5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

Written by

in

Jembrana, Bali, menghadapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 5.000 warga kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana memastikan masyarakat tidak perlu panik dan layanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis.

Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, mengakui penonaktifan ini berpotensi menambah beban anggaran daerah. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang status kepesertaannya dinonaktifkan.

Pemerintah daerah tengah berupaya melakukan reaktivasi kepesertaan ke pemerintah pusat. Proses ini tidak mudah, dihadapkan pada keterbatasan waktu dan jumlah operator. Oka Parwata mengungkapkan, upaya reaktivasi hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulan dengan satu operator.

“Antisipasi tentunya masyarakat yang nonaktif dan memiliki penyakit kronis tentunya kita jamin, apalagi adanya surat dari Kemenkes. Kita punya waktu tiga bulan untuk reaktivasi,” ungkap Oka Parwata, Kamis (12/2/2026).

Oka Parwata berharap pemerintah pusat dapat mempermudah proses reaktivasi kepesertaan PBI. Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi tantangan utama bagi Pemkab Jembrana.

“Kendala reaktivasi kami mohon untuk pusat agar lebih dipermudah prosesnya karena waktu yang sangat terbatas, karena setiap bulan dari tanggal 1-10 saja dan hanya ada satu operator yang bisa melakukan proses,” ujar Oka.

Apabila upaya reaktivasi ke pusat tidak membuahkan hasil, Pemkab Jembrana siap menanggung pembiayaan peserta yang dinonaktifkan melalui PBI daerah.

“Kalau reaktivasi (pusat) tidak bisa dilakukan, maka akan kami cover melalui PBI daerah,” tegas Oka.

Perlindungan Pasien dengan Surat Edaran Kemenkes

Langkah perlindungan bagi peserta PBI yang dinonaktifkan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/539/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 ini melarang pimpinan rumah sakit menolak pasien yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan sementara, selama terdapat indikasi medis.

Larangan penolakan ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif. Oka Parwata memastikan bahwa layanan kesehatan rutin, seperti cuci darah, tetap akan diberikan.

“Pasien cuci darah, misalnya, tetap dilayani. Kemungkinan masyarakat tidak mendapatkan layanan itu sangat kecil,” imbuh Oka.

Cakupan Universal Health Coverage Jembrana

Kabupaten Jembrana telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sekitar 98 persen dari total penduduk 330.000 jiwa. Status UHC ini mempermudah proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Karena kita UHC, kalaupun masih ada warga yang belum tercover, itu bisa diaktivasi dalam waktu 1×24 jam,” jelas Oka.

Peta Kepesertaan BPJS Kesehatan Jembrana

Berikut adalah rincian peta kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Dinas Kesos:

Kategori Kepesertaan Jumlah Jiwa (sekitar) Keterangan
DTKS/Desil 90.000
PBI APBN 60.000 Termasuk 5.000 peserta yang dinonaktifkan
PBI APBD 155.000
Total Penduduk 330.000

Dinas Kesos Jembrana telah menyurati seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Jembrana. Tujuannya adalah memastikan pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat yang kepesertaan PBI-nya bermasalah.

“Kami menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Oka.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *