Alun-Alun Merdeka Kota Malang yang baru saja diresmikan dengan dana CSR miliaran rupiah, kini menjadi sorotan. Ruang publik itu dikritik karena carut-marut pengelolaan, mulai dari fasilitas rusak hingga perilaku petugas di lapangan.
Belum genap sebulan beroperasi, berbagai keluhan masyarakat mencuat. Bau pesing, air mancur rusak, hingga lampu penerangan mati menjadi permasalahan utama.
Sorotan juga tertuju pada kondisi Skatepark yang tidak standar. Selain itu, ada oknum Satpol PP kedapatan merokok di area laktasi.
Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Malang kurang memiliki kesiapan dalam mengelola Alun-Alun Merdeka. Padahal euforia masyarakat usai peresmian sangat tinggi.
Antusiasme warga tidak hanya datang dari masyarakat lokal, tetapi juga pengunjung luar daerah. Hal ini berdampak pada beban fasilitas yang melebihi kapasitas.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, menilai Pemkot Malang seharusnya sudah mengantisipasi tingginya euforia masyarakat. "Setelah diresmikan, euforia masyarakat memang tinggi," kata Anas kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
"Otomatis fasilitas menjadi overload. Contohnya air mancur yang sejatinya bukan untuk mandi, tetapi tetap digunakan masyarakat," tambahnya.
Anas juga menyoroti tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. DLH merupakan pemangku Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk Alun-Alun Kota Malang.
DLH harus siap menghadapi tingginya animo publik dengan pengawasan dan pemeliharaan lebih ketat. "Masyarakat kita memang sulit dilarang, tapi DLH sebagai pemangku RTH harusnya sudah siap menghadapi animo tinggi ini. Jangan hanya bisa membangun, tapi tidak siap memelihara," ujarnya.
Fasilitas Penunjang Kurang Memadai
Kritik pedas juga tertuju pada kesiapan fasilitas penunjang. Proyek tersebut terkesan hanya 'kejar tayang'. Pemkot Malang baru berencana membangun ruang merokok, memasang palang pembatas, dan papan larangan setelah masalah muncul.
"Ini terkesan kecolongan, terburu-buru. Harusnya perencanaan itu matang sejak awal, bukan reaktif setelah viral di media sosial. Konsepnya alun-alun ramah anak dan disabilitas, tapi area laktasi dan tempat bermain malah jadi tempat nongkrong dan merokok," tambahnya.
Petugas Lalai dan Koordinasi Lemah
Moralitas petugas di lapangan juga menjadi sorotan tajam. Anas mengecam keras adanya oknum Satpol PP yang kedapatan merokok di area ruang laktasi. "Petugas itu di sana untuk melayani dan memberi contoh, bukan malah ikut melanggar aturan," tegasnya.
Berikut poin-poin permasalahan Alun-Alun Merdeka Malang:
| Aspek | Permasalahan | Pihak Bertanggung Jawab |
|---|---|---|
| Fasilitas Umum | Bau pesing, air mancur rusak, lampu mati, Skatepark tidak standar | DLH Kota Malang |
| Perilaku Petugas | Oknum Satpol PP merokok di area laktasi | Satpol PP Kota Malang |
| Perencanaan & Mitigasi | Tidak siap menghadapi animo tinggi, fasilitas 'kejar tayang' | Pemkot Malang, DLH Kota Malang |
| Koordinasi | Lemah dengan pemberi CSR (Bank Jatim) | Pemkot Malang, Bank Jatim |
Pembangunan Alun-Alun Merdeka Malang menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jatim. Koordinasi antara Pemkot Malang dan Bank Jatim sebagai mitra CSR perlu diperkuat.
Mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi dan pemeliharaan. "Setelah serah terima, memang menjadi tanggung jawab pemkot. Tapi koordinasi dengan pihak pemberi CSR tetap penting, terutama dalam mitigasi masalah," bebernya.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
DPRD Kota Malang mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan alun-alun. Ini termasuk proyeksi kebutuhan anggaran dan skema pemeliharaan pasca proyek.
"DLH perlu dievaluasi. Kita dorong agar ada kejelasan pemeliharaan, apakah enam bulan atau satu tahun ke depan, sesuai mekanisme pengadaan dan tanggung jawabnya," pungkasnya.



