagai langkah memutus hubungan dengan pengaruh Yoon. Di sisi lain, Partai Demokrat diingatkan untuk tetap fokus pada fungsi legislasi dan kebutuhan publik alih-alih terjebak dalam euforia politik pasca-vonis.

  • QRIS Segera Merambah China dan Korea Selatan Mulai Maret 2026

    QRIS Segera Merambah China dan Korea Selatan Mulai Maret 2026

    Masyarakat Indonesia akan segera menikmati kemudahan transaksi digital di China dan Korea Selatan tanpa perlu menukar uang tunai. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kedua negara tersebut mulai berjalan pada kuartal I 2026, tepatnya sekitar Maret atau April mendatang.

    Target ini merupakan bagian dari perluasan kerja sama konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border payment connectivity). Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, interkoneksi kode QR antarnegara ini menjadi agenda prioritas dalam upaya digitalisasi sistem pembayaran nasional agar transaksi dapat diproses secara real-time dan lebih efisien.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa persiapan teknis untuk kedua negara tersebut hampir rampung. Proses uji coba sistem atau sandboxing dan piloting untuk wilayah China telah tuntas pada akhir Januari 2026. Sementara itu, tahap serupa untuk Korea Selatan ditargetkan selesai pada akhir Februari ini.

    "Setelah proses terakhir itu selesai dilakukan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk bertransaksi di China dan Korea Selatan tanpa perlu menukar uang tunai dan menghitung kurs," ujar Filianingsih mengenai dampak positif bagi pengguna.

    Penyelarasan infrastruktur pembayaran dan pengujian interoperabilitas terus dimatangkan melalui mekanisme sandbox antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan. China dan Korea Selatan menjadi prioritas utama dari total delapan negara yang menjadi sasaran ekspansi QRIS lintas negara oleh bank sentral tahun ini.

  • Transaksi Tanpa Tunai di China dan Korea Selatan Lewat QRIS Dimulai April 2026

    Transaksi Tanpa Tunai di China dan Korea Selatan Lewat QRIS Dimulai April 2026

    Masyarakat Indonesia segera dapat menikmati kemudahan transaksi digital di China dan Korea Selatan tanpa perlu menukar uang tunai. Bank Indonesia (BI) menargetkan layanan QRIS Antarnegara di kedua negara tersebut akan diimplementasikan sepenuhnya pada akhir Maret atau awal April 2026.

    Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengonfirmasi bahwa kesiapan teknis di kedua negara mitra tersebut sudah hampir rampung. Untuk wilayah China, tahap uji coba (sandboxing) dan piloting telah diselesaikan pada Januari 2026. Sementara itu, proses serupa untuk Korea Selatan dijadwalkan selesai pada akhir Februari ini.

    "Terkait dengan QRIS Antarnegara Indonesia-China dan Indonesia-Korea, ini kami akan implementasikan akhir Maret atau awal April," ungkap Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (19/2/2026).

    Sistem ini memungkinkan pelancong asal Indonesia untuk berbelanja di luar negeri hanya dengan memindai kode QR lokal menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Sebaliknya, turis dari China dan Korea Selatan juga bisa bertransaksi di merchant berlogo QRIS di Indonesia menggunakan aplikasi dari negara asal mereka.

    Inovasi pembayaran lintas negara ini diharapkan mampu menghilangkan kendala perhitungan kurs manual saat bertransaksi di luar negeri. Filianingsih menganalogikan bahwa setelah tahap akhir selesai, layanan ini siap diluncurkan secara resmi kepada publik sesuai jadwal yang telah ditentukan.

    Selain memberikan kenyamanan bagi individu, perluasan QRIS Antarnegara juga diproyeksikan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata. Akses pembayaran yang lebih inklusif memudahkan produk lokal dibeli oleh wisatawan asing tanpa hambatan sistem pembayaran.

    Hingga pertengahan 2025, BI mencatat volume transaksi QRIS Antarnegara telah menyentuh angka Rp 1,66 triliun. Saat ini, layanan pembayaran praktis tersebut sudah aktif digunakan di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Majelis Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Keputusan ini diambil setelah Yoon terbukti secara sah melakukan tindakan pemberontakan melalui penetapan status darurat militer pada Desember 2024 lalu.

