Tag: Layanan Kesehatan

  • Cek Sendiri! Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    Cek Sendiri! Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan adalah lembaga resmi pemerintah yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini memberikan perlindungan pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta aktif. Dengan membayar iuran, peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh berbagai layanan medis sesuai prosedur JKN.

    Namun, tidak semua penyakit dan layanan medis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Pengecualian ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan pasien, serta pertimbangan hukum dan kebijakan kesehatan nasional.

    Cara Mudah Cek Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    Masyarakat diimbau untuk mencari informasi mengenai penyakit dan layanan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk menghindari kesalahpahaman. Berikut cara praktis mengeceknya:

    1. Aplikasi Mobile JKN:

    Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN, login dengan NIK atau akun terdaftar, pilih menu informasi layanan kesehatan, dan cek daftar penyakit dan layanan yang dijamin. Lihat juga daftar fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama.

    1. Call Center 165:

    Hubungi 165 melalui ponsel atau 021-165 untuk telepon rumah. Sampaikan pertanyaan terkait penyakit, layanan, dan prosedur rujukan.

    1. WhatsApp 0811 8165 165:

    Simpan nomor 0811 8165 165 dan kirim pesan melalui WhatsApp. Ikuti petunjuk otomatis untuk mendapatkan informasi BPJS Kesehatan secara online.

    1. Konsultasi di Puskesmas atau Klinik Terdaftar:

    Konsultasi dengan petugas BPJS di puskesmas atau klinik terdaftar. Tanyakan prosedur rujukan, jenis layanan yang dijamin, dan solusi jika layanan tidak ditanggung.

    Berikut adalah tabel beberapa kategori yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2024:

    Kategori yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

    Berikut adalah daftar kategori yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan:

    Kategori Deskripsi
    Tindak Pidana dan Kesengajaan Cedera akibat tindak pidana, perbuatan melanggar hukum, kesengajaan menyakiti diri sendiri, atau percobaan bunuh diri.
    Penyalahgunaan Zat Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
    Kecelakaan Kerja dan Bencana Kecelakaan kerja (ditanggung BPJS Ketenagakerjaan), bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa (ditangani pemerintah).
    Perawatan Estetika dan Program Infertilitas Perawatan estetika dan kosmetik, operasi plastik non-rekonstruktif, program infertilitas termasuk bayi tabung.
    Pengobatan Alternatif dan Eksperimental Pengobatan alternatif yang belum terbukti secara medis, tindakan medis eksperimental.
    Pemeriksaan Kesehatan Rutin Medical check-up umum, tes kesehatan untuk keperluan administrasi, pekerjaan, atau surat keterangan sehat.
    Pelayanan di Luar Prosedur dan Wilayah Pelayanan kesehatan di luar wilayah Indonesia, layanan yang sudah ditanggung asuransi lain, pelayanan yang tidak mengikuti prosedur JKN, pengobatan tanpa rujukan pada kondisi non-gawat darurat, layanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS.

    Fokus Utama BPJS Kesehatan

    Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan yang adil dan merata, terutama untuk layanan medis yang bersifat esensial, mendesak, dan dibutuhkan masyarakat luas.

    Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

    Agar dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara optimal, peserta diwajibkan memastikan status kepesertaan aktif, membayar iuran tepat waktu, dan memperbarui data kepesertaan secara berkala melalui Mobile JKN atau layanan administrasi BPJS.

  • Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menjamin pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dengan status nonaktif sementara tetap dapat memperoleh pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Mataram.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, menyatakan pihaknya telah menerima surat keputusan Menteri Sosial (Mensos) serta edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Edaran tersebut secara tegas melarang rumah sakit menolak pasien dengan status JKN nonaktif sementara.

    “Jadi sudah ada edarannya dan ini ditujukan ke rumah sakit yang terkendala pasien-pasien tersebut. Di sini sudah jelas larangannya untuk tidak menolak pasien,” tegas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, Kamis (12/2/2026).

    Emirald menjelaskan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram akan memverifikasi data peserta JKN yang berstatus nonaktif sementara.

