Tag: Lamongan

  • UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Angka yang disetujui berada di kisaran Rp 3.189.000 hingga Rp 3.196.000.

    Kesepakatan ini dinilai sebagai titik temu yang adil antara kepentingan para pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lamongan, H. Sarjono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi ketentuan UMK 2026. Kepatuhan terhadap upah minimum merupakan kewajiban yang telah diatur oleh perundang-undangan.

    “Kami dari Apindo tidak keberatan membayar UMK tersebut karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kami juga tidak menyetujui jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai standar,” ujar Sarjono kepada wartawan di Lamongan, Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

    Pengusaha wajib patuh pada aturan ketenagakerjaan, termasuk hak normatif seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kata Sarjono.

    Kenaikan UMK tahun ini tercatat sekitar 0,7 persen. Meskipun tergolong tipis, perusahaan di Lamongan didorong tetap menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

    Hal ini penting agar terdapat pembedaan upah antara pekerja baru, pekerja senior, maupun karyawan dengan keahlian khusus atau multi-skill.

    Sikap Serikat Pekerja

    Ketua Serikat Pekerja Lamongan, Iswahyudi, menyambut positif keputusan UMK 2026 tersebut. Ia menilai proses pembahasan di Dewan Pengupahan berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan seluruh unsur secara transparan.

    “Prosesnya sudah benar, semua unsur di Dewan Pengupahan sudah berkumpul dan membahas ini,” ujarnya.

    Iswahyudi menambahkan, angka tersebut untuk wilayah Lamongan sudah sangat luar biasa. Ini merupakan hitungan yang paling netral. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

    Serikat pekerja juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB sebagai payung hukum dalam hubungan industrial.

    PKB dinilai mampu memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Ini termasuk transparansi komponen upah, selip gaji, dan tunjangan.

    Tabel Perbandingan UMK Lamongan

    Tahun UMK (Estimasi/Disepakati) Kenaikan (persen)
    2026 Rp 3.189.000 – Rp 3.196.000 0,7
    2025 (Data Belum Tersedia) (Data Belum Tersedia)
    2024 Rp 2.922.324 4,83

    Monitoring Pelaksanaan UMK

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, memastikan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu terhadap penerapan UMK di lapangan.

    Langkah ini untuk memastikan perusahaan segera menjalankan Keputusan Gubernur terkait penetapan UMK 2026.

    “Kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada perusahaan yang belum memenuhi target UMK, kita akan lihat dulu apa kendalanya,” tandas Zamroni.

    Harapannya, sinergitas antara buruh dan perusahaan tetap terjaga. Ini agar iklim investasi di Lamongan tetap kondusif.

    Hingga saat ini, kondisi hubungan industrial di Lamongan dilaporkan tetap stabil tanpa gejolak. Seluruh pihak sepakat mengedepankan komunikasi bipartit dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di internal perusahaan.

  • Pria Lamongan Ditangkap Usai Curi Celana Dalam di Kos Perempuan

    Pria Lamongan Ditangkap Usai Curi Celana Dalam di Kos Perempuan

    Seorang pria berinisial YP (39) asal Kecamatan Brondong, Lamongan, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ia ditangkap setelah kedapatan masuk ke kos perempuan tanpa izin dan mencuri celana dalam milik penghuninya.

    Peristiwa pencurian ini terjadi pada Minggu, 8 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB. Celana dalam yang dicuri merupakan milik korban berinisial DY (31), warga Kabupaten Madiun.

    Kasihumas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah korban merasa kehilangan celana dalam. Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV milik warga setempat.

    Dari rekaman CCTV tersebut, korban mengetahui bahwa celana dalamnya telah dicuri oleh pelaku. Berbekal bukti rekaman, korban melapor ke Polsek Brondong.

    Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tokoh masyarakat dan Ketua RT setempat membawa korban serta pelaku ke Polsek Brondong. Mereka meminta bantuan kepolisian untuk melakukan mediasi pada Selasa, 10 Februari 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

    Pengakuan Pelaku dan Motif

    Ipda M Hamzaid menambahkan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Terkait motif pencurian, celana dalam tersebut diduga digunakan pelaku untuk aktivitas kepuasan seksualnya.