    Hakim Ketua Ji Gwi Yeon dalam amar putusannya menegaskan bahwa langkah Yoon mengerahkan kekuatan militer ke gedung parlemen merupakan upaya yang disengaja untuk melumpuhkan Majelis Nasional. Tindakan tersebut dianggap sebagai strategi untuk membungkam oposisi politik dan menyebabkan kerugian sosial yang masif bagi negara.

    "Terhadap terdakwa Yoon Suk Yeol, kejahatan memimpin pemberontakan telah terbukti. Deklarasi darurat militer mengakibatkan kerugian sosial yang sangat besar, dan sulit untuk menemukan indikasi bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalan atas hal tersebut," ujar Hakim Ji Gwi Yeon saat membacakan putusan pada Kamis (19/2/2026).

    Sebelumnya, jaksa penuntut umum sempat menuntut hukuman mati bagi pria berusia 65 tahun tersebut pada persidangan Januari lalu. Namun, pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup mengingat Korea Selatan masih menerapkan moratorium hukuman mati sejak 1997. Selain kasus pemberontakan, Yoon juga telah menerima vonis 5 tahun penjara untuk dakwaan lainnya.

    Vonis ini merupakan buntut dari pidato televisi mendadak pada akhir tahun 2024, di mana Yoon menuding adanya 'kekuatan antinegara' sebagai alasan pemberlakuan darurat militer. Langkah kontroversial tersebut berujung pada pemakzulan dan penangkapannya oleh otoritas setempat.

    Persidangan ini tidak hanya menyeret mantan orang nomor satu di Korsel tersebut. Mantan Perdana Menteri Han Duck Soo juga dinyatakan bersalah karena membantu dan mendukung deklarasi darurat militer, dengan ganjaran hukuman 23 tahun penjara. Sementara itu, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas peran serupa.

    Di sisi lain, istri Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, juga telah menerima vonis hukum lebih awal. Pada awal Januari, ia dijatuhi hukuman 20 bulan penjara atas kasus suap yang tidak berkaitan dengan peristiwa darurat militer tersebut.

  • DPR Restui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen dan Batalkan Alpalhankam Korsel

    DPR Restui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen dan Batalkan Alpalhankam Korsel

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memberikan lampu hijau atas penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) berupa kapal patroli dari Pemerintah Jepang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/2/2026), sebagai bagian dari program Official Security Assistance (OSA).

    Hibah tersebut mencakup kapal patroli jenis 18 M-class dengan nilai mencapai 1,9 miliar yen. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya sidang langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir setelah mendengarkan laporan dari Komisi I DPR RI.

    "Apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah patrol boat 18 M-class dari pemerintah Jepang dapat disetujui?" tanya Puan yang kemudian disambut seruan setuju secara serentak oleh peserta sidang.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hibah kapal tersebut akan disalurkan untuk memperkuat armada TNI AL melalui mekanisme OSE.

    Selain menyepakati kerja sama dengan Jepang, Rapat Paripurna juga memutuskan untuk membatalkan rencana penerimaan hibah alpalhankam dari Korea Selatan. Langkah ini diambil menyusul adanya surat resmi dari Menteri Pertahanan RI nomor B/185/M/I/2026 tertanggal 27 Januari 2026 mengenai permohonan pembatalan tersebut.

    "Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembatalan rencana penerimaan hibah Alpalhankam dari Korea Selatan, apakah dapat disetujui?" ujar Puan kembali mendapat kesepakatan dari forum.

    Puan menegaskan bahwa penguatan sistem pertahanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Namun, ia juga menekankan bahwa fokus DPR RI tidak terbatas pada keamanan negara, melainkan juga mencakup aspek ketahanan pangan, energi, pemberdayaan UMKM, hingga perlindungan tenaga kerja dan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat.

  • Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di Seoul pada Kamis (19/02). Hakim menyatakan Yoon terbukti secara sah memimpin pemberontakan melalui deklarasi darurat militer singkat yang dilakukan setahun lalu, tepatnya pada 3 Desember 2024.

    Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati bagi pria berusia 65 tahun tersebut. Hakim Ketua Ji Gwi-yeon menegaskan bahwa tindakan Yoon mengarahkan militer untuk memblokade Majelis Nasional dan menangkap para politisi merupakan upaya nyata dalam melumpuhkan institusi negara dan merongrong tatanan konstitusi.

    Selain kasus pemberontakan, Yoon juga menerima hukuman tambahan lima tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan serta upaya menghalangi penangkapan dirinya. Pengadilan mengungkap bahwa motivasi di balik deklarasi darurat militer tersebut bukanlah demi keamanan nasional, melainkan upaya pragmatis untuk mempertahankan kekuasaan di tengah anjloknya popularitas dan berbagai skandal korupsi yang menyeret anggota keluarganya.

    Jaksa penuntut membeberkan bukti-bukti serius selama persidangan, termasuk dugaan upaya Yoon memprovokasi Korea Utara agar melancarkan serangan guna melegitimasi status darurat militer. Bukti tersebut ditemukan dalam komunikasi di ponsel mantan kepala intelijen militer, Yeo In-hyung. Jaksa juga menilai tindakan Yoon pada 2024 ini mencoreng martabat negara lebih dalam dibandingkan kudeta militer masa lalu oleh Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo.

    Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tetap pada pembelaannya dengan dalih bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman kekuatan anti-negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ia memobilisasi petugas keamanan untuk membentuk barisan manusia demi menghindari proses hukum, sebuah tindakan yang disebut jaksa sebagai pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Meski hukuman mati sempat dipertimbangkan, pengamat hukum menilai hukuman seumur hidup dipilih untuk menghindari risiko ketidakstabilan politik lebih lanjut. Mengingat Korea Selatan belum pernah mengeksekusi tahanan lagi sejak tahun 1997, hukuman seumur hidup ini dipandang sebagai pesan hukum terkuat yang bisa diberikan tanpa menjadikan Yoon sebagai martir di mata pendukungnya.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul resmi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Keputusan ini diambil setelah Yoon terbukti melakukan tindakan pemberontakan terkait upaya penetapan darurat militer pada Desember 2024 lalu.

    Ketua Majelis Hakim Ji Gwi Yeon menegaskan bahwa deklarasi darurat militer tersebut merupakan upaya sengaja untuk melumpuhkan fungsi Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Yoon mengirimkan kekuatan militer ke gedung parlemen demi membungkam oposisi politiknya.

    "Terhadap terdakwa Yoon Suk Yeol, kejahatan memimpin pemberontakan telah terbukti," ujar Hakim Ji Gwi Yeon saat membacakan amar putusan. Ia juga menambahkan bahwa tindakan tersebut memicu kerugian sosial yang masif, ditambah lagi tidak adanya indikasi penyesalan dari pihak terdakwa selama proses hukum berlangsung.

    Vonis seumur hidup ini relatif lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang mendesak hukuman mati pada persidangan Januari lalu. Meskipun tuntutan maksimal diajukan, Korea Selatan diketahui masih memegang komitmen moratorium hukuman mati tidak resmi sejak eksekusi terakhir pada tahun 1997.

    Perjalanan kasus ini bermula saat tokoh konservatif berusia 65 tahun tersebut secara mendadak mengumumkan darurat militer melalui televisi nasional untuk menindak apa yang ia sebut sebagai "kekuatan antinegara". Langkah kontroversial ini berujung pada pemakzulan, penangkapan, hingga dakwaan berlapis termasuk penghalangan keadilan. Sebelumnya, Yoon juga telah menerima vonis lima tahun penjara untuk dakwaan tindak pidana yang lebih ringan.

    Kasus hukum ini tidak hanya menjerat sang mantan presiden. Istrinya, Kim Keon Hee, telah lebih dulu dijatuhi hukuman 20 bulan penjara pada awal Januari atas kasus suap. Meski hukuman Kim Keon Hee tidak berkaitan langsung dengan insiden darurat militer, hal ini menambah daftar panjang jeratan hukum yang menimpa lingkaran utama mantan orang nomor satu di Korea Selatan tersebut.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan terbukti melakukan pemberontakan terkait upaya penetapan darurat militer pada akhir 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Ji Gwi Yeon di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (19/2/2026).