    Proses verifikasi tersebut diberikan waktu secara nasional selama tiga bulan.

    “Beberapa direktur rumah sakit sudah ada yang mengontak saya dan saya sudah laporkan ini ke Pak Sekda. Pada prinsipnya, kami akan melihat kasus per kasus, karena memang ini diberikan waktu 3 bulan untuk verifikasi data secara nasional,” katanya.

    Ia menambahkan, pasien JKN nonaktif sementara yang datang ke rumah sakit tetap harus diberikan pelayanan.

    Keluarga pasien dapat mengurus administrasi dalam waktu 3×24 jam dengan melapor ke Dinas Sosial.

    Pelaporan tersebut untuk proses verifikasi dan kemungkinan reaktivasi kepesertaan.

    “Pasiennya tetap dilayani, kenapa? Karena masih ada waktu pengurusan 3×24 jam. Jadi jangan ditolak, tetap dilayani. Sementara, keluarganya bisa melapor (status nonaktif) ke Dinas Sosial untuk memverifikasi data. Kalau dari Dinsos nanti akan dicek secara nasional, bisa di reaktivasi. Karena sumber pendanaan ini dari pusat, JKN PBI,” ujarnya.

    Koordinasi akan terus dilakukan antara penanggung jawab (PIC) di rumah sakit dengan Dinkes maupun Dinsos.

    Langkah ini untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien PBI JKN nonaktif sementara tetap berjalan lancar.

    Prioritas Pelayanan Kesehatan

    Emirald menggarisbawahi beberapa kondisi pasien yang menjadi prioritas pelayanan.

    Prioritas ini mencakup pasien dengan kondisi kronis yang membutuhkan pengobatan rutin, pasien gawat darurat, rawat inap, operasi, cuci darah, operasi jantung, hingga tindakan medis berbiaya tinggi.

    “(Masyarakat) tidak perlu cemas,” tandasnya.

    Kategori Pasien Prioritas Jenis Penyakit/Tindakan Medis
    Penyakit Kronis Pengobatan rutin
    Gawat Darurat Segala kondisi gawat darurat
    Rawat Inap Semua jenis rawat inap
    Tindakan Bedah Operasi
    Kondisi Khusus Cuci darah, operasi jantung, tindakan berbiaya tinggi

    Sebelumnya, layanan PBI JKN BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif memicu aduan dari sejumlah warga Kota Mataram ke Dinas Sosial Mataram, Rabu (11/2/2026).

    Warga berdatangan ke Kantor Dinsos Mataram untuk mencari penjelasan dan solusi.

    Kartu BPJS Kesehatan mereka tidak dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit.

    Pantauan detikBali di lokasi menunjukkan warga mengantre di Kantor Dinsos Mataram.

    Mereka ingin mengetahui penyebab penonaktifan layanan BPJS PBI tersebut.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata salah satu warga, Yuli.

    Akibat status PBI JKN yang nonaktif, Yuli terpaksa menggunakan layanan umum agar orang tuanya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “AKhirnya bayar umum. Adik saya yang bayar kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inapnya,” terangnya.

  • Iuran BPJS Kesehatan Kelas 2 Tahun 2026 Tetap Rp100 Ribu per Bulan

    Iuran BPJS Kesehatan Kelas 2 Tahun 2026 Tetap Rp100 Ribu per Bulan

    Iuran BPJS Kesehatan kelas 2 tahun 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan. Pemerintah telah menetapkan tarif iuran untuk seluruh kelas kepesertaan, termasuk kelas 1, 2, dan 3, tetap sama seperti tahun sebelumnya.

    Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Kebijakan ini juga untuk memastikan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjangkau.

    Pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tidak berubah. Ketetapan ini berlaku bagi semua kategori peserta, baik Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Langkah ini merupakan hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional. Pemerintah menilai penyesuaian tarif belum diperlukan agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan.

    Selain itu, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan program JKN. Program ini diharapkan dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), besaran iuran ditetapkan berdasarkan kelas layanan yang dipilih.

    Perbedaan Fasilitas Rawat Inap Berdasarkan Kelas

    Perlu dipahami, perbedaan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan tidak memengaruhi kualitas pelayanan medis. Perbedaan hanya terletak pada fasilitas rawat inap yang diterima pasien.

    Berikut adalah rincian tarif iuran BPJS Kesehatan 2026 dan perbedaan fasilitas rawat inap:

    Kelas Kepesertaan Iuran Per Bulan (PBPU) Fasilitas Rawat Inap
    Kelas 1 Rp150.000 Kamar diisi 1–2 pasien, fasilitas lebih nyaman (AC, kamar mandi dalam), privasi terjaga.
    Kelas 2 Rp100.000 Kamar diisi 2–4 pasien, fasilitas standar, bisa naik kelas/VIP dengan biaya tambahan.
    Kelas 3 Rp42.000 (disubsidi Rp7.000) Kamar diisi lebih banyak pasien, fasilitas lebih sederhana.

    Ini berarti, untuk BPJS Kelas 2, peserta mandiri akan membayar Rp100.000 per orang setiap bulan. Besaran ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Perbedaan fasilitas kamar, bukan kualitas dokter, obat, maupun tindakan medis. Semua peserta tetap mendapatkan pelayanan medis yang sama sesuai standar.

    Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan tetap stabil demi menjaga akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Sebelum memilih kelas kepesertaan, pastikan Anda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial agar pembayaran iuran tetap lancar setiap bulan.

  • 5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    Jembrana, Bali, menghadapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 5.000 warga kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana memastikan masyarakat tidak perlu panik dan layanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, mengakui penonaktifan ini berpotensi menambah beban anggaran daerah. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang status kepesertaannya dinonaktifkan.

    Pemerintah daerah tengah berupaya melakukan reaktivasi kepesertaan ke pemerintah pusat. Proses ini tidak mudah, dihadapkan pada keterbatasan waktu dan jumlah operator. Oka Parwata mengungkapkan, upaya reaktivasi hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulan dengan satu operator.

    “Antisipasi tentunya masyarakat yang nonaktif dan memiliki penyakit kronis tentunya kita jamin, apalagi adanya surat dari Kemenkes. Kita punya waktu tiga bulan untuk reaktivasi,” ungkap Oka Parwata, Kamis (12/2/2026).

    Oka Parwata berharap pemerintah pusat dapat mempermudah proses reaktivasi kepesertaan PBI. Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi tantangan utama bagi Pemkab Jembrana.

    “Kendala reaktivasi kami mohon untuk pusat agar lebih dipermudah prosesnya karena waktu yang sangat terbatas, karena setiap bulan dari tanggal 1-10 saja dan hanya ada satu operator yang bisa melakukan proses,” ujar Oka.

    Apabila upaya reaktivasi ke pusat tidak membuahkan hasil, Pemkab Jembrana siap menanggung pembiayaan peserta yang dinonaktifkan melalui PBI daerah.

    “Kalau reaktivasi (pusat) tidak bisa dilakukan, maka akan kami cover melalui PBI daerah,” tegas Oka.

    Perlindungan Pasien dengan Surat Edaran Kemenkes

    Langkah perlindungan bagi peserta PBI yang dinonaktifkan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/539/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 ini melarang pimpinan rumah sakit menolak pasien yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan sementara, selama terdapat indikasi medis.

    Larangan penolakan ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif. Oka Parwata memastikan bahwa layanan kesehatan rutin, seperti cuci darah, tetap akan diberikan.

    “Pasien cuci darah, misalnya, tetap dilayani. Kemungkinan masyarakat tidak mendapatkan layanan itu sangat kecil,” imbuh Oka.

    Cakupan Universal Health Coverage Jembrana

    Kabupaten Jembrana telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sekitar 98 persen dari total penduduk 330.000 jiwa. Status UHC ini mempermudah proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

    “Karena kita UHC, kalaupun masih ada warga yang belum tercover, itu bisa diaktivasi dalam waktu 1×24 jam,” jelas Oka.