    Berikut ringkasan kronologi kejadian:

    Tanggal Waktu Kejadian
    Minggu, 8 Februari 2026 23.00 WIB Pelaku mencuri celana dalam di kos perempuan.
    Selasa, 10 Februari 2026 10.00 WIB Korban dan pelaku dibawa ke Polsek Brondong untuk mediasi.

    Meskipun demikian, kasus pencurian celana dalam ini tidak berlanjut ke proses hukum. Mediasi menjadi pilihan setelah korban sepakat untuk tidak memperpanjang kasus tersebut. Selain itu, keluarga pelaku juga berencana memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku.

    "Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari," kata Hamzaid, Selasa (10/2/2026).

  • Lamongan Catat 3.600 Warga Terjangkit TBC Sepanjang 2025, Kuatkan Skrining 2026

    Lamongan Catat 3.600 Warga Terjangkit TBC Sepanjang 2025, Kuatkan Skrining 2026

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan melaporkan 3.600 warga terkonfirmasi Tuberkulosis (TBC) sepanjang tahun 2025. Angka ini memicu Lamongan untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan TBC secara terstruktur pada 2026. Upaya ini sejalan dengan program kesehatan nasional Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Lamongan, Yany Khoirurakhmawati, menyatakan TBC menjadi fokus utama penanganan penyakit menular. Strategi yang diterapkan adalah perluasan skrining dini masif dan berkelanjutan. Skrining akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    "Temuan 3.600 kasus TBC di tahun 2025 menjadi alarm serius bagi kami. Karena itu, langkah awal yang kami lakukan adalah mendorong skrining mandiri masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta pemanfaatan aplikasi E-Tibi," kata Yany Khoirurakhmawati, Selasa (10/2/2026).

    Pengendalian TBC di Lamongan mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Yany menjelaskan, dukungan ini bagian dari komitmen Presiden Prabowo menekan angka penyakit menular nasional. Khususnya untuk kasus TBC.

    Bentuk dukungan meliputi penguatan sarana dan prasarana pemeriksaan. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan. Hal ini diharapkan mempercepat dan mengakuratkan deteksi kasus.

    "Tahun ini kami mendapat bantuan alat pemeriksaan lanjutan, mulai dari pemeriksaan dahak dan liur hingga fasilitas foto rontgen. Jika pada skrining awal ditemukan indikasi TBC, pasien langsung kami tindak lanjuti dengan skrining sekunder menggunakan alat-alat tersebut," jelas Yany.

    Pentingnya Gizi dan Daya Tahan Tubuh

    Selain pemeriksaan medis, Dinkes Lamongan juga menekankan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Gizi yang baik adalah faktor utama penguat daya tahan tubuh terhadap bakteri TBC. Menurut Yany, imunitas tubuh yang kuat lebih menentukan dibandingkan kebersihan lingkungan.

    "Kebersihan lingkungan itu penting, tetapi yang paling krusial adalah status gizi masyarakat. Kami juga mengimbau kelompok rentan, termasuk perokok yang kini menjadi prioritas skrining, agar tidak ragu memeriksakan diri," tegasnya.

    Dinkes Lamongan mengajak masyarakat waspada terhadap gejala TBC. Gejala umum meliputi batuk berkepanjangan, keringat malam tanpa aktivitas, dan penurunan berat badan signifikan. Dengan deteksi dini dan dukungan pemerintah, Pemkab Lamongan optimis menekan kasus TBC.

    Target Eliminasi TBC Nasional

    Pemerintah Lamongan berkomitmen mencapai target eliminasi TBC nasional. Dukungan fasilitas dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan. Upaya ini menjadi kunci sukses penanggulangan TBC di Lamongan.

    Berikut adalah data kasus TBC di Lamongan:

    Tahun Kasus TBC Terkonfirmasi Keterangan
    2025 3.600 Menjadi alarm serius
    2026 Target penurunan Penguatan skrining dan program pencegahan

    Peningkatan skrining mandiri melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan aplikasi E-Tibi juga didorong. Hal ini bertujuan mempercepat penemuan kasus dan penanganan lebih lanjut.