    Majelis hakim menilai langkah Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024 merupakan rencana sistematis untuk melumpuhkan Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan. Hakim Ji Gwi Yeon menegaskan bahwa tindakan mengirimkan personel militer ke gedung parlemen bertujuan untuk membungkam oposisi politik secara paksa.

    "Terhadap terdakwa Yoon Suk Yeol, kejahatan memimpin pemberontakan telah terbukti," ujar Hakim Gwi saat membacakan vonis. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial yang masif, ditambah lagi tidak ada indikasi penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa selama proses persidangan.

    Vonis penjara seumur hidup ini sedikit lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa pada Januari lalu yang meminta hukuman mati. Namun, mengingat Korea Selatan telah menerapkan moratorium hukuman mati sejak 1997, vonis seumur hidup menjadi hukuman tertinggi yang efektif untuk memastikan Yoon tetap berada di balik jeruji besi.

    Sebagai latar belakang, krisis ini bermula saat Yoon secara mendadak mengumumkan darurat militer melalui siaran televisi nasional dengan dalih memberantas "kekuatan antinegara". Aksi tersebut berujung pada pemakzulan dan penangkapan tokoh konservatif berusia 65 tahun itu atas berbagai dakwaan, termasuk penghalangan keadilan.

    Selain kasus pemberontakan ini, Yoon sebelumnya telah menerima vonis lima tahun penjara untuk dakwaan lainnya. Sementara itu, istrinya, Kim Keon Hee, juga telah dijatuhi hukuman 20 bulan penjara pada awal Januari atas kasus suap yang tidak berkaitan dengan peristiwa darurat militer tersebut.

  • Nasib Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditentukan Hari Ini, Jaksa Tuntut Hukuman Mati

    Nasib Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditentukan Hari Ini, Jaksa Tuntut Hukuman Mati

    Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi babak akhir persidangan atas kasus pemberontakan terkait upaya penetapan darurat militer yang gagal. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dijadwalkan membacakan vonis pada Kamis (19/2) sekitar pukul 15.00 waktu setempat, sebuah momen yang diprediksi akan menyita perhatian jutaan pasang mata melalui siaran langsung televisi nasional.

    Jaksa penuntut sebelumnya telah mengajukan tuntutan maksimal berupa hukuman mati terhadap tokoh konservatif berusia 65 tahun tersebut. Dalam persidangan Januari lalu, jaksa menilai tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024 merupakan bentuk pengkhianatan yang didorong oleh ambisi kekuasaan dan upaya melanggengkan kediktatoran.

    Meski tuntutan mati membayangi, para pengamat hukum memprediksi majelis hakim lebih condong menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Korea Selatan telah menerapkan moratorium hukuman mati sejak tahun 1997. Pengacara Yoo Jung Hoon menilai sikap Yoon yang tidak menunjukkan penyesalan menjadi faktor pemberat dalam pertimbangan hakim.

    "Yoon tidak mengaku bersalah atau menyatakan penyesalan, jadi akan sulit bagi majelis hakim untuk memberinya hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara seumur hidup," ujar Yoo Jung Hoon terkait peluang putusan pengadilan.

    Di sisi lain, Yoon Suk Yeol yang saat ini mendekam di sel isolasi tetap pada pembelaannya bahwa langkah drastis tersebut adalah upaya konstitusional untuk menjaga kebebasan negara dari dominasi oposisi. Berdasarkan hukum di Korea Selatan, dakwaan pemberontakan memang hanya menyediakan dua opsi hukuman utama, yakni penjara seumur hidup atau hukuman mati.

    Kasus ini juga menyeret lingkaran terdekat Yoon. Istrinya, Kim Keon Hee, telah lebih dulu dijatuhi hukuman 20 bulan penjara atas kasus suap pada awal Januari. Sementara itu, Yoon sendiri sudah mengantongi vonis lima tahun penjara atas rentetan dakwaan pelanggaran hukum lainnya yang lebih ringan sebelum sidang putusan pemberontakan ini digelar.