    Peta Kepesertaan BPJS Kesehatan Jembrana

    Berikut adalah rincian peta kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Dinas Kesos:

    Kategori Kepesertaan Jumlah Jiwa (sekitar) Keterangan
    DTKS/Desil 90.000
    PBI APBN 60.000 Termasuk 5.000 peserta yang dinonaktifkan
    PBI APBD 155.000
    Total Penduduk 330.000

    Dinas Kesos Jembrana telah menyurati seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Jembrana. Tujuannya adalah memastikan pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat yang kepesertaan PBI-nya bermasalah.

    “Kami menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Oka.

  • Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif. Penegasan ini berlaku khusus bagi penderita penyakit katastropik.

    Budi meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan rumah sakit yang menolak pelayanan. Laporan dapat ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, atau BPJS Kesehatan.

    "Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu (menolak) tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS," kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menindaklanjuti setiap laporan penolakan pasien PBI JK nonaktif. Rumah sakit yang terbukti menolak akan menerima teguran langsung.

    "Nanti kalau masuk, dikasih tahu ke kita, nanti akan kita tegur langsung rumah sakitnya," ujarnya.

    Budi menjelaskan bahwa Kemenkes telah menerbitkan surat edaran (SE). SE tersebut ditujukan kepada seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien katastropik.

    "Hari ini, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien-pasien PBI yang dinonaktifkan untuk layanan hari ini," katanya.

    Reaktivasi Otomatis Pasien PBI JK Katastropik

    Selain SE dari Kemenkes, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah menerbitkan surat keputusan (SK). SK ini mengatur reaktivasi otomatis bagi pasien penyakit katastropik.

    Pasien dengan penyakit katastropik yang berisiko meninggal dunia akan otomatis direaktivasi dari pusat. Ini berarti mereka tidak perlu datang ke Puskesmas atau Dinas Sosial.

    "Saya juga tadi terinformasi, Pak Mensos juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) agar pasien-pasien dengan penyakit katastropik ini yang berisiko meninggal akan otomatis direaktivasi dari pusat. Sehingga tanpa mereka datang ke Puskesmas, tanpa mereka datang ke Dinas Sosial, sudah otomatis aktif kembali PBI-nya," imbuh dia.

    Poin Penting Kebijakan Pelayanan Pasien Katastropik

    Kebijakan ini bertujuan memastikan pasien penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan ini:

    Aspek Detail
    Status PBI JK Nonaktif
    Jenis Penyakit Katastropik
    Pihak Pelapor Masyarakat
    Penerima Laporan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS
    Tindakan Kemenkes Teguran langsung kepada rumah sakit
    Dasar Hukum Kemenkes Surat Edaran (SE)
    Dasar Hukum Kemensos Surat Keputusan (SK)
    Mekanisme Aktivasi Otomatis dari pusat
  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi warganya tetap berlaku.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali jika memenuhi kriteria tertentu.

    Aras mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan data peserta PBI JK tepat sasaran. “Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” kata Aras, pada Rabu (11/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali PBI JK

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan agar dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka:

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
    • Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

    “Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri,” ujarnya.

    Pendaftaran PBPU mandiri bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 2.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan. Ini untuk mengantisipasi jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Untuk peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! akan terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, ada petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) khusus di rumah sakit untuk melayani kebutuhan pasien.

    “Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien,” jelasnya.

    Penjelasan Dinkes Surabaya

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menambahkan bahwa penonaktifan PBI JK bertujuan untuk pembaruan data Kemensos. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria.

    “Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah,” kata Nanik.

    Nanik menjelaskan bahwa warga yang dinonaktifkan datanya masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya yang memenuhi kriteria.

    Berikut adalah contoh kategori Desil:

    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    “Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” pungkasnya.

    Penonaktifan PBI JK ini, seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan kepesertaan PBI JK tetap valid.

  • Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 24.401 warganya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat di tengah penonaktifan kepesertaan nasional.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan kebijakan ini tetap berjalan. Pemkot Denpasar berkomitmen menanggung pembiayaan demi kepentingan kesehatan warganya, meskipun ada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Langkah pengaktifan ini dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,23 miliar untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada Januari dan Februari 2026.

