Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi babak akhir persidangan atas kasus pemberontakan terkait upaya penetapan darurat militer yang gagal. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dijadwalkan membacakan vonis pada Kamis (19/2) sekitar pukul 15.00 waktu setempat, sebuah momen yang diprediksi akan menyita perhatian jutaan pasang mata melalui siaran langsung televisi nasional.
Jaksa penuntut sebelumnya telah mengajukan tuntutan maksimal berupa hukuman mati terhadap tokoh konservatif berusia 65 tahun tersebut. Dalam persidangan Januari lalu, jaksa menilai tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024 merupakan bentuk pengkhianatan yang didorong oleh ambisi kekuasaan dan upaya melanggengkan kediktatoran.
Meski tuntutan mati membayangi, para pengamat hukum memprediksi majelis hakim lebih condong menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Korea Selatan telah menerapkan moratorium hukuman mati sejak tahun 1997. Pengacara Yoo Jung Hoon menilai sikap Yoon yang tidak menunjukkan penyesalan menjadi faktor pemberat dalam pertimbangan hakim.
"Yoon tidak mengaku bersalah atau menyatakan penyesalan, jadi akan sulit bagi majelis hakim untuk memberinya hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara seumur hidup," ujar Yoo Jung Hoon terkait peluang putusan pengadilan.
Di sisi lain, Yoon Suk Yeol yang saat ini mendekam di sel isolasi tetap pada pembelaannya bahwa langkah drastis tersebut adalah upaya konstitusional untuk menjaga kebebasan negara dari dominasi oposisi. Berdasarkan hukum di Korea Selatan, dakwaan pemberontakan memang hanya menyediakan dua opsi hukuman utama, yakni penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Kasus ini juga menyeret lingkaran terdekat Yoon. Istrinya, Kim Keon Hee, telah lebih dulu dijatuhi hukuman 20 bulan penjara atas kasus suap pada awal Januari. Sementara itu, Yoon sendiri sudah mengantongi vonis lima tahun penjara atas rentetan dakwaan pelanggaran hukum lainnya yang lebih ringan sebelum sidang putusan pemberontakan ini digelar.