    “Secara keseluruhan, Pemkot Denpasar telah menyiapkan dana Rp 62,28 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan selama setahun,” terang Jaya Negara dalam siaran pers yang detikBali terima, Selasa (10/2/2026).

    Pemkot Denpasar juga segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan dapat kembali menikmati layanan kesehatan di rumah sakit saat dibutuhkan.

    Prioritas Kesehatan Masyarakat

    Aspek kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Jaya Negara menilai pentingnya kebijakan tersebut agar warga tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang layak ke depannya.

    “Nanti sambil jalan, kami akan melakukan verifikasi terhadap kepesertaan ini. Bisa jadi dari jumlah tersebut memang ada perubahan status ekonomi dari peserta,” imbuhnya.

    Layanan Informasi dan Data Kepesertaan

    Dinas Sosial Kota Denpasar turut berkoordinasi terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

    Masyarakat Kota Denpasar dapat menghubungi Dinsos Denpasar melalui layanan WhatsApp di nomor 0818-357-417. Layanan ini juga untuk menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif.

    “Untuk layanan Pobia secara online juga dapat menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif langsung bisa menghubungi ke nomor WhatsApp tersebut,” jelas Laxmy.

    Data Kepesertaan BPJS Kesehatan di Denpasar

    Periode Jumlah Peserta Aktif Persentase Cakupan
    1 Februari 2026 593.145 jiwa 87,69%
    Semester I 2025 676.383 jiwa –

    Berdasarkan data Pemkot Denpasar, sejak 1 Februari 2026, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 593.145 jiwa atau sekitar 87,69 persen. Sementara total kepesertaan pada semester I Tahun 2025 tercatat sebanyak 676.383 jiwa.

    Laxmy menambahkan, warga Kota Denpasar yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 tercatat sebanyak 14.393 jiwa. Pemkot Denpasar juga menyiapkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 113.505 jiwa per bulan.

    “Kami berharap, ini bisa membantu jaminan layanan kesehatan terhadap masyarakat,” pungkas Laxmy.

  • Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan penonaktifan 1,6 juta warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien terdampak keputusan ini.

    Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa total peserta PBI-JK di Jateng mencapai 14,2 juta. Penonaktifan ini berdampak pada pasien kronis seperti hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

    Yunita menegaskan pelayanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis. Pemerintah memprioritaskan hak masyarakat untuk layanan kesehatan, terlepas dari kendala administratif.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," kata Yunita, Selasa (10/2/2026).

    Ia mengimbau bupati dan wali kota memastikan Dinkes di wilayahnya berkoordinasi lintas sektor. Koordinasi melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

    "Koordinasi ini penting untuk memastikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, serta penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi berlangsung," jelasnya.

    BPJS Diminta Jamin Pembiayaan

    Pemprov Jateng juga meminta BPJS Jateng mengimbau cabang BPJS agar menjamin pembiayaan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI-JK.

    "Pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif," jelasnya.

    Verifikasi Data Kemensos Jadi Dasar Penonaktifan

    Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI, Yessi Kumalasari, membenarkan penonaktifan 1,6 juta peserta PBI-JK di Jateng. Tiga daerah terdampak tertinggi adalah Kabupaten Brebes, Kota Semarang, dan Kabupaten Pemalang.

    Daftar Wilayah Terdampak Penonaktifan BPJS PBI-JK Terbanyak di Jateng
    Kabupaten/Kota Jumlah Jiwa Terdampak
    Kabupaten Brebes 100.552
    Kota Semarang 98.545
    Kabupaten Pemalang 83.746

    Yessi menjelaskan, mutasi data PBI JKN dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Sosial (Kemensos). Peserta PBI-JK yang sebelumnya mendapat layanan meski masuk desil 6-10 kini dinonaktifkan.

    "Peserta yang masih dianggap layak untuk mendapatkan bantuan yaitu dari desil 1-5 dan secara berkala, nanti bertahap desil 6-10 akan dibersihkan," tuturnya.

    Opsi Bagi Peserta Terdampak

    BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan fasilitas kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan. Ada beberapa opsi bagi masyarakat terdampak.

    "Pertama kembali menjadi peserta PBI-JK, cukup koordinasi dengan Dinas Sosial, ada surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan, kemudian ada format dari Dinas Sosial yang harus diisi," terangnya.

    Proses verifikasi dan validasi di Pusdatin terkadang tidak cepat. Jika layanan tidak dapat ditunda, peserta dapat beralih menjadi peserta mandiri.

    "Apabila memang tidak memungkinkan menunda layanan, ada opsi kedua untuk diaktifkan kepesertaannya yaitu menjadi peserta mandiri," ucap Yessi.

    Pendaftaran bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan atau via WhatsApp di nomor 08118-165-165 (24 jam).

    Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

    Jika tidak mampu membayar iuran mandiri, di Jawa Tengah ada opsi pembiayaan dari anggaran pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, 17 kabupaten/kota di Jateng berstatus non-cut off.

    "Artinya kalau sudah didaftarkan 1×24 jam melalui pemerintah daerah, bisa langsung aktif di kemudian hari haknya di kelas 3 dan itu bisa terus dimanfaatkan sampai proses verifikasi dan validasi berikutnya," jelas Yessi.

    Namun, 18 kabupaten/kota masih berstatus cut-off, sehingga pendaftaran baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini tidak ideal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan segera.

    Hingga Selasa (9/2/2026), pukul 02.30 WIB, total usulan reaktivasi dari Dinas Sosial yang masuk ke BPJS Kesehatan mencapai 19 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 17 ribu jiwa berhasil direaktivasi.

    "Kami dari BPJS Kesehatan berupaya berkomitmen kalau sudah ada data feedback dari Pusdatin masuk ke BPJS Kesehatan, akan kita aktivasi 1×24 jam. Karena kita paham yang diaktivasi itu masyarakat yang butuh layanan," tambahnya.

  • Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Peserta BPJS Kesehatan kini tidak perlu lagi antre di kantor cabang untuk mengecek status kepesertaan. Pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri dari ponsel atau rumah.

    Namun, belakangan banyak peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendapati status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif. Jangan panik, ada panduan lengkap untuk cek status dan mengaktifkannya kembali.

    Bagi peserta PBI, iuran ditanggung pemerintah. Status nonaktif dapat terjadi karena pembaruan data berkala. Penonaktifan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

    Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Beberapa penyebab umumnya meliputi:

    • Data tidak terbarui di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.
    • Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil.
    • Perubahan domisili atau status ekonomi (dianggap sudah mampu).
    • Penyesuaian kuota agar bantuan lebih tepat sasaran.

    Metode Praktis Cek Status BPJS Kesehatan

    Untuk memastikan kartu BPJS Anda masih aktif atau tidak, tersedia beberapa metode praktis.

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Kemudian, login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta password.

    Pilih menu 'Info Peserta' atau 'Cek Kepesertaan'. Jika aktif, akan muncul keterangan 'Semua Keluarga Anda Terlindungi'. Jika tidak, muncul status 'Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)'.

    2. Chatbot WhatsApp (PANDAWA & CHIKA)

    Layanan tanpa tatap muka ini populer dan mudah diakses. Hubungi PANDAWA di 0811-8165-165 atau CHIKA di 0811-8750-400.

    Kirim pesan sapaan, ikuti instruksi otomatis, lalu pilih menu cek status. Masukkan NIK atau nomor BPJS untuk mendapatkan balasan status terkini.

    3. Call Center 165

    Jika tidak memiliki akses internet, Anda bisa menghubungi Care Center 165. Siapkan nomor kartu BPJS atau NIK agar petugas dapat memverifikasi status kepesertaan dengan cepat.

    Solusi Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Nonaktif

    Jika status nonaktif, akun tidak hilang permanen. Ada tiga opsi untuk mengaktifkannya kembali sesuai kondisi saat ini.

    1. Daftar Ulang Sebagai Peserta PBI (Jika Masih Layak)

    Jika masih masuk kategori masyarakat kurang mampu, atau membutuhkan layanan medis darurat/kronis, ajukan reaktivasi PBI.

    Langkah Deskripsi
    Lapor ke Dinas Sosial Bawa KTP, KK terbaru, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    Verifikasi Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data untuk pembaruan di DTKS.
    Ketentuan Waktu Jika nonaktif kurang dari 6 bulan, reaktivasi lebih cepat. Lebih dari 6 bulan, perlu pengajuan ulang melalui musyawarah desa/kelurahan.

    2. Beralih ke Peserta Mandiri (PBPU)

    Apabila ekonomi sudah membaik, Anda dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Status akan langsung aktif tanpa masa tunggu.

    Hubungi WA PANDAWA (0811-8165-165). Pilih menu 'Administrasi' > 'Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan'. Lampirkan foto selfie dengan KTP, KK, dan halaman depan Buku Tabungan.

    Setelah diproses dan iuran pertama dibayar, kartu langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    3. Beralih ke Peserta Pekerja (PPU)

    Jika Anda atau anggota keluarga bekerja di perusahaan, status kepesertaan dapat dialihkan ke PPU (Pekerja Penerima Upah).

    Untuk pekerja, laporkan ke HRD perusahaan untuk didaftarkan beserta keluarga. Bagi anggota keluarga pekerja yang belum terdaftar, hubungi WA PANDAWA.

    Pilih menu 'Administrasi' > 'Penambahan Anggota Keluarga', lalu lampirkan Kartu Keluarga (KK).

    Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat memulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pastikan selalu mengecek status secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN.

  • Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi 480.757 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Andra Soni menginstruksikan fasilitas kesehatan di seluruh Banten untuk tidak menolak pasien BPJS PBI nonaktif yang memerlukan layanan kesehatan. Hal ini untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

    “Total peserta PBI yang nonaktif sebanyak 480.757 orang. Saya minta faskes untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan,” kata Andra kepada wartawan, Sabtu (10/2/2026).

    Meski ada penonaktifan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji, mengungkapkan bahwa Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 orang.

    Penambahan ini berasal dari pengalihan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya sebelumnya dibiayai pemerintah daerah, khususnya dari desil 1-5.

    “Jadi, 480.757 itu yang penonaktifan dari Kemensos. Namun di samping penonaktifan, Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 yang berasal dari pengalihan kepesertaan PBPU Pemda desil 1-5 ke kepesertaan PBI JK,” ucap Ati.

    Prosedur Reaktivasi Kepesertaan

    Peserta BPJS PBI yang statusnya nonaktif dapat melakukan reaktivasi dengan menghubungi Dinas Sosial kabupaten/kota. Alternatif lainnya adalah mengubah status kepesertaan menjadi BPJS biasa.

    Ati menjelaskan, jika pasien rawat inap di RSUD dengan status PBI nonaktif, mereka tetap dapat mengaktifkan kembali statusnya di RSUD tersebut. Pasien berhak menerima layanan kesehatan sambil mengurus proses reaktivasi PBI.

    “Jika ada peserta PBI JK nonaktif dan membutuhkan layanan, dia bisa mengurusnya ke Dinas Sosial kabupaten/kota. Tapi masyarakat harus tetap dilayani,” tegasnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengimbau semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang memerlukan pengobatan rutin.

    “Kami Dinas Kesehatan mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang harus rutin berobat, untuk tetap memberikan pelayanan. Ini sebagaimana amanat pemerintah pusat. Jadi, jangan ada penolakan sambil mereka mengurus kepesertaannya yang dinonaktifkan,” ujarnya.

    Daftar Status Peserta BPJS Kesehatan di Banten

    Jenis Peserta Jumlah Status Keterangan
    PBI Kemensos 480.757 Nonaktif Memerlukan reaktivasi atau perubahan status
    PBPU Pemda 424.960 Dialihkan Menjadi PBI JK desil 1-5

    Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga menanggung biaya perawatan bagi masyarakat tidak mampu melalui APBD Provinsi hingga kategori desil 7. Masyarakat hanya perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    “Yang penting ada SKTM dan pasien butuh rawat inap. Kalau datang ke rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Banten, pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi,” imbuhnya.